Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KPU, yang telah menjaga demokrasi di Indonesia berlangsung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan saat sambutan pembukaan Rapimnas KPU RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. “Demokrasi sebagai satu-satu pilihan dalam mengelola negara Indonesia, sudah dijaga secara maksimal oleh penyelenggara Pemilu, termasuk juga oleh KPU,” ujarnya (27/11). Pak ZA, demikian kerap disebut menerangkan bahwa peran KPU dan Bawaslu, serta DKPP sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang. Pihaknya, selaku legislatif akan tetap berada bersama-sama dalam menopang keberadaan penyelenggara Pemilu, termasuk dalam hal mendukung dari sisi anggaran. Apresiasi lain yang pantas diberikan kepada KPU, menurutnya, yakni kesuksesan dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017 lalu. Meski sempat terjadi dinamika di beberapa daerah, secara garis besar pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 oleh KPU, dinilai sudah berjalan lancar dan sukses. “Ke depan terutama dalam Pilkada Serentak 2018 nanti harapannya lebih baik lagi. Kami juga tulus dalam memberikan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak,” urai Zainudin. Dalam Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur dan juga seluruh Indonesia harus dilaksanakan sesuai aturan dan jangan sekali menyimpang. Sebab, apa yang dikerjakan dalam Pilkada 2018 nanti akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. “Sejarah akan mencatat, bila sebagai penyelenggara sukses dalam melaksanan Pilkada Serentak. Jadi harus dikerjakan dengan baik,” katanya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menggaransi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, di Provinsi Jawa Timur akan berlangsung aman. Garansi aman itu disampaikan oleh pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini, dalam sambutannya di Pembukaan Rapimnas KPU, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, 27 November 2018 malam. “Sekaligus melaporkan pada Pak Mendagri. Saya jamin Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur akan berlangsung aman,” ujar Pakde Karwo (27/11). Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim tersebut menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah proaktif dalam menciptakan kondisi aman di Pilkada Serentak 2018 nanti. Beberapa diantaranya terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk juga sampai ke tingkat Babinsa dan tokoh masyarakat desa. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan himbauan sejak dini kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Serentak nantinya. Kadang, menurut Pakde Karwo, adanya ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada menjadikan situasi dan kondisi tidak kondusif. “Kami juga melakukan koordinasi hingga ke tingkat desa, guna memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” terangnya. Pakde Karwo menambahkan, kontribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 juga sudah tergolong maksimal. Beberapa kebijakan sudah dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan Pilkada Serentak, seperti telah dipastikan kalau NPHD dari seluruh daerah di Jawa Timur yang menggelar Pilkada sudah selesai semua. “Termasuk pula dengan penyediaan DP4, juga sudah Kami sampaikan. Itu bagian dari komitmen dan kontribusi Kami dalam menyukseskan Pilkada Serentak,” pungkasnya.   (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo percaya penuh KPU bisa menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 secara sukses dibandingkan sebelumnya. Terlebih, KPU baik itu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada. “Pemerintah sudah mempercayakan penuh pada KPU, dalam hal tahapan Pilkada Serentak dan bakal tidak menyimpang. Percaya karena juga sudah pengalaman dalam Pemilu dan Pilkada,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, saat memberiman sambutan dalam acara Rapimnas KPU RI, di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya, Senin 27 November 2017 malam.   Tjahjo berkeyakinan proses pembahasan Undang-Undang Pemilu yang sempat memakan waktu hingga satu tahun, akan dibayar lunas dengan kinerja KPU yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 nanti. Belajar dari pengalaman Pilkada Serentak 2017, tentu dia semakin yakin kalau KPU bisa melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dengan lebih matang. Terlebih, untuk Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah akan menjadi kerja ekstra dari KPU RI dan jajarannya, baik yang di KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dia berharap, adanya Rapimnas itu bisa mendapat gagasan dan masukan lebih dari seluruh KPU Provinsi yang hadir dalam acara tersebut. “Pemerintah terus mengikuti peran KPU dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama dalam menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan terus ada perubahan yang lebih baik,” ungkapnya (27/11). Tjahjo menghimbau agar KPU juga bisa segera melakukan pemetaan rawan kejadian dalam Pilkada Serentak 2018. Dia meminta agar hasil pemetaan segera disampaikan, karena penting dalam memastikan ada hambatan sekecil apapun dan juga dalam rangka mengantisipasi potensi ancaman keamanan. “Harapan saya mudah-mudahan Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar dan aman. Lebih baik dari Pilkada Serentak yang sebelumnya,” ujar Mendagri. Perlu diketahui, peserta Rapimnas KPU RI selain mengikuti pembukaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, nantinya juga akan mengikuti serangkaian kegiatan selama empat hari, di Hotel JW Marriot. Tidak hanya membahas materi terkait kepemiluan, peserta dari KPU Provisi se-Indonesia juga akan melakukan aksi tanam pohon demokrasi di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, Rabu, tanggal 29 November 2017 malam, seluruh peserta Rapimnas akan menjadi saksi sejarah dalam acara Peresmian Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, di Gedung JX Internasional, Jalan Ahmad Yani Surabaya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kota Surabaya. Pembukaan Rapimnas yang diikuti oleh KPU Provinsi / KIP Aceh di Seluruh Indonesia tersebut, berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 27 November 2017 malam. Rapimnas yang dijadwalkan akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai dengan 30 