Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Gelar Media Gathering bersama dengan 100 orang awak media, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) membahas terkait dengan tahapan pengelolaan logistik dan peran media dalam kampanye Pemilu Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 4 Oktober 2023, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di hotel Movenpick, jalan Ahmad Yani Nomor 71 Surabaya. Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq di hadapan para wartawan menegaskan bahwa pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 oleh KPU beserta jajarannya menekan pada 6T.  Yakni, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya. “Tepat Jenis artinya jenis logistik yang tersedia sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Tepat Jumlah berarti logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu Tepat Kualitas, maksudnya kualitas logistik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan,” jelasnya. Kemudian, Tepat Waktu berarti logistik diterima dengan tepat waktu pada H-1 hari pemungutan suara. “Sangat mungkin penyebab adanya Pemilu lanjutan karena keterlambatan distribusi logistik, namun alhamdulillah di Jawa Timur tidak ada hal seperti ini. Kita pastikan H-1 sudah sampai TPS,” tegas Rozaq. Selain itu, logistik juga harus dipastikan Tepat Sasaran, artinya sesuai kebutuhan dan tidak salah alamat. “Akan menjadi bermasalah bila surat suara yang dikirim salah TPS. Terakhir,  Tepat Biaya. Artinya logistik yang tersedia diadakan dengan anggaran yang efisien,” katanya. Rozaq pun menyampaikan ada tiga jenis logistik Pemilu. Yaitu a) perlengkapan pemungutan suara, b) dukungan perlengkapan lainnya, dan c) perlengkapan pemungutan suara lainnya. Lebih lanjut, Rozaq menuturkan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dibagi menjadi dua (2) tahap. Tahap pertama, pengadaan logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pasangan Calon (DPC). Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, gembok/kabel ties pengaman kota suara, alat kelengkapan TPS; PPS dan PPK, serta tanda pengenal. “Sedangkan tahap kedua, pengadaan logistik yang berkaitan dengan penetapan DCT dan DPC. Antara lain, surat suara, alat bantu tunanetra Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Daerah, formulir, serta DCT dan DPC,” jelasnya. Selain Sosialisasi Tahapan Pengadaan Logistik, pada momen media gathering kali ini, dilakukan pula Sosialisasi Peran Media dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye. Materi Sosialisasi Peran Media dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Gogot Cahyo Baskoro. Turut hadir dari KPU Jatim yakni Ketua, Choirul Anam, Anggota, Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia. Dengan didampingi Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Keuangan; Umum dan Logistik, Suharto, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, berserta staf yang membidangi. Kegiatan semakin istimewa karena juga dihadiri oleh Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.*** (AA/Fto.Magang)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terima audiensi 20 (dua puluh) mahasiswa yang tercatat sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (FH UWK Surabaya) pada Rabu, 4 Oktober 2023. Didampingi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan staf Tata Usaha FH UWK Surabaya, sejumlah mahasiswa diterima langsung oleh Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro di Ruang Media Center KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No.1-3 Surabaya. Audiensi dilakukan dalam rangka mempersiapkan proses Pemilihan Umum Raya (Pemira) di FH UWK Surabaya, baik Pemira DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Ketua DPM FH UWK Surabaya, Zulbi menyampaikan tujuannya audiensi ke KPU Jatim untuk mendapatkan wawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Pihaknya mengaku sangat pas, sebab berkaitan dengan tupoksinya sebagai mahasiswa sekaligus pengurus ormawa (organisasi mahasiswa) yang membidang legislasi. "Lebih spesifik, kami berencana menyusun Undang-Undang untuk pelaksanaan Pemira ke depan," kata mahasiswa semester 5 tersebut. Menyambung yang disampaikan mahasiswanya, Wakil Dekan III Nur Khalimatus Sa'diyah mengatakan audiensi ini sebagai sarana untuk menambah dasar pengetahuan bagaimana membentuk Undang-Undang Pemilu. Untuk kemudian dapat dipraktekkan di kampus. "Semoga kita mendapatkan pencerahan beberapa hal terkait KPU dan  Pemilu. Tentu, yang utama untuk kepentingan organisasi kita," kata perempuan yang biasa disapa dengan Nur tersebut.  