Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komitmen ‘Kerja Nyata’ melalui peningkatan kualitas kinerja terus dibuktikan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Hal ini salah satunya terlihat dengan terpasangnya SOP Keuangan tepat di depan pintu pelayanan bagian Keuangan KPU Jatim. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan tersebut merupakan pedoman tertulis berisi prosedur-prosedur operasional standar yang digunakan untuk memastikan pelayanan pencairan keuangan di KPU Jatim dapat berjalan efektif, konsisten, sistematis dan terstandarisasi. SOP Keuangan tersebut, menurut Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Keuangan KPU Jatim, Yulyani Dewi tujuannya untuk memperjelas alur pencairan keuangan. Dengan begitu, tiap bagian/ individu mengetahui dengan jelas peran dan fungsinya masing-masing. Juga menjaga konsistensi dan kinerja staf keuangan, melindungi lembaga KPU dan pegawai dari malpraktek/ kesalahan administrasi, serta menghindari inefisiensi. “Terpasangnya SOP di depan pintu pelayanan akan semakin mempermudah individu atau bagian, karena mengetahui alur dan standar yang harus dilalui dengan jelas, serta peran apa saja yang harus dilakukan,” tutur Dewi menjelaskan (29/8/2016). Dewi menambahkan pula, jika SOP ini sama-sama dipahami oleh seluruh bagian dan individu di KPU Jatim, akan membawa banyak manfaat. “Manfaatnya dapat memperlancar tugas bagian keuangan, mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin, memiliki dasar hukum bila ada pemeriksaan, serta mengetahui hambatan-hambatan dengan jelas. Outcome-nya pun, good governance dapat terwujud,” pungkas Kasubbag Keuangan KPU Jatim ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari ini, Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Kerja bakti kali ini, dilakukan untuk membersihkan halaman depan dan halaman belakang kantor KPU Jatim. Kegiatan dilakukan usai senam sehat, yang rutin terlaksana setiap Jum’at. Kerja bakti pun diikuti seluruh keluarga besar KPU Jatim. Kerja bakti membersihkan lingkungan kerja ini menurut Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan keluarga besar KPU Jatim sebagai bentuk refleksi atas kemerdekaan Indonesia. “Menjaga kebersihan lingkungan kerja adalah tugas Kita bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan saja,” tutur Wima (26/8/2016). Kemudian Sekretaris KPU Jatim ini juga menyampaikan seolah mustahil dapat membersihkan seluruh halaman di kantor KPU Jatim. “Karena memang halamannya yang luas dan sampah yang ada, utamanya di barat mushola lumayan banyak. Namun, alhamdulillah dengan kerja sama dari semua keluarga besar KPU Jatim maka dapat terselesaikan,” ungkap Wima lega. Barang-barang yang tidak dapat dibakar, seperti besi dan ban bekas dikumpulkan di tempat khusus, agar tidak mengganggu pemandangan. Beberapa bunga dan tanaman hias ditanam pula di lahan yang kosong. Pohon-pohon juga dirapikan. Sehingga, saat ini lingkungan KPU Jatim nampak lebih indah. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Diskusi Kamisan di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kali ini angkat tema Refleksi Kemerdekaan RI ke-71. Tema sengaja diambil karena memang masih berada di moment HUT RI ke-71. Diskusi diisi oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima. Pada kesempatan ini, Wima mengajak keluarga besar KPU Jatim untuk merenungkan kembali jasa pahlawan yang telah memeperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Kita sudah seharusnya mengingat kembali jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan seluruh apa yang mereka punyai, baik harta benda dan bahkan keluarga. Dimana pengorbanan ini sangatlah besar dan tulus, dan jika dinalarkan dengan pikiran orang sekarang tidak sampai,” papar Sekretaris KPU Jatim dengan penuh semangat (25/8/2016). Lalu Sekretaris KPU Jatim juga mengajak untuk berfikir bersama apa saja yang bisa dilakukan seorang warga negara, aparatur sipil negara yang bekerja di lembaga penyelenggara pemilu, yang hidup di negara yang sudah lebih mapan dari masa perebutan kemerdekaan. Menurut Wima, setidaknya ada enam hal yang perlu dilakuakn untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai seorang abdi negara di KPU. “Enam hal itu adalah menjaga kebersamaan, memahami tupoksi, menjaga kesantunan komunikasi, menjaga kebersihan lingkungan kerja, bekerja secara efektif dan efisien, serta menjaga kedisiplinan,” jelas Wima. Wima pun menambahkan bahwa setelah tahu makna perjuangan para pahalawan kemerdekaan yang mengorbankan segalanya, kedisiplinan KPU merupakan hal yang cukup untuk mengisi refleksi kemerdekaan saat ini. Karena disiplin kunci utama dari lima hal yang perlu dilakukan KPU. Diskusi Kamisan ini ditutup dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba dan jalan sehat dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di KPU Jatim. Pemberian hadiah berjalan sangat meriah. