Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Bertandang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) di jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya pada Kamis, 15 Juni 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bahas terkait kerja sama diseminasi informasi untuk memerangi hoaks pada Pemilu Tahun 2024. Mengawali kegiatan, Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita mengungkapkan tujuan kunjungannya. “Pertama, tentunya maksud kedatangan kami ingin bersilaturahmi dengan KPU Jatim. Berikutnya, saat ini kita sudah memasuki tahapan Pemilu tahun 2024. Tentu jelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, kami merasa penting melakukan konsolidasi dan kolaborasi terkait kerja sama diseminasi informasi agenda Pemilu 2024 yang itu menjadi ranah Diskominfo,” ungkapnya. Diseminasi informasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan publikasi melalui laman digital Kominfo, seperti website dan media sosial. “Dalam diseminasi informasi bisa kita sampaikan pula ke Diskominfo Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” tutur Kadis Kominfo Jatim ini. Selain dalam bentuk diseminasi informasi, Sherlita juga menawarkan beberapa hal yang bisa dilakukan kerja sama untuk menunjang Pemilu Tahun 2024. Yakni Klinik Hoaks, lomba konten, serta dinamika. “Klinik Hoaks merupakan upaya Diskominfo Jatim untuk memerangi hoaks. Kami menerima permintaan dari masyarakat apakah berita tersebut termasuk berita hoaks apa bukan. Ini bisa digunakan KPU sebagai alat untuk mengecek hoaks atau fakta. Lalu, lomba konten, berisi konten-konten kepemiluan sehingga sebagai sarana sosialisasi yang menarik bagi gen z. Sedangkan dinamika, pendekatan dengan menggunakan influencer,” paparnya. Menanggapi Sherlita, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyambut baik atas semua yang telah disampaikan Kadis Kominfo Jatim. “Beberapa hal yang disampaikan Bu Sherlita memang menjadi fokus perhatian kami. Kami pun berterima kasih jika memang ada kekhawatian dari Diskominfo Jatim. Kami pun memiliki optimisme tinggi, karena kemarin tingkat kepercayaan lembaga KPU Nomor 3 setelah TNI dan Presiden. Kepercayaan publik terhadap demokrasi juga 77%, tentu ini menjadi modal bagi KPU. Dan kami juga memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan di era pandemi, sehingga kami optimis dapat menyelenggarakan Pemilu 2024,” jelas Gogot. Lebih lanjut, Gogot menyampaikan bila kolaborasi antara KPU dengan Diskominfo Jatim untuk bahu-membahu memerangi hoaks akan sangat menarik. “Kami pun dengan senang hati akan mensuport data kepemiluan yang dibutuhkan untuk konten-konten Diskominfo Jatim. Bahkan silahkan juga bila ingin mendesain ulang materi yang ada di medsos KPU Jatim. Karena informasi yang kami posting sudah terverifikasi kebenarannya,” ujarnya. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB ini selanjutnya kedepan diagendakan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Hadir dari KPU Jatim menyambut rombongan Diskominfo Jatim antara lain, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eddy Prayitno, serta staf yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.*** (AA/Fto.Rena)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Selama lima (5) hari kedepan, Jumat - Selasa, 9 - 13 Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) berkesempatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU. Rakor nasional yang digelar di Vasa Hotel, jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31 Surabaya tersebut, melibatkan sebanyak seribu (1000) lebih penyelenggara pemilu. Mereka terdiri dari Divisi Data dan Informasi serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sebelumnya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menuturkan bila tidak salah Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. "Pasalnya Jawa Timur ini memiliki beberapa keunggulan. Jawa Timur memiliki daerah administratif terbesar secara nasional. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 kelurahan/desa," kata Anam dalam sambutan selamat datangnya pada 9 Juni 2023. Di sisi lain, keunggulan lainnya menurut Anam, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Timur cukup besar yakni 31.570.088. "Terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Dengan jumlah TPS berdasarkan DPS sebanyak 120.548," ungkapnya. Ketua KPU Jatim mengatakan pula jika setelah mengikuti rakor, peserta juga bisa memanfaatkan jalan-jalan di Surabaya yang merupakan kota tempat diselenggarakannya rakor. Surabaya adalah kota yang cukup tua yang memiliki gedung-gedung tua yang menjadi tempat wisata. Lalu ada juga wisata religi, seperti makam Sunan Ampel. Berikutnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menegaskan tujuan KPU melakukan rakor ialah untuk persiapan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024, yang dijadwalkan pada tanggal 20 - 21 Juni 2023 untuk tingkat kabupaten/kota. "Bapak/Ibu semuanya, yang diberikan wewenang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Saya minta kabupaten/kota memastikan dan mengecek kembali data pemilih, kegandaan, invalid, sinkronisasi sebelum penetapan DPT," pesan Hasyim. Hasyim menyampaikan pula bahwa KPU terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk memastikan akurasi daftar dan data pemilih. "Kami meminta Kemendagri sebelum tanggal 21 Juni 2023 untuk memberikan data terbaru tentang data kematian. Kedua, kami meminta KPU Provinsi untuk menyampaikan ke KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelurahan atau desa terkait data orang yang meninggal, sehingga orang meninggal tidak lagi ditetapkan sebagai DPT," jelasnya. Ketiga, terkait TPS di lokasi khusus, Hasyim menilai masih banyak kampus yang mengusulkan lokasi TPS khusus. Berarti masih ada kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara, dan meminta layanan untuk memilih dimana tempat menempuh studinya. "Melihat hal ini, KPU akan terus mencarikan solusinya sehingga DPT lebih komprehensif, valid dan mutakhir," ujarnya. Hadir dalam rakor ini diantaranya Ketua dan Anggota KPU, Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, dan August Mellaz, beserta staf sekretariat yang membidangi. Sementara dari KPU Jatim turut mengikuti yakni, Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, serta Sekretaris, Nanik Karsini.*** (AA/Fto.Rena)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kuliah Lapang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Kamis, 8 Juni 2023, sebanyak 75 orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Widyagama Malang berkesempatan melakukan office tour serta mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait Pemilu Tahun 2024. Mengawali office tour, mahasiswa dengan dipandu Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Prahasthiwi diajak mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Di RPP mahasiswa banyak belajar mengenai sejarah Pemilu di Indonesia, sejarah penyelenggara Pemilu, tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan, siapa saja penyelenggara Pemilu, bahkan bisa melakukan simulasi mencoblos di TPS. Dari RPP, mahasiswa diajak ke lorong-lorong kantor KPU Jatim dimana banyak terdapat papan informasi yang kaya akan data-data hasil Pemilu dan Pemilihan di Jawa Timur. Usai office tour, mahasiswa berikutnya mengikuti Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Dekan FEB Widyagama Malang, Ana Sopanah Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya karena kuliah lapang ke kantor KPU Jatim mendapatkan sambutan luar biasa. Ia pun mengapresiasi kantor KPU Jatim yang penuh dengan informasi kepemiluan dan demokrasi. “Bahkan tempat-tempat yang berisi data-data tadi sangat instagramable. Maka tidak rugi kami menimba ilmu di KPU Jatim. Dengan hadir langsung ke KPU Jatim, kita bisa tahu langsung suasana kantor penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Selain itu, kita juga mendapatkan pengetahuan mengenai pendidikan politik. Sehingga yang sebelumnya banyak mahasiswa belum tahu tanggal pemungutan suara menjadi tahu dan pasti mau berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2024,” paparnya. Lebih lanjut, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam berharap kampus bisa mendorong mahasiswanya untuk menjadi penyelenggara pemilu. “Salah satu caranya dengan menjadikan sebagai mata kuliah KKN Tematik atau lainnya. Jadi KKN-nya mahasiswa cukup dengan menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Harapannya dengan peran aktif mahasiswa, KPPS kita diisi dengan anak-anak muda yang melek akan teknologi informasi,” tutur Ketua KPU Jatim dalam sambutannya. Memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menegaskan mahasiswa ini memiliki peran penting dalam Pemilu Tahun 2024. “Karena mahasiswa memiliki kelebihan dalam banyak hal. Seperti idealisme yang tinggi, sikap kritis, keberanian, pengorbanan yang tinggi, kecerdasan, dan kepekaan sosial. Sehingga mahasiswa menjadi kelompok yang strategis untuk mendorong perubahan,” katanya. Turut hadir dalam kegiatan kuliah lapang dari KPU Jatim yakni Ketua, Choirul Anam serta Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Sementara dari sekretariat ada Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Prahasthiwi Kurnia Sitorosmi. Sedangkan rombongan dari FEB Widyagama Malang yakni Dekan, Ana Sopana Supriyadi, Wakil Dekan, Soedjono, beserta jajaran dosen, Dwi Anggarani, Khojanah Hasan, Endah Puspitosarie, dan Syamsul Bahri. Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini, selanjutnya diakhiri pada pukul 11.30 WIB.*** (AA/Fto. Rena)

