Berita Terkini

Jakarta, jatim.kpu.go.id- Hari kedua konsolidasi nasional (konsolnas) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Beach City Entertainment Centre (BCEC) Ancol, Jakarta ini terasa istimewa. Betapa tidak, Presiden Jokowi berkenan secara langsung hadir dalam acara konsolnas tersebut. Tidak itu saja, Presiden Jokowi juga memberikan 5 pesan penting kepada seluruh keluarga besar KPU yang hadir dalam acara Konsolnas. Sebelum arahan dari Presiden Jokowi, acara diawalli dengan laporan  dari Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Dalam laporannya, Hasyim menyampaikan terimakasih kepada Presiden karena baru kali ini presiden hadir dalam acara KPU. "Kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada KPU, dan memberikan penegasan bahwa pemilu diselenggarakan tepat waktu sesuai regulasi lima tahunan," tandas Hasyim. Selanjutnya Hasyim mengatakan bahwa sengaja mengambil tema Konsolidasi KPU untuk peningkatan layanan Pemilu 2024. Topik diambil, menurut Hasyim karena menyadari amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan amanah kepada KPU untuk memberikan layanan dalam penyelenggaraan pemilu. "Layanan yang dimaksud adalah kepada pemilih dan peserta pemilu," ujarnya. Menutup laporannya, Ketua KPU memohon arahan kepada Presiden Jokowi sebelum forum dilanjutkan diskusi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan KPU. Usai laporan Ketua KPU, forum dilanjutkan denhan pemutaran Video verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Sulitnya pelaksanaan verifikasi faktual akibat kondisi geografis dari seluruh Provinsi di Indonesia, ditampilkan pada video tersebut. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahun 2024 adalah moment politik yang sangat penting. "Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun yang sama," terang Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, hal itu bukan pekerjaan yang mudah tapi pekerjaan yang besar, yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. "Pemilu melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, sekitar 189 juta pemilih yang harus nyoblos hanya dalam waktu 6 jam," jelas Presiden Jokowi. Meski demikian, Jokowi percaya pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, bisa menjadi bekal pengetahuan yang cukup agar pemilu 2024 lebih baik. "Sisa waktu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyiapkan kapasitas teknis pemilu, memperbaiki kekurangan, masalah kelemahan dan kendala yang ada," kata Presiden Jokowi wanti-wanti. Berikutnya, Presiden Jokowi memberikan lima pesan kepada keluarga besar KPU di seluruh Indonesia. Pertama, memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang muncul," pesan Presiden Jokowi. Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal-hal teknis bisa menjadi politis. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Menurut Presiden Jokowi penting merencanakan pengadaan tepat jumlah dan tepat waktu. "Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan," ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga meminta KPU melakukan efisiensi dan transparansi, agat semuanya terbuka. Pesan ketiga Presiden Jokowi adalah memperkuat SDM untuk penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan. Namun,  Presiden Jokowi percaya KPU sudah melakukan. "Dari tingkatan paling bawah sampai atas, bekali pengetahuan agar mampu bertugas dengan baik," ujar Presiden Jokowi yang mengaku menyadari besar dan pentingnya KPU dalam mengawal pesta demokrasi. Yang keempat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian. "Kita harus punya perasaan sama, bahwa Ekonomi global sulit dihitung, sulit diprediksi dan sulit dikalkulasi," terangnya. Berikutnya Presiden juga merinci adanya 14 negara yang menjadi  "pasien" IMF (International Monetary Fund-red) untuk dibantu. Padahal sebelumnya hanya 5 negara saja. Tak itu saja, menurut Jokowi ada juga 20 negara ngantri di depan pintu IMF. Ada pula 66 negara rentan jadi pasien IMF. "Sekrang tidak pada posisi normal tapi abnormal, diawali pandemi, perang Uktaina, ketegangan geo politik, krisis, pangan energi, finansial dan biaya hidup di semua negara," tutur Presiden Jokowi. Karenanya, Presiden Jokowi menekankan bila stabiltas politik harus dijaga. Bekerja dengan efisien, memanfatakan anggaran dengan efisien dan mengatur skala prioritas. Yang terakhir, Presiden Jokowi berpesan agar KPU memperkuat pendidikan politik bagi kontestan maupun masyarakat. Mengajak peserta pemilu melaksanakan pemilu yang damai, jujur dan berintegritas. "Harus menolak tindakan tak terpuji yang menciderai demokrasi," tandasnya. Presiden Jokowi juga Mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi. Mengedepankan pemanfaatan teknologi, politik adu ide, adu gagasan bukan adu domba. Untuk diketahui, acara Konsolnas dijadwalkan berlangsung tiga hari, mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2024. Diawali dengan pembukaan pada 1 Desember pukul 19.30 malam dengan dilanjutkan pengarahan dari para Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU. Konsolnas dihadiri seluruh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota. Termasuk seluruh sekretaris berikut semua pejabat struktural dan fungsional. Lebih dari enam ribu orang hadir dalam acara konsolnas ini. Begitu pula turut hadir dari KPU Jatim yakni, Ketua dan seluruh Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional. Sementara dari eksternal tampak hadir Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Pimpinan KPK, pimpinan Kejagung, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan lain sebagainya.*** (AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Sosialisasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pengenalan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) pada Selasa, 29 November 2022, bertempat di Hotel Aria Centra, Jalan Taman AIS Nasution nomor 37, Surabaya. Acara digelar secara terbuka dengan dihadiri bakal calon anggota DPD 2024 atau perwakilannya, stakeholder terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa/kepemudaan sejumlah 64 orang, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sementara hadir dari KPU Jatim Ketua, Choirul Anam; Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan; Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq; Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat (Kabag Tekmas), Popong Anjarseno, dan para Staf Tekmas. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU Jatim senantiasa terbuka untuk melayani masyarakat yang berkonsultasi atau bertanya terkait proses pencalonan DPD. Maka dari itu, nantinya juga akan dibentuk Helpdesk untuk memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat. Anam menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu contoh realisasi keterbukaan informasi KPU Jatim. “Kegiatan ini telah diumumkan secara terbuka melalui kanal-kanal resmi KPU Jatim, seperti website, laman Facebook, Twitter, dan Instagram. Tentu, kita tidak tahu siapa-siapa masyarakat yang berkeinginan mendaftar sebagai senator mewakili Jawa Timur, ” tegasnya. Setelah acara dibuka, selaku Divisi Teknis Penyelenggara KPU Jatim, Insan Qoriawan memberikan sosialisasi terkait regulasi dan teknis proses pencalonan anggota DPD tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa PKPU yang berkaitan dengan pencalonan DPD saat ini masih belum diundangkan. Namun, konteks peraturannya telah dikonsultasikan kepada Komisi II DPR RI. Insan juga berharap kegiatan ini dapat membuat bakal calon DPD dan timnya paham soal proses  pencalonan yang sudah menggunakan SILON. "Sehingga, dibanding tahun 2019, Pemilu 2024 akan lebih lesspaper atau minim penggunaan kertas,” tuturnya.Kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB, dilanjutkan dengan materi pengenalan SILON yang dipaparkan oleh Admin Aplikasi, Bintang Fajar, hingga selesai. (RH/Ed. Red/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali melakukan Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada hari Senin-Selasa, 28-29 November 2022 di Hotel JW Marriot, jalan Embong Malang Nomor 85-89 Surabaya. Konsolidasi kali ini dilakukan dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPU se-Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam sebelumnya mengungkapkan bahwa KPU Provinsi di Indonesia yang menggelar konsolidasi atau koordinasi dengan PPNPN di wilayahnya, yakni hanya KPU Jatim. Berikutnya, ia mengatakan rapat konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan softskill PPNPN. “Pasca kegiatan ini, harapannya PPNPN semakin meningkat etos kerjanya, semangat bekerja, semangat melayani, dan memberikan yang terbaik lainnya secara berkesinambungan. Artinya, amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” tutur Anam. Menambahkan Anam, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani berharap melalui konsolidasi dapat mempererat hubungan, silaturahmi, komunikasi antar PPNPN. Lebih lanjut menurut Rochani, jumlah PPNPN di beberapa KPU Kabupaten/Kota jumlahnya bahkan lebih banyak dari ASN-nya. “Artinya, teman-teman PPNPN memiliki kontribusi yang luar biasa di KPU Kabupaten/Kota. Meskipun teman-teman tidak bisa melakukan intervensi secara langsung dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, namun dapat turut menentukan aura positif dan negatif dari penyelenggaraan tahapan tersebut,” ujar Rochani. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan rapat  konsolidasi ini merupakan rapat terbesar yang digelar KPU Jatim selama ini, yang mana diikuti sekitar 318 orang peserta. Rapat ini sekaligus menjadi bukti keseriusan KPU Jatim terhadap seluruh PPNPN KPU se-Jawa Timur untuk mendorong PPNPN mengambil peran dalam mencapai tujuan KPU. “Bapak/ibu orang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serta pemilihan, dan memiliki kontribusi yang signifikan. Melalui forum ini mari kita kukuhkan komitmen integritas dan profesionalitas terkait tugas pokok dan fungsi  menjadi capaian yang kita hendaki bersama,” tegasnya. Peserta yang terdiri dari staf PPNPN ini selanjutnya mendapatkan materi terkait Kemanan Berlalu Lintas oleh Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, Komisaris Polisi Akhmad Fani Rakhim. Materi ini dirasa perlu karena memang banyak PPNPN yang sebagai pengemudi. Lalu materi kedua yakni, best practise standar pelayanan publik oleh Direktur Talent dan Culture, Emilia Kusrini Hastutiningsih. Materi ketiga tentang standar kinerja pelayanan publik oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin. Materi ini penting disampaikan karena KPU merupakan penyelenggara layanan di bidang kepemiluan. Lalu, besok peserta juga akan mendapatkan materi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas oleh motivator, Kapten Sarno Wibowo. Turut mengikuti kegiatan ini dari KPU Jatim, diantaranya Ketua, Choirul Anam, Divisi SDM dan Litbang, Rochani, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq. Berikutnya dari sekretariat nampak hadir Sekretaris, Nanik Karsini, jajaran Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan staf.*** (AA/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu dapat menjadi Teradu dan/atau Terlapor bila melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Demikian ungkap Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Rochani saat menjadi narasumber pada Rakor Konsolidasi Pemilu 2024 untuk ASN KPU se-Jawa Timur, 27 November 2022 di Surabaya. Terhadap pelanggaran etik oleh jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu, sebagaimana disampaikan Rochani, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat. “Maka dari itu, jajaran sekretariat dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan diharapkan berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara dengan berprinsip pada integritas dan profesionalitas. Integritas diterjemahkan dalam jujur, mandiri, adil dan akuntabel,” terangnya. Sementara itu, menurut mantan Ketua KPU Kota Batu ini, profesionalitas diterjemahkan dalam prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum. “Di sisi lain agar ASN tidak berhadapan dengan resiko hukum atau politik, selain berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara, juga harus berpedoman pada kode etik dan perilaku sebagai ASN,” jelas Rochani. Kode etik dan perilaku sebagai ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024, utamanya Pasal 5. “Kode etik dan perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN,” ujarnya. Melengkapi Rochani, Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Jatim, Rizki Indah Susanti menyampaikan mengenai disiplin PNS. “Disiplin PNS ini ialah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Rizki. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS, sebagaimana diungkapkan Rizki, ada hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. “Hukuman disiplin PNS di KPU diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU,” katanya. Selanjutnya, ia juga menyampaikan mengenai alur pemberian serta berlakunya hukuman disiplin. Melengkapi materi hari pertama ini, pada hari kedua, peserta akan mendapatkan materi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang Berintegritas.*** (AA/Fto.AA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Konsolidasikan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dengan jajarannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengundang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Struktural (Fungsional Umum dan Tertentu-red) se-Jawa Timur, pada Minggu-Senin, 27-28 November 2022. Kegiatan ini dibuka pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel JW Marriot, jalan Embong Malang Nomor 85-89 Surabaya. Turut menghadiri dari KPU Jatim, diantaranya Ketua, Choirul Anam dan Anggota, M. Arbayanto, Rochani. Serta Sekretaris, Nanik Karsini, jajaran pejabat struktural, fungsional, serta staf KPU Jatim. