Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebanyak 17 orang Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Kabupaten/Kota dari sembilan (9) provinsi di Indonesia telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari pada Selasa, 10 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB - selesai secara hybrid. Lima orang PAW diantaranya berasal dari lima kabupaten/kota di Jawa Timur. Kelimanya yakni Anggota KPU Kabupaten Blitar, Ibrahim Mukti, Anggota KPU Kabupaten Lumajang, M. Ridhol Mudjib, Anggota KPU Kabupaten Nganjuk, Muhamad Ghofur, Anggota KPU Kabupaten Jombang, Nuriadi, serta Anggota KPU Kota Batu, Mochamad Rizal Fakhruddin. Mereka mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam amanatnya mengingatkan karena sekarang sudah dalam situasi Pemilu yang sedang berjalan dan semakin mendekati puncaknya Pemilu Tahun 2024 yaitu pemungutan suara, maka para  terlantik diminta agar segera mengikuti ritme kerja di KPU Kabupaten/Kota masing-masing. “Kedua, di KPU ini ada dua komposisi, yakni Anggota dan Kesekretariatan. Oleh karena itu segera lakukan penyesuaian dengan sesama anggota, sekretaris, dan sekretariat dari KPU-nya masing-masing,” tegasnya. Hasyim mengimbuhkan, kemudian dalam rangka memperlancar hubungan terkait tugas dan kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu adanya komunikasi secara strategis yang dilakukan dengan berbagai pihak mulai dari peserta Pemilu, pemilih, pemerintah, para penegak hukum, aparat keamanan, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. “Hal tersebut penting, karena KPU tidak mungkin bisa bekerja sendiri dan harus mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak, termasuk dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing,” terangnya. Lalu ketiga, menurut Hasyim, para terlantik penting berpegangan dan berpedoman pada segenap peraturan perundangan, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red). Keempat, terlantik turut menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Kelima, karena ritme kerja semakin dinamis, maka perlu menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas-tugas sebagai anggota KPU. “Keenam, berikhtiar dan berdoa agar tugas-tugas kita berjalan sukses dan lancar,” papar Ketua KPU. Hadir dari KPU Jatim mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji yaitu Ketua, Choirul Anam, Anggota, Rochani, Insan Qoriawan dan Nurul Amalia, beserta staf yang membidangi. Selain itu, turut menyaksikan pula perwakilan anggota KPU Kabupaten Blitar, Lumajang, Nganjuk, Jombang, dan Kota Batu. Acara ditutup dengan sesi pemberian ucapan selamat kepada terlantik dan foto bersama.*** (AD/ed.Red/fto.Sasa)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jelang dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Senin, 9 Oktober 2023. Bertempat di Royal Tulip Darmo Surabaya Hotel, JL. Bintoro No. 21-25, Surabaya, rakor berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir sebagai peserta, stakeholder di tingkat Jawa Timur, perwakilan 18 partai politik tingkat Jawa Timur, serat perwakilan 13 Calon Anggota DPD di Jawa Timur. Berkesempatan membuka acara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya mengatakan bahwa tahapan kampanye akan dilaksanakan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Seiring semakin dekatnya masa kampanye, penting untuk diadakan sosialisasi terhadap pihak eksternal terkait agar pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 berlangsung lancar, aman, dan kondusif. “Perlu kita sosialisasikan ke banyak pihak. Karena penyelenggaraan kampanye bukan hanya ranah KPU ataupun Bawaslu, tapi juga pihak lain mulai dari Pemerintah daerah, TNI/Polri, dan hingga Partai Politik untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye,” ungkapnya. Mengawali paparan, Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Insan Qoriawan menjelaskan dalam waktu dekat Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Pembukaan RKDK ini merupakan tahapan awal dalam dana kampanye. “Untuk Pasangan Calon (Paslon) akan dilaksanakan mulai 13 sampai 26 November 2023. Sementara untuk Parati Politik yang ditetapkan pada 14 Desember 2022, mulai 14 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023, khusus Partai Politik yang ditetapkan pada 30 Desember 2022, mulai 30 Desember 2022 sampai dengan 27 November 2023. Sedangkan bagi Calon Anggota DPD mulai 3 sampai dengan 27 November 2023,” terang Insan. Sementara terkait dengan sumber dana kampanye, Insan mengatakan dana kampanye selain dari peserta pemilu, juga bisa didapatkan dari perseorangan, kelompok, dan Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah. Adapun