Berita Terkini

Sragen, jatim.kpu.go.id- Ketiga kalinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyerahkan bendera Kirab Pemilu Tahun 2024. Kali ini Sabtu, 7 Oktober 2023 bendera diserahkan ke KPU Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Ngawi.  Sebelumnya, KPU Jatim telah dua kali melakukan penyerahan antar provinsi. Pertama, ke KPU Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Juli 2023, melalui KPU Kabupaten Pacitan. Sedangkan kedua, ke KPU Kabupaten Blora Jawa Tengah pada 24 Agustus 2023, melalui KPU Kabupaten Bojonegoro.  Seperti sebelumnya, penyerahan dilakukan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Total sebanyak 150 orang dengan kendaraan berjumlah 52 bergerak arak-arakan dari titik pemberangkatan. Tepatnya di Halaman Kepatihan Ngawi, Jl. Patiunus Ngawi pada pukul 10.00 WIB.  Berikutnya,  pada pukul 11.30 WIB rombongan tiba di rest area Mantingan untuk menikmati makan siang sekaligus ramah tamah. Tepat di gapura perbatasan provibnsi, KPU Jatim melakukan  pelepasan kirab bendera pemilu 2024 menuju Sragen. Yang istimewa, pelepasan ditandai dengan menerbangkan 99 ekor burung perkutut. Saat proses serah terima, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan bahwa KPU Jatim telah melaksanakan proses kirab di Jalur V selama 48 hari dengan melewati 6 kabupaten/kota.  "Kami menerima kirab jalur V dari Makassar Sulawesi Selatan pada 20 Agustus 2023 lalu. Selama kurun waktu tersebut, KPU Jatim telah melakukan berbagai kegiatan di sekolah maupun kampus, juga berbagai atraksi budaya yang ditampilkan," kata Anam.  Berbagai kegiatan tersebut menurut Anam selain untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih juga sebagai sarana merekatkan seluruh komponen bangsa sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih secara aktif.    Ia melanjutkan, bahwa KPU Jatim masih akan menyerahkan satu kali lagi bendera kirab Pemilu ke Jateng.  "Kita masih ada jalur VI yang akan kami serahkan ke Kabupaten Wonogiri dari Kabupaten Magetan pada 30 Oktober besok," ujar Anam.  Sementara Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono berharap dengan adanya kirab Pemilu 2024 ini dapat mewujudkan demokrasi yang subtansial.  Prosesi serah terima terlaksana dengan lancar. Tampak Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati hadir bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkorpimda) Sragen, serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota. Ia berkesempatan memberikan sambutan sekaligus menandatangani deklarasi pemili sebagai sarana integrasi bangsa.  Senada dengan komitmen tersebut, Kusdinar mengajak seluruh perwakilan partai politik untuk siap berkompetisi dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Insyaallah di bawah pengawalan Kepolisian, Dandim, dan segenap forkorpimda, Pemilu 2024 akan terlaksana dengan tertib dan lancar. Serta 80 persen kehadiran pemilih akan terwujud," tegas Kusdinar.  Perlu diketahui, sehari sebelumnya pada 6 Oktober 2023, KPU Jatim mengawali rangkaian agenda ini dengan menyelenggarakan rapat koordinasi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka antisipasi hoaks, ujaran kebencian, SARA, dan politik uang di Bakorwil I Madiun, Jl. Pahlawan No.31 Kota Madiun. Hadir dari KPU Jatim selain Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Rochani, Athoillah, Sekretaris Nanik Karsini, Kebag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (Tekparhupmas) Yulyani Dewi, serta jajaran staf terkait.  Sementara dari kabupaten/kota hadir masing-masing Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dan Kasubbag Tekparhupmas/Operator Media Sosial.* (AFN/Fto. AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan tahapan pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pencermatan Data Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Serta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu Tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pada tanggal 5 - 7 Oktober 2023. Rakor bertempat di HARRIS Hotel & Convention Bundaran Satelit, Surabaya. Dari jajaran KPU Jatim hadir Ketua, Choirul Anam, Anggota, Miftahur Rozaq dengan didampingi oleh Sekretaris, Nanik Karsini, serta staf yang membidangi.  Sementara peserta terdiri dari Divisi Keuangan; Umum dan Logistik, Sekretaris, Kasubbag Keuangan; Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komiten, Admin dan Operator Silog dari KPU Kabupaten/Kota. Lalu peserta dari eksternal ada perwakilan Bakesbangpol dan Polda Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bila saat ini sudah semakin dekat hari pemungutan suara, dan merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan banyak  hal, salah satunya adalah logistik.  “Namun meskipun begitu, harapannya seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten/Kota agar tidak mengganggu jalannya tahapan pengadaan yang menjadi salah satu kunci sukses tahapan Pemilu,” ujar Ketua KPU Jatim dalam sambutannya. Ia pun menegaskan dalam hal tahapan logistik agar selalu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian mulai dari proses pengadaan, pengelolaan, penggunaan anggaran, distribusi, hingga pertanggungjawaban semua kegiatan. Sehingga harapannya dapat menciptakan Pemilu 2024 yang kondusif. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan bahwa secara teknis pertemuan tersebut membahas pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi berkaitan dengan pengelolaan logistik.  “Selain itu juga untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024,” tutup Rozaq dalam arahannya.*** (AD/ed.Red)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali menerima kunjungan kuliah lapangan. Kali datang dari Padang, yaitu sejumlah dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas pada Kamis, 5 Oktober 2023. Datang sekitar pukul 14.00 WIB, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) Gogot Cahyo Baskoro, serta Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi di Ruang Media Center KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis No.1-3, Surabaya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua se-Indonesia. Sehingga menjadi wilayah yang cukup mendapat perhatian terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. “Sehingga pada bulan-bulan ini, Jawa Timur terus menjadi sorotan karena menjadi pusat berkaitan dengan kontestasi Pilpres, (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden-red),” jelasnya. Ia menambahkan, KPU Jatim saat ini masih dalam proses menyelesaikan pendaftaran Calon Legislatif. Sampai saat ini tercata jumlah calon dari partai politik yang telah diajukan mencapai 1.642 dan masih akan diperbarui kembali.  “Begitu pula dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi baik dari banyaknya jumlah pemilih maupun kandidat calon yang terlibat turut menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Timur dalam gelaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” lanjut mantan anggota KPU Kota Surabaya tersebut.  Menanggapi yang disampaikan Ketua, Koordinator Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, Aidinil Zetra yang juga selaku ketua rombongan, menyampaikan bahwa perwakilan dosen yang hadir merupakan pengajar mata kuliah Tata Kelola Pemilu yang ingin mempelajari lebih jauh seputar penyelenggaraan Pemilu, utamanya bagaimana praktiknya di lapangan.  Ia mengungkapkan, tingginya jumlah partisipasi dalam Pemilu di Jawa Timur menguatkan motivasi mereka untuk melakukan kunjungan langsung ke KPU rovinsi Jawa Timur. “Kami memilih KPU Jatim karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa besarnya jumlah pemilih di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri. Kami juga mencoba mempelajari inovasi dan strategi yang disiapkan KPU Jatim untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya. Diskusi berlangsung dengan gayeng. Tak ketinggalan turut menjadi topik bahasan yaitu budaya politik dan konteks reformasi birokrasi yang berjalan di Jawa Timur. Bagaimana antisipasi terhadap keterbatasan anggaran untuk sosialisasi Pemilu, serta bagaimana peran perempuan diposisikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kaitannya dengan budaya politik, sebagai pengampu Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro turut memberikan penjalasan adanya perbedaan kultur yang cukup beragam di Jawa Timur. Tentu hal tersebut berpengaruh pada perilaku pemilih.  “Selain itu, kecenderungan budaya patrilineal yang belum sepenuhnya hilang di Masyarakat, berdampak pada sedikitnya jumlah caleg perempuan yang mencalonkan diri atas inisiasinya sendiri,” kata Gogot.  Sementara kaitannya dengan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Jatim optimis telah melakukan langkah-langkah antisipatif agar partisipasi Masyarakat tetap meningkat. “Kami telah berupaya mencari penyelesaian dengan membahas inovasi sosdiklih berbasis non anggaran bersama dengan KPU Kabupaten/Kota," pungkasnya.