Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Energi yang dibutuhkan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih jangka panjang. Selama dua tahun ke depan, dituntut menjaga kestabilan emosi dalam seluruh tahapan. Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), di Hotel Yello Surabaya, Rabu 27 Desember 2017. Dalam raker yang membahas substansi materi pencalonan Pemilu tersebut. Arief menjelaskan, kestabilan emosi yang dijaga tidak hanya dari pihak luar saja. Menurutnya, justru yang lebih berat adalah menjaga kestabilan emosi atau tekanan internal dari penyelenggara Pemilu, yakni dari pihak keluarga.   “Terkadang tekanan dari keluarga juga agak susah dicarikan penyelesaiannya, sehingga butuh kestabilan emosi dalam menghadapi seluruh tahapan Pemilu,” ujar Arief. Alumni Universitas Airlangga (Unair) tersebut menambahkan, selain butuh menjaga kestabilan emosi dalam setiap tahapan Pemilu. Para penyelenggara juga diminta untuk lebih hati-hati, karena saat ini sudah menghadapi situasi yang lebih serius dalam setiap tahapan Pemilu. Terlebih dalam berucap dan bertutur di hadapan publik. “Mohon lebih berhati-hati, karena apa yang kita lakukan selalu dalam sorotan masyarakat dan itu bisa berimbas. Mudah-mudahan raker ini memberi catatan positif,” urainya. Perlu diketahui, Raker Penyusunan DIM selain dihadiri oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, juga dihadiri Anggota KPU RI Periode 2012 – 2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sekaligus sebagai narasumber. Dari jajaran KPU Jatim hadir Muhammad Arbayanto (Divisi Teknis), Choirul Anam (Divisi Perencanaan dan Data) dan Dewita Hayu Shinta (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik). Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim HM Eberta Kawima berharap seluruh peserta Raker dari KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur mengikuti acara sampai tuntas. Itu penting, karena akan menginventarisir segala persoalan yang sudah dihadapi yakni Pemilu 2014 lalu, serta yang akan dihadapi dalam Pemilu 2019 mendatang. “Mohon mengikuti acara dengan tuntas, karena ini penting dalam menghadapi Pemilu 2019,” ucapnya. (MC – BAY)

  Surabaya, kpujatim.o.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), di Hotel Yello Surabaya, Rabu s.d  Kamis (27- 28 Desember 2017). Adapun bahasan Raker penyusunan DIM, terkait substansi materi pencalonan Pemilu. Raker penyusunan DIM diikuti oleh Divisi Teknis KPU Kabupate/ Kota se-Jatim. Dengan beberapa paparan materi yang akan disampaikan. Materi pertama terkait penyusunan DIM akan disampaikan oleh Anggota KPU RI Periode 2012 – 2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Selanjutnya, pada sesi kedua akan masuk pada materi Rapat Kerja (Raker) DIM. Dalam Raker DIM tersebut, seluruh peserta dari KPU Kabupaten/Kota akan mengikuti sesi Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya, di hari kedua akan disambung dengan paripurna hasil rapat penyusunan DIM. Kabag Hukum, Teknis dan Hubungan Masyarakat (Hubmas) KPU Jatim, Slamet Setjoadji menyatakan raker penyusunan DIM penting untuk diikuti sampai tuntas oleh seluruh peserta dari KPU Kabupaten/ Kota. Terlebih, pemateri yang akan mengulas terkait DIM merupakan orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. “Harapan kami, agenda Raker Penyusunan DIM tersebut diikuti sampai selesai karena memang sangat penting,” ucapnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), dalam melakukan verifikasi faktual. Apresiasi diberikan karena KPU Jatim telah melakukan verifikasi faktual dengan semangat kekeluargaan dan penuh kegembiraan. “Selain berucap syukur alhamdulillah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Jatim yang sudah melakukan verifikasi faktual, dengan semangat kekeluargaan dan penuh kegembiraan,” ujar Ketua DPW PSI Jatim Shobikin, ditemui usai penyerahan hasil verifikasi faktual, di kantor KPU Jatim, Jum’at 22 Desember 2017.   Shobikin menilai KPU Jatim sudah menjalankan tahapan verifikasi faktual secara profesional. Baik itu dengan mendatangi langsung kantor, sekaligus juga menanyakan kesesuaian data yang ada seperti kuota keterwakilan perempuan dan pengurus inti. Semua ditanyakan secara detail oleh tim verifikator yang diturunkan oleh KPU Jatim. Dengan hasil verifikasi faktual kepengurusan yang telah memenuhi syarat di tingkat Provinsi. Dia berharap, menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh jajaran pengurus PSI di Kabupaten/Kota yang ada Jatim. Setidaknya, akan menjadi penyemangat agar bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual sesuai dengan aturan dan dinyatakan memenuhi syarat juga. “Harapan kami juga, seluruh pengurus PSI yang ada di Kabupaten/Kota juga bisa lolos tahap verifikasi faktual. Jangan kendor dan tetap semangat,” terang Shobikin. Apresiasi yang sama disampaikan oleh Ketua DPW Partai Perindo Jatim, Muhammad Mirdasy. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari seluruh jajaran KPU Jatim saat melakukan verifikasi faktual. Perindo sendiri, menurutnya telah mendapatkan hasil verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. “Artinya telah lolos dalam tahap verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi. Selanjutkan akan memantau dan mengikuti langkah yang akan dilakukan KPU, termasuk dengan kabupaten/kota yang saat ini masih melakukan verifikasi faktual,” ungkapnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Peserta Diskusi Kelompok Terarah (FGD) melakukan diskusi, guna memberikan masukan dan rumusan untuk strategi sosialisasi Pemilu 2019 yang efektif. Dalam diskusi yang dibagi dalam tiga kelompok tersebut, menghasilkan beberapa masukan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Dari beberapa masukan terkait strategi sosialisasi, ada beberapa hal yang menarik