masing-masing sumber juga ditentukan besarannya. “Khusus bagi peserta pemilu tidak ada batasan jumlah nominal, baik untuk Paslon, Partai Politik, maupun Calon Anggota DPD,” jelas Insan. Sementara untuk besarannya masing-masing dari perseorangan paling besar Rp. 2.500.000.000 untuk Paslon dan Partai Politik, sementara untuk DPD dari perseorangan sebesar Rp. Paling besar 750.000.000. Dari kelompok ditentukan paling besar Rp. 2.500.000.000 untuk Paslon dan Partai Politik, sementara untuk DPD dari kelompok paling besar Rp. 1.500.000.000. Dan yang terakhir dari Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah ditentukan paling besar Rp. 2.500.000.000 untuk Paslon dan Partai Politik, sementara untuk DPD dari Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah paling besar Rp. 1.500.000.000. Selanjutnya, Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Gogot Cahyo Baskoro memaparkan terkait dengan ketentuan kampanye, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, KPU Jatim membutuhkan peran banyak pihak. “Butuh diskusi, sinergi, dan kolaborasi agar tahapan kampanye dapat terfasilitasi dengan baik,” ujar Gogot. Sebagai contoh, KPU Jatim akan melakukan fasilitasi berupa penentuan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Dalam hal ini, KPU Jatim akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Badan Bakesbangpol. "Ke depan KPU akan menyusun Surat Keputusan untuk menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu dalam memasang APK, kami butuh masukan para pihak," kata Gogot. Kegiatan lain yang akan dibutuhkan kolaborasi menurut Gogot terkait dengan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye. Tentu dalam hal tersebut, KPU Jatim akan menggandeng KPID, Lembaga Penyiaran Publik, serta Dinas Kominfo. “Sementara, untuk pengamanan tahapan kampanye, utamanya kegiatan yang berbasis massa, KPU Jatim membutuhkan bantuan TNI/Polri,” papar Gogot. Selanjutnya, diskusi yang dikemas dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) dipandu langsung oleh Gogot. Diikuti seluruh peserta rakor, KPU Jatim banyak mendapatkan masukan terkait agenda teknis dan ketentuan pemasangan APK, dukungan stakeholder terkait mengenai fasilitas penunjang sosialisasi pemilu, mekanisme pengawasan dan keamanan, hingga peraturan dan kebijakan terkait larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye. Turut hadir dari KPU Jatim, Anggota Rochani, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eddy Prayitno, serta jajaran staf bagian terkait.*** (AD/ed.Red/Fto Zia)

Sragen, jatim.kpu.go.id- Ketiga kalinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyerahkan bendera Kirab Pemilu Tahun 2024. Kali ini Sabtu, 7 Oktober 2023 bendera diserahkan ke KPU Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Ngawi.  Sebelumnya, KPU Jatim telah dua kali melakukan penyerahan antar provinsi. Pertama, ke KPU Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Juli 2023, melalui KPU Kabupaten Pacitan. Sedangkan kedua, ke KPU Kabupaten Blora Jawa Tengah pada 24 Agustus 2023, melalui KPU Kabupaten Bojonegoro.  Seperti sebelumnya, penyerahan dilakukan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Total sebanyak 150 orang dengan kendaraan berjumlah 52 bergerak arak-arakan dari titik pemberangkatan. Tepatnya di Halaman Kepatihan Ngawi, Jl. Patiunus Ngawi pada pukul 10.00 WIB.  Berikutnya,  pada pukul 11.30 WIB rombongan tiba di rest area Mantingan untuk menikmati makan siang sekaligus ramah tamah. Tepat di gapura perbatasan provibnsi, KPU Jatim melakukan  pelepasan kirab bendera pemilu 2024 menuju Sragen. Yang istimewa, pelepasan ditandai dengan menerbangkan 99 ekor burung perkutut. Saat proses serah terima, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan bahwa KPU Jatim telah melaksanakan proses kirab di Jalur V selama 48 hari dengan melewati 6 kabupaten/kota.  "Kami menerima kirab jalur V dari Makassar Sulawesi Selatan pada 20 Agustus 2023 lalu. Selama kurun waktu tersebut, KPU Jatim telah melakukan berbagai kegiatan di sekolah maupun kampus, juga berbagai atraksi budaya yang ditampilkan," kata Anam.  Berbagai kegiatan tersebut menurut Anam selain untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih juga sebagai sarana merekatkan seluruh komponen bangsa sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih secara aktif.    Ia melanjutkan, bahwa KPU Jatim masih akan menyerahkan satu kali lagi bendera kirab Pemilu ke Jateng.  "Kita masih ada jalur VI yang akan kami serahkan ke Kabupaten Wonogiri dari Kabupaten Magetan pada 30 Oktober besok," ujar Anam.  Sementara Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono berharap dengan adanya kirab Pemilu 2024 ini dapat mewujudkan demokrasi yang subtansial.  