Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) gelar Rapat Pleno Terbuka hari ini, Minggu (11/02). Rapat Pleno ini bertujuan untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengungkapkan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 41. “Dimana menyebutkan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi Parpol calon peserta pemilu melalui rapat pleno terbuka paling lama dua hari setelah menerima berita acara hasil verifikasi dari KPU Kabupaten/ Kota. Sehingga rapat pleno ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari  2018 ini,” jelas Wima saat menyampaikan laporan kegiatan (11/02/2018). Sesuai dengan Pasal 41 tersebut, maka menurut Wima, KPU Jatim juga menghadirkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim), yang pada kesempatan ini diwakili oleh Anggota Bawaslu Jatim, Aang Khunaifi dan Totok Hariyanto. Selain itu juga mengundang partai politik pada Rapat Pleno Terbuka ini. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito kembali mempertegas saat membuka Rapat Pleno Terbuka, jika kesempatan kali ini KPU Provinsi melaksanakan tugas rekapitulasi dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. “KPU Kabupaten/ Kota ini telah menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi faktual ke Provinsi pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 2018,” tutur Ketua KPU Jatim. Usai Rapat Pleno Terbuka dibuka oleh Ketua KPU Jatim, para Anggota KPU Jatim secara bergantian membacakan hasil rekapitulasi verifikasi parpol. Rapat Pleno yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini selesai pada pukul 12.05 WIB. (AACS/TUNG)

  Batu, jatim.kpu.go.id– Penanganan pelanggaran kampanye melalui media elektronik, membutuhkan waktu yang cukup ekstra. Sebab saat ini pelanggaran yang dilakukan tidak hanya bersifat nyata, melainkan juga terjadi dalam dunia maya (dumay) yang penindakannya cukup sulit dan butuh waktu lama. Kanit Unit I Cyber Crime Polda Jatim Iptu Roni Faslah menyatakan, di satu sisi butuh teknologi dan kecepatan untuk komunikasi dan informasi. Tapi di sisi lain, terutama dalam pelaksanaan kampanye terkadang menjadi peluang untuk disalahgunakan termasuk menyebar berita yang bermuatan kebohongan (hoax). “Masalah yang akan kita hadapi bukan nyata, tapi sudah abstrak dan sulit karena yang berkaitan dengan dumay sangat menarik. Ini yang menjadi pemikiran bersama dalam tahapan Pilkada, yang saat ini sudah mulai masuk kampanye,” ujarnya, saat menjadi narasumber Bimtek Kampanye Dalam Rangka Pilgub Jatim 2018, di Hotel Aster Kota Batu. Roni menjelaskan, tantangan Polda Jatim dalam hal ini cyber crime dalam melakukan pemantau terhadap tahapan kampanye sangat berat, terutama dalam kejahatan dunia Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Terlebih, dalam Pilkada serentak pihaknya punya tugas dua, yakni memantau akun resmi dan yang tidak resmi (liar). Dalam menindak pelanggaran yang dilakukan di dunia maya, tentunya pihak kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Roni menyebutkan, kalau untuk pelanggaran dari akun resmi dari pasangan calon tentu bertindak secara bersama yakni di Gakumdu. Sedengkan kalau pelanggaran dari akun liar tidak resmi, akan menjadi wilayah pidana murni yang akan menjadi tugas Cyber Crime. “Harapan kami tentu jangan sampai akun pasangan calon yang sudah resmi terdaftar, membuat ulah karena kita (cyber crime) juga ikut mengawasi,” tegas Roni. Pria asal Kediri ini menambahkan, dalam melakukan penindakan terutama yang masuk wilayah pidana umum setidaknya cyber crime akan berkoordinasi dengan dengan tiga pilar yakni Kominfo, ahli bahasa dan ahli pidana. Bila melakukan tindakan kampanye hitam sangsi yang akan diberikan juga tegas, sampai pada ranah hukum. “Kata kuncinya tentu harus bijak dalam mengendalikan teknologi dunia maya, terlebih selama pelaksanaan Pilkada serentak karena kami tidak akan tinggal diam. Pelaku kami tindak tegas,” pungkasnya. (MC – TRIS/BAY)

  Batu, jatim.kpu.go.id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, menyatakan perang melawan politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dipastikan bagi siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran, baik politik uang (money politic) dan ketidak netralitasan ASN akan mendapat sanksi yang tegas hingga sampai pemecatan. Demikian dikatakan oleh Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jatim Totok Hariyanto, saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018, di Hotel Aster Kota Batu. Soal kenapa politik uang harus dilawan, pria yang akrab dipanggil Totok menyatakan bahwa dalam semangat Pemilu sendiri biaya ringan. Setiap orang punya hak jadi pemimpin dan negara peduli, salah satunya dengan memfasilitasi untuk kampanye. Cukup modal keyakinan dan cita-cita, semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki negara. “Jadi jangan sampai semangat itu dicederai dengan money politik. Itu nanti akan kita lawan dan berhadapan dengan kami. Sangsinya juga sudah jelas, ada dewan etik (DKPP) yang juga akan mengeksekusi,” ujar Totok. Terkait dengan netralitas ASN, menurut Totok sudah menjadi harga mati. Sebab, dengan semakin tidak netralnya ASN yang menjadi taruhan adalah integritas dari penyelenggara Pemilu karena kalau sampai terjadi, tentu akan ada pertanggung jawabkan hukum dan moral. Berpihak dalam bentuk apapun terhadap ASN, moral dari penyelenggara dipertaruhkan. “ASN harus netral dan bila ada yang melanggar, tentu sangsi yang akan diterima sudah jelas, bahkan sampai pemecatan,” ungkapnya. Dia berharap kerjasama 38 kabupaten/kota untuk sama-sama perang melawan politik uang dan netralitas ASN. Terlebih menjelang tahapan kampanye, yang butuh energi ekstra dalam melakukan pengawasan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan Polri untuk menindak tegas pelanggaran selama Pilkada serentak. “Sejauh ini Bawaslu focus pada masa penetapan pasang calon, karena menjadi masa rawan pelanggaran sebelum kampanye,” pungkasnya. (MC – TRIS/BAY)