Surabaya, Masih dalam rangka mewujudkan akurasi dan kualitas daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada hari kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dalam Rangka Persiapan Penyusunan DPSHP Akhir untuk Pemilu 2024, Rabu, 7 Juni 2023 mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rakor dimulai sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, dilaksanakan di hotel Santika Premiere Gubeng, jalan Raya Gubeng Nomor 54 Surabaya. Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia dalam pengantarnya menyampaikan rakor bertujuan menyamakan persepsi antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. “Sehingga rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota bisa satu frekuensi,” kata Nurul. Nurul selanjutnya meminta Bawaslu Kabupaten/Kota pada rakor kali ini menyampaikan masukan ke KPU Kabupaten/Kota agar bisa diselesaikan dan dicarikan solusi bersama. Ia pun mengungkapkan jika jumlah TPS reguler dan di lokasi khusus pasca Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) mengalami peningkatan. “TPS kategori lokasi khusus ini diantaranya rutan/lapas, pesantren, panti sosial, asrama, relokasi bencana, perusahaan tambang, serta lokasi lainnya,” papar mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini. Lebih lanjut, menurut Nurul, TPS di lokasi khusus dilindungi oleh Peraturan KPU dan direkap dari bawah, lalu disampaikan ke KPU RI sesuai perkembangan hari ini untuk ditetapkan sebagai TPS lokasi khusus. Menanggapi Nurul, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Jatim, Lambok Wesly Simangunsong terhadap TPS di lokasi khusus memberikan masukan agar KPU Kabupaten/Kota memetakan atau memilah pemilih TPS di lokasi khusus untuk mendapatkan hal suara sesuai daerah pemilihannya. “Lalu, melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang berada di TPS lokasi khusus karena terdapat pemilih yang tidak berada di TPS lokasi khusus. Selanjutnya juga melakukan penelusuran potensi penambahan TPS lokasi khusus kabupaten/kota,” ujarnya. Menutup paparannya, pria yang akrab disapa Wesly ini terkait dengan TPS di lokasi khusus menyarankan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran pemilih yang ada di TPS lokasi khusus. “Pelajari dan pahami pula dampak positif dan negatif dari adanya TPS di lokasi khusus,” pungkasnya. Peserta rakor terdiri dari perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang membidangi; Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.*** (AA/Fto.Rena)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dalam Rangka Persiapan Penyusunan Daftar Pemiih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir untuk Pemilu 2024, pada Selasa, 6 Juni 2023 di hotel Santika Premiere Gubeng, jalan Raya Gubeng Nomor 54 Surabaya. Rakor yang digelar mulai pukul 09.00 - 13.00 WIB ini memberikan kesempatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Dukcapil Kabupaten/Kota duduk bersama membahas daftar pemilih Pemilu 2024. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya, bahwa rakor bertujuan untuk melakukan koordinasi dan membangun sinergisitas dalam menyusun daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. “Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 untuk mendapatkan data yang berkualitas tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Namun lebih, karena kami berkeinginan dan berharap KPU sebagai pengguna data dan Dispenduk sebagai pemegang kunci data pemilih dapat saling memberikan masukan dalam menyusun daftar pemilih Pemilu Tahun 2024,” tuturnya. Sehingga, menurut Anam, permasalahan-permasalahan data pemilih misalnya kegandaan, data invalid, dan sebagainya bisa diselesaikan. Mengimbuhkan Ketua, Nurul Amalia selaku Divisi Data dan Informasi KPU Jatim mengatakan jika tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 akan memasuki tahapan penyusunan DPSHP akhir oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 