Berita Terkini

Buka Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu 2024 Gelombang III, Gubernur Jawa Timur Bersama KPU Pukul Lumbung

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Istimewa, pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Gelombang III pada Sabtu, 24 Juni 2023 di Surabaya - Jawa Timur dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sebagai penanda dibukanya acara, Gubernur Jawa Timur bersama jajaran Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno memukul lumbung secara bersama-sama. Bukan tanpa alasan, dipilihnya lumbung sebagai penanda pembukaan acara, tak lain karena Jawa Timur merupakan Provinsi Lumbung Pangan Nasional. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengawali sambutannya memberikan apresiasi pada jajaran KPU Jatim yang cukup handal mendapatkan penugasan sebagai tuan rumas rapat koordinasi nasional. “KPU Jatim, Cak Choirul Anam beserta jajarannya ini  luar biasa  dan cukup handal untuk bisa mendapatkan penugasan-penugasan seperti ini. Saya juga sangat bahagia bila banyak forum-forum rapat koordinasi nasional dilaksanakan di Jawa Timur,” tuturnya. Ucapan selamat datang disampaikan pula oleh Gubernur Jawa Timur kepada seluruh peserta rakornas logistik gelombang III. “Seluruh Ketua KPU Provinsi beserta Divisi Perencanaan dan Logistik dari 14 provinsi, 171 Ketua, Divisi Perencanaan; Data dan Informasi serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, semuanya selamat datang di Provinsi Jawa Timur, bumi Majapahit, bumi yang mengingatkan bhineka tunggal ika, bumi yang menegaskan pertama nusantara. Artinya kegiatan-kegiatan KPU yang dilaksanakan di Jawa Timur insyaallah akan mendapatkan kemudahan dari Allah,” paparnya. Berikutnya Menteri Sosial Indonesia periode 2014 – 2018 ini mengatakan jika apa yang dilakukan KPU sungguh tidak sederhana. ”Karena pertemuan ini saja menunjukkan bahwa pendekatan asimetris harus dilakukan KPU. Melakukan pendekatan di daerah Papua Pegunungan dengan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah pasti tidak sama tingkat kemampuannya, tingkat kesulitannya, dan tingkat kelamaannya bisa dijangkau. Tapi itu harus dilakukan oleh KPU seluruh Indonesia untuk membangun proses demokratisasi, yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin eksekutif dan legislatif,” jelasnya. Menanggapi sambutan Gubernur Jawa Timur, Yulianto Sudrajat selaku pengampu Divisi Perencanaan; Keuangan; Umum; Rumah Tangga dan Logistik.KPU menuturkan bila di tahun-tahun pemilu akan banyak merepotkan dan membutuhkan dukungan serta kerja sama dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Baik untuk gudang sebagai tempat penyimpanan logistik, pulang dan perginya logistik ke desa/kelurahan, dari TPS menuju kecamatan kembali, menuju kabupaten/kota, tentu dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat kami butuhkan, karena KPU tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya. Yulianto pada kesempatan tersebut juga berharap pada Gubernur Jawa Timur ada dukungan hibah gedung untuk KPU Provinsi Jawa Timur untuk menunjang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. “Barangkali bisa dihibahkan gedung untuk kantor KPU Provinsi Jawa Timur Ibu. Yang tentu kami akan merawat dan membangunnya dengan megah. Hal tersebut tentu akan menjadi legasi Ibu Gubernur,” terangnya dengan penuh sopan. Berikutnya, kegiatan Rakornas Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu 2024 Gelombang III yang digelar di Vasa Hotel, jalan. Mayjen HR. Muhammad Nomor 31 Surabaya, sejatinya sudah dimulai sejak Jumat, 23 Juni 2023, dan ditutup pada Senin, 26 Juni 2023. Pembukaan acara berlangsung di tengah-tengah acara karena padatnya tahapan Pemilu Tahun 2024 dan juga saling berhimpitan. Peserta rakornas terdiri dari Ketua beserta Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi dari 14 provinsi, lalu 171 Ketua, Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Jatim turut mengikuti pembukaan yakni Ketua, Choirul Anam, Anggota, Nurul Amalia, Rochani, dan Insan Qoriawan, serta didampingi oleh Sekretaris, Nanik Karsini. Acara ini pun semakin meriah, dengan adanya penampilan tarian asli Jawa Timur yang apik yakni, Reog Ponorogo dan tari Topeng Malangan.*** (AA)  

Serahkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPD dan DPRD Provinsi, Ketua KPU Jatim : Status BMS Banyak Disebabkan Kesalahan Minor

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyerahkan hasil verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) kepada peserta pemilu, pada Sabtu, 24 Juni 2023. Bertempat di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 - 3 Surabaya, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai.  Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya mengungkapkan bila status 'Belum Memenuhi Syarat (BMS)' dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD dan DPRD banyak disebabkan karena kesalahan-kesalahan minor.  “Beberapa kesalahan minor ini misalnya, karena foto bakal calon anggota yang belum diupdate dengan yang terbaru, foto yang tidak jelas, penulisan gelar pada KTP-elektronik dan isian Sistem Informasi Pencalonan (Silon), surat keterangan pengadilan yang belum dituliskan rincian tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dan sebagainya,” ungkap Anam saat membuka acara. Disisi lain, menurut Anam, Tim Verifikator KPU Jatim juga menemukan adanya kegandaan bakal calon legislatif baik pada internal partai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ganda antar provinsi, sampai dengan ganda eksternal antar partai. Usai pembukaan, berikutnya Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan menyampaikan detail hasil vermin dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD dan DPRD Jatim. “Dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD dan DPRD yang statusnya BMS, silahkan diperbaiki. Dan dapat diajukan kembali hasil perbaikannya mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023,” katanya. Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen KPU Jatim dalam melayani dan membantu peserta pemilu, Insan menegaskan KPU Jatim memberikan fasilitas pelayanan konsultasi melalui helpdesk kepada peserta pemilu. “Sehingga melalui layanan helpdesk, harapannya kesalahan-kesalahan pada tahapan sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya. Di penghujung acara, masih dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada peserta pemilu, KPU Jatim pun memberikan sesi pelayanan khusus penjelasan hasil vermin dokumen persyaratan bakal calon melalui meja pelayanan yang telah disediakan. Peserta kegiatan terdiri dari Bakal Calon Anggota DPD/ Liaison Officer (LO), LO Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur. Serta turut hadir pula Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim), Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Sedangkan dari KPU Jatim, nampak mengikuti kegiatan penyerahan hasil vermin diantaranya Ketua, Choirul Anam, Anggota, Insan Qoriawan, Rochani, Nurul Amalia, serta Sekretaris, Nanik Karsini.*** (AA/Fto.Sekti)

Lima Hari di Jawa Timur, Inspektorat KPU Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Seluruh Satker

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dijadwalkan selama lima (5) hari berada di Jawa Timur, Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 seluruh satuan kerja (satker) KPU  di Jawa Timur secara bergelombang. Evaluasi SAKIP digelar di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya. Mulai Jumat – Selasa, tanggal 13 – 17 Juni 2023. Dengan peserta terdiri dari Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Diwawancarai secara terpisah, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengungkapkan tujuan evaluasi implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Tujuan evaluasi implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di satker. Serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan pada satker untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja,” tutur Nanik pada Sabtu, 24 Juni 2023. Senada dengan yang disampaikan Sekretaris KPU Jatim, Nurita Paramita selaku Kabag Perencanaan; Data dan Informasi KPU Jatim, berharap dengan evaluasi SAKIP, ada perbaikan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan Kab/Kota Se-Jawa Timur. “Evaluasi SAKIP tidak sekedar evaluasi dokumen tapi memacu juga implementasi SAKIP, sehingga akan terlaksana perencanaan, pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang akuntabel,” terang Nurita. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP ini berikutnya dilaksanakan secara bergelombang. Evaluasi hari pertama, Jumat, 23 Juni 2023 untuk KPU Kabupaten Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Bangkalan, Blitar, dan Kota Surabaya. Hari kedua, Sabtu, 24 Juni 2023 untuk KPU Kabupaten Pasuruan, Gresik, Pacitan, Sampang, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Sementara pada hari ketiga, Minggu, 25 Juni 2023, evaluasi untuk KPU Kabupaten Ponorogo, Lamongan, Situbondo, Lumajang, Trenggalek, Malang, Nganjuk, Kota Mojokerto, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo. Hari keempat, Senin, 26 Juni 2023, evaluasi untuk KPU Kabupaten Probolinggo, Jember, Tuban, Kediri, Ngawi, Madiun, Bondowoso, Kota Madiun, dan Kota Batu. Dan di hari terakhir, evaluasi untuk KPU Kabupaten Sumenep, Magetan, Tulungagung, Pamekasan, Bojonegoro, Banyuwangi, serta Kota Malang.*** (AA/Fto.IF)