  Batu, jatim.kpu.go.id– Ke depan, kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) semakin berhimpitan satu sama lain. Semua sudah ada dalam tahapan, sehingga tidak bisa dihindari dan harus dilaksanakan. Termasuk yang berkaitan dengan tahapan kampanye. Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Eko Sasmito saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampanye dalam Rangka Pilgub Jatim 2018 KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim, di Hotel Aster Kota Batu, Kamis (8/2). Menurut Eko, seiring dengan berjalannya tahapan Pilgub Jatim yang semakin padat tentu akan mulai muncul banyak tantangan. Salah satunya, ke depan diperkirakan mulai ada potensi partai politik (Parpol) yang akan bersikap terkait adanya hasil dari verifikasi faktual, baik itu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. “Tantangan kedepan sudah mulai muncul, itu harus kita sikapi dan tidak bisa dihindari. Termasuk dalam tahapan kampanye,” ujarnya. Eko menerangkan dengan semakin padatnya kegiatan dalam tahapan Pilgub Jatim 2018, tentu juga harus disertai dengan koordinasi aktif dengan jajaran terutama dengan KPU Jatim dan stakeholder terkait. Termasuk dalam memantapkan agenda-agenda yang akan diputuskan, sesuai dengan aturan atau tidak. “Mari lakukan tahapan sesuai dengan regulasi. Jaga soliditas, kesehatan dan pelajari aturan yang ada. Tidak keluar dari frame yang ada,” tegasnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Batu Rochani mengucapkan selamat datang kepada seluruh KPU Kabupaten/ Kota. Dia berharap dengan suasana yang nyaman dan sejuk, bisa menghasilkan pemikiran yang maksimal dalam tahapan kampanye. Terlebih untuk kesukseskan dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2018. “Sudah menjadi kewajiban Kami untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal dalam Bimtek Kampanye. Semoga menjadi tempat yang nyaman dan sejuk untuk menelorkan gagasan terkait kampanye,” pungkasnya. (MC – TRIS/BAY)

  Batu, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) terus mematangkan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Terkini, KPU Jatim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Aster Kota Batu. Dalam bimtek kampanye Pilgub Jatim 2018 yang digelar selama dua hari ini, 8 – 9 Februari 2018, diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jatim. Tidak hanya menghadirkan Komisioner KPU Jawa Timur, dalam bimtek Kampanye juga akan menghadirkan narasumber dan stakeholder yang kompeten dalam membahas kampanye. Setidaknya, ada dua narasumber dihadirkan untuk mengupas tuntas tahapan kampanye Pilgub Jatim 2018 di sesi pertama Kamis (8/2) yakni dari Iptu Roni (Cyber Crime Polda Jatim) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim, Muhammad Amin. Selanjutnya, hari kedua Rabu (9/1) akan ada materi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan diisi langsung oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Kasubag Teknis dan Hubungan Masyarakat (Hupmas) KPU Jatim, Azis Basuki menyatakan, bimtek yang digelar selama dua hari dalam rangka mematangkan tahapan kampanye. Stakeholder yang diundang cukup kompeten dan berkaitan langsung dengan tahapan kampanye, yakni jajaran Polri dan Bawaslu Jatim. “Hal yang berkaitan dengan kampanye akan dipaparkan secara lengkap. Baik itu oleh komisioner KPU Jatim dan dua narasumber yang kami udangan, Polri dan Bawaslu,” ujarnya. Pria yang akrab dipanggil Azis ini menjelaskan, peserta bimtek kampanye yang masing-masing KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua orang diminta untuk mengikuti paparan materi sampai tuntas. Itu penting, karena tahapan kampanye sudah semakin dekat yakni mulai 15 Februari yang akan datang. “Harapan kami jangan sampai ada yang melewatkan materi bimtek, karena nanti juga akan membahas regulasi kampanye juga,” pungkasnya. (MC – TRIS/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jelang tahapan kampanye, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) akan kembali undang Tim Kampanye dari masing-masing bakal pasangan calon besok, hari Kamis (08/02). Hal ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait dana kampanye. Kepala Subbagian (Kasubag) Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso menjelaskan, “Dana kampanye ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh pasangan calon dan/ atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye”. Menurut Moko pada pertemuan besok (Kamis, 08/02) masing-masing tim kampanye yang membidangi dana kampanye akan mendapatkan materi dana kampanye mulai dari pengelolaan, sampai pertanggungjawaban/ pelaporan dana kampanye. “Laporan dana kampanye sendiri ada 3 jenis, yakni laporan awal, laporan penerimaan sumbangan serta laporan penerimaan dan pengeluaran. Dengan demikian, harapannya pasangan calon dan tim kampanye nantinya dapat menyampaikan pelaporan sesuai dengan peraturan yang ada,” tutur Kasubag Hukum KPU Jatim ini (07/08/2018). Lebih lanjut, Moko menyampaikan pula bahwa pada rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut akan mengundang Bawaslu Jatim dan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. IAI akan menjadi salah satu narasumber dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Rapat konsolidasi dan koordinasi ini dijadwalkan akan digelar pada jam 9 pagi. Dan bertempat di aula lantai II kantor KPU Jatim. (AACS)