Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.co.id - Dalam upaya memastikan terlaksananya penilu inklusif dalam pemilu 2024, Peran Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Daerah (PPUAD), Senin (28/8/2023) beraudiensi ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Merekr bermaksud menyuarakan aksesibilitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi yang erat antara PPUAD dan KPU Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi landasan untuk memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses yang demokratis ini. Untuk diketahui, sejak berdiri pada tahun 2021, PPUAD fokus untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak setiap penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Abdullah Fikri, Ketua PPUAD Jawa Timur, menyatakan keprihatinan atas minimnya perhatian dan kurangnya fasilitas yang sering diberikan kepada penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Saya sering melihat bahwa di sejumlah TPS, penyandang disabilitas cenderung diabaikan dan hak mereka untuk memilih terabaikan. Situasi ini perlu diubah, karena hak partisipasi mereka tidak boleh dilanggar," ungkap Joko Widodo selaku anggota bidang pendidikan dan politik. Dengan adanya kerjasama antara PPUAD dan KPU Provinsi Jawa Timur, diharapkan bahwa pada tahap sosialisasi di TPS, anggota PPUAD dapat turut serta aktif, agar para disabilitas tetap dapat dan mendapat fasilitas dalam proses pemilihan. Divisi Sosialisasi Pendidikan Penilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyambut baik partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu. KPU Jawa Timur juga telah beberapa kali melibatkan para penyandang disabilitas dalam upaya sosialisasi di berbagai wilayah. Harapannya, keberadaan PPUAD di Jawa Timur akan semakin memperdalam keterlibatan ini dalam proses sosialisasi di masa depan. "Gagasan bahwa disabilitas adalah penyakit adalah salah besar. Kami memegang prinsip ini dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para penyandang disabilitas tetap dihormati," tegas Gogot, anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Prioritas tidak hanya diberikan pada penyandang disabilitas sejak lahir, melainkan juga pada mereka yang mungkin mengalami disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit. Jika ada masalah aksesibilitas di TPS, pihak KPU menegaskan pentingnya pengumpulan data agar KPU dapat segera mengambil tindakan. Gogot Baskoro menambahkan, "Ketika menghadapi kendala terkait pemilu, harap segera menghubungi KPU. Kami berkomitmen untuk merespons dengan cepat dan menangani masalah tersebut sesegera mungkin." Dimulai sekitar pukul 10.00 di Media Centre kantor KPU Jatim, audiensi berlangsung selama sekitar 1,5 jam. Setelah berdiskusi acara diakhiri dengan foto bersama.*** (Zia/Fto. Sasa/Ed.Red)

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Perjalanan Kirab Bendera Partai Politik Pemilu 2024 dari Jalur V tiba di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo pada Minggu, 20 Agustus 2023. Datang dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, rombongan kirab diterima langsung oleh jajaran KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) dan KPU Kabupaten Sidoarjo. Serta disambut oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhor di Pendopo Delta Wibawa, Jl. Jenggolo No.44A Sidoarjo. Sebelumnya, bendera merah putih, bendera pataka KPU, beserta 18 bendera partai politik Pemilu tahun 2024 dikirab selama 194 hari. Sejak diluncurkan pada 14 Februari 2023 lalu di Kabupaten Pulau Mortai. Melewati provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Mendapatkan kesempatan pertama di Jawa Timur, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M.Iskak menyampaikan bendera yang diterima hari ini akan dikelilingkan di seluruh wilayah Sidoarjo selama delapan hari. "Kami akan melakukan kirab bendera di setiap kecamatan, setiap desa si seluruh wilayah Sidoarjo, mulai 20 - 27 Agustus 2023," kata Iskak. Sementara Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan tujuan kirab pemilu untuk mensosialisasikan informasi Pemilu 2024. Di mana pemilu merupakan sarana untuk memindahkan kekuasaan secara damai dan legal. Untuk itu, Anam menyebut pemilu merupakan momentum yang luar biasa. Sebab di hari ya g sama, sebanyak 158 juta orang akan bergerak bersama ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Sungguh pemilu merupakan kegiatan kolosal yang luar biasa. Tidak ada kegiatan seheroik pemilu. Maka hari ini penting untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat," kata Anam. Senada, Bupati Sidoarjo Gus Mudhor, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa kirab jangan hanya dimakmai saat seremonial saja. "Bahwa tujuan kita sebenarnya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, utamanya ke generasi muda yang tujuannya mau berpartisipasi pada Pemilu," tegas Mudhor. Ia pun menekankan proses pemilu tidak hanya berorientasi pada hasil atau output. "Tapi harus melanglah pada dampak (outcame)  besar yang dipilih dan perubahan apa yang dibawa dan dilakukan dari hasil," tegas putra dari pengasuh pondok pesantren bumi sholawat tersebut. Secara terpisah, selain seremoni serah terima bendera kirab, suasana juga diramaikan dengan berbagai kesenian. Mulai dari pertunjukan barongsai, musik patrol, marching band, dan yang selalu menjadi keunikan kirab di Jawa Timur yaitu flashmob Jingle Pemilu 2024 yang diperagakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Sidoarjo. Perlu diketahui, bendera akan dikirab di Jawa Timur selama 48 hari. Pasca dari kabupaten Sidoarjo kemudian Mojokerto, Jombang, Madiun, Kota Madiun, dan terakhir Ngawi. Untuk kemudian diserahkan ke Sragen Jawa Tengah pada 7 Oktober 2023. Hadir dalam rangkaian acara serah terima selain Anam, Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, Nurul Amalia, Rochani, dan Athoillah, Sekretaris Nanik Karsini, dan jajaran bagian terkait. Hadir pula, jajaran KPU Sidoarjo, segenap jajaran forkorpimda, partai politik peserta pemilu 2024 tingkat kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota sekitar.*** (AFN/Fto. AA)