November 2017 ini, bisa dibilang cukup istimewa. Karena dihadiri oleh mitra dan instansi terkait dengan KPU. Beberapa di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dari lembaga penyelenggara Pemilu, turut hadir pula ditengah para peserta Rapimnas seluruh Indonesia, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),  Hardjono, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan dan mantan Komisioner KPU RI yang juga akademisi Universitas Airlangga Surabaya, Ramlan Surbakti. Rapimnas kali ini mengusung tema Mengukuhkan Kesiapan KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Seretak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Dengan harapan, bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di KPU, agar maksimal dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengucapkan selamat datang di Jawa Timur kepada KPU Provinsi dan KIP Aceh seluruh Indonesia, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang telah memberikan izin tempat sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara Rapimnas yang digelar oleh KPU RI. “Ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim, Pakde Karwo, yang telah memberikan izin memakai Gedung Negara Grahadi sebagai tempat pembukaan Rapimnas. Ucapan selamat datang Kami sampaikan untuk seluruh KPU Provinsi se-Indonesia,” ujarnya (27/11/2017). Arief menerangkan, menyelenggarakan Pemilu adalah sama dengan membangun kepercayaan (trust) publik. Selama masyarakat percaya, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tidak akan jadi persoalan. Sebaliknya, kalau masyarakat tidak percaya atau publik tidak percaya, pemilu tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu cara membangun kepercayaan publik, minimal dengan cara transparan sejak awal sampai akhir. Itu juga termasuk dalam hal anggaran, diminta untuk disampaikan apa adanya dan tidak perlu ditutupi agar masyarakat bisa mengontrol kinerja KPU. Sebab, dengan lebih dipercaya oleh masyarakat membuat kinerja penyelenggara Pemilu bisa lebih berintegritas. “Sampaikan pada publik, termasuk transparansi dari awal sampai akhir, jangan ada yg ditutupi termasuk dalam hal anggaran,” tegas Arief. Mantan Komisioner KPU Jatim ini berharap dalam Rapimnas bisa menghasilkan gagasan yang visioner, untuk demokrasi yang lebih baik. “Jadilah komisioner yang visioner. Itulah yang sering saya sampaikan, termasuk dalam Rapimnas kali ini,” pungkasnya. (MC – BAY)

Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam   Surabaya, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), resmi menutup tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Hasilnya, hingga batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada satupun yang menyerahkan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan. Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menyatakan pihaknya secara resmi menutup penerimaan dukungan untuk pasangan calon perseorangan, Minggu 22 November 2018, tepat pukul 24.00 WIB. Sampai batas akhir penutupan, menurutnya, tidak ada satu orang atau perwakilan yang menyerahkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. “Artinya, dipastikan secara resmi bahwa Pilgub Jatim 2018 tidak akan diikuti calon dari perseorangan, hanya akan diikuti oleh pasangan dari Partai Politik (Parpol),” ujarnya. Anam menjelaskan, pihaknya sudah mengumumkan dan membuka tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan selama lima hari. Saat pembukaan sampai batas penutupan yang sudah ditentukan, juga tidak ada satu bakal pasangan calon dari jalur perseorangan yang datang menyerahkan dokumen dukungan. “Ada beberapa orang yang datang ke KPU Jatim, sebagian hanya bersifat meminta info saja dan tidak kembali lagi sampai batas akhir tahapan,” terang Anam. Dia menambahkan, dengan dipastikan tidak adanya pasangan calon perseorangan dalam Pilgub Jatim 2018. Selanjutnya, akan dibuka tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Jadwal yang ditentukan, akan dimulai 8 – 10 Januari 2018 yang akan datang. Untuk persyaratannya, kata Anam, bakal pasangan calon harus didukung oleh parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan kursi minimal 20% dari jumlah kursi yang diperoleh di DPRD Jatim. Atau minimal mempunyai 20 kursi di legislatif, untuk bisa mendaftarkan pasangan calon yang akan berlaga dalam Pilgub Jatim 2018. “Berikutnya kami akan fokus pada pendaftaran dari partai politik, yang dalam waktu dekat akan dibuka tahapannya,” pungkasnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, melakukan pengawasan dalam tahapan  penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Pengawasan dilakukan langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Jalan Raya Tenggilis 1 – 3 Surabaya. Adapun tim yang melakukan pengawasan tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan, terdiri dari Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, serta Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jatim. Tim akan diberi ruangan tersendiri di KPU Jatim, agar lebih nyaman untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya tahapan. “Ini bagian dari pengawasan melekat, terutama terhadap tahapan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan,” ujar salah satu anggota tim pengawasan dari Bawaslu Jatim, Muhammad Farid Ilhamuddin (Minggu, 26 November 2017). Pria yang akrab dipanggil Farid ini menjelaskan, tim yang diterjunkan melakukan pengawasan dalam tahapan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, dalam sehari ada 4 shif atau gantian per 4 jam. Dalam satu shift yang bertugas melakukan pengawasan ada sebanyak 3 orang. Jumlah tim tersebut menurutnya, akan berlangsung selama tiga hari ke depan dan belum termasuk pengawasan yang berlangsung sebelum masa akhir penyerahan berkas, yang ada sebanyak 3 orang tiap hari. Farid menjelaskan, dalam pengawasan tersebut juga akan dilakukan pelaporan kepada komisioner Bawaslu Jatim. “Selain melakukan pengawasan, kalau ada pasangan calon yang menyerahkan dokumen syarat dukungan, kami juga akan melakukan verifikasi,” ujar Farid. Sampai sekitar pukul 18.30 WIB, tim pengawas tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dari Bawaslu Jatim masih berada di kantor KPU Jatim. Sekaligus menunggu dan mengantisipasi adanya bakal pasangan calon perseorangan yang datang, menyerahkan dokumen dukungan untuk Pilgub Jatim 2018. (MC – BAY)