6 sampai 16 Juni 2023. “DPSHP disusun berjenjang dari tingkat bawah mulai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan DPSHP akhir akan melakukan analisis kegandaan dan data invalid. Analisis kegandaan ini bisa ganda NIK dan ganda orang. Di tingkat kabupaten/kota tidak ada tahapan rekapitulasi,” kata Nurul. Ia pun berharap setelah pertemuan di provinsi, akan ada pertemuan lanjutan di tingkat kabupaten/kota antara KPU dengan Dukcapil untuk penyelesaian permasalahan data. Gayung bersambut, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani sepakat membangun sinergisitas dengan KPU untuk mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. Di penghujung acara dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil kesimpulan rapat koordinasi, yang akan ditindaklanjuti selanjutnya oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Dukcapil Kabupaten/Kota. Peserta kegiatan terdiri dari dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur; pejabat atau staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur; pejabat atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sedangkan KPU Jatim hadir diantaranya Ketua dan Anggota, Choirul Anam, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, beserta staf sekretariat yang membidangi.*** (AA/Fto. Rena)  

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebagai salah satu wujud komitmen penyelenggara pemilu terhadap pentingnya edukasi demokrasi,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima kunjungan sejumlah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) pada Rabu, 31 Mei 2023. Kunjungan dimaksudkan untuk menempuh kuliah lapangan mata kuliah Tata Kelola Pemilu. Turut mendampingi mahasiswanya, Dosen Pembimbing mata kuliah Kris Nugroho menjelaskan gambaran umum program studi tata kelola pemilu. "Mata kuliah tata kelola pemilu ini mempelajari bagaimana sisi manajerial maupun operasional terkait sistem penyelenggaraan pemilu saat ini," jelas Kris saat menyampaikan sambutan pengantar. Dengan begitu, ia memandang perlu mahasiswa dapat belajar secara langsung di lapangan, bukan hanya tataran teori dalam kelas. "Sebab, ini kali pertama sejak tiga tahun selama pandemik tidak ada kuliah lapangan," terang Kris. Adapun mahasiswa yang mengikuti kuliah lapangan sebanyak 20 orang. Selain di kantor KPU Jatim, Kris menyampaikan sebagian lainnya mengunjungi kantor KPU Kota Surabaya. Sementara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya mengungkapkan bahwa KPU Jatim saat ini bertugas mengelola pemilu yang tidak ringan. "Data pemilih kita kurang lebih sebesar 34 juta, yang merupakan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia. Sedangkan dari segi cakupan wilayah, KPU Jatim mengkoordinasi 38 kabupaten/kota," papar Anam. Dalam perkembangannya, saat ini disampaikan oleh Anam Tata Kelola Pemilu saat ini, KPU memanfaatkan digitalisasi teknologi informasi. "Diantaranya Sistem Informasi Partai Politk (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan masih banyak sistem informasi lainnya," katanya. Beragam sistem informasi tersebut menurutnya difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai tahapan pemilu. "Saat ini tahapan yang sedang berjalan diantaranya pendaftaran Partai Politik, verifikasi dan penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan menggunakan Sipol dan Silon," ungkap Anam. Dengan adanya kemudahan tersebut, mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut mengaku pihaknya sangat terbuka kepada mahasiswa yang ingin mendalami terkait kepemiluan yang outputnya adalah skripsi, tesis, artikel, karya ilmiah, dan sebagainya. "Tentu hal tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia," pungkasnya. Berkesempatan menyampaikan materi, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eddy Prayitno menjelaskan terkait fungsi Sipol, beragam fitur yang ada di dalamnya, serta pihak-pihak yang berwenang sebagai pengguna sistem tersebut. Diskusi berjalan dengan gayeng selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 12.45 WIB. Bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga diajak untuk melakukan office tour. Melihat bagaimana situasi para pegawai bekerja, dan tentu dapat melihat secara langsung beragam informasi pemilu yang terpampang di sepanjang dinding kantor. Turut hadir menyambut rombongan dari KPU Jatim, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, fan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi beserta jajaran bagian terkait.*** (Fadil/AFN)