Kota Batu, jatim.kpu.go.id- Kerjasama pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional di Kota Batu yang diresmikan sejak Februari 2020 dipastikan bakal berlanjut. Dua orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), siang tadi,  Kamis, 10 Agustus 2023,  meninjau langsung lokasi RPP Nasional di Jatim Park 1 Kota Batu. Dua komisioner KPU yang dimaksud yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz dan Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Yulianto Sudrajat. Turut mendampingi, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro, Ketua dan Anggota KPU Kota Batu Mardiono, Marlina, Tomy Rusydianto, dan Heru Joko Purwanto, jajaran Staf sekretariat KPU, KPU Jatim, dan KPU Kota Batu. Anggota KPU August Mellaz mengatakan tinjauan lokasi diperlukan sehingga pihaknya memahami kondisi RPP Nasional di Jatim Park 1. "Sebab tidak mungkin kita buat Jatim Park 1 sama dengan RPP lain. Di beberapa tempat, RPP yang diproyeksikan secara nasional memang perlu treatmen khusus,"  kata Mellaz. Menambahkan, Anggota KPU Yulianto Sudrajat berpendapat jika sosialisasi pemilu harus dikemas dengan cara yang tidak baku. "RPP sejatinya tidak hanya khusus bagi masyarakat pemilih, tapi juga seluruh masyarakat dari berbagai usia dan kalangan," imbuh Drajat. Dengan demikian, terkait dengan perpanjangan wisata demokrasi Kota Batu, sebutan untuk RPP Nasional di Jatim Park 1, Drajat menekankan perlunya adaptasi dengan kondisi kepemiluan saat ini. Sehingga, wisatawan dapat memahami space apa yang sedang dikunjungi. "Ke depan sarana yang perlu ditambahkan bisa berupa boneka maskot sebagai bahan sosialisasi, denah TPS, bilik suara, surat suara, berikut perlengkapan TPS untuk simulasi coblos, diorama TPS, sarana klarifikasi hoax, dan sarana kepemiluan lainnya," sebut drajat. Pada kunjungan tersebut, rombongan KPU juga berkesempatan mengelilingi kawasan wisata Jatim Park 1. Sesekali, sambil berjalan banyak hal yang didiskusikan. Selain sarana, keberadaan guide juga menjadi bahan penting yang perlu dipikirkan. Gayung bersambut, Operational Manager Jatim Park 1 berkomitmen mendukung perbaikan sarana dan prasarana RPP. "Intinya, dalam melalukan perbaikan, kita perlu mengenali karakter pengunjung, termasuk mempertimbangkan soal keamanan," tegas Andi. Perlu diketahui, rangkaian agenda kunjungan dimulai pukul.10.00 hingga selesai. Pasca dari Jatim Park 1, kunjungan RPP dilanjutkan ke kantor KPU Kota Batu dan KPU Kota Malang.*** (AFN/Fto. AA)

Gresik, jatim.kpu.go.id- Jelang dimulainya tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat koordinasi persiapan bersama 38 KPU Kabupaten/Kota pada Minggu, 6 Agustus 2023 di Kota Pudak Gresik. Bertempat di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kebomas, rangkaian acara pembukaan dimulai pukul 19.00 hingga selesai. Pada kesempatan rakor tersebut, KPU Jatim bersama 38 KPU Kabupaten/Kota akan mengkaji peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Membenarkan hal tersebut, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, saat ini PKPU tentang kampanye telah diundangkan. "Maka menjadi penting bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih awal memahami secara utuh PKPU 15 Tahun 2023," kata Anam. Untuk itu, ia mengatakan perlu bagi kabupaten/kota untuk melihat kembali arsip kampanye Pemilu 2019, utamanya terkait titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). "Sebab KPU akan membuat keputusan terkait letak pemasangan APK, maka penting untuk menyegerakan persiapan, merencanakan lokasi mana saja yang dapat dipasang APK," terang Anam.   Berikutnya untuk rangkaian tahapan kampanye, Anam menghimbau untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait. "Sebab, ke depan kampanye akan melibatkan bayak pihak untuk melakukan fasilitasi," pungkas mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut. Sementara Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro mengatakan melalui diskusi kali ini harapnnya berbagai aturan yang potensi menjadi kendala pada tahapan kampanye dapat diinventarisir. "Karena DIM akan kami sampaikan saat mengikuti rakor tingkat nasional," jelas Gogot. Perlu diketahui, rakor yang terselenggara selama 1 hari ke depan juga membahas persiapan kirab Pemilu 2024 di Jatim melalui jalur V. Yang akan diterima pertama kali di Sidoarjo pada 20 Agustua 2023. Hadir selain Anam dan Gogot, Anggota Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Rochani, Sekretaris Nanik Karsini, Kabag  Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (Tekmas), Kasubbag Partisipasi Masyarakat, serta jajaran staf terkait. Sedangkan dari kabupaten/kota masing-masing Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dan Kasubbag Tekmas. Serta enam orang Sekretaris dari KPU Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Kota Madiun, dan Ngawi.*** (AFN/Fto.Sekti)

