Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan persetujuan (approval) desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk peserta Pemilu 2019, di ruang Media Center, Kamis (4/10). Approval dilakukan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim). Dalam pelaksanaan approval desain APK Pemilu 2019 dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dan Gogot Cahyo Baskoro (Divisi SDM dan Parmas), serta Aang Kunaifi (Bawaslu Jatim). Adapun yang diapproval yakni desain APK Pemilu 2019 untuk calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur. “Approval menjadi penting sebelum dilakukan percetakan terhadap APK Pemilu 2019, utamanya bagi peserta Pemilu,” ujar Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Pria yang akrab dipanggil Gogot ini menambahkan, approval desain APK Pemilu 2019 dilakukan secara berjenjang. Awalnya dengan Bawaslu Jawa Timur, selanjutnya akan mengundang peserta Pemilu 2019 baik itu tim sukses capres dan cawapres, partai politik serta DPD untuk approval. Harapannya, dengan dilakukan approval, ke depan untuk APK Pemilu 2019 yang akan dipasang oleh peserta Pemilu tidak akan menjadi masalah. Sebab, desain yang sudah diserahkan ke KPU Jatim untuk kemudian dicetak, sudah disepakati bersama. Termasuk dengan Bawaslu Jatim. “Kalaupun ada yang butuh diperbaiki atau dirubah desainnya, nanti akan kami beritahukan secara tertulis sehingga APK Pemilu 2019 sudah tidak bermasalah,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (BEM ITS) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini (Senin, 1/10), jam 2 siang. Audiensi yang diberi nama BEM ITS Gelora Aksi ini mendapatkan sambutan baik dari Komisioner KPU Jatim, seperti Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, dan Anggota, Dewita Hayu Shinta, Muhamad Arbayanto, Rochani, Insan Qoriawan. Presiden BEM ITS 2018/2019, Haekal Akbar Kartasasmita mengutarakan bahwa kedatangannya bersama rombongan merupakan sebuah bentuk dukungan kepada KPU terkait dengan kebijakan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.  “Yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Sehingga KPU harus menerbitkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang memuat penghapusan frasa mantan narapidana korupsi,” ungkap Haekal (1/10/2018). Haekal melanjutkan, “BEM ITS telah mengkaji jika penghapusan frasa ini dinilai kurang efektif dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa mengenai keterangan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi”. Adanya hal tersebut, BEM ITS merasa perlu untuk memberikan dukungan pada KPU dan menyampaikan sikap melalui tuntutannya. “Kami pertama, mendesak KPU untuk menyiarkan rekam jejak setiap bakal calon tetap DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota kepada masyarakat. Kedua, mendesak KPU merumuskan mekanisme pelaporan rekam jejak setiap calon saat melakukan kampanye. Dan terakhir, menghimbau kepada masyarakat untuk mempelajari rekam jejak Caleg sebelum memilih,” papar Presiden BEM ITS 2018/2019 ini. Menanggapi tuntutan dan apa yang telah diorasikan oleh peserta audiensi ini, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan keluarga BEM ITS, terutama terkait dengan konsep-konsep KPU yang sebenarnya sudah diwujudkan dalam bentuk peraturan, yang sudah siap untuk dilaksanakan, dan memang sudah dilaksanakan. “Kita sudah melaksanakan beberapa ketentuan itu. Tapi keputusan MA ini dianggap sebagai proses pelanggaran terhadap Undang-undang. Sehingga dengan itu, KPU harus menyesuaikan. “Kebijakan-kebijakan penyesuaian ini bukan karena KPU tidak ingin proses ini dibersihkan. Tetapi karena mekanisme Undang-undang seperti itu, dan Kita harus melaksanakannya sesuai dengan Undang-undang,” tutur Eko. Dalam kesempatan ini, Eko juga membuka pintu bila para mahasiswa ini akan melakukan diskusi dan ikut merumuskan kebijakan yang harus diambil oleh KPU. Rumusan ini selanjutnya akan Kita sampaikan sebagai bahan masukan untuk KPU RI dalam membuat peraturan  terkait dengan pemungutan suara. Usai mendapatkan tanggapan dari Ketua KPPU, acara dilanjutkan denga proses tanya jawab, serta penandatanganan MoU antara mahasiswa dari BEM ITS dan KPU Jatim, yang berisi kesanggupan KPU Jatim untuk menyampaikan tuntutan tersebut pada KPU RI. Audiensi ini pun diakhiri pada jam 4 sore. (AACS)