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menerangkan jika rapat konsolidasi untuk memperkuat silaturahmi seluruh ASN. “Bulan-bulan ini, sejak launching tahapan 14 Juni 2022, menjadi bulan yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu. Cukup banyak tahapan yang kita laksanakan sekarang ini. Yakni ada verifikasi faktual partai politik, pencalonan Dewsan Perwakilan Daerah (DPD), rekrutmen badan Ad Hoc, tahapan penataan daerah pemilihan, serta tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan segera berproses,” terang Anam. Tahapan-tahapan ini menurut Anam diselenggarakan dengan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup terbatas. “Namun, harapannya Bapak/Ibu, kawan-kawan ASN harus bisa memaksimalkan jumlah dan kapasitas kelembagaan maupun personal. Kemampuan untuk memahami dan melaksanakan regulasi harus terus ditingkatkan, serta menjaga etos kerja,” kata Ketua KPU Jatim. Dengan demikian, harapannya tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan kondusif. Selain itu penyelenggaranya juga sukses, pertanggungjawaban keuangan juga harus sukses. “Suksesnya harus bareng-bareng, penyelenggaraan dan penyelenggara ini. Kedepan kerja-kerja yang semakin padat diharapkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” harap Ketua KPU Jatim. Berikutnya, ikut mengimbuhkan, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Muhammad Arbayanto menegaskan bahwa para staf ini menjadi tulang punggung dari pekerjaan-pekerjaan besar. “Sehingga jangan kemudian berfikir bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan staf ASN hanya yang remeh-temeh. Seharusnya para staf sudah mengambil peran dalam titik awal pengambil kebijakan penting,” tegasnya. Di sisi lain, ia juga mengingatkan kepada para staf ASN untuk terus mengupgrade dan mengupdate informasi-informasi yang terkait dengan regulasi kepemiluan dan demokrasi. “Update info seperti ini menjadi penting, karena hal remeh akan menjadi persoalan bila kita sebagai penyelenggara tidak tahu. Hal-hal yang paling sepele yang diatur dalam regulasi, hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang tidak pernah ketinggalan dengan pembaruan regulasi,” jelas Arba. Tak ketinggalan, pada kesempatan ini, Sekretaris KPU Jatim juga berpesan agar ASN KPU Se-Jawa Timur mematuhi jam kerja dan selalu berintegritas 24 jam.*** (AA/Fto.AA)

Malang, jatim.kpu.go.id- Peningkatan kapasitas jajaran menjadi prioritas Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin. Sebab, semakin profesional jajaran KPU, harapannya semakin minim kesalahan yang dapat memicu adanya sengketa pemilu. Demikian disampaikannya saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur pada Jumat, 24 November 2022. Maka menurut Afif, peningkatan kapasitas menjadi langkah mitigasi atas permasalahan sengketa yang akan muncul di masa mendatang. Dengan demikian, ia menganggap penting kegiatan yang diikuti oleh 76 peserta ini. "Karena tidak semua Divisi Hukum dan Pengawasan berlatar belakang hukum. Jadi melalui kegiatan ini kita semua dapat mempelajari bagaimana penyusunan produk hukum," kata Afif. Menutup sambutannya, mantan Anggota Bawaslu ini berharap peserta dapat memanfaatkan momen kali ini sebaik mungkin. "Intinya tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari, semua bisa mengampu Divisi Hukum dan Pengawasan, karena ini merupakan ilmu yang bisa dipelajari dan keterampilan yang akan terbiasa jika berlatih, maka rajin-rajinlah berlatih agar terbiasa," tutup Afif. Bertempat di Ijen Suite Malang, rangkaian acara pembukaan berlangsung selama satu setengah jam. Mulai pukul 19.00 sampai dengan 20.30 WIB. Adapun rakor dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari ke depan sampai dengan Sabtu, 26 Desember 2022. Direncanakan dalam rakor, akan ada empat sesi materi. Didapuk sebagai narasumber, akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. Masing-masing akan membawakan materi terkait Ilmu Perundang-Undangan dan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Pemerintahan. Adapun sesi ketiga yaitu materi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, disampaikan oleh Kepala Biro Perundang-Undangan KPU Nur Syarifah. Menutup sesi, peserta akan diajak berdiskusi mengenai studi kasus dan praktik, dipandu oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim Muhammad Arbayanto. Mengikuti rakor sebagai peserta yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum dan SDM KPU 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan Bawaslu Jatim. Sedangkan dari KPU Jatim selain Arba, Anggota Rochani dan Miftahur Rozaq, Kepala Bagian Hukum dan SDM Rizki Indah Susanti, Analis APBN Ahli Madya Edi Hartono, Kasubbag Hukum Pradini Citra Amalia, Kasubbag SDM Andrie Susanto, serta jajaran Staf bagian terkait. (AFN/Fto. Hukum)