Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pelaksanaan tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 di Jawa Timur berjalan lancar. Bahkan peserta terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang juga tetap bisa mengikuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian ungkap Divisi SDM dan Litbang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Rochani saat dimintai keterangan pada Kamis, 8 Desember 2022. Awalnya ia menyampaikan bahwa seleksi tertulis calon anggota PPK dengan berbasis CAT di 38 KPU Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2022, dengan memperhatikan jumlah perangkat yang tersedia. “Penyediaan perangkat tes tertulis berbasis CAT ini dibantu oleh pihak ketiga, yang mana mereka bertugas melakukan instalasi perangkat yang akan digunakan. Pihak Ketiga sebagai mitra kerja KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam pelaksanaan CAT diantaranya seperti lembaga SMA/SMK, Perguruan Tinggi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota,” terangnya. Dalam pelaksanaan CAT ini, menurut Rochani, KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga menyiapkan computer admin dan server untuk mengakses soal (online), computer/laptop untuk peserta (offline), serta tempat pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pantauan tiga belas (13) tim yang diturunkan KPU Jatim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Berbasis Komputer atau CAT, secara keseluruhan di Jawa Timur, pelaksanaan CAT dapat berjalan baik dan tuntas pada 7 Desember 2022. “Termasuk peserta yang berasal dari daerah terdampak erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, dapat mengikuti tes sesuai jadwal,” terang Rochani. Lebih lanjut, ia menuturkan bila KPU Kabupaten Lumajang telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu evakuasi kehadiran peserta tes tulis ke tempat pelaksanaan CAT, bagi mereka yang terkendala akses dan mobilitas. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Yuyun Baharita. Ia mengatakan ada peserta tes tertulis calon anggota PPK di dua kecamatan yang terdampak erupsi gunung Semeru yakni, dua belas orang dari kecamatan Tempusari dan 28 orang dari kecamatan Pronojiwo. Peserta dari dua kecamatan ini mengikuti tes tertulis pada Rabu, 7 Desember 2022. Di dua kecamatan itu jalur benar-benar terputus. Sebelas peserta yang hadir dari dua belas peserta yang terdata di kecamatan Tempusari harus melewati jalan ekstrim melewati bukit-bukit dengan jalan setapak dan terjal selama kurang lebih empat jam. Sedangkan 24 peserta yang hadir dari 28 peserta yang terdata dari kecamatan Pronojiwo, terbagi dalam beberapa cara. Ada yang memutar lewat Malang untuk sampai ke Lumajang, sehingga mereka berangkat tanggal 6 Desember 2022. Ada pula yang nekat menerabas jalur daerah jembatan Perak (jembatan gantung-red) yang sudah putus, dengan menggunakan motor. “Dengan adanya kondisi tersebut, H-1 pelaksanaan tes tulis, KPU Lumajang berkoordinasi dengan Kapolres agar dibantu berkomunikasi dengan pihak PT Adhi Karya agar bisa menggunakan kases jembatan gantung. Dan alhamdulillah pemberangkatan berjalan normal,” ujar Yuyun. Namun, saat kepulangan peserta dari mengikuti tes tertulis, sempat ada kendala karena selain kondisi cuaca di lereng gunung hujan deras, juga ada pengalihan gorong-gorong yang menyebabkan akses ke jembatan benar-benar terputus. “Berkenaan dengan itu, kami melakukan koordinasi dengan PT Adhi Karya lagi dan dibantu penyebrangan dengan melakukan evakuasi pemulangan dengan menggunakan alat berat berupa begho,” kata Ketua KPU Kabupaten Lumajang. Perlu diketahui tiga belas tim monitoring dan evaluasi KPU Jatim terdiri dari jajaran Pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, serta staf. Tim 1 dengan daerah tujuan Kediri dan Kota Kediri, dipimpin Ketua KPU Jatim, Choirul Anam sendiri. Tim 2 daerah tujuan Kota Batu, Malang dan Kota Malang dipimpin oleh Divisi SDM dan Litbang, Rochani. Tim 3 dengan daerah tujuan Sidoarjo, dipimpin Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia. Berikutnya tim 4 dengan daerah tujuan Kota Surabaya, dipimpin Kasubbag Hukum, Pradini. Tim 5, daerah tujuan Jember, Bondowoso, dan