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Rabu (24/8/2016), menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan komisi C DPRD Jawa Timur terkait Dana Cadangan Untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Hadir juga dalam rakor tersebut, dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi Pemerintahan, serta Bawaslu Jawa Timur. Rakor fokus pada bahasan sinkronisasi anggaran antara instansi yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur (pilgub) Tahun 2018.  Hal ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pencadangan anggaran untuk pilgub. Masalahnya, bila dilakukan dalam satu tahun anggaran akan mengganggu pelaksanaan program pemerintah lainnya. "KPU Jatim sudah melakukan penganggaran pilgub dengan se-efisien mungkin, salah satunya dengan melakukan sharing anggaran dengan 18 KPU Kabupaten/ kota yang melakukan pilkada bersamaan dengan pilgub", ujar Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta. Sementara Ketua Komisi C, H. Thoriqul Haq berharap agar penganggaran pelaksanaan pilgub tidak terkendala anggaran. "Jangan sampai pilgub jatim tidak terlaksana hanya karena masalah anggaran," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. (CA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 mendapatkan kehormatan atas kunjungan KPU Papua Barat. Kunjungan Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Papua Barat, Abdul Halim Shidiq, Kepala subbagian Teknis dan Hupmas, Ikhsan Payapo, serta staf Teknis dan Hupmas, Julius ini bertujuan untuk melakukan study banding ke KPU Jatim. Kunjungan mendapatkan sambutan hangat dari Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik, Dewita Hayu Shinta, Divisi Teknis, Muhammad Arbayanto, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan staf KPU Jatim. Divisi Perencanaan; Logistik dan Keuangan KPU Papua Barat, Abdul Halim Shidiq menyampaikan maksud kunjungannya untuk melakukan study banding mengenai beberapa hal. “Kedatangan Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan website di KPU Jatim dan penganggarannya, pengelolaan PPID, pengelolaan jurnal suara cara mengadakan workshop jurnalistik,” papar anggota KPU Papua Barat yang akrab disapa Halim ini (24/8/2016). Para anggota KPU Jatim dan Sekretaris KPU Jatim pun berbagi informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh KPU Papua Barat. Selain itu, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro pada saat memaparkan materinya menyampaikan pula alasan pentingnya maksimalisasi website di KPU Jatim. “Kita ingin mendapatkan trust/ kepercayaan publik. Mengubah pandangan publik bahwa KPU juga bekerja meski tidak pada saat pemilu. Dan website adalah wadah yang tepat untuk menyampaikan apa saja yang dikerjakan KPU,”jelas Gogot. Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan, “Hal-hal sederhana yang dilakukan KPU bisa dibagikan di website KPU”. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menyusul adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tentang pengawasan pengelolaan aplikasi PPID online (E-PPID) di lingkungan KPU, KPU Jatim melalui surat nomor 69/KPU-Prov-014/VIII/2016 mengistruksikan KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur untuk  menindaklanjuti. Pada surat KPU Jatim yang dikirimkan ke KPU  kabupaten/ kota sebagaimana disampaikan oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, telah dilengkapi dengan format penulisan laporan pengawasan E-PPID yang dikirimkan ke KPU RI maksimal tanggal 30 September 2016 nanti. “Dari KPU RI sendiri memang tidak ada format baku untuk penulisan laporan pengawasan E-PPID. Namun, hal ini bertujuan untuk keseragaman laporan di Jawa Timur dan untuk mempermudah KPU kabupaten/ kota dalam menyusun laporan karena telah ada guideline-nya,” jelas Gogot (24/8/2016). KPU Jatim sendiri meminta KPU kabupaten/ kota untuk menyerahkan laporan pengawasan E-PPID ke KPU Provinsi maksimal tanggal 20 September 2016. Yang kemudian akan dikirimkan ke KPU RI bersama dengan laporan KPU Provinsi. Mulai minggu depan sampai dengan batas akhir pengiriman laporan E-PPID KPU kabupaten/ kota ke KPU Provinsi, menurut Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, setiap hari Jum’atnya KPU kabupaten/ kota diminta untuk melaporkan kemajuan pengelolaan E-PPID ke KPU Provinsi. “Hal ini dilakukan agar Provinsi dapat memonitoring perkembangan pengelolaan E-PPID di kabupaten/ kota, apa saja hambatan-hambatan atau kesulitan yang dialami sehingga dapat segera dicarikan solusinya,” tutur mantan wartawan ini. (AACS)