Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Choirul Anam menekankan agar pengelolaan anggaran diselaraskan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024. Demikian disampaikan Anam saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan Adhoc dan Reknening Dana Pemilu KPU bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  Digelar di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya, rangkaian acara pembukaan berlangsung kurang lebih selama dua jam, mulai pukul 16.00 WIB. “Kerja-kerja kita ini berbasis anggaran, jadi rencanakan dengan baik setiap kegiatan, tentu dengan mempedomani dan memahami jadwal dan tahapan pemilu,” tegas Anam. Tahapan pemilu yang disebutkan Anam tersebut tentu harus dipahami oleh seluruh personal. Bukan hanya Komisioner, tetapi juga jajaran sekretariat. Ia melanjutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan, KPU telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). “Maka saya selalu menyampaikan, meskipun dalam tahapan ini banyak kegiatan dan pengadaan barang jasa, ritme penggunaan keuangan tetap berjalan dengan baik,” beber Anam. Anam melanjutkan, pihaknya juga fokus pada upaya perbaikan pengelolaan anggaran pemilu, termasuk di antaranya mengenai peningkatan akuntabilitas. “Ini sudah tahun 2023, tidak ada lagi namanya proses pengelolaan model tertutup. Semuanya harus terbuka, sampaikan realisasi secara rutin melalui platform media sosial KPU,” tegas pria kelahiran Pasuruan tersebut. Sementara Sekretaris Nanik Karsini berpesan agar bagian keuangan meningkatkan soliditas tim dalam mengelola anggaran. “Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara harus satu kesatuan langkah atau visi. Tidak boleh melampaui kewenangan, dan harus berjalan di koridor masing-masing,” pesan Nanik. Rakor dijadwalkan berlangsung sampai Jumat, 17 Februari 2023. Diikuti sebanyak 152 orang yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, KPU Jatim juga menghadirkan narasumber dari Jakarta guna memperkaya pemahaman pengelola keuangan. Yakni Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (PK APBN) Ahli Muda Sri Dewi Kawisudaningsih serta dua Fungsional Umum Etika Elsa dan Nur Chayati dari KPU. Hadir dalam rakor selain Ketua, Anggota Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia, Sekretaris Nanik Karsini, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Umum, dan Logistik Suharto (Totok), Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi Nurita Paramita, Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan Yuniarto Bani Syahriadi, Kasubbag Umum dan Logistik Dini Utaminingsih, serta jajaran staf bagian terkait.*** (AFN/Fto.Denny)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jelang satu tahun pemungutan suara Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU Jatim) turut ambil bagian menyukseskan Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024. Agenda yang mengambil tema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa ini terselenggara atas gagasan KPU. Guna menyukseskan kegiatan tersebut, KPU Jatim, pada Selasa, 14 Februari 2023 mengundang 60 perwakilan peserta pemilu guna nonton bareng. Bertempat di Aula Kantor KPU Jatim, acara dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan 17.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, KPU Jatim juga mengajak peserta pemilu untuk ikut memeriahkan pelaksanaan kirab pemilu 2024 nantinya di Jatim. Selain perwakilan partai politik peserta pemilu, hadir pula Liaison Officer (LO) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (Bacalon DPD) di Jatim. Bahkan sejumlah Bacalon DPD dan Ketua partai politik tampak hadir secara langsung. Ikut terundang sejumlah pemantau pemilu dan perwakilan Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Jatim. KPU Jatim mengawali acara dengan ramah tamah bersama tamu undangan. Dikemas dengan sosialisasi pendidikan pemilih sebelum rangkaian acara nonton bareng dimulai. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya mengatakan salah satu tujuan kirab nasional ini untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. “Salah satunya untuk memastikan dan menghilangkan persepsi negatif masyarakat atas penyelenggaraan pemilu selama ini,” terang Anam. Sedangkan Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro saat menyampaikan materinya, mengajak semua yang hadir ikut memeriahkan pelaksanaan kirab pemilu 2024 di Jatim. "Nanti kita akan undang kembali seluruh peserta pemilu. Untuk detailnya, setelah ada kepastian jadwal dari KPU," ujar Gogot menjelaskan. Tujuannya untuk menunjukkan kegotong royongan masyarakat Jawa Timur dan sekaligus kesiapan menyambut pemilu 2024. "Pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu di Jatim harus menunjukkan bahwa kita siap mewujudkan pemilu yang kondusif," tegas Gogot. Selain itu, pria kelahiran Magetan ini juga menyampaikan materi kesiapan KPU dalam melaksanakan pemilu 2024. Berbagai program yang telah dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 juga turut dipaparkan. Gayung bersambut, ajakan Gogot diamini seluruh peserta yang hadir. Perwakilan partai politik dan Balon DPD menyatakan kesiapannya ambil bagian dalam kirab pemilu 2024 di Jawa Timur. Kirab Pemilu 2024 yang digagas KPU dilaksanakan pada delapan titik daerah di seluruh Indonesia. Di antaranya berada di kantor KPU, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU Kota Batam, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga berada di ujung Timur Indonesia, KPU Provinsi Papua. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan KPU sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Rangkaian acara peluncuran juga dimeriahkan dengan penampilan seni adat dan budaya daerah. Pada acara tersebut, KPU sekaligus membacakan deklarasi "Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" bersama dengan seluruh undangan yang hadir. Sedangkan kirab direncanakan dilakukan secara estafet yang ditandai dengan penyerahan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Melewati sejumlah 305 KPU Kabupaten/Kota di 38 Provinsi. Dimulai 14 Februari hingga 26 November 2023, jalur pemberangkatan kirab dimulai dari titik peluncuran yang diselenggarakan hari ini. Adapun di Jawa Timur, akan ada 27 KPU Kabupaten/Kota yang wilayahnya menjadi lintasan rute Kirab Nasional.*** (AFN/Fto. Sekti)  