Selanjutnya, saat diskusi berlangsung, Gogot yang berkesempatan menyampaikan paparan menguraikan beberapa hal terkait aspek penting penyelenggaraan Pemilu. "Kawan-kawan dapat mengambil poin untuk kemudian diadopsi untuk membentuk Undang-Undang Pemira. Apa saja unsur penting yang harus ada dalam Pemilu," jelas Gogot. Aspek penting tersebut meliputi nilai, asas, dan prinsip penyelenggaraan pemilu, kelembagaan, tahapan pemilu, manajemen pemilu, dan penegakan hukum pemilu. "Asas ini yang kemudian mendasari bagaimana pengaturan penyelenggaraan Pemilu, dibentuk" kata Gogot. Sementara menurut Gogot, beberapa unsur penting dapat dibedah melalui masing-masing tahapan. Sebagai contoh, saat tahapan pencalonan, maka perlu dipikirkan bagaimana metodenya dan aturan terkait penetapan calon. Sama halnya dengan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, maka harus dikaji juga metode pemberian suaranya bagaimana, termasuk formula penghitungan suara. "Keseluruhan aspek tersebut harus diatur dengan baik untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas," lanjut mantan Anggota KPU Jember tersebut. Ia pun mengungkapkan, bahwa pemilu saat ini bukan hanya pemilu prosedural, tapi pemilu subtansial. "Bahwa pemilu sekarang ini semua prosesnya terencana dan dapat diprediksi, sementara tidak dengan hasilnya," tegas Gogot. Diskusi tampak berjalan dengan gayeng. Tampak sejumlah mahasiswa melontarkan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, sebagai sarana edukasi yang tidak baku, para mahasiswa diajak untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan milik KPU Jatim. Audiensi berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 09.00 sampai selesai. Turut hadir menyambut rombongan selain Gogot, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi, dan sejumlah staf terkait.*** (AFN/Fto.Magang)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) turut memberikan kontribusi bagi sekolah dalam rangka memenuhi capaian Kurikulum Merdeka Belajar. Hal tersebut terbukti melalui kunjungan yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Waru ke Kantor KPU Provinsi Jawa Timur pada Senin, 2 Oktober 2023.  Kunjungan dilakukan dalam rangka memenuhi program prioritas berupa Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Hadir dari rombongan SMP Negeri 2 Waru yaitu Kepala Sekolah, 8 (delapan) Tenaga Pendidik, dan 20 (dua puluh) Peserta Didik.  Disambut di halaman depan Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya. Selanjutnya, para peserta didik diarahkan untuk melihat aktivitas edukasi kepemiluan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan dan office tour. Sembari mendengarkan penyampaian informasi seputar KPU dan Pemilu. Antusias peserta terlihat selama jalannya sesi berkeliling RPP. Terlebih saat dipersilakan untuk mengabadikan momen mereka di booth RPP Punakawan dengan menggunakan properti alat peraga sosialisasi. Sesampainya di Aula, para peserta didik diajak untuk berdiskusi dan diberikan materi seputar Demokrasi, Pemilu, dan Partisipasi.  Disampaikan langsung oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, sesekali peserta juga diajak bernyanyi dan menjawab pertanyaan untuk menumbuhkan motivasi.  Mengawali paparannya, Gogot menekankan bahwa KPU Jatim siap dan terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung dan mengetahui informasi seputar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang. “Di tengah keterbatasan yang kami miliki, KPU Jatim berupaya memberikan yang terbaik dan kami tidak pernah menolak kunjungan dari siapapun yang ingin berkunjung ke KPU,” tegasnya. Sementara, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Waru, Ismuni menyampaikan apresiasinya serta keterbukaan pihak sekolah untuk menerima ilmu melalui kunjungan mereka ke KPU Jatim. Dengan harapan para peserta didik menjadi lebih kritis. Memahami informasi seputar pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang sekaligus menerapkan praktiknya dalam kehidupan berdemokrasi di lingkungan sekolah. “Tujuan utama kami sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini berlaku, yakni P5 utamanya pada tema suara demokrasi. Dalam praktiknya di lingkungan sekolah menengah dasar, hal ini dapat diterapkan pada pemilihan ketua OSIS yang rencananya juga akan diadakan 3 hari kemudian,” jelas Ismuni.  Sebelumnya, Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 2 Waru. Ia pun berharap, tujuan dari SMPN 2 Waru berkaitan dengan P5 dapat dicapai hari ini melalui kunjungannya ke Kantor KPU Jatim. Sesi pemaparan materi berlangsung interaktif dan para peserta aktif bertanya seputar kebijakan hingga teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Sebagai pungkasan, KPU Jatim turut memberikan merchandise bagi peserta yang aktif bertanya dan menjawab selama sesi materi berlangsung. Serta pertukaran cinderamata oleh KPU Jatim dan SMP Negeri 2 Waru.* (AD/Ed.Red/Fto. TimParmas)