salah satu diantaranya adanya Konseling Pemilu. Rumusan dari Konseling Pemilu itu bisa digarap dengan bentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) Keliling, yang segmentasinya tidak hanya di Kabupaten/Kota, melainkan juga harus sampai ke tingkat terendah seperti Desa/Dusun. “Akan menjadi kekuatan yang maksimal, jika RPP Pemilu yang ada di seluruh Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan dusun untuk melakukan konseling Pemilu,” ujar Perwakilan Kelompok II, dari Korp Immawati IMM Jawa Timur, Indrawati. Adapun rincian hasil diskusi kelompok I, terkait Strategi Sosialisasi yang Efektif Melalui Media Massa diantaranya sosialisasi dengan cara dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, media relation dan iklan maskot Pemilu. Untuk segmentasi yang bisa digarap di antaranya pemilih pemula, perempuan dan difabel. Hasil diskusi kelompok II yang berkaitan dengan Strategi Sosialisasi Efektif Melalui Tatap Muka selain usulan RPP berjalan yang sekaligus dijadikan Konseling Pemilu. Usulan lain yang disampaikan di antaranya, pemilihan duta Pemilu atau Pilkada serta sosialisasi di tempat umum saat hari libur (car free day).   Terakhir, hasil pemikiran dari kelompok II berkaitan dengan Strategi Sosialisasi Efektif Melalui Internet disarankan untuk lebih memviralkan seluruh kekuatan media sosial (medsos) yang dimiliki oleh KPU Jatim. Terlebih dengan menyayar pemilih pemula yang mayoritas adalah pengguna medsos. “Memviralkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jatim, di seluruh media Internet atau medsos,” terang Perwakilan Kelompok III, Eka Rahma. Perlu diketahui, KPU Jatim melakukan Kelompok Diskusi Terarah (FGD) di Hotel Narita Surabaya, Kamis 21 Desember 2017. Adapun tema yang diusung dalam FGD yang melibatkan stakeholder terkait, yakni “Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019”. Seperti apa jalannya kegiatan FGD Sosialisiasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut. Silahkan klik https://www.facebook.com/KPUJATIM/videos/2083329111896044/ atau https://www.facebook.com/KPUJATIM/videos/2083385138557108/ (MC – LNC/TUNG/BIB/TRIS/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Strategi sosialisasi untuk Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2018, dinilai sangat penting. Sebab, setiap kali ada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, hasil akhirnya yang selalu dilihat adalah partisipasi masyarakat. Demikian yang dikatakan oleh Divisi Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dalam sambutannya di acara Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Hotel Narita Surabaya, Kamis 21 Desember 2017. Pria yang akrab dipanggil Gogot ini menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada tergantung pada berbagai hal. Seperti salah satu contoh, jika pemutakhiran data pemilih tidak valid dan kurang maksimal, juga bisa menyebabkan tingkat golput sangat tinggi. “Hal lain juga seperti kebijakan anggaran dan sikap pragmatisme politik masyarakat, juga bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih,” ujarnya. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim  ini mengingatkan, kewajiban sosialisasi tidak hanya ada di tangan KPU atau Bawaslu semata. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga punya tanggung jawab dalam sosialisasi, termasuk dari partai politik (parpol) juga harus melakukan kegiatan yang sama dalam hal sosialisasi.   Melalui forum FGD yang diselenggarakan KPU Jatim kali ini, sengaja mengundang dari berbagai unsur stakeholder terkait dengan tujuan agar bisa memberikan input, masukan, sumbangsih dan saran mengenai strategi partisipasi masyarakat yang efektif berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya hasil FGD akan ditindaklanjuti sebagai sebuah rekomendasi yang membangun bagi KPU yang berasal dari masyarakat. Sehingga bias menjadi bahan perbaikan. “Berikutnya hasil FGD sosialisasi ini bisa Kita sampaikan ke KPU RI, sebagai pengambil kebijakan di lingkungan KPU,” pungkasnya. (MC – LNC/TUNG/BIB/TRIS/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mendapatkan masukan strategi sosialisasi pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Diskusi Kelompok Terarah (FGD) di Hotel Narita, jalan Barata Jaya XVII/57 Surabaya, Kamis 21 Desember 2017. Tema yang diusung dalam FGD ini yakni, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019. FGD yang diselenggarakan KPU Jatim kali ini, tidak hanya melibatkan dari unsur partai politik (politik) saja. Beberapa lembaga seperti dinas terkait, akademisi, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, serta dari kalangan wartawan juga turut diundang. Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Azis Basuki dalam laporan kegiatannya menyatakan bahwa FGD dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan masukan mengenai strategi sosialisasi yang efektif dari pihak-pihak terkait (stakeholder), dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang akan datang. Sebab, butuh sosialisasi yang efektif untuk bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. “Harapan Kami dengan acara ini, bisa mendapat masukan dari para peserta FGD, sehingga tingkat pertisipasi Pemilu 2019 nanti bisa meningkat,” ujarnya. Azis menambahkan, “Dalam kegiatan yang mengundang sebanyak 45 orang dengan latar belakang profesi berbeda ini, harapannya bisa saling memberi masukan terkait strategi sosialisasi Pemilu 2019 yang efektif”. FGD sendiri ada dua materi yang disampaikan yakni pertama terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disampaikan oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, serta yang kedua materi tentang Strategi Sosialisasi Pemilu dan Pilkada yang dipaparkan oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. (MC – LNC/TUNG/BIB/TRIS/BAY)