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tim Penyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Senin, 13 Februari 2023.  Bertempat di ruang rapat kantor KPU Jatim,  penyusunan dan reviu laporan kinerja diikuti oleh Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, serta jajaran pejabat stuktural dan fungsional di lingkungan KPU Jatim. Berlangsung selama 4 jam mulai pukul 09.00 - 13.00 WIB.  Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq, menjelaskan bahwa penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk evaluasi internal untuk mengukur capaian kinerja yang telaksanakan selama tahun 2022.  “Hasil penyusunan laporan kinerja menjadi dasar kita untuk merencanakan program dan anggaran di tahun 2023,” ucap Pria asal Sampang tersebut. Selanjutnya, Sekretaris Nanik Karsini menyampaikan bahwa padaTahun 2022, terdapat 10 indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja KPU Jatim dan 12 indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris.  “Capaian kinerja selama tahun 2022 juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Jatim," tegas Nanik. Dalam penyusunannya. masing-masing Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Subbagian (Kasubbag) menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Sementara Sekretaris memberikan evaluasi dan masukan terhadap penyampaian tersebut.  Kemudian dilakukan penyusuan Laporan Kinerja oleh Tim pada Subbag Perencanaan untuk berikutnya laporan kinerja direviu oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja. Proses tersebut belum berakhir, pasca tersusun laporan kinerja dan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih harus dipublikasikan sebagai wujud transparansi kinerja KPU Jatim.*** (NP/Ed.Red)   Berikut adalah tautan Laporan Kinerja KPU Jatim tahun 2023: bit.ly/DokumenSAKIP2022KPUJatim

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengerahkan sebanyak 119.853 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Jawa Timur mulai hari ini, Minggu, 12 Februari sampai 14 Maret 2023 untuk melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian-red). Hal tersebut menurut Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia guna mewujudkan akurasi dan kualitas data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. “Meski kalender berwarna merah karena bertepatan dengan hari Minggu yang identik dengan hari libur, namun hal itu tidak berlaku bagi penyelenggara pemilu. Karena mulai hari ini, Minggu 12 Februari 2023, merupakan tahapan awal coklit data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024,” paparnya. Sebelum coklit dimulai, Nurul mengatakan akan ada pelantikan Pantarlih, dilanjutkan dengan apel kesiapan coklit, bimbingan teknis, dan selanjutnya baru kegiatan coklit. “Dalam melaksanakan coklit, Pantarlih akan mendatangi satu per satu rumah warga.  Lalu dalam tugasnya, Pantarlih akan mencocokkan data pemilih, mendata masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, namun belum tercatat dalam Formulir A-Daftar Pemilih. Serta mencoret pemilih jika ditemukan tidak memenuhi syarat,” jelas mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini. Sementara itu, untuk kepentingan coklit, masyarakat dapat menyiapkan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta bukti dukung lainnya. Agar memudahkan dan mempercepat proses coklit oleh Pantarlih. “Masyarakat yang sudah dicoklit selanjutnya akan mendapatkan tanda bukti berupa lembaran berisi nama-nama penghuni rumah yang berhak menggunakan hak pilihnya. Sebagai tanda telah dilakukan coklit, Pantarlih akan menempelkan stiker di setiap rumah,” ujarnya. Di Jawa Timur, Pantarlih selain tugas utamanya melakukan coklit, sebagaimana Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 300/PP.06-SD/35/2.2/2023, juga mendapatkan tugas tambahan untuk mensosialisasikan website dan media sosial KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Hal tersebut dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa Pantarlih siap bekerja dan turun langsung melakukan coklit dari rumah ke rumah, KPU Jatim melakukan supervisi dan monitoring ke sejumlah wilayah. Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro melakukan supervisi dan monitoring di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto di Kabupaten Malang. Lalu Divisi SDM dan Litbang, Rochani melakukan supervisi dan monitoring di Kabupaten dan Kota Madiun. Sementara, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq ke Kabupaten Tulungagung. Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia ke Kota Malang. Serta Sekretaris, Nanik Karsini ke Kabupaten Ngawi dan Magetan. Disamping, supervisi dan monitoring coklit, sehari sebelumnya Sabtu, 11 Februari 2023 KPU Jatim juga memastikan pembentukan Pantarlih di kabupaten/kota.