Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), hari ini (Senin, 24/10) terima dua (2) orang mahasiswa magang dari konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN), jurusan Hukum, Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Magang dilakukan dalam rangka memenuhi mata kuliah wajib di semester 7. Kepala Bagian (Kabag) Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Aris Gatot Subagyo menyampaikan kedua mahasiswa ini, Zainal Arifin dan Choirul Amin akan melakukan magang di KPU Jatim selama 20 kali tatap muka. “Intinya ada 20 kali tatap muka, sesuai dengan surat pengantar dari kampus yang diserahkan ke KPU Jatim,” kata Aris (24/10/2016). Aris mengungkapkan pula bahwa dua mahasiswa magang ini, masing-masing akan ditempatkan di subbagian teknis dan hukum. “Penempatan disesuaikan dengan tujuan magang. Yang mana hasil magang selain untuk memenuhi mata kuliah wajib, harapannya juga akan digunakan sebagai bahan menyusun skripsi,” jelas Kabbag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim. Zainal, salah satu mahasiswa magang dari UTM mengaku ditempatkan di subbagian Teknis. “Karena Saya menyampaikan ke Pak Aris ingin mempelajari tahapan pilkada jadi ditempatkan di Teknis. Sedang teman Saya, Choirul di tempatkan di subbagian hukum sebab ingin mempelajari terkait dengan temuan Bawaslu,”  ungkap Zainal saat diwawancarai. Magang dimulai hari ini, Senin (24/10) dan diakhiri pada tanggal 16 Desember 2016. (AACS)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Website merupakan salah satu media kehumasan yang dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) untuk membina hubungan dengan publik/ masyarakat. Dalam pemanfaatan website ini, KPU Jatim terus mengedepankan prinsip kehumasan. Website KPU Jatim memuat kebijakan-kebijakan KPU, kegiatan-kegiatan, perencanaan, program, maupun hasil capaian KPU. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengutarakan bahwa dalam pemanfaatan website sebagai media kehumasan, KPU Jatim bersama dengan 38 KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur terus mengedepankan pada prinsip kehumasan. “Yang mana prinsip kehumasan ini menyampaikan semua informasi yang benar dengan secara terbuka,” ujar Gogot di depan peserta bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016, Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014, serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (20/10/2016). Pada kesempatan bimtek di Banyuwangi tersebut, Gogot menuturkan pula dalam penyampaian informasi di website, kecepatan, akurasi dan news value perlu diperhatikan. “Setiap ada kegiatan yang dilaksanakan hari itu, diupdate hari itu juga. Jadi, tidak lagi model borongan. Satu hari update banyak dan empat hari lainnya tidak update,” seloroh Gogot diikuti tawa peserta bimtek. Sehingga harapannya, postingan pada website tidak terpublikasikan pada pembaca saja. “Lebih dari itu, media dapat pula mengakses dan menjadikannya bahan release,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini. (AACS)

  Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Sesi terakhir dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016, Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014, serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota,  diisi dengan review dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Berturut-turut, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas), Gogot Cahyo Baskoro, serta Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam menyampaikan reviewnya. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyampaikan tentang himbauan KPU RI mengenai serapan anggaran satuan kerja agar mencapai 95%, KPU Jatim bersama kabupaten/ kota di akhir tahun ini akan melakukan beberapa rakor, menyelesaikan anggaran pilkada bersama 18 KPU kabupaten/ kota dan Provinsi, kebijakan SDM yang akan lebih memanfaatkan tenaga outsorsing saat pilkada dan kembali normal pasca pilkada, sampai pada kelembagaan di KPU yang sifatnya hierarkis. “Sehingga kebijakan lembaga di atasnya sudah seharusnya dijalankan oleh lembaga di bawahnya, dan tidak perlu untuk diperdebatkan kembali,” kata eko (20/10/2016). Sedangkan, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro memaparkan evaluasi pengelolaan website KPU kabupaten/ kota, tentang E-PPID, penataan SDM dan kegiatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana surat edaran dari KPU RI. “Jawa Timur ini sebenarnya sudah mengawali kegiatan untuk peningkatan partisipasi masyarakat (parmas). Di kabupaten/ kota sudah banyak yang bekerja sama dengan pemkab, perguruan tinggi, radio, TV, dan sekolah-sekolah. Kegiatan parmas yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan ini jadwalnya Kita laporkan ke KPU RI maksimal tanggal 5 November 2016,” papar Gogot. Sifat pengiriman laporan ini pun berjenjang. Dari KPU kabupaten/ kota ke KPU Provinsi. Dan KPU Provinsi akan mengkoordinir laporan ke KPU RI. Selanjutnya, Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam menekankan pada kebijakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. “Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan partisipasi pemilih di tahun 2017 mendapatkan prioritas dari Bappenas. Artinya, akan banyak kegiatan terkait dua hal ini dan tentunya diiringi dengan adanya anggaran,” jelas Anam. Untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan menurut Anam akan merubah siklus pemilu di Indonesia. Sepanjang bulan, sepanjang tahun akan dilakukan pemutakhiran daftar pemilih. Sehingga ke depan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, posisi kelembagaan KPU akan semakin kuat. Usai review hasil bimtek, acara bimtek ditutup. Bimtek ditutup jam 11 siang di kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (AACS)  

  Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) segera mengambil langkah untuk melakukan kebijakan penataan sumber daya manusia (SDM) di satuan kerja (satker) yang ada. Penataan dilakukan karena adanya ketimpangan distribusi pada satker. Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim pada bimtek Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum KPU se-Indonesia masih kekurangan SDM 1400 orang. Jika KPU melakukan perekrutan pegawai untuk memenuhi kekurangan tersebut, anggaran KPU akan habis tersedot untuk kebutuhan SDM. “Padahal dari kebutuhan anggaran KPU  sebesar 3,3 Triliun per tahun, hanya 1,8 Triliun atau 69% saja yang dapat dipenuhi APBN,” kata Arif (19/10/2016). Menimbang hal ini, KPU melihat kembali keadaan riil SDM-nya. Sementara ini ada 201 satker yang berlebih pegawainya. “Jumlahnya sekitar 1000 PNS. Rata-rata sekitar 97 juta/ SDM/ tahun. Pada satker yang berlebih pegawainya, belanja pegawai yang dikeluarkan sangat besar. Tapi produktivitas biasa saja,” ungkap Sekretaris Jenderal KPU RI ini. Karenanya tahun ini KPU melakukan penataan distribusi pegawai agar kinerja secara umum dapat meningkat. Harapan Sekretaris Jenderal kebijakan penataan SDM ini harus ada progress-nya. KPU jangan sampai melakukan pembiaran kelebihan SDM di 201 satker, sementara di satker yang lain kekurangan. Melengkapi paparan Sekjen KPU RI, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengatakan akan ada pembahasan khusus terkait penataan SDM di internal KPU Jatim. (AACS)

  Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), memastikan terus implementasikan kebijakan Pemutakhiran Daftar Pemilih di lingkungan kerjanya. Satu poin yang disampaikan Divisi Data dan Informasi KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 di ruang Minakjinggo kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semalam (19/10). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/ Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikankan pula sebagai proses pengumpulan Data perubahan melalui lembaga/ badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat. Divisi Data dan Informasi KPU RI ini menuturkan pemutakhiran daftar pemilih sekarang ini menjadi hal penting yang perlu KPU implementasikan. “Karena untuk pertama, memperoleh data yang akurat, mutarlih, komprehensif, inklusif. Kedua, memelihara data secara kontinyu serta ketiga, terkoordinasinya data dengan dinas terkait,” ujar Ferry kepada peserta bimtek (19/20/2016). Ke depan pemutakhiran daftar pemilih ini menurut Ferry memang akan terus diupayakan, meski belum didukung dengan undang-undang. “Sehingga pedoman data pemilih bukanlagi berdasar hasil pemilu terakhir tapi proses pemutakhiran yang Kita lakukan. Selain itu masalah terkait daftar pemilih saat pemilu tidak terjadi atau dapat dikurangi,” kata pria kelahiran Sunda ini. Dasar hukum yang digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sekarang ini adalah MoU/ nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tentang Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan Dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Komisi Pemilihan Umum RI. Ferry juga berpesan kepada peserta, jika ingin menyelesaikan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan baik, maka anggota KPU utamanya divisi yang membidangi data harus menguasai data di wilayahnya. (AACS)  

  Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) pada tahun 2017 targetkan melakukan open data atau data terbuka untuk masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016, malam ini (19/10) di kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim ini menyampaikan bahwa di tahun 2016, KPU Jatim memfokuskan pada aktivasi website serta update harian berita ataupun  penguatan informasi KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota se-Jawa Timur. “Dan alhamdulillah, website KPU Jatim sendiri setiap hari sudah ada informasi yang disajikan. Website KPU kabupaten/ kota juga sudah aktif semua saat ini dan melakukan update informasi secara rutin,” ujar Anam (19/10/2016). Untuk itu, di tahun 2017 akan menargetkan penguatan data dan mengimplementasikan data terbuka bagi masyarakat. “Data akan disajikan ke masyarakat melalui website,” kata pria lulusan UNESA ini. Menanggapi yang disampaikan Anam, Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan memang ke depan akan memprioritaskan data terbuka/ open data, digitalisasi data dan digitalisasi arsip. “Ketiga hal ini penting untuk diintegrasikan pada website masing-masing satuan kerja,” kata Ferry. Sedangkan untuk untuk data terbuka/ open data akan digongkan di tahun 2019 seiring dilaksanakannya pemilu nasional. “Sehingga berbagai proses informasi yang KPU jalankan dapat berjalan dengan baik melalui manajemen IT yang lebih terintegrasi,” tutur Anggota KPU RI ini. Harapannya dengan adanya data terbuka/ open data akan memberikan informasi kepada masyarakat dan mendorong koordinasi internal di KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota. (AACS)