Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jelang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali siap terbitkan Buletin IDE (Inspirasi Demokrasi) Edisi 16. Buletin IDe Suara KPU Jatim merupakan transformasi dari jurnal IDe Suara KPU Jatim. Mulai edisi 15 berubah bentuk menjadi buletin. Namun dari sisi nama masih terus dipertahankan. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengungkapkan perbedaan antara jurnal dan buletin terletak pada sisi content atau isinya. “Jika sebelumnya materi jurnal berisi berbagai opini mengenai demokrasi dan kepemiluan, untuk buletin akan menampilkan berbagai tulisan yang lebih beragam. Diantaranya, ada rubrik wawancara khusus, yang menjadi fokus sorotan pada masing-masing edisi,” ungkap Gogot (08/09/2017). Selain itu, menurut Gogot, ada pula berita kegiatan KPU Jatim dan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, lalu rubrik Profil Kita. Namun demikian, rubrik Opini masih tetap dipertahankan untuk menambah pengetahuan serta wawasan soal demokrasi dan kepemiluan. Rubrik galeri demokrasipun juga masih ditampilkan untuk  menampilkan kegiatan-kegiatan KPU Jatim satu bulan terakhir. “Pada wawancara khusus buletin edisi 16 ini sengaja membahas mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data berkelanjutan ini merupakan jawaban dari KPU atas persoalan data pemilih yang selalu muncul mewarnai pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Dimana informasi lengkap dapat pembaca nikmati dalam wawancara khusus bersama Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim,” jelas Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim. Gogot mengimbuhkan, “Masyarakat dapat mengakses buletin ini pada website KPU Jatim di laman jatim.kpu.go.id. Di laman ini, sejak edisi 1 dapat diakses oleh masyarakat”. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka penerimaan dana hibah daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) rapatkan persiapan pembentukan pengelola keuangan. Rapat diadakan hari ini, Kamis, tanggal 7 September 2017 jam 10 pagi di ruang Sekretaris KPU Jatim. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengungkapkan bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Provinsi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk mengelola dana hibah Pilgub. “Baik itu PPK Provinsi dan BPP Provinsi, maupun PPK dan BPP di setiap Kabupaten/ Kota,” kata Wima (07/09/2017). Wima melanjutkan, “Saat ini data nama-nama PPK dan BPP tersebut sudah masuk ke Provinsi. Cuma diantara nama-nama yang masuk, ada yang sudah mutasi dan masih dimasukkan dalam data. Sehingga data ini perlu direvisi”. Selain membahas persiapan pembentukan PPK dan BPP, pada rapat koordinasi kali ini menurut Sekretaris KPU Jatim juga membahas mengenai persiapan MoU (Memorandum of Understanding) Rekening Penampung Dana Hibah Langsung (RPDHL), yang direncanakan akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 September 2017. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Setelah resmi melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada minggu lalu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) saat ini secara resmi telah memasuki tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Tahun 2018. Berkaitan dengan  hal itu, KPU Jatim sekarang tengah menyiapkan draf Surat Keputusan. Draf Surat Keputusan ini dikerjakan oleh seluruh subbagian (subbag) yang ada di KPU Jatim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima. “Untuk subbagian Teknis dan Hupmas mengerjakan draf Surat Keputusan terkait sosialisasi, pencalonan, pematau dan kampanye,” terang Wima (06/09/2017). Sedangkan subbagian Program dan Data mendapatkan bagian mengerjakan draf Surat Keputusan tahapan, penetapan DPT terakhir, dan  juknis pemutakhiran daftar pemilih. Giliran subbagian Organisasi dan SDM mengerjakan draf Surat Keputusan PPK dan PPS. Lalu subbagian Umum dan Logistik mendapatkan bagian menyusun draf Surat Keputusan Logistik. Subbagian Hukum mengerjakan sraft Surat Keputusan tentang dana kampanye. Terakhir, subbagian Keuangan diantaranya menyusun draf Surat Keputusan alokasi anggaran KK, BPP Provinsi, BP, PPK Provinsi, PPK Kabupaten/ Kota, serta BPP Kabupaten/ Kota, dan sebagainya. Wima pun menyampaikan semua draf Surat Keputusan yang telah dikerjakan subagian-subabgian ini kemudian akan dihimpun oleh subbagian Hukum. “Draf Surat Keputusan ini perlu disiapkan sedini mungkin agar pada saat dibutuhkan semuanya sudah siap dan dapat mempercepat kinerja. Selain itu, memang akan segera disosialisasikan kepada KPU Kabupaten/ Kota,” ujar Sekretaris KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) telah resmi memulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tahun 2018, karena telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam Konferensi Pers/ Pers Release Penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan KPU Jatim hari ini, Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Selain sejumlah wartawan, hadir dalam konferensi pers ini, perwakilan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, serta Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto beserta Kepala Kesekretariatannya. Konferensi Pers dibuka oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua KPU