Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Program “Knowledge Sharing” besutan Divisi SDM Litbang KPU Provinsi dan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur edisi perdana telah berhasil diselenggarakan pada hari Rabu (8/9) secara virtual. Dengan mengangkat tema Sosialisasi, Publikasi dan Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc, forum ini diikuti oleh 134 peserta yang terdiri  Divisi Sumber Daya Manusia, Pelatihan Pengembangan (SDM dan Litbang) KPU Jatim, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM di 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, Sub Koordinator / Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keluarga besar penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Pada kesempatan awal ini, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani menyampaikan tekait mekanisme forum, bahwa penyajian materi dilakukan oleh narasumber dan Pembahas dengan dipandu oleh seorang moderator, selanjutnya dibuka ruang diskusi dan diakhiri dengan pemberian ulasan sebagai penutup. Adapun durasi yang disepakati yaitu 120 menit. Mengapa dibatasi hanya 2 jam? Perempuan Mantan Ketua KPU Kota Batu ini mengaku kegiatan ini akan diselenggaran secara kontinyu, butuh konsentrasi untuk menyimak dan membangun kesadaran peserta untuk  konsisten dan terlibat aktif dalam forum. “Forum ini sebagai brainstorming, berbagi pengetahuan dan pengalaman jelang agenda Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Karena pada pelaksanaan pemilu dan pemilhan yang sesungguhnya tidak ada kata lelah, semua jajaran penyelenggara harus mampu bekerja secara konsisten, dan hal ini merupakan habit (kebiasaan) yang tidak bisa serta merta ada, namun perlu diciptakan dan dilatih secara terus menerus,” papar Rochani (8/9/2021). Bertindak sebagai Narasumber yaitu Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal dan Pembahas adalah Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani. Sedangkan bertindak sebagai Moderator adalah Qori Muqni Kumara, Penata Kelola pemilu Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kota Probolinggo. Berkesempatan memaparkan pertama kali, Radfan menyampaikan bahwa KPU RI dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan tidak hanya dibantu penyelenggara di bawahnya yang bersifat tetap, namun dibantu pula oleh badan adhoc. “Badan adhoc menjadi representatif KPU di tingkat paling bawah atau di kenal dengan istilah street level bereucracy, baik di dalam maupun di luar negeri,” paparnya. Lanjut Radfan, berbagai potensi persoalan dapat diprediksi akan muncul saat tahapan pembentukan badan adhoc, di antaranya kurangnnya minat masyarakat untuk menjadi anggota badan adhoc. Melengkapi apa yang dipaparkan sebelumnya, Nurani menyampaikan lebih teknis terkait rancangan atau usulan draft tahapan pembentukan badan adhoc pada pemilu dan pemilihan Tahun 2024 untuk mengantisipasi persiapan program kerja sosialisasi, publikasi dan koordinasi. “Apabila disimulasikan maka bisa jadi tahapan pembentukan badan adhoc pemilu akan dimulai bulan November 2022, sementara untuk tahapan pemungutan suara diperkirakan pada Pebruari atau April 2024 sedangkan November 2024 untuk Pemilihan,” jelas Nurani. Untuk itu, Nurani berpendapat waktu saat ini adalah kesempatan bagi penyelenggara untuk menyusun strategi dalam rangka meminimalisir kurangnya pendafatar dengan gencar melakukan sosialisasi dan publikasi ke masyarakat. “Mengingat berbagai macam persyaratan pendaftaran badan adhoc, kiranya saat ini waktu yang tepat untuk memulai sosialiasi dan publikasi, mulai informasi teknis penerimaan berkas, dokumen persyaratan, jadwal seleksi, serta penyampaian informasi garis besar apa saja yang akan ditanyakan saat wawancara,” pungkasnya. (AFN/ ed. Red)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan koordinasi pengelolaan program, anggaran dan SDM bersama dengan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur hari ini, Rabu (8/9), mulai dari pukul 10.00 sampai 13.