Blora, jatim.kpu.go.id-  Setelah dua belas hari lamanya dikirab di Jawa Timur, kini saat bendera kirab Pemilu Tahun 2024 di jalur VII tersebut, berpindah ke Jawa Tengah. Tepatnya dari Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan ke KPU Blora Jawa Tengah, pada Minggu, 23 September 2023. Prosesi penyerahan tersebut ditandai dengan pelepasan burung merpati di halaman Kantor Kecamatan Padangan Bojonegoro yang menjadi tempat transit rombongan menuju Blora. Sebanyak empat ekor merpati dilepas masing-masing oleh dua orang Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Nurul Amalia, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi, serta Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Fathur Rohman. "Kita ketahui bersama, burung merpati ini yang kita lepaskan, namun sejatinya yang kita lepaskan adalah harapan seluruh masyarakat Bojonegoro, masyarakat Jawa Timur, dan seluruh masyarakat Indonesia agar Pemilu 2024 dapat menyejahterakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tegas Gogot saat memberikan sambutan prosesi pelepasan. Ia melanjutkan, sebanyak empat ekor merpati yang dilepaskan dimaknai sejumlah penjuru mata angin. "Ini juga menjadi harapan kita semua bahwasannya kesejahteraan tersebut dapat merata bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Gogot. Prosesi pelepasan digelar di Kantor Kecamatan Padangan Bojonegoro yang menjadi wilayah perbatasan dengan Jateng. Seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Bojonegoro menyambut rombongan kirab dengan peragaan flashmob Jingle Pemilu 2024. Berikutnya, rombongan KPU se Jatim menuju ke kabupaten Blora. Tampak meriah, seluruhnya mengenakan pakaian adat masing-masing daerah. Lengkap dengan membawa alat perga sosialisasi turut meramaikan seremonial serah terima di Blora. Berjalan mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB. Kabag Tekparhubmas Yulyani Dewi yang berkesempatan memberikan sambutan serah terima Kirab di alun-alun Blora, menyampaikan bahwa kirab jalur VII ini diberangkatkan pertama kali di Jayapura Papua pada 14 Februari 2023. “Setelah melalui beberapa daerah, kemudian pada tanggal  12 September 2023 di terima di Lamongan Jatim dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,” ujar Dewi. Sebelumnya, tepat dua bulan yang lalu, KPU Jatim juga telah menyerahkan Kirab Bendera ke Gunung Kidul Yogyakarta melalui Jalur IV pada 24 Juli 2023. “Ke depan KPU Jatim juga akan menyerahkan kembali Bendera Kirab ke Jateng melalui jalur V ke Sragen pada 7 Oktober 2023 dan jalur VI ke Wonogiri pada 30 Oktober 2023,” imbuhnya. Perlu diketahui, prosesi serah terima yang terselenggara di Alun-Alun Blora juga dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, jajaran forkirpimda, serta perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 tingkat kabupaten. Sementara rombongan dari KPU Jatim, hadir 38 KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM serta Sekretaris.*** (AFN/Fto. Sekti)

Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.  Acara berlangsung di Kantor KPU Kota Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No.119 A  pada tanggal 22 - 23 September 2023, pukul 15.30 sampai dengan selesai. Mengawali agenda rapat, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan diadakannya rapat ini sebagai upaya mencapai penetapan DCT yang bebas dari sengketa dan menargetkan rampungnya DCT pada tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya berharap pihak KPU Kabupaten/Kota telah menginventarisasi daerah pemilihan yang akan dilakukan pencermatan serta koordinasi secara formal maupun informal. “Ada beberapa potensi yang akan dihadapi dalam tahapan pencermatan DCT yaitu, salah satunya kuota 30% perempuan. Kami minta KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan partai politik dalam menyikapi kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan,” imbuhnya. Selanjutnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan menyampaikan bahwa terdapat beberapa tahapan sebelum penetapan DCT. “Yaitu meliputi Pencermatan Rancangan DCT,  Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT, Rekapitulasi  Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Penggantian Calon, Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman DCT,” terang Insan. Lebih lanjut, Rancangan DCT disusun oleh KPU, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada DCS dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat.*** (AD/Ed.Red/Istimewa)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun, dan Kabupaten Probolinggo menjadi tiga (3) kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengawali melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024. Ungkap Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Miftahur Rozaq saat diwawancarai pada Jumat, 22 September 2023. Penandatanganan NPHD ketiganya menurut Rozaq dilakukan kemarin hari Kamis, 21 September 2023 di wilayah masing-masing. Kabupaten Pasuruan mengawali rangkaian prosesi penandatanganan NPHD Pilkada Tahun 2024, pada pukul 11.00 WIB - selesai. Bertempat di ruang rapat Dinasti Isyana, Gedung Maslahat yang bertempat di Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan, Jl Raya Raci Km 9. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin, serta disaksikan oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq. Gus Irsyad mengatakan penandatanganan NPHD Pilkada merupakan moment penting sehingga kewajiban sebagai Bupati untuk bisa hadir sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut. “Kami berharap pelaksanaan Pilkada di wilayah Pasuruan dapat berjalan dengan lancar, kondusif, termasuk anggaran yang ada dapat dipergunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kedepan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat Pasuruan,” tutur Bupati Pasuruan dua periode ini. Berikutnya, daerah kedua yang melaksanakan penandatangan NPHD Pilkada Tahun 2024 yakni Kota Madiun. Penandatanganan dilakukan pukul 14.00 WIB - selesai, bersamaan dengan agenda Seremonial Serah terima Kirab Pemilu dari KPU Kabupaten Madiun ke KPU Kota Madiun. Bertempat di Pahlawan Bisnis Center (PBC) Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Walikota Madiun, H. Maidi dengan Ketua KPU Kota Madiun, Sidharta Wisnu Wardana. Yang disaksikan langsung oleh Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Lebih lanjut, penandatanganan NPHD Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Jl. Achmad Yani No. 23 pukul 16.00 WIB – selesai. Dilakukan oleh Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim. Turut menyaksikan prosesi yaitu Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq. Pada kesempatan penandatanganan NPHD tersebut, Bupati Probolinggo meminta kepada semua pihak yang menerima hibah Pilkada Tahun 2024 agar dapat mengelola anggaran secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. “Tentunya dengan mengedepankan sinergitas dan koordinasi yang baik antara instansi terkait. Teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Forkopimda yang selalu mengawal setiap agenda penting Pemda tidak terkecuali agenda Pilkada Tahun 2024," terangnya. Ia pun berharap momentum Pilkada Tahun 2024 menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Terhadap penandatanganan NPHD di tiga daerah tersebut, Miftahur Rozaq selaku Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Daerah yang mampu bersinergi dengan KPU setempat dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang. “Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun dan Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah memastikan komitmennya untuk mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal itu terbukti dengan telah ditandatanganinya BA kesepakatan NPHD beberapa waktu sebelumnya, dan bahkan saat ini NPHD itu telah resmi ditandatangani,” ungkap pria kelahiran Sampang ini. Dengan telah ditandatanganinya NPHD tersebut, hemat Rozaq, Pemerintah Daerah memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk mencairkan dana hibah Pilkada. Dimana selanjutnya dana tersebut kemudian akan dipakai untuk segala kegiatan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024. “Adapun besaran anggaran hibah Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 75.656.016.900,00. Lalu besaran hibah Pilkada di Kota Madiun yakni Rp. 21.500.000.000,00. Dan di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 60.000.000.000,00,” pungkasnya.*** (AA/RR/Fto.Istimewa)