Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Datangi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta berikan apresiasi atas penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 pada 19 kabupaten/ kota di Jawa Timur. Kunjungan ke kantor KPU Jatim di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya ini dilakukan sore hari tadi (Selasa, 15/6), sekitar pukul 16.00 WIB. Direktur Eksekutif JaDI Jawa Timur, yang akrab disapa Shisin ini mengatakan bahwa apresiasi patut diberikan pada KPU Jatim dan 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pasalnya telah mampu menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan lancar dan sukses. “Yaa meskipun masih ada kekurangan di sana sini namun tidak mengurangi substansi dari penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020,” ungkapnya (15/6/2021). Selain memberikan apresiasi, kehadiran Shisin di KPU Jatim kali ini juga untuk memberikan dukungan pada penyelenggara terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan 2024-red) yang akan dilaksanakan pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Meskipun idealnya, menurut Shisin Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah ini seharusnya tidak diselenggarakan pada tahun yang sama. “Tahun 2024 akan menjadi tahun yang tidak cukup ringan bagi KPU dan Bawaslu, karena dihadapkan dengan perhelatan akbar, dimana Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala daerah akan diselenggaran dalam tahun yang sama. Tentu ini pekerjaan besar yang membutuhkan energi maupun konsentrasi tenaga penuh dari semua penyelenggara. Kami sebagai kelompok masyarakat sipil bersedia mendukung bersama,” papar Shisin. Lebih lanjut, Shisin menyampaikan pula jika ada beberapa tahapan yang perlu mendapatkan sedikit perhatian lebih dari KPU di tahun 2024 yakni, terkait data pemilih. “Karena data pemilih selalu menjadi polemik, Saya rasa KPU memiliki metode untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, harapannya ini benar-benar simultan diperbarui. Sehingga data pemilih bisa valid dan tidak dipersoalkan dikemudian hari. Lalu skema anggaran juga perlu diperhatikan. Bagaimanapun besok itu akan membutuhkan anggaran dari APBN dan APBD, tentu ini harus dicermati agar efisiensi tercapai, mungkin ada beberapa item yang bisa disinkronkan. Kemudian tahapan krusial lainnya, misalnya pada saat hari H, dan pada saat kampanye. Kami betul-betul berharap agar penyelenggara diberikan kekuatan untuk menyongsong tahun 2024 ini,” terang Direktur Eksekutif JaDI Jawa Timur ini. Atas apa yang disampaikan Shisin, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada JaDI Jawa Timur yang terus memberikan dukungan pada KPU Jatim. “Apresiasi dan dukungan besar dari JaDI Jawa Timur ini sangat berarti bagi Kami, penyelenggara Pemilu di Jawa Timur. Segala bentuk saran masukan dari JaDI kedepan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 sangat Kami harapkan,” tutur Ketua KPU Jatim menutup pertemuan ini. Kedatangan Direktur Eksekutif JaDI Jawa Timur ini mendapatkan sambutan hangat dari Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, jajaran pejabat struktural serta fungsional, dan seluruh staf Sekretariat KPU Jatim. Mengingat Shisin sebelumnya pernah menjadi keluarga besar KPU Jatim, yakni Komisioner periode 2014-2019. (AACS)

  Surabaya, kpujatm.go.id- Komisi Pemilihan Umum Povinsi Jawa Timur (KPU Jatim) tahun ini berkesempatan menjadi salah satu unit percontohan KPU Provinsi yang menerapkan reformasi birokrasi bersama dengan 9 KPU Provinsi lainnya. Dalam rangka mempersiapkan penerapan reformasi birokrasi ini, Tim Reformasi Birokrasi KPU Jatim melakukan rapat persiapan hari ini (Senin, 14/6), jam 10 pagi sampai selesai di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengungkapkan reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan. “Reformasi birokrasi ini bertujuan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang memiliki ciri pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien,” ungkap Nanik dalam arahannya pada Rapat Persiapan Penunjukan Unit Percontohan Reformasi Birokrasi KPU (14/6/2021). Grand Design implementasi reformasi birokrasi di KPU sebagai lembaga pemerintahan sebagaimana dijelaskan Nanik, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tetang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, Permenpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. “Mari