Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur merupakan bagian dari upaya implementasi prinsip good governance. Ungkap Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini pada Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (10/9). Sekretaris KPU Jatim menyampaikan implementasi reformasi birokrasi di satuan kerja (satker) KPU Jatim bertujuan untuk melakukan peningkatan tata kelola organisasi. “KPU Jatim dalam hal ini tidak sekedar melaksanakan tugas dari KPU RI yang tertuang dalam Surat Sekjen KPU RI Nomor 1422/ORT.07-SD/01/SJ/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Penunjukan Unit Percontohan Reformasi Birokrasi KPU, tetapi juga memenuhi kebutuhan organisasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagai implementasi good governance,” tegas Nanik. Selanjutnya Nanik pada kesempatan ini memaparkan beberapa progress atau perkembangan implementasi reformasi birokrasi oleh KPU Jatim. “Beberapa hal yang telah dilakukan KPU Jatim dalam rangka implementasi reformasi birokrasi diantaranya yakni, membentuk Tim Reformasi Birokrasi, menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Kick Off Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Sosialisasi SOP di lingkungan KPU Jatim, Rakor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Kelas Teknis; Knowledge Sharing; SPIP; SAKIP; Workshop dan Lokakarya baik dalam bidang manajemen kepemiluan,” papar perempuan asli Magetan ini. Nanik melanjutkan, dalam implementasi reformasi birokrasi, KPU Jatim juga melakukan internalisasi budaya kerja organisasi melalui Apel Pagi, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila, serta pemasangan stand banner yang berfungsi untuk mengingatkan seluruh elemen di KPU Jatim agar mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Lebih lanjut, KPU Jatim melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik serta perkantoran seperti akses disabilitas, ruang pelayanan informasi publik, ruang pelayanan kepegawaian, titik kumpul, serta kebersihan dan kerapian kantor dengan optimalisasi sumber daya yang ada. “Sebagai implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, KPU Jatim terus berupaya melakukan budaya pelayanan prima serta manajemen risiko,” tutupnya mengakhiri paparan. (AACS)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (10/9). Tidak tanggung-tanggung, dalam pelatihan ini KPU Jatim mendatangkan langsung dua (2) pakar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Dua pakar dari BPKP Perwakilan Jawa Timur ini yakni, dari Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi serta Pengendali Teknis, Sugiarto. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini sebelumnya menyebutkan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko bertujuan semakin meningkatkan pelayanan publik. “Serta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan budaya, struktur dan proses manajemen risiko melalui pemahaman tentang konsep risiko dan manajemen risiko serta praktik-praktik terbaik dalam perancangan dan penerapan struktur dan proses manajemen risiko,” jelasnya. Kemudian Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi di dalam paparannya terkait budaya pelayanan prima melalui media dalam jaringan beranggapan terdapat 6 penyakit birokrasi di Indonesia. Salah satunya yaitu kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. Berkesempatan membawakan materi terkait penerapan manajemen risiko, mengawali presentasinya Pengendali Teknis, Sugiarto menyampaikan bahwa secara tidak langsung dalam kehidupan seseorang telah menerapkan manajemen risiko, contohnya ketika melakukan perjalanan maka orang tersebut telah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. “Manajemen risiko adalah suatu usaha bagaimana instansi pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Manjamen risiko wajib diterapkan oleh instansi pemerintahan karena risiko adalah suatu hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi,” terangnya. Ia juga menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko pada instansi memerlukan aturan yang harus dipedomani. Tampak dalam materi paparannya, Sugiarto tidak hanya secara teoritis dalam menjelaskan namun hal teknis meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, aksi penanganan risiko, pemantauan risiko, hingga pelaporan. (AFN/ AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Guna memaksimalkan implementasi reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyelenggarakan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Pelatihan diadakan secara daring hari ini, Jum’at (10/9), pukul 13.00-16.00 WIB. Pelatihan yang digelar secara virtual ini diikuti sekitar 300an peserta, yang terdiri dari Tim Reformasi Birokrasi KPU Jatim dan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU Jatim telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 612 Tahun 2020 dan Nomor 324 Tahun terkait roadmap reformasi brokrasi KPU 2020-2024 dan Juknis pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilengkapi lembar kerja evaluasi. “Hasilnya KPU Kabupaten/ Kota masih perlu melakukan perbaikan dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” ungkap Ketua KPU Jatim (10/9/2021). Lalu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, menurut Anam perlu adanya komitmen bersama antara Komisioner dan Sekretariat seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. “Hal ini penting untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik kepada pemilih, peserta pemilu, maupun masyarakat umum secara profesional dan imparsial,” jelas Anam. Mengimbuhkan Anam, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani memaparkan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2020, bahwa salah satunya terkait pelayanan umum. “Saat ini telah masuk dalam periode reformasi birokrasi ketiga, pada periode ini dicirikan dengan meningkatnya pelayanan publik yang semakin berkualitas. Salah satu hal yang ditempuh dalam upaya peningkatkan pelayanan prima dengan cara melaksanakan pelatihan ini,” tutur Rochani dalam arahannya. Usai pengarahan Ketua serta Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini yang menerangkan terkait Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Jatim, dan berikutnya pemaparan narasumber dari Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi serta Pengendali Teknis, Sugiarto. Keduanya berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. (AFN/ AACS)  

