Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali menggelar Media Gathering pada Kamis, 24 November 2022. Di hadapan seratus insan media, kali ini KPU Jatim memberikan informasi rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Termasuk ketentuan pencalonan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutan dan sekaligus penyampaian materi menyampaikan, banyak dari pengamat politik, khususnya pemilu mengatakan jika dapil menjadi salah satu unsur dalam pemilu. "Artinya, dapil ini menjadi isu krusial dalam proses kepemiluan kita," kata Anam. Menurut Anam dapil cukup menarik, karena menjadi salah satu upaya partai politik untuk memenangkan suara. "Saat ini mungkin sudah ramai jadi pembicaraan di beberapa daerah, sebab ada beberapa pihak yang mulai menghembuskan adanya penataan dapil baru," terang Anam. Sebab, partai politik tentu telah menghitung berapa kursi yang akan mereka dapatkan. Untuk diketahui, tahapan penataan dapil dan alokasi kursi dimulai sejak 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. "Pada tanggal 23 sampai dengan 30 November KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan rancangan dapil untuk kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat. Adapun partai politik akan ada kesempatan mengusulkan dapil pada forum uji publik," terang Anam. Pada kesempatan tersebut, mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut juga menjelaskan terkait ketentuan pencalonan Anggota DPD yang akan dimulai 9 Desember 2022 mendatang. "Konsepnya Calon DPD akan menyerahkan dukungan kemudian diverifikasi oleh KPU dan disampaikan Berita Acara. Untuk selanjutnya Berita Acara tersebut sebagai modal untuk mendaftarkan diri," jelasnya. Dikatakan pula alur penyampaian dukungan sama dengan proses verifikasi partai politik, untuk Calon Anggota DPD menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Terkait berapa dukungannya, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk Jawa Timur dengan penduduk di atas 20 juta, maka dukungan yang diserahkam minimal 5000 dukungan yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. "Dengan begitu, harapannya informasi ini menjadi bagian sosialisasi sehingga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota DPD sudah mulai bekerja," pungkas Anam. Media gathering dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari sampai dengan besok Jumat, 25 November 2022. Bertempat di Hotel Ciputra World Surabaya, pembukaan dimulai pukul 16.00 WIB. Hadir selain Ketua, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Sekretaris Nanik Karsini, Kepala Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat Popong Anjarseno, para kasubbag dan jajaran staf terkait. (AFN/Fto. Sekti)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id- Guna mewujudkan target realisasi anggaran 95%-98%, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur bersama-sama melakukan evaluasi dan menyusun strategi pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada Selasa-Kamis, tanggal 22-24 November 2022, mulai pukul 16.00 WIB-selesai. Kegiatan ini dikemas dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, bertempat di Royal Trawas Hotel & Cottages, jalan Raya Slepi Trawas Mojokerto. Diikuti Ketua, Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, Sekretaris, serta Kepala Subbagian Perencanaan;Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq mengungkapkan kegiatan kali ini semacam reviu anggaran tahun 2022, yang selanjutnya akan bersama-sama menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi akhir tahun. “Waktu kita menuju akhir tahun kurang lebih tinggal 40 hari kedepan. Masih sangat mungkin kita melakukan percepatan realisasi program dan anggaran agar bisa mencapai target realisasi anggaran 95%-98%,” kata Rozaq dalam sambutannya. Ia berharap juga KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan realisasi program dan anggaran, dapat memanajemen dinamika yang ada. Sebelumnya, Kepala Bagian Rendatin KPU Jatim, Nurita Paramita sempat menyampaikan bahwa target realisasi anggaran 95%-98% ini merupakan target nasional yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. “Selanjutnya, untuk membantu KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi pelaksanaan anggaran 2022, KPU Jatim pada hari kedua mengundang pemateri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Jawa Timur. Pemateri ini akan mensosialisasikan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022,” terangnya. Lebih lanjut, juga dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di hari terakhir, akan ada sesi paparan terkait pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan menuju standar pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Turut mengikuti rapat evaluasi dari KPU Jatim, diantaranya Komisioner, Miftahur Rozaq; Gogot Cahyo Baskoro; Rochani; Nurul Amalia, Sekretaris, Nanik Karsini, Kepala Bagian Rendatin, Nurita Paramita, beserta jajaran staf yang membidangi.*** (AA/Fto.Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id-  Keberadaan dua puluh lima kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang dikukuhkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada November 2021 lalu, diyakini punya peran strategis dalam pemilu. Mereka berperan penting dalam mewujudkan kualitas partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2024. Demikian disampaikan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader DP3 Lanjutan Lokus Kelurahan Semolowaru Kecamatan Kota Surabaya pada Rabu, 23 November 2022. Bertempat di Grand Darmo Suite, acara dimulai pukul 08.00 WIB. "Maka penting hari ini kita menyelenggarakan pembekalan lanjutan sebagai komitemen melahirkan kualitas pemilu secara subtansial" kata Gogot. Sebab, apabila dalam konteks politik dan demokrasi di tingkatan desa sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial sudah mandiri dan rasional, harapannya secara akumulatif memberikan dampak pada tingkatan sosial yang lebih besar. Untuk itu, Ia berharap kepada suluruh kader selain menjadi agen-agen sosialisasi, menularkan informasi kepemiluan kepada keluarga dan komunitas. Juga dapat berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu 2024. "KPU Kota Surabaya telah membuka pendaftaran Badan Adhoc untuk PPK dan PPS. Dipersilahkan bagi kader untuk mendaftar sehingga terlibat sebagai penyelenggara," harap Gogot. Dengan demikian, lanjut Gogot sengaja KPU Jatim mendesain bimtek dengan model pelatihan. Tujuannya agar kader dapat lebih aplikatif saat melakukan sosialisasi. "Kesempatan kali ini kader akan dibekali materi public speaking dan dinamika kelompok, sehingga mampu mempersuasif masyarakat secara masif dan mampu mendesain agenda sosialisasi lebih menarik," pungkasnya. Selain dua materi yang diutarakan Gogot, para kader juga dibekali materi terkait tahapan penyelenggaran pemilu dan strategi memerangi hoax, SARA, dan politik uang. Masing-masing akan dibawakan oleh Narasumber, Kasubbag Partisipasi Masyarakat KPU Jatim Prahastiwi, Motivator Indonesia Budi Hariyono, Anggota KPU Kota Surabaya Subairi, dan Akademisi Ilmu Politik Unair Fahrul Muzakki. Acara akan berlangsung selama kurang lebih delapan jam ke depan. Tampak peserta sangat antusias mengikuti forum. Semakin semarak dan interaktif, acara dipandu oleh Moderator Akbar Maulana dan Zakirin Manzila Nurilma. Turut hadir dalam bimtek, Danramil Sukolilo dan Lurah Semolowaru Suwarti. Dari KPU Jatim hadir, seluruh staf Subbag Parmas. Untuk diketahui, acara yang sama juga diselenggarakan oleh KPU Jatim di Lokus Desa Bakung Peinggodani, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa, 22 November 2022.*** (AFN/Fto. Sekti)  

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mewujudkan komitmen meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di wilayah Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali membekali 25 kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lanjutan. Bimtek digelar pada Selasa, 22 November 2022, mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Bertempat di Balai Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Mengawali acara, Komisioner KPU Jatim yang juga selaku Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan bimtek ini sebagai bentuk rangkaian kegiatan setelah tahun kemarin sudah membentuk kader DP3 di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. “Harapan kita dengan melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bahwa agenda DP3 berkelanjutan, agenda nasional, pilot project atau percontohan bagi desa/kelurahan lainnya terkait agen-agen pemilu dan pemilihan. Dan KPU akan terus melakukan pendampingan terhadap kader DP3 ini,” katanya. Selanjutnya, kegiatan ini sengaja disetting dalam bentuk bimtek atau Training of Trainer karena menurut Gogot, agar kader DP3 benar-benar siap ketika terjun ke masyarakat. “Karena tujuan akhir kita adalah terbentuk agen-agen sosialisasi KPU. Kawan-kawan sebagai kader DP3 mampu menyampaikan informasi kepemiluan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, tetangga, dan komunitasnya untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Komisioner KPU Jatim yang sudah menjabat dua periode ini. Sehingga tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Desa Bakung Pringgodani diiringi dengan kualitas pemilihnya pula. “Masyarakat di Desa Bakung Pringgodani memilih bukan karena pertimbangan pragmatis dan pertimbangan yang tidak rasional, tapi memilih dengan melihat rekam jejak, kapasitas serta program-program yang dimiliki oleh calon pemimpin yang akan dipilih,” tutupnya. Hal senada disampaikan oleh Camat Balongbendo, Ahmad Farhan. Ia berharap dengan keberadaan kader DP3 di Kecamatan Balongbendo, yang wilayahnya berada di paling ujungbarat Sidoarjo, dimana berbatasan langsung dengan Mojokerto dan Gresik, dapat menambah lagi jumlah pemilih aktif dan rasional dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. “Kami berharap adanya kader DP3 ini dapat memperlancar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Di sisi lain juga harapannya dapat mengurangi money politic/serangan fajar,” tegasnya. Peserta kegiatan merupakan 25 orang yang tahun sebelumnya telah diresmikan sebagai kader DP3 lokus Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut, kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya, Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, Ana Azizah yang menyampaikan mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Strategi Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Lalu, pemateri kedua, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jamil yang menjelaskan terkait Politik Uang dan Kampanye Sara sebagai Extra Ordinary Crime dalam Pemilu dan Pemilihan. Pemateri ketiga yakni Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parmas) KPU Jatim, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi. Ia menyampaikan materi Public Speaking. Sedangkan materi keempat mengenai Teknik Dinamika Kelompok, yang dipandung oleh moderator Akbar Maulana dan Zakirin Manzhila Nurilma. Turut hadir dalam bimtek dari KPU Jatim, yaitu Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Kasubbag Parmas, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, serta staf subbag Parmas. Sementara dari KPU Kabupaten Sidoarjo ikut menghadiri acara antara lain, Ketua, Muhammad Iskak, Anggota, Ana Azizah dan Fauzan Adhim, Sekretaris, Sulaiman, serta staf subbag yang membidangi. Semakin lengkap kegiatan ini dihadiri oleh Camat Balongbendo, Ahmad Farhan, Kepala Desa Bakung Pringgodani, Sai, beserta jajarannya.