Kota Probolinggo, jatim.kpu.go.id- Guna mempersiapkan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)  Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPTb Pemilu 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pada Rabu – Kamis, 2 – 3 Agustus 2023, mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai. Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. Dalam sambutannya ia menjelaskan maksud dan tujuan digelarnya rapat koordinasi. “Rapat koordinasi ini penting karena KPU Kabupaten/Kota harus memastikan memahami regulasi terkait DPTb, sehingga bisa menyampaikan pada teman-teman pemilih yang akan mengurus DPTb. Akurasi DPTb pun menjadi penting karena berkonsekuensi terhadap surat suara yang akan didapat,” ujar Ketua KPU Jatim. Sementara itu, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia mengungkapkan jika daftar pemilih dibagi menjadi 3 kategori . “Yakni, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Khusus (DPK),” katanya. DPT merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kemudian DPTb ialah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. “Selanjutnya, yang dimaksud dengan DPK adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb,” papar Nurul. Rapat Koordinasi mendatangkan pula narasumber Pelaksana Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU, David Soma. “Beberapa kondisi yang mengakibatkan adanya DPTb antara lain karena adanya perpindahan dari TPS regular ke lokasi khusus, kemudian perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri, hingga dari luar negeri ke dalam negeri,” tutupnya. Kegiatan bertempat di aula kantor KPU Kota Probolinggo, jalan Panglima Sudirman Nomor 514 Kota Probolinggo, dengan dihadiri oleh 114 orang peserta. Terdiri dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim.*** (Fathir/Ed. Red/Fto. Istimewa)

Pamekasan, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Tahap I pada Jumat, 28 Juli 2023 di Kabupaten Pamekasan. Bertempat di Pendopo Mandhapah Agung Ronggosukowati, rangkaian pembukaan rakor berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Tampak berbeda, rakor kali ini tampak berlangsung istimewa, sebab dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Tak hanya itu, para peserta pun disuguhi dengan tari jagat pemelingan yang diperagakan sejumlah penari dengan indah. Dalam sambutannya, Ra Badrut, sapaan akrab Bupati, mengaku pihaknya turut mendorong terlaksananya demokrasi yang berkualitas. Sehingga pemilu di Jawa Timur dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ia pun mengapresiasi kinerja KPU se Jatim yang telah mengantarkan para Pemimpin, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. "Ini merupakan tugas mulia dalam melaksanakan proses demokrasi," terang Badrut. Berikutnya, Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan tujuan rakor digelar agar dapat mempersiapkan pengadaan kebutuhan perlengkapan suara dengan matang. "Harapannya pengadaan logistik dapat memenuhi prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran serta tepat biayanya," papar Gogot dalam sambutannya membuka acara. Agar seluruh prinsip tersebut terpenuhi, Gogot mengatakan KPU kabupaten/kota harus memperhatikan dan menaati prosedur. "Adapun prosedur yang ditempuh antara lain, penyusunan anggaran, pengadaan logistik yang fokus pada pengadaan barang, proses pendistribusian, serta langkah pemeliharaan dan penghapusan," lanjutnya. Untuk itu, mantan anggota KPU Kabupaten Jember tersebut mengatakan suksesnya pengelolaan logistik tidak hanya cukup dilakukan dengan taat prosedur, namun juga tertib secara administrarif. "Dikatakan berhasil jika logistik yang dikelola ini sesuai dengan SOP yang telah dirumuskan berdasarkan aturan perundang-undangan. Serta terpenuhinya kebutuhan administrasi yang menyertai dalam setiap proses. Tentu agar kemudian hari tidak terjadi terjadi permasalahan," pungkas Gogot. Rakor dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing terdiri dari Ketua, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Sesangkan dari KPU Jatim hadir selain Gogot, Anggota Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, dan Athoillah, Sekretaris Nanik Karsini, serta jajaran bagian terkait.*** (AFN/Fto.KUL)