Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.gomid- Guna mempersiapkan pelaksanaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi jawa Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Rapat Pembahasan Kesiapan Penandatanganan Bersama NPHD Pilkada Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 14 September 2023, bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur jalan Raya Tenggilis Nomor 1 - 3 Surabaya pada pukul 14.00 WIB sampai selesai. Turut hadir dalam rapat, beberapa perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan bahwa pertemuan ini mengacu pada Surat Dinas KPU RI Nomor 825/KU.02-SD/01/2023 terkait Penyusunan Anggaran Tahapan Pilkada Tahun 2024 yang menyatakan bahwa perjanjian NPHD dapat dilakukan sebelum Tahapan Pilkada ditetapkan. "Selain itu, juga Surat Dinas 861/KU.02-SD/01/2023 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Tahapan Pilkada Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa apabila KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan penandatanganan NPHD Hibah Pilkada, maka wajib melaporkan kepada KPU RI. Terkait anggaran hibah yang dicairkan paling lambat 14 hari kerja, maka tidak boleh digunakan dan harus menunggu Peraturan terkait Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024," jelasnya. Rozaq menambahkan, peran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur diperlukan dalam berkoordinasi terkait persiapan yang harus dilakukan sebelum penandatanganan NPHD berlangsung. “Di Jawa Timur, terdapat 5 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan penandatanganan NPHD pada pekan depan,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengajak pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penandatanganan NPHD terlepas dari pelaksanaannya yang belum terealisasi karena perlunya persiapan dan perencanaan secara matang. Nanik juga meminta tanggapan perihal kepastian besaran pencairan belanja Hibah Pilkada, yaitu sebesar 40% dan 60%. Berkenaan dengan penandatanganan NPHD, Handoko dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur mengutarakan bahwa pihaknya perlu mendengar tanggapan Gubernur Jawa Timur terkait mekanisme pelaksanaan penandatanganan NPHD. “Kami perlu menyampaikan kepada Gubernur apakah berkenan untuk menandatangani dan disertai dengan seremoni, sehingga kami memerlukan waktu untuk mempersiapkan penandatanganan NPHD. Target pelaksanaan penandatanganan NPHD pada awal November 2023 menurut kami cukup masuk akal,” terang Handoko. Selanjutnya, perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Ardhi mengatakan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) masih dalam tahap pembahasan dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. "Pihak kami dapat meneruskan informasi kepastian pencairan dana Hibah Pilkada Tahap I kepada pimpinan, serta berikutnya menunggu arahan lebih lanjut apabila terdapat kebutuhan anggaran besar lainnya," katanya. Terakhir, berkaitan dengan informasi seputar besaran pencairan anggaran hibah, Nurita Paramita selaku Kepala Bagian Perencanaan; Data dan Informasi KPU Jatim meminta pihak Bakesbangpol agar dapat menyampaikannya melalui surat resmi kepada KPU Jatim.*** (AD/Ed. Red/Fto.Mikole)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka menjaga kepercayaan publik akan keterbukaan informasi pada tahapan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 14 September 2023. Kegiatan bertempat di ruang Media Center Kantor KPU Jatim mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih; dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas), Gogot Cahyo Baskoro, Sekretaris, Nanik Karsini, dan Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Yulyani Dewi. Sementara peserta terdiri dari Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan Desk Pelayanan. Mengawali rapat, Gogot menjelaskan urgensi dilaksanakannya rapat kali ini. Yang tak lain merupakan bagian dari komitmen mewujudkan keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Jatim. “Sehingga melalui forum resmi ini KPU Jatim juga melakukan pembaruan DIP yang memang menjadi kewajiban kita untuk selalu mengupdate informasi yang kita kuasai sebagai lembaga pemerintah. Sekaligus membahas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta finalisasi pengisian Self Assessment Questionnare (SAQ) Komisi Informasi Publik,” kata Gogot. Lebih lanjut sebagai lembaga publik KPU Jatim mengelola dua jenis