Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur kupas tuntas terkait tahapan Seleksi Tertulis Pembentukan Badan Ad Hoc untuk Pemilu dan Pemilihan 2024. Kegiatan ini selanjutnya dikemas dalam kegiatan EDISI 8 Program Knowledge Sharing Seleksi Tertulis Pembentukan Badan Ad Hoc untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 (Senin, 4/10). Berkesempatan menjadi narasumber hari ini, Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kabupaten Jombang, Rita Darmawati lalu pembahas, Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kabupaten Ngawi, Darsono serta moderator, Kasubbag KUL KPU Kabupaten Jombang, Hery Subagio. Rita menjelaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk seleksi tertulis pembentukan badan Ad Hoc ini antara lain rapat koordinasi, anggaran, metode seleksi tertulis, materi soal, pelaksanaan dan administrasi. “Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 mulai saat ini KPU Kabupaten Jombang telah merencanakan metode yang akan digunakan dalam seleksi tertulis badan Ad Hoc ini. Saat ini KPU Kabupaten Jombang masih merencanakan penggunaan metode CAT mengingat saat ini masih pandemi, Kita juga perlu memperhatikan prokes, serta CAT dinilai lebih efektif. Mulai dari sekarang Kita juga memetakan bila menggunakan CAT harus berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang bisa diajak kerja sama, konsolidasi dengan stakeholder terkait atau pemerintah daerah,” terang Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kabupaten Jombang ini (4/10/2021). Sementara itu, pembahas yakni Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kabupaten Ngawi, Darsono berbagi pengalamannya saat Pemilihan 2020 yang lalu. “Seleksi tertulis untuk PPK, KPU Kabupaten Ngawi menggunakan CAT dan untuk PPS menggunakan tes tulis konvensional/ biasa. Terkait pelaksanaan CAT Kami melaporkan ke KPU Provinsi dan mengirimkan tembusan ke KPU RI. Hal-hal yang Kami siapkan saat itu terkait anggaran, mitra kerja sama, perangkat, jaringan, jaminan keamanan dan kerahasiaan soal, serta koordinasi dengan stakeholder,” paparnya. Darsono menjelaskan pada saat pelaksanaan CAT, KPU Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.”Seleksi CAT dibagi menjadi 2 sesi, lalu setiap kelas diberi cadangan perangkat computer sehingga jika ada alat yang bermasalah bisa segera diganti. Selain perangkat komputer cadangan, Kami juga menyiapkan server cadangan,” ungkap Darsono. Memberikan tanggapan terhadap jalannya diskusi, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani mengapresiasi proses diskusi yang mampu mengupas tuntas terkait antisipasi permasalahan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan seleksi tertulis pembentukan badan Ad Hoc. “Pembahasan yang komprehensif ini merupakan modal bagi Kita, sehingga dapat mengetahui kondisi di masing-masing kabupaten/ kota dan kebutuhan untuk Agenda Tahun 2024. Penggunaan teknologi informasi itu suatu keniscayaan, namun ada beberapa hal yang perlu diantisipasi karena teknologi informasi juga punya keterbatasan. Ada ruang-ruang yang mungkin masih rawan untuk diretas dan hari ini sudah dibahas antisipasi yang harus disiapkan oleh teman-teman. Jadi memang pilihan metode untuk seleksi tertulis dari awal sudah harus ditetapkan sehingga dapat disiapkan dengan baik,” jelas Rochani dalam ulasannya. (AA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ingin mengkaji lebih dalam mengenai penyusunan atau perancangan anggaran pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) berbasis kinerja, menjadi alasan KPU Jatim kembali menggelar lokakarya dengan tema ini untuk kedua kalinya. Demikian penjelasan yang disampaikan Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Nurul Amalia pada sambutannya. Nurul berpandangan dengan membahas hal yang sama secara berseri harapannya bisa mengkaji lebih dalam dan memberikan hasil yang nyata pada kegiatan KPU selanjutnya. “Sehingga