*** (AD/ed.Red/Fto.Magang)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menarik, Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 didominasi oleh anak-anak muda. Demikian ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam saat menyampaikan paparan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jawa Timur, jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya. Anam di hadapan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin, lalu Plt. Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima serta seluruh mitra Komisi II yang hadir dalam forum tersebut, awalnya menyampaikan persiapan dan kesiapan KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. Ia memaparkan mulai dari dukungan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024, Data Pemilih Tetap (DPT), jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah kebutuhan badan adhoc, Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah, DCS DPRD Provinsi Jawa Timur, sampai dengan kesiapan Pemilihan Serentak 2024. Salah satu poin menarik dari yang Anam paparkan, menurutnya, jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur didominasi oleh anak-anak Muda. Yang tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi bangsa ini. “Berdasarkan DCS yang telah KPU Jatim tetapkan dan sampaikan ke publik, ada 799 orang atau 48,66% Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berusia 21 – 40 tahun. Sementara untuk usia 41 – 50 tahun ada 363 orang, usia 51 – 60 tahun ada 339 orang, usia 61 – 70 tahun ada 129 orang, dan lebih dari 70 tahun ada 12 orang,” paparnya. Kemudian untuk keterwakilan perempuan mencapai  40,32% dari 1642 Calon Anggota DPRD Provinsi yang ada, yakni tepatnya ada 662 orang. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, menuturkan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ini merupakan bagian dari amanat Undang-undang dalam hal implementasi tugas pengawasan terhadap kinerja mitra Komisi II DPR RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam kesempatan kali ini sebagai mitra Komisi II DPR RI, KPU hadir bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Kanreg II Badan Kepegawaian Negara Surabaya serta mitra Komisi II lainnya untuk menyampaikan paparan kesiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Hadir pula dari KPU Jatim selain Ketua, yakni Anggota, Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia. Sementara dari Sekretariat nampak turut mendampingi yakni Sekretaris, Nanik Karsini. Acara ini pun berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.*** (AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Gelar Media Gathering bersama dengan 100 orang awak media, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) membahas terkait dengan tahapan pengelolaan logistik dan peran media dalam kampanye Pemilu Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 4 Oktober 2023, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di hotel Movenpick, jalan Ahmad Yani Nomor 71 Surabaya. Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq di hadapan para wartawan menegaskan bahwa pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 oleh KPU beserta jajarannya menekan pada 6T.  Yakni, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya. “Tepat Jenis artinya jenis logistik yang tersedia sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Tepat Jumlah berarti logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu Tepat Kualitas, maksudnya kualitas logistik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan,” jelasnya. Kemudian, Tepat Waktu berarti logistik diterima dengan tepat waktu pada H-1 hari pemungutan suara. “Sangat mungkin penyebab adanya Pemilu lanjutan karena keterlambatan distribusi logistik, namun alhamdulillah di Jawa Timur tidak ada hal seperti ini. Kita pastikan H-1 sudah sampai TPS,” tegas Rozaq. Selain itu, logistik juga harus dipastikan Tepat Sasaran, artinya sesuai kebutuhan dan tidak salah alamat. “Akan menjadi bermasalah bila surat suara yang dikirim salah TPS. Terakhir,  Tepat Biaya. Artinya logistik yang tersedia diadakan dengan anggaran yang efisien,” katanya. Rozaq pun menyampaikan ada tiga jenis logistik Pemilu. Yaitu a) perlengkapan pemungutan suara, b) dukungan perlengkapan lainnya, dan c) perlengkapan pemungutan suara lainnya. Lebih lanjut, Rozaq menuturkan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dibagi menjadi dua (2) tahap. Tahap pertama, pengadaan logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pasangan Calon (DPC). Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, gembok/kabel ties pengaman kota suara, alat kelengkapan TPS; PPS dan PPK, serta tanda pengenal. “Sedangkan tahap kedua, pengadaan logistik yang berkaitan dengan penetapan DCT dan DPC. Antara lain, surat suara, alat bantu tunanetra Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Daerah, formulir, serta DCT dan DPC,” jelasnya. Selain Sosialisasi Tahapan Pengadaan Logistik, pada momen media gathering kali ini, dilakukan pula Sosialisasi Peran Media dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye. Materi Sosialisasi Peran Media dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Gogot Cahyo Baskoro. Turut hadir dari KPU Jatim yakni Ketua, Choirul Anam, Anggota, Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia. Dengan didampingi Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Keuangan; Umum dan Logistik, Suharto, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, berserta staf yang membidangi. Kegiatan semakin istimewa karena juga dihadiri oleh Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.*** (AA/Fto.Magang)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terima audiensi 20 (dua puluh) mahasiswa yang tercatat sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (FH UWK Surabaya) pada Rabu, 4 Oktober 2023. Didampingi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan staf Tata Usaha FH UWK Surabaya, sejumlah mahasiswa diterima langsung oleh Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro di Ruang Media Center KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No.1-3 Surabaya. Audiensi dilakukan dalam rangka mempersiapkan proses Pemilihan Umum Raya (Pemira) di FH UWK Surabaya, baik Pemira DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Ketua DPM FH UWK Surabaya, Zulbi menyampaikan tujuannya audiensi ke KPU Jatim untuk mendapatkan wawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Pihaknya mengaku sangat pas, sebab berkaitan dengan tupoksinya sebagai mahasiswa sekaligus pengurus ormawa (organisasi mahasiswa) yang membidang legislasi. "Lebih spesifik, kami berencana menyusun Undang-Undang untuk pelaksanaan Pemira ke depan," kata mahasiswa semester 5 tersebut. Menyambung yang disampaikan mahasiswanya, Wakil Dekan III Nur Khalimatus Sa'diyah mengatakan audiensi ini sebagai sarana untuk menambah dasar pengetahuan bagaimana membentuk Undang-Undang Pemilu. Untuk kemudian dapat dipraktekkan di kampus. "Semoga kita mendapatkan pencerahan beberapa hal terkait KPU dan  Pemilu. Tentu, yang utama untuk kepentingan organisasi kita," kata perempuan yang biasa disapa dengan Nur tersebut.  Selanjutnya, saat diskusi berlangsung, Gogot yang berkesempatan menyampaikan paparan menguraikan beberapa hal terkait aspek penting penyelenggaraan Pemilu. "Kawan-kawan dapat mengambil poin untuk kemudian diadopsi untuk membentuk Undang-Undang Pemira. Apa saja unsur penting yang harus ada dalam Pemilu," jelas Gogot. Aspek penting tersebut meliputi nilai, asas, dan prinsip penyelenggaraan pemilu, kelembagaan, tahapan pemilu, manajemen pemilu, dan penegakan hukum pemilu. "Asas ini yang kemudian mendasari bagaimana pengaturan penyelenggaraan Pemilu, dibentuk" kata Gogot. Sementara menurut Gogot, beberapa unsur penting dapat dibedah melalui masing-masing tahapan. Sebagai contoh, saat tahapan pencalonan, maka perlu dipikirkan bagaimana metodenya dan aturan terkait penetapan calon. Sama halnya dengan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, maka harus dikaji juga metode pemberian suaranya bagaimana, termasuk formula penghitungan suara. "Keseluruhan aspek tersebut harus diatur dengan baik untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas," lanjut mantan Anggota KPU Jember tersebut. Ia pun mengungkapkan, bahwa pemilu saat ini bukan hanya pemilu prosedural, tapi pemilu subtansial. "Bahwa pemilu sekarang ini semua prosesnya terencana dan dapat diprediksi, sementara tidak dengan hasilnya," tegas Gogot. Diskusi tampak berjalan dengan gayeng. Tampak sejumlah mahasiswa melontarkan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, sebagai sarana edukasi yang tidak baku, para mahasiswa diajak untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan milik KPU Jatim. Audiensi berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 09.00 sampai selesai. Turut hadir menyambut rombongan selain Gogot, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi, dan sejumlah staf terkait.*** (AFN/Fto.Magang)