Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dari 10 area rawan korupsi berdasarkan pemetaan Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kasus korupsi terbesar ada di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pihak terkait, terutama panitia pengadaan barang dan jasa dalam Pilkada serentak diminta untuk waspada agar tidak sampai berurusan dengan hukum. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Didik Farkhan Alisyahdi, menyatakan bahwa kasus dalam pengadaan barang dan jasa menduduki urutan pertama yang ditangani oleh penegak hukum. Bahkan, sebanyak 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus dalam hal pengadaan barang dan jasa. “Itu hasil pemetaan bersama yang sudah dilakukan, untuk kasus dalam bidang pengadaan barang dan jasa sering berurusan dengan aparat hukum,” ujarnya. Didik menjelaskan, dalam kasus ditangani untuk pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa modus yang dilakukan. Salah satunya dengan melakukan jual beli proyek lebih dulu, serta mark-up harga saat perencanaan pengadaan. Tidak hanya disitu, waktu pelaksanaan juga biasanya disiasati seperti dengan melakukan pengumuman terbatas, manipulasi dokumen dan pemilihan pemenang. Bahkan, sampai selesai pelaksanaan juga masih terdapat suap kepada auditor, suap kepada penegak hukum agar tidak sampai terjadi masalah. Didik berharap hal tersebut tidak sampai terjadi, baik itu di KPU Provinsi dan seluruh KPU/Kabupaten se-Jawa Timur yang sedang menyelenggarakan Pilkada serentak. “Biar tidak sampai terjadi dan berurusan dengan hukum. Dari awal bisa didampingi Kami, melalui TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah),” terangnya. Pria asal Bojonegoro ini menambahkan, rezim di Kejaksaan saat ini sudah mengalami perubahan yang besar. Mulanya yang lebih fokus pada masalah penindakan, saat ini Kejaksaan lebih menekankan pada proses  pencegahan untuk kasus hukum yang ditangani. Tentu tidak dengan mengabaikan adanya laporan dari masyarakat yang masuk. “Salah satu cara pencegahan, yakni etika ada temuan dari BPK. Kami sarankan segera dikembalikan agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” tambahnya.   Perlu diketahui, dari data yang disampaikan oleh Kejati Jatim selama tahun 2017. Laporan penangan kasus Korupsi cukup banyak, dengan rincian yang masuk proses penyelidikan sebanyak 1.243 perkara, penyidkan 1.300 perkara, tuntutan sebanyak 1.754 perkara dan tahap eksekusi ada 1.552 perkara. “Mudah-mudahan tidak nambah perkara lagi yang berasal dari KPU. Selama sesuai aturan jangan takut,” pungkasnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi SDM dan Parmas Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Gogot Cahyo Baskoro ingatkan kepada peserta Bimtek Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, di Hotel Swiss-Bellin Sidoarjo, bahwa dalam pengadaan logistik Pilgub Jatim 2018 membutuhkan kehati-hatian. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Menurut Gogot. sudah cukup banyak jumlah kasus pengadaan barang dan jasa yang menyeret pejabatnya hingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Itu bisa menjadi pelajaran berharga agar proses pengadaan logistik, jangan sampai ada yang main-main. “Harapannya Kita dalam pengadaan dalam mengadakan logistik dapat bekerja secara profesional, berpedoman pada aturan dan jangan mencari keuntungan diri sendiri atau pribadi,” pesan Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini (24/01/2018). Gogot pun menilai, apa yang sudah didapat oleh staf KPU Kabupaten/ Kota melalui gaji bulanan dan tunjangan yang ada dinilai sudah cukup. Untuk itu, dia mewanti-wanti agar dalam pengadaan barang dan jasa harus sesuai aturan agar kelak di kemudian hari, tidak akan timbul masalah dan persoalan. Pria asal Magetan ini menambahkan bahwa akan ada juga alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi yang kewenangannya dilimpahkan ke KPU Kabupaten/kota. Alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi tadi diantaranya baliho, umbul-umbul dan spanduk. “Saya titip agar pengadaan barang dan jasa untuk kampanye, betul-betul sesauai dengan prinsip yang ada,” tambahnya. Perlu diketahui, selain selain ada Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, acara Bimtek Logistik ini juga dihadiri oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, serta Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawina. Beserta seluruh peserta yang masing-masing 3 orang dari KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Perencanaan dan Pengadaan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim  2018, di Swiss-Bellinn Hotel Sidoarjo. Dalam bimtek akan membahas perencanaan dan pengadaan logistik berupa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Bimtek yang digelar selama dua hari, yakni hari Rabu dan Kamis, tanggal 24 – 25 Januari 2018 akan ada serangkaian materi berbobot yang akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten dalam bidang masing-masing. Kasubag Umum dan Logistik KPU Jatim, Agus Nugroho menuturkan jika di hari pertama ini, Rabu (24/01), akan ada materi dan sekaligus arahan dari Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Deli Farkan. Berikutnya ada materi yang tidak kalah menarik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Materi ini dijadwalkan akan disampaikan oleh Harry Sri Kahartan. Dan di sesi terakhir hari pertama ini, akan ada pemaparan dan arahan dari Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta,” terang Agus (24/01/2017). Sedangkan besok pada hari kedua, menurut Agus, materi yang luar biasa juga akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Biro Logistik KPU RI. “Harapannya para peserta dari KPU Kabupaten/Kota yang masing-masing terdiri dari 3 orang, dapat mengikuti materi sampai selesai. Sebab, substansi dari materi dalam bimtek sangat penting. Hal ini karena berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan perlengkapan dalam Pilgub Jatim 2018, yakni terkait logistik perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara,” pungkas Kasubbag Umum dan Logistik KPU Jatim. (MC-BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim), sudah mulai diproses. Sebagian logistik yang akan digunakan pada pemilihan tanggal 27 Juni 2018 ini telah didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota se-Jatim. Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menyatakan untuk masalah logistik Pilgub Jatim 2018 sebagian sudah terdistribusi. “Pendistribusian logistic disesuaikan dengan tahapan yang ada. Salah satunya yang sesuai tahapan saat ini, yakni formulir dan stiker untuk pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemuktahiran data pemilih,” kata Shinta (23/01). Perempuan yang akrab dipanggil Shinta ini menjelaskan, selain logistik untuk kebutuhan pemuktahiran data pemilih, dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera melakukan proses pengadaan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Bahan Sosialisasi (BS), Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Dari keseluruhan yang akan diproses pengadaannya, untuk APK, pengadaannya akan diserahkan ke KPU Kabupaten/ Kota. Shinta menyebutkan pula hanya untuk BK saja yang akan diproses oleh KPU Jatim. Untuk BK yang dimaksud berupa pamflet, leaflet, poster dan selebaran. “Hal ini demikian karena agar prosesnya bisa berjalan tepat waktu dan maksimal,” terang Sisin. Menambahkan yang telah disampaikan, Komisioner KPU Jatim ini juga memiliki skala prioritas dalam pendistribusian logistik. Yakni, daerah yang ada di kepulauan seperti Pulau Bawean Gresik, Masalembu di Sumenep, serta pulau lainnya yang ada di Kabupaten Sumenep dan Sampang. “Prioritas ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman karena jarak tampuh dan sarana transportasi,” pungkas Shinta. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Upaya peningkatan partisipasi pemilih oleh penyelenggara pemilihan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi poin penting dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Demikian salah satu hal yang disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judianto pada talkshow dengan tema Mekanisme dan Prosedur Pemilihan Kepala Daerah, yang diadakan Bakesbangpol Jatim. Talkshow digelar di aula lantai II Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), hari ini, Selasa (23/1), dengan diikuti oleh 100 orang peserta yang mayoritas berasal dari kalangan perguruan tinggi. Hadir sebagai narasumber dalam acara yang dipandu oleh Suko Widodo (Dosen Unair-red) ini, diantaranya Jonathan Judianto (Kepala Bakesbangpol Jatim), Dewita Hayu Shinta (Komisioner KPU Jatim), Muhammad Amin (Ketua Bawaslu Jatim), dan Gitadi Tegas Supramudyo (Dosen Unair). Dalam materinya, Kepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judianto menyampaikan untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2018, diantaranya ada Pemda dan Penyelenggara Pemilihan yang memiliki peran penting. “Pemda membantu Penyelenggara Pemilihan dalam menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), lalu menyediakan anggaran, membantu menjaga netralitas ASN, dan juga membantu meningkatkan partisipasi pemilih,” jelas Jonathan. Jonathan melanjutkan, “Peningkatan partisipasi pemilih yang Kita dalam hal ini Pemda dan Penyelenggara lakukan, menjadi poin penting atau kunci untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2018”. Berikutnya, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewinta Hayu Shinta, mengungkapkan jika KPU sebagai penyelenggara pemilihan, dalam meningkatkan partisipasi pemilih melakukan sosialisasi ke beberapa segmentasi. “Dan inovasi terbaru Kita di masa milenial ini dengan menambah segmentasi netizen atau warga internet”, ungkap perempuan yang akrab disapa Shinta ini. (MC – LNC/TUNG/BAY)

    Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim, di ruang pleno kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya hari ini (Senin, 22/01). Rakor membahas terkait verifikasi partai politik (verpol) dan perkembangan Pilkada serentak sampai dengan saat ini. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyatakan, pihaknya mengundang seluruh ketua KPU Kabupaten/ Kota untuk hadir ke kantor KPU Jatim, dalam rangka rakor. Kebetulan juga, hampir seluruh Ketua KPU Kabupaten/ Kota sedang berada di Kota Surabaya, mengikuti rakor dengan Polda Jatim. “Sekalian saja Kita koordinasi terkait perkembangan isu kekinian yakni verpol, serta perkembangan tahapan Pilkada serentak,” ujarnya. Eko menjelaskan, terkait verpol sendiri mengacu pada surat edaran yang sudah ada. Dalam surat edaran sendiri, juga ada beberapa petunjuk atau aturan dalam PKPU bahwa perbaikan harus dimulai dari nol, sedangkan dalam Surat Edaran (SE) sendiri tertera untuk tidak perlu dari awal. Berhubung setiap KPU Kabupaten/ Kota berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut, Eko menyampaikan sepenuhnya diserahkan kepada Kabupaten/ Kota. Termasuk sudah dikomunikasi dan disampaikan pada parpol yang pernah menghubunginya, disarankan untuk berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota setempat. “Terkait verpol, bagaimana baiknya silahkan saja koordinasi dengan parpol di tingkatan masing-masing,” terangnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Agus Rahman memperjelas yang telah disampaikan KEtua KPU KPU Jatim jika dalam pertemuan ini tidak hanya persoalan verpol saja yang jadi bahasan. Ada hal lain yang juga dibahas, termasuk laporan terkini dan sekaligus persiapan dari 18 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018. “Koordinasi sekaligus menyampaikan kondisi terkini, terutama dari kabupaten/kota yang Pilkada serentak,” ucapnya. (MC – TUNG/BAY)