besar harapan Kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini Kita bisa saling melengkapi. Penyaji satu berbicara teori dan yang satunya membicarakan implementasinya seperti apa. Dengan demikian ini bisa menjadi bekal dalam rangka penyusunan anggaran pemutakhiran daftar pemilih berbasis kinerja,” jelas Komisioner KPU Jatim ini (1/10/2021). Beberapa waktu yang lalu sebagian KPU Kabupaten/ Kota memang sudah diminta oleh pemerintah daerahnya untuk menyampaikan rencana kebutuhan untuk Pemilihan 2024, namun menurut Nurul, bahasan atau kajian ini akan berguna dalam proses revisi anggaran. “Kalau ada revisi nanti Kawan-kawan sudah semakin sempurna menyusunnya, sehingga tidak terlalu banyak kekurangan dan berharap kegiatan yang Kita susun nanti membantu tugas-tugas Kita dalam memutakhirkan daftar pemilih,” tegasnya. Mengimbuhkan yang telah disampaikan koleganya, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, menuturkan bahwa kedepan KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/ Kota akan melakukan evaluasi-evaluasi pencermatan anggaran Pemilihan 2024. Lalu terkait dengan sharing anggaran, sebagaimana disampaikan Rozaq bisa membaca ulang Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2017. “Pada Keputusan Gubernur Nomor 188 tersebut ada sekitar 11 item yang disharingkan. 6 item diantaranya akan diakomodir oleh provinsi dan 5 item lainnya menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Skema ini kemungkinan masih akan berubah seiring dengan komponen kebutuhan atas dasar Keputusan 444 atau perubahan atas usulan Kawan-kawan,” terang pria kelahiran Sampang-Madura ini. Terakhir, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan masih sangat mungkin sebelum adanya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Perlu diketahui pula, pada lokakarya ini berkesempatan menjadi penyaji yakni, Divisi Rendatin KPU Kabupaten Magetan, Nanik Yasiroh dan Subkoordinator Progda KPU Kota Pasuruan, M. Nasrulloh Akbar. Selanjutnya moderator adalah Subkoordinator Progda KPU Kota Mojokerto, Dzikrillia A. Rizki. (AA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Ilham Saputra menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan Kelas Teknis Menyongsong 2024 KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Demikian disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Kelas Teknis Edisi 19 (edisi pungkasan-red) pagi ini, Kamis, tanggal 30 September 2021. Sebelumnya Ketua KPU RI mengatakan bahwa Kelas Teknis ini merupakan kegiatan yang positif, selain untuk mengevaluasi Pemilu dan Pemilihan sebelumnya juga untuk meningkatkan kapastas penyelenggara. “Melalui kegiatan ini, Kita melihat kembali apa saja problematika-problematika dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 yang lalu. Pemilu dan Pemilihan 2024, banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang akan dilakukan Divisi Teknis Penyelenggaraan. Namun ini menjadi tanggungjawab bersama semua Komisioner. Memang tahapan besar ini sudah pernah Kita lakukan saat Pemilihan 2018 sambil melaksanakan Pemilu 2019, tapi saat ini tahapan terbalik, tahapan Pemilu dulu yang Kita laksanakan baru tahapan Pemilihan. Di 2024 Kita akan melaksanakan Pemilu dan Pemilian dengan waktu yang mepet, ini kemudian beban kerja Kita sebagai penyelenggara yang luar biasa,” terang Ilham ((30/9/2021). Berikutnya, kegiatan Kelas Teknis juga baik bagi penguatan kapasitas penyelenggara. “Kapasitas building Kita ini harus ditingkatkan, yang selama ini mungkin Pemilu selesai tidak ada diskusi atau pembicaraan bagaimana sebenarnya format pemilu yang tepat, walaupun regulasinya sama, tentu Kita saat ini perlu berfikir, Kita harus mengevaluasi apa saja yang harus Kita lakukan kedepan untuk memudahkan pekerjaan ini,” tegasnya. Senada dengan Ilham, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menuturkan kegiatan ini bagian dari ikhhtir melakukan