Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kuliah Lapang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Kamis, 8 Juni 2023, sebanyak 75 orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Widyagama Malang berkesempatan melakukan office tour serta mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait Pemilu Tahun 2024. Mengawali office tour, mahasiswa dengan dipandu Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Prahasthiwi diajak mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Di RPP mahasiswa banyak belajar mengenai sejarah Pemilu di Indonesia, sejarah penyelenggara Pemilu, tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan, siapa saja penyelenggara Pemilu, bahkan bisa melakukan simulasi mencoblos di TPS. Dari RPP, mahasiswa diajak ke lorong-lorong kantor KPU Jatim dimana banyak terdapat papan informasi yang kaya akan data-data hasil Pemilu dan Pemilihan di Jawa Timur. Usai office tour, mahasiswa berikutnya mengikuti Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Dekan FEB Widyagama Malang, Ana Sopanah Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya karena kuliah lapang ke kantor KPU Jatim mendapatkan sambutan luar biasa. Ia pun mengapresiasi kantor KPU Jatim yang penuh dengan informasi kepemiluan dan demokrasi. “Bahkan tempat-tempat yang berisi data-data tadi sangat instagramable. Maka tidak rugi kami menimba ilmu di KPU Jatim. Dengan hadir langsung ke KPU Jatim, kita bisa tahu langsung suasana kantor penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Selain itu, kita juga mendapatkan pengetahuan mengenai pendidikan politik. Sehingga yang sebelumnya banyak mahasiswa belum tahu tanggal pemungutan suara menjadi tahu dan pasti mau berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2024,” paparnya. Lebih lanjut, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam berharap kampus bisa mendorong mahasiswanya untuk menjadi penyelenggara pemilu. “Salah satu caranya dengan menjadikan sebagai mata kuliah KKN Tematik atau lainnya. Jadi KKN-nya mahasiswa cukup dengan menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Harapannya dengan peran aktif mahasiswa, KPPS kita diisi dengan anak-anak muda yang melek akan teknologi informasi,” tutur Ketua KPU Jatim dalam sambutannya. Memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menegaskan mahasiswa ini memiliki peran penting dalam Pemilu Tahun 2024. “Karena mahasiswa memiliki kelebihan dalam banyak hal. Seperti idealisme yang tinggi, sikap kritis, keberanian, pengorbanan yang tinggi, kecerdasan, dan kepekaan sosial. Sehingga mahasiswa menjadi kelompok yang strategis untuk mendorong perubahan,” katanya. Turut hadir dalam kegiatan kuliah lapang dari KPU Jatim yakni Ketua, Choirul Anam serta Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Sementara dari sekretariat ada Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Yulyani Dewi, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Prahasthiwi Kurnia Sitorosmi. Sedangkan rombongan dari FEB Widyagama Malang yakni Dekan, Ana Sopana Supriyadi, Wakil Dekan, Soedjono, beserta jajaran dosen, Dwi Anggarani, Khojanah Hasan, Endah Puspitosarie, dan Syamsul Bahri. Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini, selanjutnya diakhiri pada pukul 11.30 WIB.*** (AA/Fto. Rena)

Surabaya, Masih dalam rangka mewujudkan akurasi dan kualitas daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada hari kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dalam Rangka Persiapan Penyusunan DPSHP Akhir untuk Pemilu 2024, Rabu, 7 Juni 2023 mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rakor dimulai sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, dilaksanakan di hotel Santika Premiere Gubeng, jalan Raya Gubeng Nomor 54 Surabaya. Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia dalam pengantarnya menyampaikan rakor bertujuan menyamakan persepsi antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. “Sehingga rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota bisa satu frekuensi,” kata Nurul. Nurul selanjutnya meminta Bawaslu Kabupaten/Kota pada rakor kali ini menyampaikan masukan ke KPU Kabupaten/Kota agar bisa diselesaikan dan dicarikan solusi bersama. Ia pun mengungkapkan jika jumlah TPS reguler dan di lokasi khusus pasca Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) mengalami peningkatan. “TPS kategori lokasi khusus ini diantaranya rutan/lapas, pesantren, panti sosial, asrama, relokasi bencana, perusahaan tambang, serta lokasi lainnya,” papar mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini. Lebih