Situbondo dipimpin oleh Divisi Sosdiklih dan Parmas, gogot Cahyo Baskoro. Tim 6 dengan daerah tujuan Madura Raya, dipimpin oleh Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq. Tim 7, daerah tujuan Probolinggo dan Kota Probolinggo, dipimpin oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan. Kemudian tim 8 daerah tujuan Pasuruan dan Kota Pasuruan dipimpin oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto. Tim 9 daerah tujuan Magetan, Madiun dan Kota Madiun dipimpin oleh Sekretaris, Nanik Karsini. Tim 10 daerah tujuan Mojokerto, Kota Mojokerto, Jombang dipimpin Kabag Keuangan;Umum dan Logistik, Suharto. Sementara itu, tim 11 daerah tujuan Ngawi, Bojonegoro dan Nganjuk dipimpin Kabag Tekmas, Popong Anjarseno. Tim 12 daerah tujuan Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung dipimpin pejabat fungsional, Yulyani Dewi. Serta tim 13 daerah tujuan Lumajang dipimpin Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti.*** (AA/Fto.Tim Monev)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) pada Kamis, 8 Desember 2022. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka mendorong peran aktif pemuda, khususnya mahasiswa dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya mengatakan, ke depan kerjasama ini akan jauh lebih  meningkat untuk perbaikan pemilu dan demokrasi khususnya di Jawa Timur. "Sebab, perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai tindak lanjut telah dilaksanakannya Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dengan Unair," terang Anam. Untuk itu Ia berharap melalui kerjasama ini akan meningkatkan sinergisitas antara KPU Jatim dengan FISIP Unair. "Dengan keberadaan kerjasama ini, kami akan dapat melakukan banyak hal di berbagai bidang," kata Anam. Untuk diketahui, selama ini, KPU Jatim bersama FISIP Unair telah melaksanakan berbagai program. Baik program magang mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan program lainnya. Pada kesempatan yang sama, Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto memberikan dukungan penuh atas harapan baik yang disampaikan Anam. "Suatu kehormatan bagi kami, FISIP Unair dapat menandatangani MoA dengan KPU Jatim," terang Bagong. Ia menyadari mahasiswa banyak membutuhkan media untuk belajar. Tidak hanya melalui berbagai keilmuan teoritik, namun juga terlibat kegiatan praksis di lapangan. "Terimakasih kepada KPU Jatim yang selama ini telah bersedia menerima mahasiswa kami untuk melakukan magang," kata pakar Sosiologi Unair tersebut. Terakhir, ia berharap kerjasama ini tidak hanya dilakukan dengan mahasiswa, tapi juga melibatkan para dosen untuk mewujudkan demokrasi di Jawa Timur semakin dewasa. Bertempat di JW Marriot Hotel Surabaya, acara penandatanganan MoA menjadi pembuka rangkaian kegiatan sosialisasi regulasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Berlangsung selama kurang lebih 40 menit, mulai pukul 15.30 WIB, penandatanganan dilakukan di hadapan Divisi Hukum dari 38 KPU kabupaten/Kota dan sejumlah Stakeholder di Jatim. Di antaranya perwakilan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan Polda Jatim, Polres dan Polresta, perwakilan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan dan sejumlah Wartawan. Selain Ketua, dari KPU Jatim, hadir para aanggota, Gogot Cahyo Baskoro, M. Arbayanto, Miftahur Rozaq, dan Insan Qoriawan berikut Jajaran staf sekretariat. Adapun dari Unair selain Dekan, Wakil Dekan III Irfan Wahyudi, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Titik Puji Rahayu, serta Dosen Hubungan Internasional Probo Darono Yakti. (AFN Fto. AA)

