Berita Terkini

  Malang, jatim.kpu.go.id- Penghitungan suara (Tungra) dalam Pilkada 2018 diperkirakan akan memakan waktu lama, terutama bagi Kabupaten/Kota yang melakukan Pilkada serentak, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) setempat bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, 27 Juni 2018 mendatang. Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Muhammad Arbayanto menyatakan, ada perbedaan perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak dengan yang hanya melaksanakan Pilbup. Pria yang akrab dipanggil Arba ini menjelaskan, untuk Kabupaten/Kota yang hanya melaksanakan Pilgub saja, tahapan penghitungan suara dilakukan seperti biasanya dengan bertempat di PPK. Bedanya, untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak yakni Pilgub dan Pilbup, tahapan perhitungan suara dilakukan secara bergantian. “Cuma, yang didahulukan untuk dihitung adalah yang Pilgub. Baru setelah selesai, selanjutnya penghitungan suara yang Pilbup,” ujar Arba saat penyampaian materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahapan Pilgub Jatim 2018, di Hotel Harris Malang, Selasa 14 Nopember 2017. Dia menambahkan, dengan adanya dua tahapan penghitungan suara di PPK tentu harus butuh kejelian bagi penyelenggara. Sebab, tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya jumlah pemilih yang dihitung, bisa menggangu konsentrasi dari penyelenggara karena disebabkan faktor kecapekan atau yang lain. “Harapan kami, untuk tahapan penghitungan suara yang melaksanakan Pilkada serentak, harus disertai dengan stamina yang maksimal. Terutuma di tingkat PPK,” ucapnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur (Jatim), mengadakan Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jawa Timur, di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin 13 Nopember 2017. Rapat mengambil tema, mewujudkan Jawa Timur yang aman dan tentram menjelang Pilkada serentak Tahun 2018. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya menyatakan, ada 18 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada serentak 2018 di Jawa Timur. Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, dia berharap pesta demokrasi berjalan lancar dan tidak ada permasalahan atau konflik yang terjadi dalam prosesnya. “Dengan adanya Rapat Forkopimda Pilkada Jatim serentak 2018 bisa berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” ujarnya. Pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo menerangkan, setidaknya ada beberapa faktor pemicu konflik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Salah satunya, penyelenggara Pilkada tidak netral, Sumber Daya Manusia (SDM) kurang profesional, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak akurat dan peserta atau pasangan calon (Paslon) tidak legowo. Pakde Karwo menambahkan, penyelenggara Pemilu masuk dalam salah satu pemicu konflik yang kadang bisa menyebabkan kerusuhan, karena kaitannya dengan netralitas penyelenggara. Ke depan, harapannya perlu adanya pengawasan yang lebih kuat dan ketat oleh masyarakat maupun Bawaslu sehingga tidak muncul penyelenggara yang kurang netral. "Sebagai pelaksana lapangan ada pada Kades (Kepala Desa) dan aparatnya, sedang kordinator dari pelaksana adalah pimpinan kecamatan seperti Camat, Koramil dan Kapolsek. Harapannya mereka minimal menjadi bagian untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” ucapnya. (MC – TUNG/BAY)

  Malang, jatim.kpu.go.id- Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, merupakan rangkaian kegiatan yang mengawali Bimtek tahapan Pilgub yang lainnya. Di mana nanti, akan juga dilakukan rangkaian Bimtek lain sesuai dengan divisi masing-masing. Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Eko Sasmito, dalam sambutan dan sekaligus arahannya dalam Bimtek Tahapan Pilgub Jatim 2018, di Hotel Harris Malang, 13 Nopember 2017, jam 15.30 sore tadi. “Bimtek tahapan Pilgub Jatim 2018 sudah diagendakan jauh hari, dengan melibatkan seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Jatim,” ujarnya. Eko menjelaskan, sebenarnya Bimtek tahapan Pilgub Jatim 2018 diagendakan Oktober lalu. Berhubung banyak kegiatan yang dilakukan, dia menerangkan baru bisa dilaksanakan selama dua hari ke depan. Harapannya, seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten/Kota mengikuti sampai tuntas kegiatan tersebut. “Selanjutnya, bisa dilakukan diskusi dengan masing-masing devisi sehingga hasil dari Bimtek bisa maksimal,” tambahnya. Laporan dari panitia, Bimtek Tahapan Pilgub Jatim 2018 di Hotel Harris Malang, 13 – 14 Nopember 2018 diikuti sebanyak 228 orang. Rinciannya, 5 orang dari komisioner Kabupaten/Kota dan satu orang dari. Mereka akan mendapat bahasan materi sesuai dengan divisi masing-masing. Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin dalam sambutannya menyatakan untuk kesekian kalinya didapuk menjadi tuan rumah dalam acara yang digelar KPU Provinsi Jatim. Dia sekaligus mengucapkan selamat datang, dengan harapan bisa memperoleh hasil yang luar biasa dalam Bimtek Tahapan Pilgub Jatim 2018. “Terima kasih kami sampaikan, karena telah kembali ditunjuk sebagai tuan ruam. Kami berharap hasil luar biasa yang diperoleh dari kegiatan kali ini,” pungkasnya. (MC – BAY)