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya ini dilaksanakan secara luring dengan menerapkan prokes yang ketat. Adapun peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Program, Anggaran, dan SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur ini terdiri dari Sekretaris 38 KPU Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan jika rapat kali ini untuk membahas pengelolaan program, anggaran dan SDM di lingkungan KPU se-Jawa Timur. “Kita ketahui saat ini penataan SDM di lingkungan KPU cukup signifikan, misalnya terkait pengisian jabatan struktural, pemetaan SDM karena Kita ketahui banyak satker yang kekurangan SDM, budaya-budaya baru seperti ketentuan seragam, pembacaan Pancasila di hari Rabu, dan sebagainya,” tutur Ketua KPU Jatim (8/9/2021). Menambahkan yang disampaikan Ketua, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq berharap kegiatan pada hari ini dapat membangun solidaritas KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. “Lalu sesuai instruksi Sekjen terkait kebutuhan pemilu 2024, Saya harap hari Jum’at  besok telah dikirimkan ke KPU Provinsi. Asumsi perencanaan Pemilu 2024 dengan protokol Covid-19, sehingga harus dilengkapi kebutuhan protokol kesehatan,” jelasnya. Berikutnya, materi disampaikan oleh Koordinator Program; data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Suharto. Pria yang akrab disapa Totok ini menjelaskan mengenai Pengelolaan Belanja Pegawai dan Belanjan Non Pegawai. (AACS/IF)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Membahas tema pemungutan suara pemilu pada Kelas Teknis Menyongsong 2024 Edisi 14, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/ Kota perlu memikirkan inovasi strategi untuk peningkatan kapasitas KPPS di pemilu 2024. Hal ini penting mengingat KPPS merupakan penyelenggara Ad Hoc yang terlibat langsung di dalam pemungutan suara. Sebelumnya Insan mengatakan bahwa mendiskusikan soal pemungutan suara tidak melulu berbicara soal pemungutan, namun bisa melihat banyak hal seperti data pemilih, penyiapan TPS, perlengkapan pemungutan suara, penyelenggara ad hoc dan banyak aspek lainnya yang bisa dibahas. “Maka menjadi sangat relevan jika penyaji pertama, Pak Hakim mengambil judul Dukungan Teknis dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan penyaji kedua, Pak Nur Ismandiana membahas Permasalah-permasalahan dalam Pemungutan Suara,” ujarnya (7/9/2021). Insan melanjutkan, terkait problem mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, selama ini bimtek-bimtek untuk KPPS sudah ada. “Namun memang belum dilakukan untuk semua anggota KPPS dan baru Ketua KPPS. Karena bimtek untuk semua anggota KPPS ini membutuhkan anggaran yang luar biasa, sementara itu tidak semua orang yang menjadi Ketua KPPS mampu menyampaikan apa yang telah diterima pada anggotanya. Maka memang dirasa perlu bagi KPU Kabupaten/ Kota mencari alternatif strategi inovasi untuk meningkatkan kapasitan semua anggota KPPS ini. Apa dengan membuat flyer ditempel di setiap KPPS atau seperti apa,” paparnya. Menutup ulasannya, Insan juga mengingatkan bahwa dalam Kelas Teknis dengan tema Pemungutan Suara yang telah dua kali dilaksanakan ini, baik penyaji dan peserta belum ada yang mendiskusikan topik pendirian TPS di rumah sakit atau lapas/ rutan, termasuk pelayanan kepada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Perlu diketahui penyaji pada Kelas Teknis Edisi 14 ini yakni, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim dan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lumajang, Nur Ismandiana. Berikutnya moderator adalah Subkoordinator Tekmas KPU Kabupaten Lumajang, Ida. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Apel pagi hari ini, Senin (6/9) secara virtual. Koordinator Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, Suharto berkesempatan memimpin apel dan diikuti oleh pimpinan serta seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPU Jatim. Totok sapaan Suharto dalam arahannya menghimbau kepada seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 meskipun seluruh pegawai sudah mengikuti vakasinasi. “Kondisi Surabaya hari ini memang sudah zona kuning, artinya kemungkinan masuk level 2 dengan status resiko rendah, kita tidak bisa serta merta menganggap covid-19 itu mereda, jadi saya minta teman-teman untuk tetap menjaga diri,” terang Totok (6/9/2021). Berkenaan dengan status wilayah tersebut, Totok menambahkan terkait mekanisme kerja pegawai di lingkungan KPU Jatim apakah tetap melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home) atau tugas kedinasan di kantor (Work From Office). “Terkait penerapan WFH atau WFO Kami masih menunggu petunjuk pemerintah, untuk zona kuning apakah ditetapkan untuk level 2 atau level 3. Yang terpenting adalah bagaimanapun keputusan sistem kerja kita, kami harap seluruh pegawai untuk tetap produktif,” imbuhnya. Kegiatan Apel ini dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan disiplin kerja disamping sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar pegawai. Bertindak sebagai pembawa acara, Khairana Ayu, pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Dian Eka Novita, pembaca Panca Prasetya Korpri, Eddy Prayitno, dan ditutup dengan doa oleh Abdul Halim. (AFN/ ed. Red)

    Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar lokakarya bersama dengan KPU Kabupaten/ Kota secara virtual (Jum’at, 3/9). Lokakarya ini bertujuan untuk merumuskan strategi coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih dimasa pandemi Covid-19. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menjelaskan coklit dimasa pandemi ini diperlukan untuk sharing knowledge kepada KPU Kabupaten/ Kota yang belum pernah melaksanakan pemilihan ditengah pandemi. “Tahapan pemilihan Kita dilaksanakan dimasa pandemi, sehingga coklit saat pandemi ini sedikit berbeda dengan biasanya. Peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilihan ditengah pandemi telah diatur sedemikian rupa termasuk terkait pengaturan coklit dimasa pandemi, dan akan Kita bahas di forum ini dengan studi kasus dari KPU Kabupaten/ Kota yang pernah melakukan coklit ditengah pandemi,” jelas Anam (3/9/2021). Menambahkan yang disampaikan Anam, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia menegaskan lokakarya ini dilaksanakan dengan harapan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan coklit di KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. “Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikupas tuntas secara ilmiah pada forum ini yang hasilnya nanti akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan coklit dimasa yang akan datang,” tegasnya. Nurul menerangkan pula jika kegiatan coklit merupakan kegiatan utama dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih. Oleh karena itu penting mempelajari coklit dan mempersiapkannya dengan seksama agar nantinya saat melaksanakan tahapan dapat melaksanakannya dengan baik. Berkesempatan menjadi narasumber dalam lokakarya kali ini, Divisi Perencanaan; Data dan Informasi KPU Kota Blitar, Ninik Sholihah. Sedang moderator merupakan Subkoordinator Program dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, Yuyun Dwi P. Peserta Lokakarya Merumuskan Strategi Coklit Dimasa Pandemi ada sekitar 114 orang yang terdiri dari Divisi Perencanaan, Data & Informasi; Subkoordinator Program & Data / Perencana Ahli Muda; Operator Sidalih dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. (AACS/ IF)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima audiensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini, Jum’at (3/9), pukul 09.00 - selesai, di ruang rapat lantai I kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Audiensi ini dalam rangka menjajaki kerja sama terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang bakal dilakukan KPU Jatim dengan DP3AK Pemprov Jatim. Mengawali audiensi, Ketua Dinas DP3AK Pemprov Jatim, Andriyanto menyampaikan jika maksud kedatangan dirinya dan rombongan tak lain untuk membahas mengenai kerja sama terkait pemutakhiran data pemilih. “Pertemuan ini merupakan awal kolaborasi dimana KPU Jatim dan DP3AK Pemprov Jatim akan bekerja sama dalam pemutakhiran data pemilih yang mekanismenya berpedoman pada aturan perundang-undangan,” katanya (3/9/2021). Inisiasi kolaborasi ini menurut Andriyanto dalam rangka mempersiapkan data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 di wilayah Jawa Timur. “Sinergi ini InsyaAllah akan meningkatkan kualitas data pemilih di Jawa Timur dan pada ujungnya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024,” terang Ketua Dinas DP3AK Pemprov Jatim ini. Menanggapi yang disampaikan Ketua Dinas DP3AK Pemprov Jatim, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyambut baik maksud kedatangan rombongan DP3AK Pemprov Jatim. “Kami sangat mengapresiasi kedatangan Kepala Dinas DP3AK beserta jajaran ke kantor KPU Jatim. Kita ketahui pemutakhiran data pemilih memang tidak bisa dilepaskan dari data kependudukan dan catatan sipil sebagai sumber data. Sehingga kerja sama KPU Jatim dengan DP3AK sangat diperlukan. Sebagai awalan ini bisa dimulai dengan menjajaki kerja sama yang dapat dilakukan sesuai tugas pokok fungsi masing-masing instansi,” jelas Ketua KPU Jatim. Ikut memberikan penjelasan, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia menyampaikan bahwa KPU Jatim beserta 38 KPU Kabupaten/ Kota memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. “Dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, waktu untuk mempersiapkan data pemilih lebih panjang sehingga diharapkan hasilnya bisa lebih baik. Dan dalam hal ini, data kependudukan serta catatan sipil menjadi salah satu rujukan dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini,” ujarnya. Turut menyambut dari KPU Jatim yakni, Ketua, Choirul Anam, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, Koordinator PDOS, Suharto, dan Subkoordinator Program dan Data, Nurita Paramita. (AACS)