Jelang Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Jatim Gelar Rakor

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dijadwalkan akan memasuki tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama KPU Kabupaten/Kota pada Senin, 19 Juni 2023 di aula kantor KPU Jatim di jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya. Peserta rakor terdiri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Tekmas) dari 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan yang diberi judul Rakor Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Persiapan Penyampaian Hasil Verifikasi DPRD Kabupaten/Kota ini, juga membahas mengenai PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan menjelaskan kedua tahapan ini dibahas bersama bukan tanpa alasan. “Pasalnya di beberapa daerah, PAW ini banyak diajukan karena mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 dari partai politik yang berbeda. Meski PAW tersebut terjadi selain karena mengundurkan diri, juga karena ada anggota DPRD yang meninggal dunia dan diberhentikan,” ujarnya. Berikutnya Insan, mengingatkan kembali mengenai alur, penetapan calon, upaya hukum, klarifikasi PAW. Dilanjutkan dengan pembahasan persiapan penyampaian hasil verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. “Pada proses penyampaian hasil verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD, KPU Kabupaten/Kota mengundang partai politik peserta pemilu dan Bawaslu. Di dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten/Kota akan menjelaskan berita acara hasil verifikasi administrasi,” jelas Insan. Sebelumnya, dalam pembukaan acara, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam meminta KPU Kabupaten/Kota memahami kepemiluan tidak hanya sepenggal-penggal per tahapan selesai. “Akan tetapi memahami kepemiluan secara utuh, kompleks dan komprehensif. Karena antar tahapan ini saling nyambung,” tuturnya. Anam menegaskan pula bila dalam belajar kepemiluan tidak terlepas dari pemahaman terhadap unsur-unsur dalam sistem pemilu. “Unsur-unsur dalam sistem pemilu yakni, besaran daerah pemilihan (district magnitude), pencalonan, pemberian suara (ballot structure), formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih, ambang batas, serta penjadwalan penyelenggaraan pemilu. Jadi ini harus benar-benar dipahami oleh penyelenggara,” tegas Anam. Rakor dimulai pukul 10.00 WIB, dan diakhiri sekitar pukul 16.30 WIB. Turut hadir dari KPU Jatim diantaranya, yaitu Ketua, Choirul Anam, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia. Serta didampingi oleh Kabag Tekmas, Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu, Eddy Prayitno, dan staf subbag terkait.*** (AA/Fto. Rena)

Kunjungi KPU Jatim, Diskominfo Jatim Bahas Kerja Sama Diseminasi Informasi Guna Perangi Hoaks Pemilu 2024

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Bertandang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) di jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya pada Kamis, 15 Juni 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bahas terkait kerja sama diseminasi informasi untuk memerangi hoaks pada Pemilu Tahun 2024. Mengawali kegiatan, Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita mengungkapkan tujuan kunjungannya. “Pertama, tentunya maksud kedatangan kami ingin bersilaturahmi dengan KPU Jatim. Berikutnya, saat ini kita sudah memasuki tahapan Pemilu tahun 2024. Tentu jelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, kami merasa penting melakukan konsolidasi dan kolaborasi terkait kerja sama diseminasi informasi agenda Pemilu 2024 yang itu menjadi ranah Diskominfo,” ungkapnya. Diseminasi informasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan publikasi melalui laman digital Kominfo, seperti website dan media sosial. “Dalam diseminasi informasi bisa kita sampaikan pula ke Diskominfo Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” tutur Kadis Kominfo Jatim ini. Selain dalam bentuk diseminasi informasi, Sherlita juga menawarkan beberapa hal yang bisa dilakukan kerja sama untuk menunjang Pemilu Tahun 2024. Yakni Klinik Hoaks, lomba konten, serta dinamika. “Klinik Hoaks merupakan upaya Diskominfo Jatim untuk memerangi hoaks. Kami menerima permintaan dari masyarakat apakah berita tersebut termasuk berita hoaks apa bukan. Ini bisa digunakan KPU sebagai alat untuk mengecek hoaks atau fakta. Lalu, lomba konten, berisi konten-konten kepemiluan sehingga sebagai sarana sosialisasi yang menarik bagi gen z. Sedangkan dinamika, pendekatan dengan menggunakan influencer,” paparnya. Menanggapi Sherlita, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyambut baik atas semua yang telah disampaikan Kadis Kominfo Jatim. “Beberapa hal yang disampaikan Bu Sherlita memang menjadi fokus perhatian kami. Kami pun berterima kasih jika memang ada kekhawatian dari Diskominfo Jatim. Kami pun memiliki optimisme tinggi, karena kemarin tingkat kepercayaan lembaga KPU Nomor 3 setelah TNI dan Presiden. Kepercayaan publik terhadap demokrasi juga 77%, tentu ini menjadi modal bagi KPU. Dan kami juga memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan di era pandemi, sehingga kami optimis dapat menyelenggarakan Pemilu 2024,” jelas Gogot. Lebih lanjut, Gogot menyampaikan bila kolaborasi antara KPU dengan Diskominfo Jatim untuk bahu-membahu memerangi hoaks akan sangat menarik. “Kami pun dengan senang hati akan mensuport data kepemiluan yang dibutuhkan untuk konten-konten Diskominfo Jatim. Bahkan silahkan juga bila ingin mendesain ulang materi yang ada di medsos KPU Jatim. Karena informasi yang kami posting sudah terverifikasi kebenarannya,” ujarnya. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB ini selanjutnya kedepan diagendakan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Hadir dari KPU Jatim menyambut rombongan Diskominfo Jatim antara lain, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eddy Prayitno, serta staf yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.*** (AA/Fto.Rena)