pembinaan dan konsolidasi menyongsong 2024. “Kegiatan ini bagian dari diseminasi pengetahuan sekaligus sebagai upaya upgrading kemampuan dan pengetahuan secara berkelanjutan. Sehingga harapan Kita semua tidak ada selisih kemampuan dan pengetahuan diantara Komisioner yang telah pernah melaksanakan Pemilihan dengan yang sama sekali belum pernah melaksanakan Pemilihan. Yang semuanya ini arahnya pada 2024,” jelas Ketua KPU Jatim. Anam melanjutkan, tahun ini fokus KPU untuk melakukan kegiatan yang sifatnya penguatan internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. “Tidak menutup kemungkinan tahun depan kegiatan seperti ini dibuka untuk umum. Selain meningkatkan pengetahuan juga sebagai kegiatan pendidikan pemilih,” jelasnya. Menutup sambutannya, Ketua KPU Jatim berharap KPU Jatim akan segera bisa membuat Silabi sehingga kegiatan serupa bisa dilaksanakan di KPU Kabupaten/ Kota pula. Dengan demikian akan semakin memperkuat kelembagaan dan memasifkan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan 2024 lebih awal. (AA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III serta Penyusunan Program dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2021 (28/9). Rapat digelar secara hybrid (ruang rapat lantai I dan zoom meeting) dari jam 2 siang sampai 4 sore. Nampak hadir pada rapat ini Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam dan Miftahur Rozaq, Sekretaris, Nanik Karsini, seluruh Koordinator serta seluruh Subkoordinator/ Kasubbag di lingkungan KPU Jatim. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menjelaskan tujuan diadakan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III serta penyusunan program dan anggaran triwulan IV tahun 2021 ini. “Tujuan Kita mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III serta penyusunan program dan anggaran triwulan IV ini dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja, efektivitas dan efisiensi organisasi. Sehingga Kita pada rapat ini perlu secara rigit membahas seperti apa pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan III maupun kendala-kendala yang terjadi. Dengan demikian hasilnya dapat untuk perbaikan penyusunan program dan anggaran triwulan IV,” papar Anam. Mengimbuhkan yang disampaikan Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, MIftahur Rozaq menyampaikan bahwa setelah mengevaluasi triwulan III, selanjutnya Kita akan menyusun bersama  atau merumuskan rencana tindaklanjut program dan anggaran triwulan IV agar target kinerja bisa dipenuhi,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengungkapkan bahwa realisasi anggaran KPU Jatim sampai dengan triwulan III ini masih di angka 68%. “Tentu ini menjadi perhatian penting Kita. Kita perlu memikirkan bersama agar Kita di triwulan IV bisa memenuhi target realisasi anggaran. Saya menghimbau kepada semua subbagian koordinasi untuk melakukan percepatan pencapaian target kinerja ini,” tegas Nanik. Usai sambutan dan pengarahan, acara dilanjutkan dengan paparan mengenai realisasi program dan anggaran triwulan III serta rencana program dan anggaran triwulan IV dari semua subbagian. (AA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menjadi Pembina Apel Pagi (Senin, 27/9), Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Miftahur Rozaq mengingatkan pentingnya 4K kepada seluruh peserta Apel. Komponen 4K ini yakni terdiri dari aspek konsolidasi, komitmen, kompetensi serta koordinasi. Rozaq pada arahannya menjelaskan aspek konsolidasi perlu dipertahankan dan diperkuat dalam lingkungan KPU Jatim. “Konsolidasi perlu karena di lembaga ini ada 2 kamar, yakni Komisioner dan Sekretariat. Tentu saja dua sisi ini memerlukan penguatan-penguatan untuk mencapai target-target dan capaian bersama. Konslidasi yang dimaksud pertama harus sesuai dengan tupoksi Kita masing-masing yang sesuai  dengan perundangan, peraturan KPU yang menjelaskan tupoksi Kita. Sejauh ini konsolidasi sudah