  Magetan, jatim.kpu.go.id – Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tingkat partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Adapun peningkatan partisipasi pemilih tersebut, bisa dilakukan dengan model sosialisasi yang baru dan juga harus didukung oleh rapinya data pemilih. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye Pemilu 2019 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kursus Kepemiliuan KPU Kabupaten/Kota, Rabu (26/9) di Harmadha Joglo, Kabupaten Magetan. Acara yang digelar oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim tersebut, dihadiri oleh komisioner dan operator Siparmas KPU Kabupate/Kota se-Jawa Timur. Beberapa komisioner KPU Provinsi Jawa Timur juga hadir, seperti Choirul Aman (Divisi Perencanaan dan Data), Muhammad Arbayanto (Divisi Teknis) dan Rochani. Pria yang akrab dipanggil Eko ini menjelaskan, KPU Provinsi Jawa Timur sudah terlihat prestasianya. Dia menyebutkan, prestasi bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg 2014 mencapai 74%, Pilpres 2014 mendapat 71%, Pilgub 2013 sampai 59,8% dan terakhir dalam Pilgub 2018 sudah tembus 67,9%. “Ini sebuah prestasi, meskipun ada penilaian peningkatan partisipasi tidak seiring dengan model sosialisasi yang KPU lakukan,” ujarnya. Dia menambahkan, dalam partisipasi masyarakt peran dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga bisa menjadi penyumbang kesuksesan, tapi di sisi lain juga ada peran kerja keseluruhan dari setiap divisi. Semua berjalan seluruhnya, hingga membuat partisipasi pemilih dalam Pilgub lalu meningkat. “Disamping kerja keras dari seluruh KPU, peningkatan partisipasi juga terbantu dengan stakeholder yang terkait,” terangnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magetan, Poppy mengucapkan selamat datang kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota, dalam mengikuti rakor dan bimtek. Dia berharap seluruh peserta yang hadir bisa mengikuti acara secara maksimal, sekaligus juga bisa menikmati destimasi wisata yang ada. “Usai acara, silahkan bisa menikmati destinasi wisata alam dan kuliner yang ada di Kabupaten Magetan,” pungkasnya. (BIB/BAY)

  Magetan, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Rumah Makan Harmadha Joglo Kabupaten Magetan. Rakor yang berlangsung selama dua hari ke depan, tanggal 26 - 27 September 2018 tersebut, dalam rangka membahas kampanye dan Bimbingan Teknik (Bimtek) kursus kepemiluan tingkat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Divisi SDM dan Parmas dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan, materi rakor yang akan disampaikan pada peserta dari KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan tahapan kampanye. Sedangkan, untuk materi Bimtek yang akan disampaikan berupa kursus kepemiluan untuk Pemilu 2019 akan datang. Pelaksanaan dikemas selama dua hari, dengan peserta selain dari komisioner juga ada dari operator SIPARMAS dari KPU Kabupaten/Kota.\ Adapun rinciannya, materi hari pertama Rabu (26/9) berupa pembahasan mengenai petunjuk teknis fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019. Dilanjutkan hari kedua, Kamis (27/9) berupa pembahasan rencana kursus kepemiluan di KPU Kabupaten/Kota, disusul dengan materi terakhir yakni pendalaman aplikasinya SIPARMAS. "Materi yang kami sampaikan sangat penting, sehingga harus diikuti sampai selesai oleh KPU Kabupaten/Kota," ujarnya. (BIB/BAY)

Surabaya, jatim.kpu.go.id– Tidak hanya mengamankan lokasi kampanye dan pemilihan dalam Pemilu 2019. Tim khusus yang menjaga pergerakan politik dan arus media sosial (medsos), juga akan diterjunkan guna terciptamnya iklim politik yang aman, damai dan sejuk di Jawa Timur. Demikian disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Lucky Hermawan, disela-sela acara Deklarasi Kampanye Damai dan pawai budaya, di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Minggu (23/9). Kapolda Lucky menerangkan, pihaknya juga bersama dengan Panglima Kodam V Brawijaya sepakat mengedepankan kampanye damai dalam Pemilu 2019. Kesepakatan itu, ditandai dengan hadir dan menandatangi deklarasi kampanye damai bersama seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Jawa Timur serta Peserta Pemilu. Sebagai aparat yang menjaga keamanan ketertiban di Provinsi Jawa Timur. Dia akan melakukan pengamanan kegiatan tahapan kampanye secara maksimal. Terutama menghadapi berita hoax, yang dalam perkembangannya betul-betul mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. “Akan kita tindak tegas. Kita sudah perintahkan seluruh kapolres untuk terus memantau konten media sosial yang menyerbkan hoax,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bersepakat dan berkomitmen melaksanakan kampanye damai, Minggu (23/9). Kesepakatan itu dilakukan dengan bersama-sama menanda tangani Deklarasi Kampanye Damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya. Tidak hanya sebatas tanda tangan saja, para peserta Pemilu 2019 yang terdiri dari partai politik (parpol), pendukung calon presiden dan wakil presiden dan DPD. Juga bersepakat bersama, untuk tidak menyebarkan kampanye yang berisikan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), serta juga kampanye bernuansa Hoax. Dalam penandatangan komitmen kampanye damai itu, dihadiri oleh jajaran Komisioner KPU Provinsi, Bawaslu Jawa Timur serta beberapa jajaran Forkopimda. Beberapa di antaranya terlihat hadiri Pangdam V Brawijaya Mayjen Arif Rahman, serta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Lucky Hermawan. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengatakan Deklarasi Kampanye Damai merupakan agenda awal dari tahapan kampanye Pemilu 2019. Baik itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPRD dan DPD. Tujuannya, bersama-sama bertekad melaksanakan Pemilu dengan kampanye yang baik dan sesuai perundang-undangan. “Juga menghindari segala bentuk kampanye yang berisi berita hoax dan politisasi SARA, dalam Pemilu 2019 “ ujarnya.   Pria yang akrab dipanggil Eko ini mengaky sangat optimis jika Pemilu 2019 nanti akan berjalan aman, damai dan lancar. Itu berkaca pada tolak ukur Pilkada Serentak 2018 lalu, yang berjalan lancar, guyub dan rukun. Apalagi, pada deklarasi juga dihadiri oleh Kapolda dan Pangdam yang berkomitmen untuk menjaga keamanan selama Pemilu berlangsung. “Pesan kampanye damai ini, setidaknya bisa ditangkap oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Agar Pemilu mendatang bisa berjalan seperti Pilkada serentak, Guyub dan Rukun,” pungkasnya. (BIB/BAY)