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc menjadi tahapan yang urgen untuk mengundang partisipasi masyarakat menjadi penyelenggara. Demikian ungkap Divisi SDM dan Litbang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Rochani pada gelaran Knowledge Sharing Edisi Kedua KPU Provinsi Bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (Jum’at, 10/9). Mengawali ulasannya, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim ini mengungkapkan urgensi pengumuman pendaftaran pada tahapan pembentukan badan Ad Hoc. “Urgensi pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc ini untuk menyampaikan informasi sekaligus mengundang partisipasi seluas-luasnya masyarakat yang untuk menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Tahapan pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc ini begitu penting dalam mekanisme rekrutmen badan Ad Hoc dengan seleksi terbuka, seperti untuk rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS,” terang Rochani (10/9/2021). Pada penyampaian pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc perlu memperhatikan dua aspek, yakni format pengumuman pendaftaran dan media yang digunakan dalam menyampaikan pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc. “Format pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc harus memenuhi substansi materi dan pesan yg akan disampaikan serta memenuhi pengesahan tata naskah dinas oleh Pejabat yang berwenang. Pada Pemilihan 2020, substansi materi pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2020. Yang antara lain memuat tujuan, dasar kegiatan, persyaratan, kelengkapan dokumen, waktu dan tempat penyampaian dokumen (termasuk mekanisme pendaftaran secara online), keterangan jumlah rangkap dokumen, akses formulir pendaftaran (melalui link aplikasi), kontak help desk, serta syarat kesehatan terkait Covid-19,” terangnya. Lebih lanjut, media yang digunakan dalam menyampaikan pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc juga perlu diperhatikan. “Bentuk medianya apa, alokasi waktu pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc pada media tersebut, serta lokasi-lokasi pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc,” jelas Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim ini. Ia menerangkan bentuk pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc itu berupa naskah dinas dan pendukungnya bisa dalam bentuk iklan masyarakat, voice record (radio komunitas/ program aplikasi panggilan untuk menjadi penyelenggara), alat publikasi lainnya seperti spanduk/baliho/pamflet dan sebagainya. Prinsip pemasangan Pengumuman pada media yang mudah diakses public seperti papan pengumuman, laman website dan media sosial KPU Kabupaten/ Kota, media cetak, maupun media eletronik juga penting untuk diperhatikan sesuai kondisi masyarakat setempat. Berikutnya sasaran pengumuman pendaftaran sesuai jenjang badan Ad Hoc penyelenggara ditujukan kepada  masyarakat, lembaga Lembaga Pendidikan dan lembaga profesi. Berkesempatan menjadi Narasumber pada program Knowledge Sharing Edisi kedua yang memotret tahapan pengumuman pendaftaran badan Ad Hoc dari berbagai sudut pandang yaitu, Divisi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Lumajang, Yusuf Adi Pamungkas serta Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tuban, Zakiyatul M. Bertindak sebagai moderator Kasubbag KUL KPU Kabupaten Lumajang, Hendra Bahana. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta Kasubbag KUL KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, dan penyelenggara pemilihan di Jawa Timur ini berlangsung dari pukul 09.00 – 11.30 WIB secara daring melalui zoom meeting. (AACS/ MT)

Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2021 Unduh di Sini  

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kelas Teknis Menyongsong 2024 Edisi 15 kembali diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Kamis (9/9) secara virtual. Kali ini tema yang diusung terkait Penghitungan Suara. Adapun penyaji dalam Kelas Teknis Edisi 15 yakni, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bangkalan, Sri Hendayani serta Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, Erfanudin. Sedangkan moderator merupakan Subkoordinator Tekmas KPU Kota Batu, Ariansyah. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bangkalan memilih mengambil judul Mekanisme Penghitungan Suara Pemilu. Perempuan yang akrab disapa Heni ini menjelaskan mengenai sarana prasarana penghitungan suara, tahapan persiapan penghitungan suara, pelaksanaan, tugas KPPS serta surat suara yang sah dan tidak sah. Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu mengambil judul Menjaga Integritas Proses Penghitungan Suara. Sedikit bahasan yang berbeda dengan penyaji pertama, Erfanudin menambahkan mengenai best practice penghitungan suara serta teknis pengisian formulir. “Best practice penghitungan suara antara lain langkah pertama, mengeluarkan surat suara dari kotak suara. Kedua, mengumumkan jumlah surat suara yang berasal dari kotak suara. Ketiga, menentukan sah atau tidak sahnya surat suara. Serta keempat, mengisi formulir model C1/ C Hasil dan lampiran Model C/ C1 Hasil berdasarkan Model C/ C1 Hasil Plano,” jelas Erfanudin (9/9/2021). Seperti biasanya, usai penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Setelah itu, ada ulasan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan. Insan dalam forum Kelas Teknis ini menyampaikan bahwa banyak pengalaman yang diceritakan dan dibagikan dalam Kelas Teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Ada beberapa hal yang menjadi titik tekan di Pemilu 2019 kemarin, yang harapannya bisa diatasi di Pemilu 2024 nanti. Pengalaman-pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 kemarin bisa dijadikan catatan dan pelajaran bagi penyelenggara di Jawa Timur,” terang Insan mengakhiri ulasan. (AACS)