lanjut, menurut Nurul, TPS di lokasi khusus dilindungi oleh Peraturan KPU dan direkap dari bawah, lalu disampaikan ke KPU RI sesuai perkembangan hari ini untuk ditetapkan sebagai TPS lokasi khusus. Menanggapi Nurul, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Jatim, Lambok Wesly Simangunsong terhadap TPS di lokasi khusus memberikan masukan agar KPU Kabupaten/Kota memetakan atau memilah pemilih TPS di lokasi khusus untuk mendapatkan hal suara sesuai daerah pemilihannya. “Lalu, melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang berada di TPS lokasi khusus karena terdapat pemilih yang tidak berada di TPS lokasi khusus. Selanjutnya juga melakukan penelusuran potensi penambahan TPS lokasi khusus kabupaten/kota,” ujarnya. Menutup paparannya, pria yang akrab disapa Wesly ini terkait dengan TPS di lokasi khusus menyarankan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran pemilih yang ada di TPS lokasi khusus. “Pelajari dan pahami pula dampak positif dan negatif dari adanya TPS di lokasi khusus,” pungkasnya. Peserta rakor terdiri dari perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang membidangi; Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.*** (AA/Fto.Rena)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dalam Rangka Persiapan Penyusunan Daftar Pemiih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir untuk Pemilu 2024, pada Selasa, 6 Juni 2023 di hotel Santika Premiere Gubeng, jalan Raya Gubeng Nomor 54 Surabaya. Rakor yang digelar mulai pukul 09.00 - 13.00 WIB ini memberikan kesempatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Dukcapil Kabupaten/Kota duduk bersama membahas daftar pemilih Pemilu 2024. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya, bahwa rakor bertujuan untuk melakukan koordinasi dan membangun sinergisitas dalam menyusun daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. “Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 untuk mendapatkan data yang berkualitas tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Namun lebih, karena kami berkeinginan dan berharap KPU sebagai pengguna data dan Dispenduk sebagai pemegang kunci data pemilih dapat saling memberikan masukan dalam menyusun daftar pemilih Pemilu Tahun 2024,” tuturnya. Sehingga, menurut Anam, permasalahan-permasalahan data pemilih misalnya kegandaan, data invalid, dan sebagainya bisa diselesaikan. Mengimbuhkan Ketua, Nurul Amalia selaku Divisi Data dan Informasi KPU Jatim mengatakan jika tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 akan memasuki tahapan penyusunan DPSHP akhir oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 6 sampai 16 Juni 2023. “DPSHP disusun berjenjang dari tingkat bawah mulai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan DPSHP akhir akan melakukan analisis kegandaan dan data invalid. Analisis kegandaan ini bisa ganda NIK dan ganda orang. Di tingkat kabupaten/kota tidak ada tahapan rekapitulasi,” kata Nurul. Ia pun berharap setelah pertemuan di provinsi, akan ada pertemuan lanjutan di tingkat kabupaten/kota antara KPU dengan Dukcapil untuk penyelesaian permasalahan data. Gayung bersambut, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani sepakat membangun sinergisitas dengan KPU untuk mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. Di penghujung acara dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil kesimpulan rapat koordinasi, yang akan ditindaklanjuti selanjutnya oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Dukcapil Kabupaten/Kota. Peserta kegiatan terdiri dari dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur; pejabat atau staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur; pejabat atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sedangkan KPU Jatim hadir diantaranya Ketua dan Anggota, Choirul Anam, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, beserta staf sekretariat yang membidangi.*** (AA/Fto. Rena)  