informasi, meliputi informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan. "Informasi yang wajib dibuka yaitu informasi berkala, setiap saat dan serta-merta. Sementara informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang secara mutlak tidak dapat disebarluaskan karena dapat mengancam kepentingan bangsa dan negara," tegasnya. Mengimbuhkan, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengatakan bahwa pembaruan informasi secara rutin memerlukan kerjasama, partisipasi dan kolaborasi antar bagian pada sekretariat KPU Jatim. “Intinya, semua bagian dan subbagian saling mendukung guna meningkatkan keterbukaan informasi publik di KPU Jatim,” terang Nanik. Selanjutnya, Yulyani Dewi selaku Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  Partisipasi Masyarakat mengarahkan forum pada pembahasan teknis finalisasi pengisian Self Assessment Questionnare, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik.*** (AD/Fto. Bel)

Lamongan, jatim.kpu.go.id- Sepanjang jalan Basuki Rahmat, tepat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan (KPU Lamongan) menuju Pendopo Lokatantra Lamongan dipenuhi oleh masyarakat. Mereka tampak antusias menyaksikan iring-iringan perjalanan Kirab Pemilu Tahun 2024 Jalur VII yang tiba di Jawa Timur hari ini Selasa, 12 September 2023. Kirab Pemilu 2024 Jalur VII merupakan jalur terakhir yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim). Diluncurkan pertama kali di Jayapura Papua sejak 14 Februari 2023, hingga saat ini diserahkan oleh KPU Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadi penanda bahwa gelaran Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Mengingat, 155 hari lagi menuju 14 Februari 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq bahwa tahapan Pemilu sudah diluncurkan oleh KPU sejak 14 Juni 2022. “Sampai saat ini kurang lebih 155 hari lagi pemungutan suara akan kita laksanakan bersama,” kata Rozaq saat memberikan sambutan pada seremoni serah terima. Selain itu, kirab yang disaksikan bersama ini juga menjadi penanda. Digelar di 30 kabupaten/kota di Jawa Timur, kirab diluncurkan melalui tujuh titik ini sudah berjalan mendekati titik finish. Tepatnya di Jakarta pada 25 November 2023 mendatang. Tentu, dalam prosesi kirab yang melibatkan peran dari berbagai pihak sudah sesuai dengan tema besar, Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. "Kirab memiliki makna mendalam dalam rangka menjalin silaturrahim kita semua. Mudah-mudahan tujuan dasar ini dapat menyatukan visi yang kita cita-citakan bersama," harap pria kelahiran Madura tersebut. Gayung bersambut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang berkesempatan hadir mengatakan bahwa pesta demokrasi sudah di depan mata. "155 hari lagi kita semua akan menjadi penentu keberhasilan pemilu," terang Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut. Ia melanjutkan, bersama segenap Organisasi Pemerintah Daerah, pihaknya akan mendukung kerja KPU. Berkomitmen kuat untuk menyatukan kekuatan guna memastikan pemilu di Lamongan akan berjalan aman, damai dan lancar. Perlu diketahui, iring-iringan kirab pemilu 2024 di Lamongan ini juga diikuti sebanyak 70 kendaraan hias yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten Lamongan. Berjalan beriringan, bersamaan pula dengan marching band dan tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang membawa bendera merah putih, pataka KPU, dan 18 bendera partai politik Peserta Pemilu 2024. Selanjutnya, bendera tersebut akan dikirab di seluruh wilayah Lamongan selama enam hari hingga 17 September 2023. Dan akan diteruskan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro mulai 18 September 2023. Prosesi serah terima kirab digelar di Pendopo Lokatantra Lamongan berjalan dengan meriah. Dimulai pukul 11.00 hingga 14.30 WIB. Tampak para PPK dan PPS juga mempersembahkan berbagai tampilan kesenian, mulai dari seni tari, musik angklung hingga iringan sholawat. Hadir dalam acara, rombongan KPU Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Bone, jajaran Forkorpimda Lamongan, serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu 2024 tingkat kabupaten Lamongan.*** (AFN/Fto. AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima kunjungan 46 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Kamis, 7 September 2023.  Rombongan diterima langsung oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Gogot Cahyo Baskoro beserta jajaran di Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.  