Berita Terkini

  Jakarta, jatim.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan tambahan bekal dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bersama 33 KPU Provinsi yang lain, KPU Jatim mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampanye di Kantor KPU Republik Indonesia, jalan Imam Bonjol Jakarta (11 s.d 12/10/2016). Kepala Biro Teknis KPU RI, Sigit Joyo Wardono, dalam laporannya mengatakan, Bimtek Kampanye merupakan rangkaian bimtek terpadu yang dilaksanakan KPU RI. Sebelumnya KPU RI sudah melaksanakan bimtek di Palembang dan Ambon bulan Juli lalu. "Kami ingin mengupas dan membahas secara detail dan menyeluruh substansi perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya mengenai Kampanye. Sigit menambahkan, penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye merupakan wujud tanggung jawab KPU dalam menyelenggarakan pilkada. "Harapannya, dengan adanya kesepahaman KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, tidak ada sengketa dalam tahapan kampanye," ujar Sigit menutup laporannya. Sedangkan Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro menegaskan, bimtek penting karena masa kampanye merupakan fase penting pasangan calon (paslon) dan masyarakat pemilih. Paslon berkepentingan memmberikan berbagai informasi untuk meraih simpati pemilih. Sedangkan pemilih juga berkepentingan mendapatkan informasi sebelum menentukan pilihannya. "Jangan sampai ada anggapan paslon ataupun masyarakat, bahwa kampanye tidak penting untuk memenangkan pilkada," pesan mantan Ketua KPU Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini. Yang lebih penting lagi, Juri meminta penyelenggara untuk mengedepankan netralitas dan imparsial dalam memfasilitasi kampanye. Harus ada perlakuan sama dari penyelenggara pilkada, terhadap seluruh paslon yang ada. "Jangan sampai ada baliho paslon yang dipasang di jalan Protokol, sementara paslon yang lain dipasang di kuburan," seloroh Juri sebelum membuka acara. Selain seluruh komisioner KPU RI dijadwalkan mengisi materi Bimtek Kampanye, yang menarik KPU RI juga mengundang Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rambe Kamaruzzaman dalam acara ini. Hal ini dilakukan, mengingat Komisi II merupakan lembaga resmi yang menjadi rekan KPU dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Dalam acara ini, KPU Jatim diwakili Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Kepala Bagian Hukum; Teknis dan Hupmas, Slamet Setidjoaji. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) selama empat hari ke depan, mulai dari hari ini, Selasa s.d Jum’at, tanggal 11 sampai 14 Oktober 2016 mengadakan pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pendidikan dan Pelatihan PBJ diadakan di Hotel Grand Mirama Surabaya, dengan diikuti 38 peserta yang berasal dari KPU Provinsi serta KPU kabupaten/ kota se- Jawa Timur. Tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan PBJ ini untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, ketrampilan serta kecakapan staf di lingkungan Sekretariat KPU dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam sambutannya saat pembukaan acara menyampaikan harapannya kepada peserta. “Saya harap, peserta diklat kali  ini dapat lulus semua. “Sehingga Kita siap menyambut gawe besar di tahun 2018 nanti (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur-red). Karena telah memilih pejabat pengadaan dari KPU sendiri dan tidak meminjam ke pemerintah daerah,” ungkap Wima (11/10/2016). Selanjutnya, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam selaku perwakilan Anggota KPU Jatim yang membuka acara, mengungkapkan bahwa dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, sudah seharusnya staf Sekretariat KPU tidak lagi menganggap pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang horor dan harus dihindari. “Senyampang Kita mengerjakannya dengan iktikad baik maka akan berakhir baik pula,” kata Anam. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi. Peserta pada hari pertama ini dijadwalkan akan mendapatkan materi tentang pengantar barang dan jasa, swakelola, pendayagunaan produksi dalam negeri,  dan latihan soal. Yang akan selesai pada jam 5 sore. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu termasuk satuan kerja (satker) di Jawa Timur yang ‘dikecualikan’. Karena KPU Kota Batu merupakan satu-satunya satker di Jawa Timur yang PNS-nya di Tahun 2016 belum dikenai kebijakan tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini ditegaskan pula oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim saat Rakor Pemetaan Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota melalui video konferensi, Jum’at lalu (7/10). “Ketentuan jumlah PNS sebanyak 17 orang pada Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dan 35 orang pada Sekretariat KPU Provinsi dikhususkan bagi daerah yang tidak sedang melaksanakan pilkada tahun 2017, atau sedang pada keadaan normal,” jelas Arif (7/10/2016). Arif kemudian melanjutkan bahwa beban kerja KPU Kota Batu pada saat ini berada di beban puncak, sehingga PNS di Sekretariat KPU Kota Batu termasuk ‘dikecualikan’. “Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2016 berlaku bagi KPU Kota Batu setelah selesai tahapan pilkada Tahun 2017 (April Tahun 2017-red),” kata Sekretaris Jenderal KPU RI. Menurut Sekretaris Jenderal KPU RI, pada prinsipnya KPU harus menggunakan PNS secara tepat guna. Jika sudah normal beban kerjanya, maka jumlah SDM juga harus normal. Dan masa transisi diupayakan dalam waktu yang seringka-ringkasnya. “Pak Wima sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris KPU Kota Batu harus berkoordinasi mengenai ini,” pungkas Arif. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Rapat Koordinasi (Rakor) jarak jauh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama KPU Provinsi di seluruh Indonesia dengan menggunakan media video konferensi, membahas progress report pemetaan pegawai. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim saat membuka rakor. “Melalui forum ini, Kami ingin melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan KPU Provinsi di masing-masing satker (satuan kerja-red) dalam rangka pemetaan pegawai. Kendalanya seperti apa dan kalau nanti memang dibutuhkan anggaran dalam penataan, berapa yang dibutuhkan sehingga bertahap dapat diberikan,” kata Arif (7/10/2016). Sebelumnya disampaikan pula oleh Arif, pemetaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu upaya Biro SDM KPU RI dalam membuat standarisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi jumlah pegawai dengan capaian kerja di KPU, saat ini sudah mencukupi. Akan tetapi, pegawai terdistribusi dengan tidak merata, ada yang terlalu ekstrim berlebih dan ada yang terlalu kurang. Dengan dilakukan pemetaan SDM bertujuan agar tidak ada lagi yang kekurangan dan kelebihan pegawai di satkernya. “Karena apabila SDM berlebihan dampaknya tidak baik, tidak akan meningkatkan kinerja tapi malah cenderung pada pemborosan. Dan jika SDM kurang akan menimbulkan masalah karena akan menurunkan produktivitas kerja,” terang Sekretaris Jenderal KPU RI ini. Forum rakor ini terbagi menjadi dua (2) sesi, sebelum dan setelah ibadah shalat Jum’at. KPU Provinsi Jawa Timur sendiri berkesempatan menyampaikan progress report pemetaan pegawai di akhir sesi pertama. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berinovasi melakukan terobosan baru. Kali ini, bersama KPU Provinsi se-Indonesia (Jum’at, 7/10) jam 10 pagi melaksanakan rapat koordinasi dengan menggunakan video konferensi. Rapat koordinasi melalui video konferensi ini menurut Sekretaris KPU Provinsi Jatim, HM. Eberta Kawima merupakan terobosan baru dari KPU RI untuk melakukan efisiensi. “Ini adalah salah satu usaha KPU untuk melakukan efisiensi anggaran. Tidak hanya KPU RI dengan KPU Provinsi, tapi ke depan KPU RI dengan KPU Kabupaten/ Kota juga. KPU Kabupaten/ Kota kalau melakukan rapat akan ke KPU Provinsi. Sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” papar Wima (7/10/2016). Pada video konferensi ini menggunakan software Jabber dan jaringan VPN. Sofware Jabber adalah suatu sistem komunikasi online generasi baru berbasis Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) yang memiliki jaringan luas dan terhubung antara satu server dengan server yang lain. Sedangkan VPN/ Virtual Private Network ialah teknologi jaringan yang membuat koneksi jaringan yang aman melalui jaringan publik seperti jaringan pribadi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Dengan VPN, tidak semua orang bisa mengakses data yang dikirimkan, sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Jatim, Agus Nugroho, mengimbuhkan jika video konferensi ini sudah diujicobakan dari dua (2) hari yang lalu. “Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sempat mengalami hambatan karena KPU Provinsi Jatim masih belum menggunakan VPN sehingga tidak dapat tersambung dengan KPU RI. Tapi, kemarin (6/10) dihari kedua uji coba, alhamdulillah sudah berjalan lancar,” ujar Agus. Rapat koordinasi kali ini diagendakan untuk membahas pemetaan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Rencana ke depan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, rapat koordinasi dengan menggunakan video konferensi semacam ini akan rutin diadakan setiap hari Kamis. (AACS)

Berikut terlampir undangan Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa timur dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur: Undangan dan Lembar Konfirmasi Kehadiran