Prosesi serah terima terlaksana dengan lancar. Tampak Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati hadir bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkorpimda) Sragen, serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota. Ia berkesempatan memberikan sambutan sekaligus menandatangani deklarasi pemili sebagai sarana integrasi bangsa.  Senada dengan komitmen tersebut, Kusdinar mengajak seluruh perwakilan partai politik untuk siap berkompetisi dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Insyaallah di bawah pengawalan Kepolisian, Dandim, dan segenap forkorpimda, Pemilu 2024 akan terlaksana dengan tertib dan lancar. Serta 80 persen kehadiran pemilih akan terwujud," tegas Kusdinar.  Perlu diketahui, sehari sebelumnya pada 6 Oktober 2023, KPU Jatim mengawali rangkaian agenda ini dengan menyelenggarakan rapat koordinasi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka antisipasi hoaks, ujaran kebencian, SARA, dan politik uang di Bakorwil I Madiun, Jl. Pahlawan No.31 Kota Madiun. Hadir dari KPU Jatim selain Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Rochani, Athoillah, Sekretaris Nanik Karsini, Kebag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (Tekparhupmas) Yulyani Dewi, serta jajaran staf terkait.  Sementara dari kabupaten/kota hadir masing-masing Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dan Kasubbag Tekparhupmas/Operator Media Sosial.* (AFN/Fto. AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan tahapan pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pencermatan Data Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Serta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu Tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pada tanggal 5 - 7 Oktober 2023. Rakor bertempat di HARRIS Hotel & Convention Bundaran Satelit, Surabaya. Dari jajaran KPU Jatim hadir Ketua, Choirul Anam, Anggota, Miftahur Rozaq dengan didampingi oleh Sekretaris, Nanik Karsini, serta staf yang membidangi.  Sementara peserta terdiri dari Divisi Keuangan; Umum dan Logistik, Sekretaris, Kasubbag Keuangan; Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komiten, Admin dan Operator Silog dari KPU Kabupaten/Kota. Lalu peserta dari eksternal ada perwakilan Bakesbangpol dan Polda Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bila saat ini sudah semakin dekat hari pemungutan suara, dan merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan banyak  hal, salah satunya adalah logistik.  “Namun meskipun begitu, harapannya seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten/Kota agar tidak mengganggu jalannya tahapan pengadaan yang menjadi salah satu kunci sukses tahapan Pemilu,” ujar Ketua KPU Jatim dalam sambutannya. Ia pun menegaskan dalam hal tahapan logistik agar selalu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian mulai dari proses pengadaan, pengelolaan, penggunaan anggaran, distribusi, hingga pertanggungjawaban semua kegiatan. Sehingga harapannya dapat menciptakan Pemilu 2024 yang kondusif. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan bahwa secara teknis pertemuan tersebut membahas pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi berkaitan dengan pengelolaan logistik.  “Selain itu juga untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024,” tutup Rozaq dalam arahannya.*** (AD/ed.Red)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali menerima kunjungan kuliah lapangan. Kali datang dari Padang, yaitu sejumlah dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas pada Kamis, 5 Oktober 2023. Datang sekitar pukul 14.00 WIB, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) Gogot Cahyo Baskoro, serta Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi di Ruang Media Center KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis No.1-3, Surabaya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua se-Indonesia. Sehingga menjadi wilayah yang cukup mendapat perhatian terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. “Sehingga pada bulan-bulan ini, Jawa Timur terus menjadi sorotan karena menjadi pusat berkaitan dengan kontestasi Pilpres, (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden-red),” jelasnya. Ia menambahkan, KPU Jatim saat ini masih dalam proses menyelesaikan pendaftaran Calon Legislatif. Sampai saat ini tercata jumlah calon dari partai politik yang telah diajukan mencapai 1.642 dan masih akan diperbarui kembali.  “Begitu pula dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi baik dari banyaknya jumlah pemilih maupun kandidat calon yang terlibat turut menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Timur dalam gelaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” lanjut mantan anggota KPU Kota Surabaya tersebut.  Menanggapi yang disampaikan Ketua, Koordinator Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, Aidinil Zetra yang juga selaku ketua rombongan, menyampaikan bahwa perwakilan dosen yang hadir merupakan pengajar mata kuliah Tata Kelola Pemilu yang ingin mempelajari lebih jauh seputar penyelenggaraan Pemilu, utamanya bagaimana praktiknya di lapangan.  Ia mengungkapkan, tingginya jumlah partisipasi dalam Pemilu di Jawa Timur menguatkan motivasi mereka untuk melakukan kunjungan langsung ke KPU rovinsi Jawa Timur. “Kami memilih KPU Jatim karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa besarnya jumlah pemilih di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri. Kami juga mencoba mempelajari inovasi dan strategi yang disiapkan KPU Jatim untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya. Diskusi berlangsung dengan gayeng. Tak ketinggalan turut menjadi topik bahasan yaitu budaya politik dan konteks reformasi birokrasi yang berjalan di Jawa Timur. Bagaimana antisipasi terhadap keterbatasan anggaran untuk sosialisasi Pemilu, serta bagaimana peran perempuan diposisikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kaitannya dengan budaya politik, sebagai pengampu Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro turut memberikan penjalasan adanya perbedaan kultur yang cukup beragam di Jawa Timur. Tentu hal tersebut berpengaruh pada perilaku pemilih.  “Selain itu, kecenderungan budaya patrilineal yang belum sepenuhnya hilang di Masyarakat, berdampak pada sedikitnya jumlah caleg perempuan yang mencalonkan diri atas inisiasinya sendiri,” kata Gogot.  Sementara kaitannya dengan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Jatim optimis telah melakukan langkah-langkah antisipatif agar partisipasi Masyarakat tetap meningkat. “Kami telah berupaya mencari penyelesaian dengan membahas inovasi sosdiklih berbasis non anggaran bersama dengan KPU Kabupaten/Kota," pungkasnya.*** (AD/ed.Red/Fto.Magang)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menarik, Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 didominasi oleh anak-anak muda. Demikian ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam saat menyampaikan paparan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jawa Timur, jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya. Anam di hadapan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin, lalu Plt. Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima serta seluruh mitra Komisi II yang hadir dalam forum tersebut, awalnya menyampaikan persiapan dan kesiapan KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. Ia memaparkan mulai dari dukungan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024, Data Pemilih Tetap (DPT), jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah kebutuhan badan adhoc, Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah, DCS DPRD Provinsi Jawa Timur, sampai dengan kesiapan Pemilihan Serentak 2024. Salah satu poin menarik dari yang Anam paparkan, menurutnya, jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur didominasi oleh anak-anak Muda. Yang tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi bangsa ini. “Berdasarkan DCS yang telah KPU Jatim tetapkan dan sampaikan ke publik, ada 799 orang atau 48,66% Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berusia 21 – 40 tahun. Sementara untuk usia 41 – 50 tahun ada 363 orang, usia 51 – 60 tahun ada 339 orang, usia 61 – 70 tahun ada 129 orang, dan lebih dari 70 tahun ada 12 orang,” paparnya. Kemudian untuk keterwakilan perempuan mencapai  40,32% dari 1642 Calon Anggota DPRD Provinsi yang ada, yakni tepatnya ada 662 orang. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, menuturkan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ini merupakan bagian dari amanat Undang-undang dalam hal implementasi tugas pengawasan terhadap kinerja mitra Komisi II DPR RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam kesempatan kali ini sebagai mitra Komisi II DPR RI, KPU hadir bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Kanreg II Badan Kepegawaian Negara Surabaya serta mitra Komisi II lainnya untuk menyampaikan paparan kesiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Hadir pula dari KPU Jatim selain Ketua, yakni Anggota, Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia. Sementara dari Sekretariat nampak turut mendampingi yakni Sekretaris, Nanik Karsini. Acara ini pun berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.*** (AA)