Sebagai bagian dari edukasi kepemiluan, sebanyak 46 mahasiswa diajak mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan sekaligus melakukan Office Tour. Terbagi menjadi dua tim, masing-masing bergantian, dengan dipandu oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Prahastiwi Kurnia Sitorosmi dan Staf Anny Farihatun Nisa.  Pasca berkeliling area kantor, seluruh mahasiswa berkesempatan untuk melakukan diskusi. Bertindak sebagai narasumber, Gogot saat mengawali paparannya membeberkan kunci kekuatan mahasiswa. “Ada enam kunci kekuatan mahasiswa, yaitu keberanian, kecerdasan, sikap kritis, idealisme, pengorbanan, dan kepekaan sosial,” kata Gogot.  Kunci kekuatan tersebut menurutnya sebagai modal awal mahasiswa untuk lebih peduli pada Pemilu.  Tidak hanya menjadi pemilih, Gogot berharap mahasiwa BEM FISIP UPN Jawa Timur ini dapat terlibat aktif dalam setiap proses tahapan pemilu, salah satunya dapat menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  “Ke depan, kami akan membutuhkan anggota KPPS sebanyak 844.662 orang, dari 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Timur untuk Pemilu 2024,” terang Gogot.  Selain itu, disebutkan pula oleh Gogot, bagi mahasiswa yang beralamatkan di luar Kota Surabaya tetap bisa menggunakan hak suara pada 14 Februari 2024 mendatang.  “KPU memfasilitasi pindah pilih bagi mahasiswa yang sedang ada tugas belajar dengan melampirkan surat keterangan belajar dari kampus yang ditandatangani oleh pimpinan berikut cap basah mulai 22 Juni 2023 hingga 15 Januari 2024” jelas pria kelahiran Magetan tersebut.   Diskusi berlangsung dengan gayeng. Tampak sejumlah mahasiswa secara aktif merespon dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar isu-isu perkembangan kepemiluan. Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga jam. Mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB. Turut hadir membersamai sejumlah mahasiswa, Wakil Dekan III FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur, Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M. Si serta Ketua BEM FISIP, Maulana Yogi Aditya Dwi Putra.*** (Maziya/AFN/F.to Tim)

Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Beragam kesenian ditampilkan untuk menyambut kedatangan Kirab Pemilu Tahun 2024 Jalur VI di Jawa Timur. Tepatnya di Bumi Blambangan pada 5 September 2024. Bertempat di Gesibu, Taman Blambangan Banyuwangi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama KPU Kabupaten Banyuwangi menerima estafet Kirab Bendera Pemilu 2024 dari Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Tampak mulai awal rangkaian acara, sekitar 125 orang tamu dari KPU Bali bersama rombongan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan beriringan dari pendopo kabupaten menuju gesibu pada pukul 13.00 WIB. Diiringi musik tradisional Bali dan cucuk lampah Baleganjur, para PPK dan PPS yang mengenakan baju adat tampak semangat membawa bahan sosialisasi ajakan untuk memilih. Sesampainya di tempat, undangan disuguhkan dengan berbagai tampilan. Mulai dari kesenian musik khas banyuwangi, tari jaran goyang, dan yang selalu menjadi khasnya banyuwangi, tari gandrung, lengkap dengan iringan musik tradisional kendang kempul. Yang tidak terlewat dari seremoni serah terima di Jawa Timur, tampilan flashmob Jingle Pemilu 2024 yang dibawakan sebanyak 776 orang terdiri PPK dan PPS se kabupaten Banyuwangi. Terlihat ikut serta berdiri, seluruh tamu undangan juga mengikuti. Gemuruh tepuk tangan menjadi penanda semangat diselenggarakannya Pemilu 2024. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya berharap pelaksanaan kirab pemilu ini menjadi agenda yang dapat dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat. "Melalui kirab ini, KPU telah membuktikan bahwa sosialisasi kita dilakukan tidak hanya menyasar kalangan elit saja, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat," kata Anam. Sehingga kirab tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan parmas secara kuantitas, namun lebih luas lagi, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan masyarakat. Anam melanjutkan, selain sebagai sarana untuk sosialisasi, kirab pemilu juga menjadi sarana kolaborasi multipihak. "Tidak mungkin kirab sekarang terlaksana dengan baik tanpa sinergi antar para pihak," terangnya. Untuk itu, ia menyebut tema besar gelaran pemilu 2024 adalah sebagai sarana integrasi bangsa. "Bagaimana seluruh elemen bahu membahu menyukseskan pesta lima tahunan ini menjadi pesta kita bersama, bukan justru memecah belah," pungkasya. Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyebut rute kirab melalui jalur VI sudah dimulai sejak 23 Februari 2023 lalu. Tepat satu tahun menjelang hari pemungutan suara. "Diluncurkan awal di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), dilanjutkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kemudian di Bali melalui kabupaten Karang Asem pada 13 Juli 2023 lalu," jalas  Bli Agung, sapaan akrabnya. Sampai dengan tepat hari ini, bendera merah putih, bendera pataka KPU, dan 18 bendera partai politik diserahkan ke Jawa Timur melalui kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, bendera akan dikirab di beberapa wilayah Jawa Timur. Dari Banyuwangi diserahkan secara berurutan ke Situbondo, Bondowodo, Jember, Lumajang. Masing-masing selama 6 hari. Selanjutnya dari Lumajang ke Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Malang, Nganjuk, dan Magetan. Masing-masing selama lima hari. Perlu diketahui, hadir mengikuti seremoni serah terima dari KPU Jatim selain Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, dan Sekretaris Nanik Karsini. Sementara undangan terdiri dari jajaran forkorpimda kabupaten banyuwangi, 18 perwakilan partai politik tingkat kabupaten, dan stakeholders terkait. Rangkaian acara berlangsung hingga pukul 16.45 WIB, ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 18 kali sesuai jumlah partai politik peserta pemilu 2024. Serta pelepasan mobil kirab Pemilu Tahun 2024.*** (AFN/Fto. AA)

Kediri, jatim.kpu.go.id- Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terus bergerak mengembangkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satunya dilakukan dengan berbasis non anggaran. Pola tersebut dinilai efektif untuk terus menggali kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi. Karenanya, KPU Jatim menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 melalui Jalur V, VI, VII serta Perumusan Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Non Anggaran pada Selasa - Rabu, 29 - 30 Agustus 2023. Bertempat di Ruang Kilisuci Gedung Pemerintah Kabupaten Kediri, Jalan Sukarno Hatta Nomor 1 Kediri. Rangkaian acara pembukaan dimulai pukul 14.00 WIB - selesai. Rakor diselenggarakan dengan tujuan melahirkan rumusan-rumusan pola sosialisasi agar menjadi usulan ke KPU di tengah tantangan penyelenggaraan Pemilu saat ini. Bicara sosialisasi non anggaran, Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq menilai banyak potensi kreativitas yang akan dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. "Hal tersebut dapat dianalisa melalui kategori usia yang terdapat dalam data pemilih untuk menentukan sasaran dan metode sosialisasi,” ujar Rozaq saat memberikan sambutan. Dengan demikian, KPU kabupaten/kota sepatutnya tidak kekurangan gagasan untuk melakukan sosialisasi. "Ada mitra yang dapat kita sinergikan dan kita kolaborasikan,” terang Rozaq. Sementara Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro sebagai leading sector sosialisasi dan pendidikan pemilih se-Jawa Timur menjabarkan banyak metode yang dapat dilakukan baik secara internal maupun dengan melibatkan eksternal. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan website dan media sosial resmi,” terang Gogot. Di sisi lain, banyak agenda-agenda lain yang dapat dikompromikan dengan pihak eskternal. "Misal melalui pemanfaatan momentum atau event yang ada di daerah masing-masing,” kata pria kelahiran Magetan tersebut. Terlepas dari beragam kreativitas yang dapat digali, sebagai penyelenggara, Gogot menyarakankan KPU kabupaten/kota tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat. Perlu diketahui, rakor akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu, 30 Agustus 2023. Dijadwalkan untuk hari kedua, KPU kabupaten/kota akan mendiskusikan beragam inovasi sosialisasi. Untuk kemudian masing-masing kabupaten/kota merumuskan rencana aksi untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Hadir dalam rakor dari KPU Jatim selain Rozaq dan Gogot, Anggota Rochani, Nurul Amalia, dan Insan Qoriawan beserta jajaran sekretariat. Sementara dari kabupaten/kota hadir masing-masing Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi , dan Hubungan Masyarakat, serta Sekretaris bagi kabupaten/kota yang melaksanakan Kirab di jalur V, VI, dan VII.*** (AFN/Fto. Sekti)