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebagai salah satu wujud komitmen penyelenggara pemilu terhadap pentingnya edukasi demokrasi,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima kunjungan sejumlah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) pada Rabu, 31 Mei 2023. Kunjungan dimaksudkan untuk menempuh kuliah lapangan mata kuliah Tata Kelola Pemilu. Turut mendampingi mahasiswanya, Dosen Pembimbing mata kuliah Kris Nugroho menjelaskan gambaran umum program studi tata kelola pemilu. "Mata kuliah tata kelola pemilu ini mempelajari bagaimana sisi manajerial maupun operasional terkait sistem penyelenggaraan pemilu saat ini," jelas Kris saat menyampaikan sambutan pengantar. Dengan begitu, ia memandang perlu mahasiswa dapat belajar secara langsung di lapangan, bukan hanya tataran teori dalam kelas. "Sebab, ini kali pertama sejak tiga tahun selama pandemik tidak ada kuliah lapangan," terang Kris. Adapun mahasiswa yang mengikuti kuliah lapangan sebanyak 20 orang. Selain di kantor KPU Jatim, Kris menyampaikan sebagian lainnya mengunjungi kantor KPU Kota Surabaya. Sementara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya mengungkapkan bahwa KPU Jatim saat ini bertugas mengelola pemilu yang tidak ringan. "Data pemilih kita kurang lebih sebesar 34 juta, yang merupakan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia. Sedangkan dari segi cakupan wilayah, KPU Jatim mengkoordinasi 38 kabupaten/kota," papar Anam. Dalam perkembangannya, saat ini disampaikan oleh Anam Tata Kelola Pemilu saat ini, KPU memanfaatkan digitalisasi teknologi informasi. "Diantaranya Sistem Informasi Partai Politk (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan masih banyak sistem informasi lainnya," katanya. Beragam sistem informasi tersebut menurutnya difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai tahapan pemilu. "Saat ini tahapan yang sedang berjalan diantaranya pendaftaran Partai Politik, verifikasi dan penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan menggunakan Sipol dan Silon," ungkap Anam. Dengan adanya kemudahan tersebut, mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut mengaku pihaknya sangat terbuka kepada mahasiswa yang ingin mendalami terkait kepemiluan yang outputnya adalah skripsi, tesis, artikel, karya ilmiah, dan sebagainya. "Tentu hal tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia," pungkasnya. Berkesempatan menyampaikan materi, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eddy Prayitno menjelaskan terkait fungsi Sipol, beragam fitur yang ada di dalamnya, serta pihak-pihak yang berwenang sebagai pengguna sistem tersebut. Diskusi berjalan dengan gayeng selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 12.45 WIB. Bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga diajak untuk melakukan office tour. Melihat bagaimana situasi para pegawai bekerja, dan tentu dapat melihat secara langsung beragam informasi pemilu yang terpampang di sepanjang dinding kantor. Turut hadir menyambut rombongan dari KPU Jatim, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, fan Hubungan Masyarakat Yulyani Dewi beserta jajaran bagian terkait.*** (Fadil/AFN)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka menggali masukan dan evaluasi atas layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengundang berbagai stakeholder dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar pada Jumat, 19 Mei 2023, mulai pukul 08.30 WIB sampai selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1 – 3 Surabaya. Dan daring melalui aplikasi zoom meeting. Sementara, stakeholder yang terlibat diantaranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepolisian Daerah (Polda), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, serta Ombudsman Jawa Timur. Selain itu juga ada LSM/NGO (Pertuni, Matahati), Organisasi Masyarakat (Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat), serta berbagai media. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa KPU Jatim di tahun 2022 telah menjadi pilot project lokus pemantauan penyelenggara pelayanan publik untuk layanan pemutakhiran data pemilih dan pembangunan zona integritas. “Namun berdasarkan penilaian yang ada, kami belum mendapatkan nilai maksimal. Sehingga kami terus berupaya meningkatkan layanan pemutakhiran data pemilih. Salah satunya dengan mengadakan forum konsultasi publik ini. Dengan forum ini kami mengharapkan masukan dan evaluasi dari Bapak/Ibu terkait standar pelayanan yang kami susun,” tuturnya. Masukan dan evaluasi terhadap perbaikan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih menurut Anam penting. “Karena standar pelayanan diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan dapat berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” tegas Ketua KPU Jatim. Mengimbuhkan Anam, Nurul Amalia selaku Divisi Data dan Informasi KPU Jatim mengatakan dengan adanya masukan dari berbagai stakeholder terkait pelayanan pemutakhiran data pemilih, KPU Jatim akan lebih tahu kekurangan serta langkah-langkah pelayanan pemutakhiran data pemilih harus seperti apa. “Untuk itu sebelum sesi diskusi, akan kami sampaikan paparan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Jatim