Kita persiapkan kesempatan ini dengan baik, mari Kita dukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan satuan kerja Kita,” ajak Sekretaris KPU Jatim. Mengimbuhkan Nanik, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan bahwa KPU Jatim menjadi salah satu percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KPU ini merupakan amanah besar. ”10 dari 34 KPU Provinsi menjadi sampling pelaksanaan reformasi birokrasi KPU. Tentu kepercayaan ini membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab untuk bisa melaksanakan, dan Kita harus amanah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Selama ini kerja semua subbagian sudah bagus, permohonan layanan informasi tepat waktu, permohonan autentifikasi banpol dalam sehari selesai, penyusunan renstra juga baik, SPIP juga berjalan, DIP terus diupdate dan lainnya. Budaya organisasi, budaya kerja yang baik ini mari lebih Kita tingkatkan kembali secara konsisten,” papar Ketua KPU Jatim. Selain Ketua dan Sekretaris KPU Jatim, hadir pula dalam kesempatan ini Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto, Divisi SDM dan Litbang, Rochani, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, serta pejabat fungsional dan struktural yang secara bergantian menyampaikan arahannya. Sementara peserta rapat terdiri dari seluruh staf PNS di lingkungan KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya hari ini, Jum’at (11/6), jam setengah 8 samapi 9 pagi. Kunker bertujuan untuk melakukan serap aspirasi terkait perkembangan kepemiluan dan demokrasi di Jawa Timur. Kedatangan Anggota Komisi II DPR RI beserta Tenaga Ahli ini diterima baik oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Koordinator Keuangan; Umum dan Logistik, Edi Hartono, Subkoordinator Hukum, Wiratmoko Iman Santoso, serta Subkoordinator Tekmas, Eddy Prayitno. Rahmat Muhajirin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini ingin melakukan serap aspirasi perkembangan kepemiluan dan demokrasi di Jawa Timur. Karena dapilnya berasal dari Jawa Timur, yakni Jawa Timur I, Surabaya-Sidoarjo. “Silahkan Bapak Ketua KPU Jatim menyampaikan sejauhmana perkembangan serta persiapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur menyongsong Pemilu/ Pemilihan 2024. Mungkin ada masukan yang bisa disampaikan ke Komisi II dan dan diusulkan ke Pemerintah untuk persiapan Pemilu/ Pemilihan 2024. Sehingga di tahun 2024 tidak jatuh banyak korban seperti Pemilu 2019, karena di Pemilu/ Pemilihan 2024 dapat dibilang tidak ringan,” jelas anggota Komisi II DPR RI ini (11/6/2021). Berikutnya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam memberikan tanggapannya. “Sebenarnya Kami berharap tahapan ini dapat dimulai 30 bulan jelang pemilu/ pemilihan. Mengingat di tahun 2024 ini Kita dihadapkan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama. Sehingga persiapannya bisa lebih optimal,” ungkap Anam. Lalu Anam mengimbuhkan, “Masukan lainnya, untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sebenarnya akan lebih baik bila anggarannya juga bersumber dari APBN”. Selain memberikan masukan, Anam juga menyampaikan mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota sampai saat ini untuk mempersiapkan pemilu/ pemilihan 2024. “Beberapa upaya yang telah Kami lakukan antara lain maksimalisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, digitalisasi data, membuat serta mengajukan draf tahapan beserta anggarannya ke KPU,” tutupnya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemlihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) telah menyusun buku kompilasi data pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur yang direncanakan bakal terbit dalam waktu dekat. Ungkap Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq saat diwawancarai (11/6). Penyusunan buku ini sebagaimana disampaikan Rozaq menjadi bagian dari ikhtiar KPU Jatim untuk menyajikan dan merekam semua data-data dari berbagai kegiatan pengelolaan logistik, utamanya di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020. “Buku tersebut disusun untuk menyajikan data-data pengelolaan logistik dari hulu sampai hilir. Mulai dari siklus perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi”, katanya (11/6/2021). Terlebih Pemilihan Serentak Tahun 2020 pelaksanaannya berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Tentu