Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pengantar Kearsipan menjadi tema diskusi Kamisan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kali ini (Kamis, 6/10). Tema Pengantar Kearsipan penting diangkat karena arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kerja dari lembaga, termasuk KPU. Kearsipan sendiri adalah proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen atau arsip-arsip penting lembaga, baik yang masih dipakai maupun yang sudah tidak digunakan. Dengan Kearsipan yang maksimal, menurut pemateri, Agus Nugroho, akan banyak membantu lembaga dalam pengambilan keputusan. “Disamping itu akan membantu perencanaan, pemeriksaan, pengendalian, dan penentuan kebijaksanaan lembaga,” kata Agus (6/10/2016). Arsip dapat berbentuk kertas, audiovisual, kartografik dan kearsitekturan, serta komputer/ elektronik. Agus melanjutkan, arsip yang baik bila memenuhi beberapa syarat. “Yakni, arsip itu asli/autentik, legal, dapat dipercaya, utuh/ lengkap. Akan tetapi syarat-syarat ini akan percuma jika arsip tersebut tidak dapat digunakan,” ungkap pemateri yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Jatim ini. Diakhir paparannya, Agus menyampaikan usulan agar Kearsipan KPU Jatim dapat maksimal, maka sarana kearsipan dan sumber daya manusia yang berkualitas harus dipenuhi. Setelah paparan, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Berakhir sekitar pukul 12.30 WIB, diskusi ditutup dengan evaluasi dari Sekretaris KPU Jatim, Eberta Kawima serta Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Tahun 2017 di Kota Batu, menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Hari ini, rabu (5/10) sekitar jam 2 siang, KPU Jatim adakan rapat koordinasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Kota Batu di Kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya. Ketua KPU Kota Batu, Rochani saat diwawancarai usai rakor menerangkan, bila dalam rapat koordinasi ini masing-masing Divisi KPU Kota Batu melaporkan perkembangan tahapan pilkada. “Kami, masing-masing divisi diminta menyampaikan laporan terkait dengan progress report setiap divisi pada tahapan pilkada. Mulai dari Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Data, Divisi SDM dan Parmas, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik, sampai dengan Divisi Hukum ,” jelas Rochani (5/10/2016). Menurut Ketua KPU Kota Batu ini, Divisi Teknis memaparkan dua (2) hal yakni, mengenai tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dan tahapan penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan. “Tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan Kami bahas, karena di Batu ada satu bakal pasangan calon perseorangan,” ungkap Ketua KPU Kota Batu. Sedangkan Divisi Perencanaan dan Data menurut Rochani menyampaikan tahapan pemutakhiran data pemilih. Sampai saat ini petugas PPDP masih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Dan proses ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016. Selanjutnya Divisi SDM dan Parmas menjelaskan tentang SDM dan kegiatan sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Batu. Sementara itu, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik memaparkan persiapan logistik pilkada, soal-soal keuangan, serta hak dan kewajiban komisioner terhadap ad hoc. “Dan terakhir Divisi Hukum menyampaikan potensi masalah yang mungkin timbul pada beberapa tahapan. Terutama pada tahapan pencalonan,” pungkas Rochani. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 jam 9 pagi hadiri undangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di ruang rapat Dewan Pengurus KOPRI Provinsi Jawa Timur (lantai VI), jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya. Pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin memverifikasi terkait anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 kepada KPU Jatim. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengungkapkan bahwa dalam pertemuan verifikasi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Jatim tersebut, KPU diminta untuk melakukan efisiensi dan menjelaskan item-peritem dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. “Namun, Kami sampaikan kepada Pemprov untuk efisiensi ini memang belum bisa dilakukan karena KPU harus memplenokan terlebih dahulu,” ungkap Wima (5/10/2016). Selain itu, Wima juga mengimbuhkan, jika KPU Jatim intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi agar tidak ada pengurangan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Hadir pula pada rapat ini undangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dan Lumajang dipastikan memiliki sekretaris baru. KPU Jawa Timur, hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 melantik kedua pejabat Eselon III tersebut  di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim. Joko Wahyudi dilantik sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso dan Mansur Hasan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang. Selain mereka, ikut dilantik juga pejabat Eselon IV, Chrisetyo Widyaksono sebagai Pj, Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum Kota Blitar. Pelantikan dihadiri oleh Anggota KPU Jatim, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Muhammad Arbayanto, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, Kepala Bagian KPU Jatim, Kasubbag KPU Jatim, Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Anggota KPU Kabupaten Lumajang, Anggota KPU Kota Blitar, Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk. Serta hadir pula tamu undangan dari Bakesbangpol dan BKD dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang dan Kota Blitar. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam sambutannya menyampaikan arti penting sumpah yang telah diucap para terlantik pada saat pengambilan sumpah jabatan. “Sumpah yang telah diikrarkan dengan Kitab Suci Al Qur’an tadi mengandung tanggung jawab yang sangat tinggi. Kita tidak boleh menerima atau memberi bahkan memiliki niatan untuk korupsi,” tutur Wima (04/10/2016). Ucapan ini menurut Wima bukan sekedar pesan biasa, namun sekaligus sebagai sebuah instruksi dari pimpinan kepada stafnya. Wima mengimbuhkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai pegawai dan pejabat struktural di lingkungan KPU. “Kita harus mengedepankan prinsip netralitas. Selain itu dituntut pula untuk memegang prinsip akuntabilitas, berintegritas,” ujar Sekretaris KPU Jatim ini. Tidak kalah penting selain tiga hal itu, menjalin komunikasi yang baik dengan pengambil kebijakan di satuan kerja masing-masing juga penting. Pengambil kebijakan di sini adalah anggota KPU. “Tidak harus komunikasi resmi, komunikasi dalam bentuk informal juga baik dilakukan secara rutin,” pungkas pria kelahiran Malang ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Usai dilantik pada hari Senin, 19 September 2016, di lantai II Kantor  Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Kepala Bagian (Kabag) Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Akhmad Sudjono melaksanakan pemantapan program kerja (proker) untuk bagiannya. Ada delapan (8) poin yang menjadi program kerja pokok Kabag Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudjono, proker tersebut antara lain pertama, meningkatkan sistem administrasi keuangan melalui penertiban laporan bulanan keuangan baik satuan kerja maupun KPU kabupaten/ kota. “Kedua, meningkatkan administrasi SIMAK-BMN dengan rutin mengupdate. Ketiga, menertibkan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ). Keempat, pembenahan arsip-arsip surat secara elektronik. Kelima, menertibkan surat masuk dan keluar bagian Keuangan; Umum dan Logistik,” papar  pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Program Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim (3/10/2016). Selain kelima hal di atas, menurut Sudjono masih ada 3 hal lagi yang menjadi prokernya. “Yakni, meningkatkan kebersihan kantor dan penanaman tanaman hias, merawat dan menjaga kebersihan mobil anggota KPU secara teratur (dibersihkan 2 hari sekali-red), serta meningkatkan keamanan kantor meskipun selama Tahun 2016 tidak ada kejadian kehilangan,” tutur Kabag Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim. Delapan proker inipun sudah dipaparkan oleh Sudjono kepada seluruh staf bagian Keuangan; Umum dan Logistik dalam rapat kecil pada hari Jum’at, tanggal 30 September 2016. Karena memang kerja tim sangat dibutuhkan dalam implementasi dari proker ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Timur (KPU Jatim) serta relawan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Tahun 2016 (Relawan Demokrasi-red), di penghujung acara kursus Kepemiluan kemarin (29/9), bersama-sama susun Rencana Tindak Lanjut (RTL) kursus Kepemiluan. Kegiatan kursus Kepemiluan untuk Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) Tahun 2016 memang telah selesai. Namun, tidak berhenti hanya sampai di sini. Sebagaimana diungkapkan Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, ada RTL untuk kegiatan kursus Kepemiluan ini. “Tentunya akan ada RTL sebagai follow up dari kegiatan kursus selama dua hari ini. Dan RTL itu telah Kami susun bersama-sama dengan relawan Demokrasi,” kata Gogot (30/9/2016). RTL, berupa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada lima (5) segmentasi, yakni disabilitas; marjinal; keagamaan; perempuan; serta pemilih pemula. Rumusan RTL, meliputi bentuk kegiatan; metode; strategi media; dan materi. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan dilaksanakan sekali pada Tahun 2016 dan minimal sekali pada Tahun 2017 sebelum memasuki tahapan pilkada 2018. “Hal ini mengingat agar tidak terlalu membebani relawan Demokrasi. KPU Jatim juga tidak terlalu memberi target kepada relawan sebelum memasuki tahapan pilkada 2018, karena terus terang kegiatan ini termasuk kegiatan non-anggaran. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah direncanakan bersama ini pun, akan menumpang kegiatan di masing-masing komunitas dengan partner diskusi dari KPU Jatim,” tutur Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini. Akan tetapi, menurut Gogot, sebelum relawan ini melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di komunitasnya, direncanakan mereka akan mengikuti Training of Trainer (TOT) terlebih dahulu. Sehingga mendapatkan bekal untuk bersinggungan langsung dengan publik atau masyarakat. Lebih dari itu, tidak sekedar menjadi agen sosialisasi KPU, para relawan juga diharapkan bisa ikut mendorong membentuk komunitas pemerhati pemilu dan demokrasi di kelompoknya masing-masing. Seluruh calon relawan memang berangkat dari berbagai latar belakang organisasi dan memiliki kelompok dampingan masing-masing. “Harapannya akan semakin banyak terbentuk komunitas masyarakat yang fokus mengkaji pemilu dan demokrasi, demi perbaikan kualitas pelaksanaan pesta rakyat ini dimasa-masa mendatang,” pungkas Gogot. (AACS)