berajalan dengan baik dan harapannya semakin maksimal,” jelas mantan Komisioner KPU Kabupaten Sampang ini (27/9/2021). Aspek kedua yang perlu dijaga sebagaimana diterangkan Rozaq ialah komitmen. Komitmen baik secara personal dan kelembagaa dalam naungan KPU Jatim. Landasan komitmen ini menjadi ruh pertama dalam menjalankan tupoksi ini. Tidak ada tujuan yang bisa dicapai tanpa komitmen keluarga besar KPU Jatim. Berikutnya, aspek K yang ketiga adalah kompetensi. “Tentunya kompetensi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sangatlah penting. Keahlian dan pengalaman ini Kita kolaborasikan dengan baik, sehingga keinginan untuk menciptakan dan membawa lembaga ini mampu dicapai,” ujarnya. Aspek terakhir, yakni koordinasi di lingkungan KPU Jatim. Koordinasi ini perlu diperkuat karena kesuksesan dalam tahapan tidak bisa terlaksana dengan sendiri. Namun, menurut Rozaq memerlukan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya. “Banyak hal yang perlu dievaluasi terkait koordinasi ini. Koordinasi menjadi bagian penting untuk menjaga kerja sama. Harapannya kedepan keempat aspek ini bisa Kita laksanakan,” pungkas Rozaq mengakhiri arahannya. (AA)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mempersiapkan perencanaan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Lokakarya Merancang Anggaran Pemutakhiran Daftar Pemilih Berbasis Kinerja Untuk Pemilihan Serentak 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur (24/9). Lokakarya digelar secara daring mulai pukul 13.00-16.30 WIB, dengan melibatkan Ketua, Divisi Perencanaan; Data dan Informasi (Rendatin), serta Kasubbag/ Subkoordinator Program dan Data (Progda) dari 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Anggota KPU Jatim, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia menyebutkan tujuan diadakannya lokakarya. “Lokakarya ini dilaksanakan dengan tujuan agar Kita, penyelenggara Pemilu dapat mengetahui bagaimana secara teknis membuat perencanaan Pemilu Tahun 2024 agar lebih matang,” tuturnya saat memberikan sambutan (24/9/2021). Nurul menjelaskan pula jika lokakarya ini melibatkan penyaji dari PNS KPU alumni Tata Kelola Pemilu. “Hal ini dimaksudkan agar teman-teman alumni Magister Tata Kelola Pemilu dapat membagikan ilmu yang dimiliki selama kuliah dan pengetahuannya. Saya berharap setelah lokakarya ini dapat dituangkan dalam karya tulis populer sehingga memiliki jejak ilmiah. Salah satu pertanyaan Kemenpan-RB saat evaluasi Reformasi Birokrasi yang menggelitik adalah salah satu jejak webinar hanya tampak apabila ada tulisan sebagai hasilnya. Kedepan Kami akan membuat kuisioner yang berisi tentang bagaimana kegiatan ini dapat lebih bermanfaat bagi peserta,” jelas Anggota KPU Jatim ini. Senada dengan Nurul, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq dalam arahannya berharap Kegiatan ini akan memberikan penambahan pemahaman kepada KPU Kabupaten/ Kota terhadap beberapa komponen penyusunan anggaran. “Penyusunan anggaran berbasis kinerja, artinya anggaran berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan. Dalam keputusan Nomor 444 KPU RI terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Dimana penyusunan anggaran harus proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Kita perlu melaksanakan evaluasi dari Pemilihan Serentak 2020, sehingga dapat memperkirakan besaran anggaran yang akan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Prinsip perencanaan berbasis kinerja adalah transparan, akuntabel, serta dapat dilaksanakan,” tandas Rozaq. Berkesempatan menjadi penyaji dalam lokakarya kali ini yakni Divisi Rendatin KPU Kabupaten Pamekasan, Ibnun Hasan Mahfud dan Subkorodinator Progda KPU Kabupaten Sidoarjo sekaligus lulusan Magister Tata Kelola Pemilu, Anieq Fardah. Sementara berperan memandu jalannya diskusi yakni, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, Subkoordinator Progda KPU Kota Surabaya. (AA)