*** (AA/Fto.Sekti)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terus berkomitmen menyukseskan Pemilu Tahun 2024. Salah satunya dengan memperkuat sinergi dengan para pihak. Untuk itu, hari ini Senin, 21 November 2022 KPU Jatim menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim). Bertempat di Media Center KPU Jatim, kunjungan dikemas dalam bentuk diskusi interaktif antar keduanya. Berlangsung selama kurang lebih dua jam, mulai pukul 14.00 WIB. Nampak berbeda, kali ini kedatangan KPID juga mengajak serta 10 mahasiswa magang dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Turut hadir, Ketua Immanuel Yosua beserta Anggota Royin Fauziana, Dian Ika, dan Sundari. Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq dalam sambutannya menyampaikan jika pihaknya selaku penyelenggara pemilu berharap keterlibatan aktif para pihak sesuai kapasitas masing-masing. "Saat ini kami tengah menjalankan beberapa tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak 14 Juni lalu. Untuk itu KPU butuh mitra untuk menyukseskan pemilu ke depan," terang Rozaq. Sementara itu, mewakili lembaganya Anggota KPID Jatim Dian Ika mengatakan sengaja ia mengajak mahasiswa magang untuk mengetahui aktivitas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. "Kebetulan mahasiswa ini dari jurusan Ilmu Politik yang tentu relevan dengan aktivitas kepemiluan," kata Ika. Selain itu, ia berharap dari kunjungan ini mahasiswa dapat mengambil wawasan baru serta terlibat aktif menjadi relawan pemilu. Sedangkan Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro yang berkesempatan memaparkan materi menekankan jika KPID telah menjadi mitra KPU selama ini. Terutama kaitannya dengan pengawasan aktif terhadap aktivitas kampanye di media. Berupa penyiaran dan pemberitaan, iklan, serta debat publik. Tak lupa, mantan Wartawan Radio Soka tersebut mengajak mahasiswa untuk tidak golput dalam Pemilu. "Mekanisme demokrasi apa yang akan diperjuangkan? Pasalnya pemilu sekarang sudah dilaksanakan dengan  predictable process dan unpredictable result," jelas Gogot. Terlebih mahasiswa menjadi bagian masyarakat yang mempunyai idealisme dan nalar kritis tinggi. "Sehingga segmen pemula dan pemuda memang menjadi atensi KPU Jatim untuk menjadi agen sosialisasi. Terlebih dengan jumlah mereka yang dangat dominan dalam daftar pemilih," pungkas Gogot. Untuk diketahui, sebelum dilakukan diskusi, sejumlah 10 mahasiswa juga dikenalkan informasi kepemiluan dengan mengunjungi Rumah Pintar Pemilu Punakawan. Turut hadir dari KPU Jatim selain Gogot dan Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi dan Staf terkait. (AFN/Fto.Sekti_Ganjar)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur hari ini Sabtu, 19 November 2022, mulai dari pukul 10.00 WIB-selesai, di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Pada rakor ini, 38 KPU Kabupaten/Kota berkesempatan memaparkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024. Peserta dari kabupaten/kota terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta admin/operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Berikutnya dari KPU Jatim hadir Ketua, Choirul Anam dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa Divisi Teknis Penyelenggaraan harus memahami secara utuh mengenai tahapan penataan dapil dan alokasi kursi ini. “Kawan-kawan Divisi Teknis Penyelenggaraan jangan sepenggal-penggal memahami terkait tahapan penataan dapil dan alokasi kursi. Tapi harus secara utuh memahaminya, karena KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam hal ini,” tutur Anam  dalam sambutannya. Lebih lanjut, Insan Qoriawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim mengatakan saat ini memasuki tahapan penyusunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024. “Penataan dapil penting dilakukan pertama, mengingat adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh Undang-undang. Lalu ada pemekaran wilayah atau bencana alam. Ketiga, adanya daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan dapil,” katanya. Sehingga menurut Insan, dalam rangka mengkoordinasikan dan membangun kesepahaman bersama mengenai rencana rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka digelar rakor ini. “Masing-masing kabupaten/kota diberikan kesempatan memaparkan rencana rancangannya dengan memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan tujuh (7) prinsip  penyusunan dapil yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan,” tutur Insan. Dalam hal penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, Insan mengungkapkan pula jika KPU menggunakan sarana teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan dapil dan alokasi kursi. Perlu diketahui, usai menyusun dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan ke publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Setelah itu, akan diuji publikkan, finalisasi dan penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi, disampaikan kepada KPU Provinsi, serta KPU Provinsi akan melakukan pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berikutnya, KPU Provinsi akan menyampaikan ke KPU, serta KPU melakukan penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota.*** (AA/Fto.AA)