agar mendapatkan masukan,” ujarnya. Setelah pemaparan Nurul, dilanjutkan dengan materi Standar Pelayanan Publik dari Dosen Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Erna Setijaningrum. Lalu materi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi. Berikutnya, usai pemaparan materi-materi, dibuka sesi diskusi bersama berbagai stakeholder. Dari sesi diskusi tersebut, KPU Jatim mendapatkan banyak masukan yang membangun, yang dituangkan ke dalam Berita Acara. Kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan untuk Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Jawa Timur, diikuti secara daring oleh Inspektorat KPU sebagai bentuk pengawasan, serta Bagian Pusat Data dan Informasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana KPU sebagai bentuk pendampingan. Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh peserta forum. Perlu diketahui turut hadir dari KPU Jatim yaitu, Ketua, Choirul Anam, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Perencanaan; Data dan Informasi, Nurita Paramita, beserta staf yang memebidangi.*** (AA/Fto.Arsya)

Surabaya, jatim.kpu.go.id-  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) resmi menutup masa pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengajuan Bacalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilu Tahun 2024 pada Minggu, 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Hasilnya, 15 Bacalon Anggota DPD Mendaftar dan 18 Partai politik (parpol) mengajukan bacalon Anggota DPRD ke KPU Jatim. "Hari ini, Minggu, 14 Mei 2023, tepat pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir pendaftaran bagi Calon Anggota DPD dan pengajuan Bacalon Anggota DPRD bagi Partai Politik, dengan demikian kami menyatakan secara resmi ditutup," kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam saat konferensi pers di halaman belakang kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.  Selanjutnya Anam menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan pada tahapan krusial tadi. "Partisipasi dan kerjasama yang baik tidak hanya terjalin dengan Bacalon DPD dan Partai Politik. Tetapi juga ada kontribusi Bawaslu yang melakukan pengawasan, Tim gabungan dari Polda, Polresta, hingga Polsek yang membantu pengamanan. Juga teman-teman media yang dengan sigap menginformasikan kepada masyarakat, tentu para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu," ujar Anam.  Hingga hari terakhir, total terdapat 15 Bacalon Anggota DPD yang mendaftar dan 18 Partai Politik yang telah mengajukan Bacalon Anggota DPRD Provinsi ke KPU Jatim.  Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hari pertama pendaftaran, 1 Mei 2023 sampai dengan hari ini, 14 Mei 2023.  Terhadap Bacalon dan Partai Politik tersebut, Anam mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, akan dilakukan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyaratan Bakal Calon mulai 15 Mei - 23 Juni 2023.  "Adapun proses vermin tersebut akan dikerjakan oleh Tim Verifikator," kata Anam.  Pasca proses vermin, KPU Jatim juga masih memberikan kesempatan bagi Bacalon maupun Partai Politik untuk melakukan perbaikan jika ditemui dokumen yang belum absah. "Adapun masa perbaikan dilakukan mulai 26 Juni - 9 Juli 2023," pungkasnya.  Perlu diketahui, 15 Bacalon Anggota DPD tersebut, yakni AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mendaftar pada 5 Mei 2023. Selanjutnya Agus Rahardjo dan Lia Istifhama mendaftar pada 9 Mei 2023. Kemudian berturut-turut, AA. Ahmad Nawardi, Kunjung Wahyudi, Muhammad Trijanto, Abdul Qodir Amir Hartono, dan Ayub Khan mendaftar pada 11 Mei 2023. Disusul Emilia Contessa mendaftar pada 12 Mei 2023. Selanjutnya, Doddy Dwi Nugroho, Catur Rudi Utanto, Bambang Harianto, dan Adilla Azis mendaftar pada 13 Mei 2023. Sementara, baru hari ini tanggal 14 Mei 2023 mendaftar ke KPU Jatim yaitu Kondang Kusumaning Ayu dan Evi Zainal Abidin masing-masing pukul 14.34 WIB dan 16.00 WIB.  Sedangkan 18 Partai Politik yang mengajukan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mengajukan pada 11 Mei 2023. Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan pada 12 Mei 2023. Selanjutnya, berurutan Partai Ummat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) datang ke kantor KPU Jatim pada 13 Mei 2023. Sedangkan hari ini, 14 Mei 2023, berturut-turut yang mengajukan meliputi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). Turut hadir dalam konferensi pers penutupan, Anggota Insan Qoriawan, Gogot Cahyo Baskoro, Rochani, dan Miftahur Rozaq. Didampingi dengan Sekretaris Nanik Karsini.*** (AFN/Fto. Arsya)