Jatim, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, serta Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto. Ketua KPU Jatim mengucapkan terima kasih kepada media yang telah memenuhi undangan KPU Jatim. “Sebenarnya proses pembahasan NPHD sudah Kita lakukan jauh hari sampai dengan kemarin hari Senin (28/08). Saat terakhir proses pembahasannya itu setelah pelantikan Panwas di lantai 8. Setelah pelantikan, Kita kemudian turun ke bawah lantai 6 untuk diskusi dengan Pak Anom merapikan beberapa ketentuan, beberapa pasal-pasal yang belum rapi. Proses penandatangan sudah dilakukan pada waktu itu, setelah pelantikan Panwas,” jelas Eko (30/08/2017). Eko melanjutkan, “Kalau ada pertanyaan kenapa kemarin pada saat penandatangan NPHD tidak mengundang rekan media? Karena memang tidak memungkin, sebab selesai pembahasannya memang sudah malam. Jadi kemudian hari ini Kami mengadakan konferensi pers. Meskipun sebenarnya kemarin (Selasa, tanggal 29 Agustus 2017-red), Kami berharap Kawan-kawan media datang ke KPU Jatim, karena kemarin itu juga ada kunjungan Komisi II DPR-RI”. Usai sesi penjelasan-penjelasan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah acara ditutup pada pukul 15.00 WIB, berikutnya dilakukan wawancara doorstop seputar penandatanganan NPHD untuk Pilkada Jawa Timur, bersama Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim, dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.  Sekali lagi Ketua KPU Jatim menegaskan KPU Jatim resmi memulai tahapan Pilgub. “Yaa secara resmi Kita telah memulai tahapan sejak Senin kemarin, dan hari ini resmi mengeluarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 1,” tegas Eko kepada media. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi II DPR-RI lakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur hari ini, Selasa, tanggal 29 Agustus 2017. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dalam kunjungan kerja ini. Ketua Komisi II DPR-RI, Zainudin Amali menyampaikan bahwa melalui kunjungan kerja ini ingin meninjau secara langsung persiapan KPU dan Bawaslu Jatim selaku penyelenggara pilkada. “Dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah di seluruh Indonesia, Kami di Komisi II sepakat untuk meninjau langsung persiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu di daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati atau Walikota melalui kunjungan kerja. Kami untuk yang sekarang ini meninjau ketiga tempat, satu di Jawa Timur, satu rombongan lagi ke Nusa Tenggara Barat, serta rombongan satunya ke Bali,” ujar Zainudin (29/08/2017). Zainudin melanjutkan, “Nah, untuk Jawa Timur ini Kita ketahui di tahun 2018 ada 18 Kabupaten/ Kota dan 1 pemilihan Gubernur. Kami ingin memastikan persiapan pilkada sudah disiapkan dengan baik. Kemudian pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi itu maksud dan tujuan kedatangan Kami ke Jawa Timur”. Kunjungan kerja ini berjalan lancar, dimulai dengan pembukaan langsung oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, pengantar dari Ketua Komisi II DPR-RI, Zainudin Amali, pemaparan evaluasi pilkada 2017 dan persiapan pilkada 2018 oleh KPU Jatim, pemaparan dari Bawaslu Jatim, tanggapan dari peserta kunjungan kerja, serta ditutup dengan penyerahan cinderamata. Berikutnya kunjungan kerja selesai kurang lebih pada pukul 12.00 WIB. Hadir dalam acara kunjungan kerja ini Ketua dan Anggota Komisi II DPR-RI, Anggota Bawaslu RI, Mochamad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu Jatim, Ketua dan Anggota KPU Jatim, serta Ketua dari 18 KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2017, jam 1 siang menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kabupaten/ Kota (Panwaskab) se-Jawa Timur di kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Atas dilantiknya 114 orang Panwaskab ini, KPU Jatim memberikan ucapan selamat. Demikian yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito ditemui usai pelantikan. Eko menuturkan juga, semoga yang terlantik ini dapat amanah dan berintegritas. “Berintegritas secara pribadi maupun dengan tim, sebagaimana disampaikan Pak Sufiyanto (Ketua Bawaslu Jatim) dalam sambutannya tadi juga,” kata Eko (28/08). Ke depan menurut Eko, Panwaskab ini akan banyak bekerja sama dengan KPU Kabupaten/ Kota yang ada. “Tentunya, ke depan Panwaskab ini akan banyak bekerja sama dengan kawan-kawan Kabupaten/ Kota. Sehingga harapannya komunikasi dapat berjalan dengan baik antara kedua pihak untuk menyukseskan Pilkada tahun 2018 maupun Pemilu tahun 2019,” terang Ketua KPU Jatim. Panwaskab yang telah terlantik hari ini akan bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) tahun 2018 dan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Dengan dilantiknya 114 orang dari 38 Kabupaten/ Kota, artinya setiap Kabupaten/ Kota ada 3 orang Panwaskab. Pelantikan ini diantaranya dihadiri pula Gubernur Jatim, Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, Anggota KPU Jatim, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto, Ketua KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD, Soenarjo, Wakapolda Jatim, Irjen Samudra, Sekdaprov Jatim, Akmad Sukardi, dan sebagainya. Usai menghadiri pelantikan Panwaskab ini, KPU Jatim juga melakukan pembahasan mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Biro Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (AACS)