Jakarta, jatim.kpu.go.id- Hari kedua konsolidasi nasional (konsolnas) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Beach City Entertainment Centre (BCEC) Ancol, Jakarta ini terasa istimewa. Betapa tidak, Presiden Jokowi berkenan secara langsung hadir dalam acara konsolnas tersebut. Tidak itu saja, Presiden Jokowi juga memberikan 5 pesan penting kepada seluruh keluarga besar KPU yang hadir dalam acara Konsolnas. Sebelum arahan dari Presiden Jokowi, acara diawalli dengan laporan  dari Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Dalam laporannya, Hasyim menyampaikan terimakasih kepada Presiden karena baru kali ini presiden hadir dalam acara KPU. "Kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada KPU, dan memberikan penegasan bahwa pemilu diselenggarakan tepat waktu sesuai regulasi lima tahunan," tandas Hasyim. Selanjutnya Hasyim mengatakan bahwa sengaja mengambil tema Konsolidasi KPU untuk peningkatan layanan Pemilu 2024. Topik diambil, menurut Hasyim karena menyadari amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan amanah kepada KPU untuk memberikan layanan dalam penyelenggaraan pemilu. "Layanan yang dimaksud adalah kepada pemilih dan peserta pemilu," ujarnya. Menutup laporannya, Ketua KPU memohon arahan kepada Presiden Jokowi sebelum forum dilanjutkan diskusi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan KPU. Usai laporan Ketua KPU, forum dilanjutkan denhan pemutaran Video verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Sulitnya pelaksanaan verifikasi faktual akibat kondisi geografis dari seluruh Provinsi di Indonesia, ditampilkan pada video tersebut. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahun 2024 adalah moment politik yang sangat penting. "Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun yang sama," terang Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, hal itu bukan pekerjaan yang mudah tapi pekerjaan yang besar, yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. "Pemilu melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, sekitar 189 juta pemilih yang harus nyoblos hanya dalam waktu 6 jam," jelas Presiden Jokowi. Meski demikian, Jokowi percaya pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, bisa menjadi bekal pengetahuan yang cukup agar pemilu 2024 lebih baik. "Sisa waktu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyiapkan kapasitas teknis pemilu, memperbaiki kekurangan, masalah kelemahan dan kendala yang ada," kata Presiden Jokowi wanti-wanti. Berikutnya, Presiden Jokowi memberikan lima pesan kepada keluarga besar KPU di seluruh Indonesia. Pertama, memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang muncul," pesan Presiden Jokowi. Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal-hal teknis bisa menjadi politis. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Menurut Presiden Jokowi penting merencanakan pengadaan tepat jumlah dan tepat waktu. "Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan," ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga meminta KPU melakukan efisiensi dan transparansi, agat semuanya terbuka. Pesan ketiga Presiden Jokowi adalah memperkuat SDM untuk penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan. Namun,  Presiden Jokowi percaya KPU sudah melakukan. "Dari tingkatan paling bawah sampai atas, bekali pengetahuan agar mampu bertugas dengan baik," ujar Presiden Jokowi yang mengaku menyadari besar dan pentingnya KPU dalam mengawal pesta demokrasi. Yang keempat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian. "Kita harus punya perasaan sama, bahwa Ekonomi global sulit dihitung, sulit diprediksi dan sulit dikalkulasi," terangnya. Berikutnya Presiden juga merinci adanya 14 negara yang menjadi  "pasien" IMF (International Monetary Fund-red) untuk dibantu. Padahal sebelumnya hanya 5 negara saja. Tak itu saja, menurut Jokowi ada juga 20 negara ngantri di depan pintu IMF. Ada pula 66 negara rentan jadi pasien IMF. "Sekrang tidak pada posisi normal tapi abnormal, diawali pandemi, perang Uktaina, ketegangan geo politik, krisis, pangan energi, finansial dan biaya hidup di semua negara," tutur Presiden Jokowi. Karenanya, Presiden Jokowi menekankan bila stabiltas politik harus dijaga. Bekerja dengan efisien, memanfatakan anggaran dengan efisien dan mengatur skala prioritas. Yang terakhir, Presiden Jokowi berpesan agar KPU memperkuat pendidikan politik bagi kontestan maupun masyarakat. Mengajak peserta pemilu melaksanakan pemilu yang damai, jujur dan berintegritas. "Harus menolak tindakan tak terpuji yang menciderai demokrasi," tandasnya. Presiden Jokowi juga Mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi. Mengedepankan pemanfaatan teknologi, politik adu ide, adu gagasan bukan adu domba. Untuk diketahui, acara Konsolnas dijadwalkan