  Malang, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Dalam Bimtek yang bertempat di Hotel Harris Malang, diikuti oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jatim. Kepala Bagian (Kabag) Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Suharto menyakan, dalam Bimtek Tahapan Pilgub Jatim 2018 mengundang seluruh komisioner, masing-masing sebanyak 5 orang ditambah 1 orang sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jatim. “Dalam Bimtek tahapan Pilgub Jatim 2018, kami melibatkan seluruh komisioner KPU yang ada di 38 Kabupaten/Kota ditambah sekretaris,” ujarnya. Pria yang akrab dipanggil Totok menjelaskan, dalam Bimtek yang digelar 13 – 14 Nopember 2017 materi tahapan Pilgub Jatim 2018 akan disampaikan oleh seluruh komisioner KPU Jatim. Di hari pertama, materi divisi hukum dipaparkan oleh Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, dilanjut materi divisi keuangan, umum dan logistic oleh Dewita Hayu Sinta, serta materi divisi perencanaan dan data disampaikan oleh Choirul Anam. Bimtek hari kedua, materi divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dipaparkan oleh Gogot Cahyo Baskoro, serta materi terakhir tentang divisi teknik akan diulas secara detail oleh Mohammad Arbayanto. “Semua divisi akan diulas secara tuntas selama dua hari ke depan, harapannya semua hal yang berkaitan dengan tahapan Pilgub Jatim 2018 bisa dipahami,” terangnya. Sementara itu, hingga sekitar pukul 14.00 Wib peserta Bimtek Tahapan Pilgub 2018 yang berasal dari KPU Kabupaten/Kota se-Jatim mulai berdatangan. Dari susunan acara, untuk jadwal pembukaan Bimtek akan dilaksanakan pukul 15.00 Wib. Perlu diketahui, untuk Pilgub Jatim sendiri akan berlangsung 27 Juni 2018 yang akan datang. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komunitas Relawan Demokrasi (Korelasi) langsung tancap gas melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Dalam sehari, Korelasi melakukan sosialisasi di dua titik sekaligus dengan segmen pemilih yang berbeda. Titik sosialisasi pertama di SMA Wachid Hasyim Sepanjang Taman Sidoarjo. Dihadapan pemilih pemula, siswa perwakilan Korelasi menerangkan pentingnya partisipasi aktif dalam seluruh tahapan Pilgub 2018, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jatim yang digelar 27 Juni 2018 mendatang. "Segmen pemilih pemula harus menjadi perhatian lebih inten, juga butuh pendekatan khusus sesuai dengan kondisi anak muda kekinian," ujar Didil Al, salah satu perwakilan Korelasi asal Sidoarjo. Titik sosialisasi yang kedua yakni di Aula PKPN Bangkalan, dengan segmentasi pemilih perempuan. Dihadapan kalangan pemilih perempuan dengan latar belakang profesi berbeda, perwakilan Korelasi menyebutkan bahwa pemilih dengan segmentasi perempuan cukup potensial. Sebab, selain lebih banyak waktu berintegasi dengan warga sekitar, juga bisa melakukan sosialisasi di keluarganya sendiri. "Pemilih dengan segmentasi perempuan cukup efektif mengajak warga lain. Terlebih juga bisa berperan dalam internal keluarganya sendiri," terang Korelasi asal Bangkalan, Khotijah Adawiyah. Perlu diketahui, dalam sosialisasi tersebut, para Korelasi tidak terjun sendiri, melainkan juga didampingi oleh komisioner dan staf KPU. Beberapa di antaranya terdapat Divisi Logistik KPU Jatim Dewi Hayu Shinta, serta Umi Fadilah dan Eddy Prasetyo dari sfatt KPU Jatim. (MC - BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Guna memberikan permahaman menyeluruh kepada penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bimtek yang digelar 8 – 11 Nopember 2017, di The Grand Ballroom Lantai 2 Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang tersebut dibuka langsung oleh anggota KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi. Sementara dari KPU Jatim, hadir langsung Ketua KPU Jatim Eko Sasmito dan Devisi Teknik KPU Jatim, Moh. Arbayanto. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan regulasi Pilkada 2018 berbeda dengan regulasi Pemilu 2019, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Tidak hanya itu, persoalan distribusi logistik menjadi hal yang sensitif secara politik karena anggapan manipulasi hasil pemungutan suara bisa dimulai dari rekayasa pengelolaan logistik. “Sebagaimana pengalaman kita dalam kasus Pemilu 2009, di mana KPU menempuh kebijakan kanalisasi suara pemilih kepada Parpol akibat problem distribusi logistik,” ujarnya. Pria kelahiran Semarang ini menambahkan, KPU harus menjadi bagian dari solusi yang menyelesaikan masalah. Soal efisiensi anggaran menjadi issue sangat penting ke depannya, karena sudah banyak disuarakan oleh banyak pemerhati demokrasi dan harus diperhatikan oleh seluruh jajaran KPU. Salah satu solusi efesiensi anggaran yakni dengan e-katalog, yang dibangun sejak Pilkada 2017 telah terbukti mampu menciptakan efisiensi yang luar biasa dalam hal pengadaan logistik. Setidaknya ada penghematan hingga 90% dari pengeluaran yang biasanya, yang itu bisa menjadi catatan perbaikan ke depan. “Pelayanan oleh e-katalog dengan kualitas yang sama bahkan lebih baik, kita bisa mengadakan logistik dengan harga yang jauh lebih murah,” tegasnya. Dalam bimtek terpadu ini tidak hanya melibatkan dari pihak KPU secara berjenjang tetapi juga dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) serta Badan Narkotika Nasional (BNN). (MC – LNC/BAY)