Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima dokumen syarat dukungan minimal pemilih dua bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 27 Desember 2022.  Bertempat di Halaman Belakang dan Aula lantai dua Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis 1-3, Surabaya. Kedua bakal calon tersebut ialah Agus Rahardjo dan Abdul Qadir Amir Hartono. Agus Rahardjo datang pada pukul 11.00 WIB didampingi oleh dua tim penghubung bakal calon, Tri Nurhidayati dan Aura Nuranti beserta rombongan. Sementara Abdul Qadir Amir Hartono hadir pada pukul 13.12 juga didampingi dua tim penghubung bakal calon, Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary dan Ivan Son Haji beserta rombongan. Keduanya disambut oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini dan diterima langsung oleh Ketua Choirul Anam dan Anggota KPU Jatim Rochani, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, dan Gogot Cahyo Baskoro. Turut hadir juga sepuluh orang perwakilan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) untuk menyaksikan rangkaian penyerahan dokumen syarat dukungan minimal pemilih ini. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sengaja memberikan penyambutan sebaik mungkin kepada para bakal calon peserta Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai implementasi slogan KPU yakni KPU Melayani. "Semangat KPU hari ini adalah soal cara menjaga kedekatan sekaligus proses pelayanan terbaik kepada para bakal calon peserta Pemilu 2024. Sambutan kepada para bakal calon anggota DPD ini sengaja kami persiapkan untuk mewujudkan semangat itu sekaligus bukti konkret tagline KPU Melayani," terangnya. Sebagai informasi, acara Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024 merupakan bagian dari Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2024. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD mulai dibuka pada 16 hingga 29 Desember 2022. Namun, 31 bakal calon anggota DPD menjadwalkan hadir untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan minimal pemilih ke KPU Provinsi Jawa Timur mulai hari ini hingga Kamis, 29 Desember 2022 mendatang. Adapun penyampaian dukungan minimal pemilih dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sedangkan jumlah dukungan pemilih yang disyaratkan untuk dapat mendaftar sebagai Calon Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 di Jawa Timur dengan penduduk di atas 20 juta, maka dukungan yang diserahkam minimal lima ribu dukungan pemilih yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. (RH/Ed. Red/Fto. Panitia)

Lamongan, jatim.kpu.go.id- Menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan menjadi salah satu hal yang banyak diminati masyarakat. Terbukti sampai hari ke-9 dari masa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) 18 sampai dengan 30 Desember 2022, jumlah pelamar yang mengajukan aktivasi akun melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) telah mencapai 83.471 orang. Menurut Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Rochani, jumlah tersebut secara umum telah mencapai 328% dari total kebutuhan anggota PPS se-Jawa Timur. "Cukup antusias. Jika dilihat dari total kebutuhan di Jawa Timur yaitu 25.482 orang yang tersebar di 8.494 Desa/Kelurahan di 38 Kabupaten/Kota," terang Rochani saat melakukan pantauan di KPU Kabupaten Lamongan pada Senin. 26 Desember 2022. Berdasar pantauan KPU Jatim di sejumlah wilayah, tampak pelamar memadati area Kantor KPU Kabupaten Lamongan. Mereka datang untuk menyerahkan dokumen fisik yang harus disampaikan sebelum pelaksanaan seleksi tertulis. Setelah sebelumnya menyelesaikan pendaftaran melalui SIAKBA. "Dari seluruh Satuan Kerja (Satker) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan merupakan Satker dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Timur. Yaitu 474 Desa dengan Kebutuhan PPS terbanyak sejumlah 1.422 Anggota PPS," jelas mantan Ketua KPU Kota Batu ini. Kondisi serupa juga dijumpai di Kabupaten Bojonegoro yang juga terpantau dipadati pelamar. Kabupaten Bojonegoro memiliki 430 Desa dengan kebutuhan anggota PPS sejumlah 1.290 orang. Menurut Rochani, 406 Desa dari jumlah tersebut telah tercukupi jumlah pelamar minimal, yakni 2 kali kebutuhan. Sementara 24 Desa lainnya masih belum. "Masih 406 Desa yang memenuhi, semoga jumlah pelamar minimal dapat tercukupi sampai dengan berakhirnya pendaftaran pada 30 Desember 2022," katanya. Selanjutnya, pendaftaran PPS akan berakhir pada 30 Desember 2022. Pendaftaran akan dilakukan perpanjangan jika sampai tanggal 30 masing-masing desa tidak memenuhi jumlah minimal pendaftar. "Dalam hal ini, perpanjangan akan dilakukan selama tiga hari dan sebanyak satu kali," pungkas Rochani. Sebagai informasi, setelah pendaftar lolos tahap pendaftaran dan seleksi administrasi, para pendaftar akan mengikuti seleksi tertulis yang dijadwalkan pada 6 sampai dengan 11 Januari 2023 mendatang. (RH/Ed. Red/Fto. Staf)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kembali menghadirkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwkilan Daerah (DPD) beserta Tim Penghubung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan koordinasi teknis verifikasi faktual dukungan pemilih. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Desember 2022, dari pukul 10.00 WIB sampai selesai di aula lantai II, kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan mengungkapkan tujuan dilaksanakan Rakor Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Tahapan Pencalonan Perseorangan atau DPD Pemilu Tahun 2024, untuk menyampaikan teknis verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD. “Sehingga akan memudahkan para Bakal Calon Anggota DPD beserta tim dalam memahami aturan-aturan terkait metode verifikasi faktual,” ujarnya. Lokus verifikasi faktual menurut Insan, akan berada di kabupaten/kota dan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai tugas pertamanya setelah dilantik nanti. Komisioner KPU Jatim ini, mengatakan bila verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara pertama, menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Kedua, meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. “Bila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi,” kata Insan. Sarana teknologi informasi ini berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana verifikasi faktual kesatu secara langsung. “Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung,”jelasnya. Lebih lanjut, ia menerangkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan. “Namun, bila pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tutup Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim. Perlu diketahui usai verifikasi faktual kesatu, tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih berikutnya yakni perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua, verifikasi asministrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kedua, penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. Pada kesempatan rakor ini, selain menyampaikan teknis verifikasi faktual dukungan, KPU Jatim juga menyampaikan terkait metode pengambilan sampel dan koordinasi jadwal penyerahan dukungan minimal. Hadir dalam rakor, dari KPU Jatim ada Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, Kabag Tekmas, Popong Anjarseno, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eddy Prayitno, serta staf subbag terkait.*** (AA/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Insan Qoriawan menyampaikan siap menyesuaikan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PU/XX/2022 terkait dengan penentuan daerah pemilihan (Dapil) DPR dan DPRD Provinsi. Demikan disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Pemilihan Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 22-23 Desember 2022 bertempat di Hotel Harris, jalan Bangka 8-18 Surabaya. “Dapat dipastikan Putusan MK Nomor 80/PU/XX/2022 ini akan berdampak pada perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Pemilihan Umum Anggota DPRD, yang dapilnya sudah selesai dirancang oleh KPU Kabupaten/Kota dan segera diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU yang mengatur tentang dapil ini," tutur Insan saat membuka Rakor pada 22 Desember 2022. Namun begitu, Insan berharap perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 pasca putusan MK ini tidak berimplikasi terhadap rancangan dapil yang sudah dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga teman-teman KPU Kabupaten/Kota sudah bisa konsentrasi dengan tahapan yang lain dan tidak hanya dapil. "Tetapi kalaupun pembuat kebijakan yakni KPU memutuskan lain, maka kita KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara di bawah KPU harus siap menyesuaikan dengan keputusan yang diambil Pimpinan," tambahnya. Oleh karenanya, ia meminta para peserta agar tetap semangat walaupun pembahasan tentang dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya berakhir di acara ini, menjadi harus ditunggu keputusan lebih lanjut akibat putusan MK tersebut. "Diharapkan Kawan-kawan tetap semangat dalam melaksanakan setiap tahapan dengan dinamika yang ada," pungkasnya. Pada kesempatan ini, masing-masing perwakilan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan paparan dan pencermatan terhadap usulan rancangan dan hasil uji publik dapil DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai informasi, acara yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh 114 peserta yang terdiri atas Divisi Teknis Penyelenggan, Kasubbag Tekmas, dan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Selain Insan, rakor ini juga dihadiri oleh Ketua dan seluruh Komisioner KPU Jatim, Kabag Tekmas dan seluruh staf subbagian terkait.*** (RH/Ed. Red/Fto. Staf)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) pada Kamis, 22 Desember 2022. Dalam peringatan HBI ke-94 ini, KPU Jatim melaksanakan upacara di dua tempat, yaitu halaman depan Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis 1-3, Surabaya. Serta di halaman Kantor KPU Kota Mojokerto, Jalan Pahlawan 11, Kota Mojokerto. Membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara di Kantor KPU Jatim menyampaikan bahwa tema dari Peringatan Hari Ibu tahun ini ialah "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju". Menurutnya, tema tersebut masih tetap digunakan karena relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. "Dengan mempertimbangkan komitmen bangsa, kondisi, dan isu-isu prioritas hingga saat ini, PHI ke-94 Tahun 2022 masih mengangkat tema 'Perempuan Berdaya, Indonesia Maju'," terangnya. Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa momen PHI merupakan peringatan dari sejarah panjang perjuangan para perempuan untuk mencapai kesetaraan. Perjalanan panjang tersebut tak lain dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22-25 Desember 1928 lalu. "Perjalanan panjang selama 94 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama, telah mengantarkan berbagai buah baik bagi kaum perempuan: kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, perempuan berpolitik, merupakan kabar baik," ungkapnya. Namun, perjalanan tersebut, tambahnya, nyatanya belum benar-benar sampai "garis finish". Masih ada banyak persoalan yang membatasi gerak perempuan di Indonesia seperti domestikasi dan fungsi reproduktif. Menurutnya, hal-hal tersebut disebabkan oleh masih mengakarnya budaya patriarki di Indonesia. "Harus diakui bahwa nilai dan tujuan yang mendasari terbentuknya Kongres Perempuan pertama belum membawa kita sepenuhnya pada kesetaraan gender yang kita cita-citakan, termasuk budaya patriarki yang masih mengakar hingga saat ini. Salah satu bentuknya adalah domestikasi perempuan, yang membuat ruang gerak perempuan seolah terbatas pada ranah domestik dan fungsi reproduktif. Ditambah tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, juga menunjukkan bahwa perempuan masih dilihat sebagai objek, sehingga kembali menjadi korban. Ditambah lagi, selama masa pandemi COVID-19, tantangan yang harus dihadapi perempuan pun semakin besar," tandasnya. Oleh karena itu, Nanik yang membacakan Sambutan Menteri PPPA menekankan agar momen PHI menjadi ajang pengingat untuk senantiasa bersatu dan tidak mudah berpuas diri atas kemajuan yang telah diraih. "Melalui Peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip "equal partnership". Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa," pungkasnya. Upacara berjalan khidmat selama kurang lebih satu jam, mulai pukul 08.00 WIB. Diikuti oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Staf, dan Mahasiswa Magang di lingkungan Sekretariat KPU Jatim. Sementara di KPU Kota Mojokerto, bertindak sebagai Inspektur upacara, Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang Rochani. Selain diikuti jajaran pejabat dan staf di lingkungan KPU Kota Mojokerto, upcara turut dihadiri oleh peserta Bimbingan Teknis (BImtek) Tahapan Pembentukan Anggota PPS Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diselenggarakan pada 21 Desember hingga dua hari ke depan. (RH/Ed. Red/Fto. Magang)

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id - Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mencapai tahap penyerahan dukungan minimal calon mulai tanggal 16 dan akan berakhir pada 29 Desember mendatang. Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Selasa - Rabu, 20 - 21 Desember 2022 . Demikian yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, dalam sambutannya di pembukaan acara pada Selasa, 20 Desember 2022, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Raya Cemeng Kalang nomor 1, Sidoarjo. Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa Tahapan Pencalonan DPD merupakan tahapan yang panjang. Dibandingkan dengan tahapan pendaftaran partai poltik yang hanya beberapa bulan, tahapan pencalonan DPD hampir satu tahun, yakni 6 Desember 2022 - 25 November 2023. Menurutnya, Bimtek ini digelar untuk mempersiapkan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih calon anggota DPD.  “Dengan melaksanakan Bimtek Silon ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan tahapan dengan baik, meskipun nantinya setiap Kabupaten/ Kota akan berbeda-beda besaran jumlah yang perlu diverifikasi,” tuturnya. Tahapan dapat dilaksanakan dengan baik jika sinegitas antara kesekretariatan dengan komisioner terjalin dengan baik, sebagaimana disampaikan Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, yang juga berkesempatan memberi sambutan. Menurutnya, sinergitas perlu dijalin dengan baik karena operator beberapa aplikasi adalah dari kesekretariatan. "Sinergisitas antara kesekretariatan dengan komisioner mutlak diperlukan, karena operator dari aplikasi adalah dari kesekretariatan. Bukan hanya satu aplikasi, namun beberapa aplikasi," tandasnya. Selain itu, Rozaq juga menekankan soal pentingnya Divisi Teknis memahami produk-produk hukum dan regulasi yang diterbitkan KPU. Sebab menurutnya, salah satu core bisnis KPU adalah dalam hal teknis. “Berbicara core bisnis KPU adalah teknis, begitu banyak produk-produk hukum yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Kapasitas divisi teknis dituntut mampu menguasai aspek pemahaman regulasi, sehingga tidak menyerahkan serta merta pada divisi hukum," tuturnya. Berikutnya Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, dalam arahannya juga menekankan soal pentingnya pemahaman tentang regulasi. Menurutnya, penyelenggaraan teknis kepemiluan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman yang baik tentang regulasi. "Dengan diterbitkannya PKPU 10/2022, diharap para peserta sudah memahami secara garis besar. Jadi, pada hari ini kita akan berfokus pada penggunaan aplikasi Silon. Karena Silon berbeda dengan Sipol, menjadi kewajiban kita umtuk memberikan pengetahuan terkait penggunaan aplikasi ini." Oleh karenanya, selama dua hari ini, sebanyak 114 peserta yang terdiri atas Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis dan Hupmas, dan Admin/Operator Silon 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur akan mendapat bimbingan teknis penggunaan Silon dari Admin KPU Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, selain Anam, Rozaq, dan Insan, dari KPU Jatim hadir pula Sekretaris, Nanik Karsini; Kabag Tekmas, Popong Anjarseno; Kasubbag Teknis, Eddy Prayitno; dan para staf subbag terkait. (RH/Ed. Red/ Fto. Staf)