berlangsung tiga hari, mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2024. Diawali dengan pembukaan pada 1 Desember pukul 19.30 malam dengan dilanjutkan pengarahan dari para Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU. Konsolnas dihadiri seluruh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota. Termasuk seluruh sekretaris berikut semua pejabat struktural dan fungsional. Lebih dari enam ribu orang hadir dalam acara konsolnas ini. Begitu pula turut hadir dari KPU Jatim yakni, Ketua dan seluruh Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional. Sementara dari eksternal tampak hadir Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Pimpinan KPK, pimpinan Kejagung, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan lain sebagainya.*** (AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Sosialisasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pengenalan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) pada Selasa, 29 November 2022, bertempat di Hotel Aria Centra, Jalan Taman AIS Nasution nomor 37, Surabaya. Acara digelar secara terbuka dengan dihadiri bakal calon anggota DPD 2024 atau perwakilannya, stakeholder terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa/kepemudaan sejumlah 64 orang, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sementara hadir dari KPU Jatim Ketua, Choirul Anam; Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan; Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq; Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat (Kabag Tekmas), Popong Anjarseno, dan para Staf Tekmas. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU Jatim senantiasa terbuka untuk melayani masyarakat yang berkonsultasi atau bertanya terkait proses pencalonan DPD. Maka dari itu, nantinya juga akan dibentuk Helpdesk untuk memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat. Anam menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu contoh realisasi keterbukaan informasi KPU Jatim. “Kegiatan ini telah diumumkan secara terbuka melalui kanal-kanal resmi KPU Jatim, seperti website, laman Facebook, Twitter, dan Instagram. Tentu, kita tidak tahu siapa-siapa masyarakat yang berkeinginan mendaftar sebagai senator mewakili Jawa Timur, ” tegasnya. Setelah acara dibuka, selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Jatim, Insan Qoriawan memberikan sosialisasi terkait regulasi dan teknis proses pencalonan anggota DPD tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa PKPU yang berkaitan dengan pencalonan DPD saat ini masih belum diundangkan. Namun, konteks peraturannya telah dikonsultasikan kepada Komisi II DPR RI. Insan juga berharap kegiatan ini dapat membuat bakal calon DPD dan timnya paham soal proses  pencalonan yang sudah menggunakan SILON. "Sehingga, dibanding tahun 2019, Pemilu 2024 akan lebih lesspaper atau minim penggunaan kertas,” tuturnya.Kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB, dilanjutkan dengan materi pengenalan SILON yang dipaparkan oleh Admin Aplikasi, Bintang Fajar, hingga selesai. (RH/Ed. Red/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali melakukan Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada hari Senin-Selasa, 28-29 November 2022 di Hotel JW Marriot, jalan Embong Malang Nomor 85-89 Surabaya. Konsolidasi kali ini dilakukan dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPU se-Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam sebelumnya mengungkapkan bahwa KPU Provinsi di Indonesia yang menggelar konsolidasi atau koordinasi dengan PPNPN di wilayahnya, yakni hanya KPU Jatim. Berikutnya, ia mengatakan rapat konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan softskill PPNPN. “Pasca kegiatan ini, harapannya PPNPN semakin meningkat etos kerjanya, semangat bekerja, semangat melayani, dan memberikan yang terbaik lainnya secara berkesinambungan. Artinya, amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” tutur Anam. Menambahkan Anam, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani berharap melalui konsolidasi dapat mempererat hubungan, silaturahmi, komunikasi antar PPNPN. Lebih lanjut menurut Rochani, jumlah PPNPN di beberapa KPU Kabupaten/Kota jumlahnya bahkan lebih banyak dari ASN-nya. “Artinya, teman-teman PPNPN memiliki kontribusi yang luar biasa di KPU Kabupaten/Kota. Meskipun teman-teman tidak bisa melakukan intervensi secara langsung dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, namun dapat turut menentukan aura positif dan negatif dari penyelenggaraan tahapan tersebut,” ujar Rochani. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan rapat  konsolidasi ini merupakan rapat terbesar yang digelar KPU Jatim selama ini, yang mana diikuti sekitar 318 orang peserta. Rapat ini sekaligus menjadi bukti keseriusan KPU Jatim terhadap seluruh PPNPN KPU se-Jawa Timur untuk mendorong PPNPN mengambil peran dalam mencapai tujuan KPU. “Bapak/ibu orang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serta pemilihan, dan memiliki kontribusi yang signifikan. Melalui forum ini mari kita kukuhkan komitmen integritas dan profesionalitas terkait tugas pokok dan fungsi  menjadi capaian yang kita hendaki bersama,” tegasnya. Peserta yang terdiri dari staf PPNPN ini selanjutnya mendapatkan materi terkait Kemanan Berlalu Lintas oleh Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, Komisaris Polisi Akhmad Fani Rakhim. Materi ini dirasa perlu karena memang banyak PPNPN yang sebagai pengemudi. Lalu materi kedua yakni, best practise standar pelayanan publik oleh Direktur Talent dan Culture, Emilia Kusrini Hastutiningsih. Materi ketiga tentang standar kinerja pelayanan publik oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin. Materi ini penting disampaikan karena KPU merupakan penyelenggara layanan di bidang kepemiluan. Lalu, besok peserta juga akan mendapatkan materi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas oleh motivator, Kapten Sarno Wibowo. Turut mengikuti kegiatan ini dari KPU Jatim, diantaranya Ketua, Choirul Anam, Divisi SDM dan Litbang, Rochani, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq. Berikutnya dari sekretariat nampak hadir Sekretaris, Nanik Karsini, jajaran Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan staf.*** (AA/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu dapat menjadi Teradu dan/atau Terlapor bila melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Demikian ungkap Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Rochani saat menjadi narasumber pada Rakor Konsolidasi Pemilu 2024 untuk ASN KPU se-Jawa Timur, 27 November 2022 di Surabaya. Terhadap pelanggaran etik oleh jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu, sebagaimana disampaikan Rochani, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat. “Maka dari itu, jajaran sekretariat dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan diharapkan berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara dengan berprinsip pada integritas dan profesionalitas. Integritas diterjemahkan dalam jujur, mandiri, adil dan akuntabel,” terangnya. Sementara itu, menurut mantan Ketua KPU Kota Batu ini, profesionalitas diterjemahkan dalam prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum. “Di sisi lain agar ASN tidak berhadapan dengan resiko hukum atau politik, selain berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara, juga harus berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai ASN,” jelas Rochani. Kode etik dan perilaku sebagai ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024, utamanya Pasal 5. “Kode etik dan perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN,” ujarnya. Melengkapi Rochani, Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Jatim, Rizki Indah Susanti menyampaikan mengenai disiplin PNS. “Disiplin PNS ini ialah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Rizki. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS, sebagaimana diungkapkan Rizki, ada hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. “Hukuman disiplin PNS di KPU diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU,” katanya. Selanjutnya, ia juga menyampaikan mengenai alur pemberian serta berlakunya hukuman disiplin. Melengkapi materi hari pertama ini, pada hari kedua, peserta akan mendapatkan materi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang Berintegritas.*** (AA/Fto.AA)