masa pandemi ini mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemilihan di Tahun 2020 yakni, penyelenggaraan pemilihan harus dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini secara langsung berimplikasi terhadap pengelolaan logistik pemilihan. “Pengelolaan logistik di masa pandemi Covid-19, tidak hanya mengelola pure logistic electoral pemilu/pemilihan seperti kotak suara, surat suara, bilik dan lain sejenisnya saja. Tetapi juga mengelola logistik terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid yakni, Alat Pelinding Diri (APD), seperti hand sanitizer, face shield, sarung tangan, thermogun, masker, baju hazmat dan sejenis lainnya sebagai perwujudan dari ketentuan Peraturan KPU 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dimasa bencana non alam,” jelas mantan Komisioner KPU Sampang ini. Mengakhiri wawancara, Rozaq menjelaskan jika buku yang sekarang masih dalam proses cetak ini juga akan menyajikan peran, tanggung jawab, dan tupoksi di bidang logistik sesuai ketentuan regulasi. Sehingga dapat menjadi tambahan referensi dalam proses pengelolaan logistik pada pemilihan/pemilu berikutnya. (AFN/ ed. AACS)

Grafik hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei Tahun 2021, sebagaimana di bawah ini:   Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei Tahun 2021 Unduh di Sini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur penting untuk didokumentasikan. Demikian penggalan pernyataan Divisi Sosdiklih dan Parmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro pada Webinar Nasional “Literasi dan Launching Buku Pemilihan” hari ini (Kamis, 10/6) secara virtual melalui zoom dan kanal youtube. Pasalnya, menurut Gogot, meski ini merupakan pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di era pandemik, Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur menorehkan catatan yang cukup baik. “Pertama, pemilihan berjalan tertib; aman dan lancar. Kedua, tidak ada kerusuhan yang mewarnai jalannya pemilihan. Ketiga, tidak ada rumor politik uang atau keberpihakan penyelenggara terhadap konstestan pemilihan. Keempat, pemilihan 2020 di Jawa Timur tidak menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19. Kelima, hanya ada 3 dari 19 kabupaten/ kota yang menghadapi gugatan Perselihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK dan berakhir dismisal. Keenam, semua pengaduan ke DKPP yang terkait tahapan dapat berakhir dengan rehabilitasi. Terakhir, partisipasi pemilih mengalami peningkatan,” papar mantan Gogot dalam Opening Speechnya (10/6/2021). Lebih lanjut, Gogot menjelaskan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bila dibandingkan dari Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan 2018. Partisipasi Pemilih di Jawa Timur pada Pemilihan 2020 sebesar 71,13%, sementara Pemilihan 2018 sebesar 67,39%, dan Pemilihan 2015 sebesar 63,95%. “Karena perjalanan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur menorehkan catatan baik ini, maka menjadi semakin perlu keberhasilan pelaksanaan pemilihannya untuk didokumentasikan sebagai bentuk pendidikan kepada pemilih. Di sisi lain, dokumentasi ini penting untuk memenuhi kebutuhan literasi informasi demokrasi dan kepemiluan, memudahkan pencarian bahan informasi demokrasi, wahana gerakan mengkomunikasikan informasi demokrasi dan kepemiluan,” imbuhnya. Sementara itu, pembedah buku yang tak lain Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Totok Hariyono menegaskan dokumentasi penyelenggara Pemilihan Serentak 2020 ini merupakan sebuah langkah strategis. “Sehingga penyelenggara ada rekam jejak administrasi atas Pemilihan yang telah diselenggarakan. Kedepan Kita bisa mengakses informasi kenapa daerah ini parmasnya bisa tinggi dan apa saja yang melatarbelakanginya. Selain itu, pendokumentasian ke dalam bentuk buku ini penting untuk meningkatkan budaya literasi dan baca,” tutup Totok. Webinar Nasional “Literasi dan Launching Buku Pemilihan”  ini berlangsung dari pukul 09.00 – 13.00 WIB. Menghadirkan empat narasumber ahli yakni, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani Soyomukti, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Kota Surabaya, Subairi, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Situbondo, Imam Nawawi, serta Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Kota Blitar, Rangga Bisma. (AACS)