*** (AA/Fto.Istimewa)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari Minggu besok, 12 Februari 2023 ada agenda besar bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) secara serentak seluruh Indonesia. Termasuk di Jawa Timur. Gerakan coklit ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih. "Dipastikan dalam prosesnya, KPU Jatim akan banyak melibatkan warga masyarakat," terang Divisi Data dan Informasi Nurul Amalia pada Sabtu, 11 Februari 2023. Sebab, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) akan mendatangi satu per satu rumah warga. Dalam tugasnya, Pantarlih akan mencocokkan data pemilih, mendata masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, namun belum tercatat dalam Formulir A-Daftar Pemilih. Serta mencoret pemilih jika ditemukan tidak memenuhi syarat. "Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk bersiap. Menerima Pantarlih dengan baik, sebab coklit ini bertujuan untuk memastikan data pemilih lebih akurat," ujar mantan Komisioner KI Jatim ini. Terkait dengan kesiapan masyarakat, Nurul mengatakan masyarakat dapat membantu memberikan informasi yang benar terkait identitas kependudukan keluarga. Karena seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara de jure. Sesuai dokumen kependudukan yang bisa ditunjukkan pada Pantarlih. "Masyarakat dapat menyiapkan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta bukti dukung lainnya. Agar memudahkan dan mempercepat proses coklit oleh Pantarlih," katanya. Selanjutnya, Pantarlih akan menempelkan stiker di setiap rumah sebagai bukti sudah dilakukan coklit. "Masyarakat yang sudah dicoklit akan mendapatkan tanda bukti berupa lembaran berisi nama-nama penghuni rumah yang berhak menggunakan hak pilihnya," jelas Nurul. Untuk diketahui, coklit akan dilakukan mulai 12 Februari - 14 Maret 2023. Di Jawa Timur, akan ada 119.861 Pantarlih yang diterjunkan untuk mengawal proses coklit. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk berdasarkan hasil sinkronisasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 8 TPS yang tidak dimungkinkan secara regulasi untuk merekrut Pantarlih. "Sebab dipastikan penduduknya sudah direlokasi akibat bencana letusan gunung Semeru. Sehingga secara global se Jatim terdapat 119.853 Pantarlih yang akan bertugas," pungkas Nurul. Sebagai gantinya, Nurul menerangkan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 maka akan dibentuk TPS lokasi khusus di wilayah relokasi tersebut. Delapan TPS yang disebut Nurul berada di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Sehari sebelumnya, Jumat, 10 Februari 2023 KPU Jatim juga menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka memastikan berbagai kesiapan coklit. Bertempat di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya. Diikuti oleh 38 KPU Kabupaten/Kota, masing-masing dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.*** (AFN/Fto.Ryan)

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) Gogot Cahyo Baskoro mengatakan upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.  "Artinya tanggung jawab peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Tapi juga seluruh elemen masyarakat," kata Gogot pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga pada Rabu, 8 Februari 2023.  Bimtek digelar di Sidoarjo dengan dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing terdiri dari Ketua, Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.  Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan politik, survei/jajak pendapat, hitung cepat, peliputan, pemberitaan, dan publikasi, serta berbagai penelitian dan kajian.  Apalagi menurut Gogot, banyak sekali tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024.  "Utamanya hoax dan ujaran kebencian yang bertujuan mendelegitimasi KPU," lanjut Gogot.  Untuk itu, mantan wartawan Radio Soka tersebut mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melek digital, utamanya melalui media sosial.  "Kita punya jajaran Adhoc di bawah, mulai Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), bahkan ke depan terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat dimanfaatkan dalam mengcounter berbagai isu," jelas Gogot.  Senada, Kepala Humas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Vinda Maya Setianingrum yang berkesempatan menjadi narasumber juga menyampaikan pelibatan masyarakat dalam peningkatan parmas sangat penting.  "Agar masyarakat muncul rasa memiliki dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap demokrasi maupun pemilu," terang Vinda.  Untuk itu, Akademisi Ilmu Komunikasi tersebut turut membenarkan jika KPU perlu memaksimalkan pengelolaan media sosial. Sebab, media sosial hari ini sangat diminati, terutama pemilih pemula.  "Masih ada waktu sebelum 14 Februari 2024, silahkan melakukan transformasi, kemas dengan baik dan kreatif setiap informasi pada media sosial," pungkas Vinda.  Turut hadir dalam Bimtek, Ketua Choirul Anam, Anggota Insan Qoriawan, Rochani, Muhammad Arbayanto, Nurul Amalia, dan Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, Kabag Tekmas, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi, serta jajaran Staf Subbag terkait.  Pada Selasa malam, 7 Februari 2023, sebelumnya KPU Jatim juga memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dengan lima perguruan tinggi di Jawa Timur. Di antaranya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Yudharta Pasuruan, dan Universitas Nurul Jadid Probolinggo.*** (AFN/Fto. Sekti)