Persiapkan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024, Seribu Lebih Penyelenggara Pemilu Berkumpul di Jawa Timur

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Selama lima (5) hari kedepan, Jumat - Selasa, 9 - 13 Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) berkesempatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU. Rakor nasional yang digelar di Vasa Hotel, jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31 Surabaya tersebut, melibatkan sebanyak seribu (1000) lebih penyelenggara pemilu. Mereka terdiri dari Divisi Data dan Informasi serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sebelumnya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menuturkan bila tidak salah Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. "Pasalnya Jawa Timur ini memiliki beberapa keunggulan. Jawa Timur memiliki daerah administratif terbesar secara nasional. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 kelurahan/desa," kata Anam dalam sambutan selamat datangnya pada 9 Juni 2023. Di sisi lain, keunggulan lainnya menurut Anam, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Timur cukup besar yakni 31.570.088. "Terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Dengan jumlah TPS berdasarkan DPS sebanyak 120.548," ungkapnya. Ketua KPU Jatim mengatakan pula jika setelah mengikuti rakor, peserta juga bisa memanfaatkan jalan-jalan di Surabaya yang merupakan kota tempat diselenggarakannya rakor. Surabaya adalah kota yang cukup tua yang memiliki gedung-gedung tua yang menjadi tempat wisata. Lalu ada juga wisata religi, seperti makam Sunan Ampel. Berikutnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menegaskan tujuan KPU melakukan rakor ialah untuk persiapan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024, yang dijadwalkan pada tanggal 20 - 21 Juni 2023 untuk tingkat kabupaten/kota. "Bapak/Ibu semuanya, yang diberikan wewenang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Saya minta kabupaten/kota memastikan dan mengecek kembali data pemilih, kegandaan, invalid, sinkronisasi sebelum penetapan DPT," pesan Hasyim. Hasyim menyampaikan pula bahwa KPU terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk memastikan akurasi daftar dan data pemilih. "Kami meminta Kemendagri sebelum tanggal 21 Juni 2023 untuk memberikan data terbaru tentang data kematian. Kedua, kami meminta KPU Provinsi untuk menyampaikan ke KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelurahan atau desa terkait data orang yang meninggal, sehingga orang meninggal tidak lagi ditetapkan sebagai DPT," jelasnya. Ketiga, terkait TPS di lokasi khusus, Hasyim menilai masih banyak kampus yang mengusulkan lokasi TPS khusus. Berarti masih ada kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara, dan meminta layanan untuk memilih dimana tempat menempuh studinya. "Melihat hal ini, KPU akan terus mencarikan solusinya sehingga DPT lebih komprehensif, valid dan mutakhir," ujarnya. Hadir dalam rakor ini diantaranya Ketua dan Anggota KPU, Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, dan August Mellaz, beserta staf sekretariat yang membidangi. Sementara dari KPU Jatim turut mengikuti yakni, Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, serta Sekretaris, Nanik Karsini.*** (AA/Fto.Rena)