Berita Terkini

Malang. jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penegakan kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 bagi KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula KPU Kota Batu, Jalan Sultan Agung nomor 16, Kota Batu, pada 7-8 September 2024. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengingatkan, hubungan antara sekretariat sebagai pelaksana kebijakan dan komisioner selaku pemegang kebijakan, ibarat dua sisi mata uang. Artinya, tidak bisa komisioner berjalan sendiri tanpa dukungan dari sekretariat, begitupun sebaliknya. "Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan satu sama lain," kata dia. Ia pun menekankan, komunikasi dan koordinasi yang sejalan sangat penting agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ia mengingatkan pula pada jajarannya agar lebih memperhatikan pertanggungjawaban, utamanya di bidang keuangan. Anggota KPU Jatim Eka Wisnu Wardhana menekankan, rapat koordinasi yang digelar sangat penting. Rapat tersebut berkaitan dengan bimbingan kode etik sebagai salah satu tugas di divisi SDM dan penegakan kode etik di Divisi Hukum. "Acara ini penting terkait dengan bimbingan kode etik sebagai salah satu tugas di divisi SDM yaitu pembinaan SDM terkait kode etik, dan divisi hukum terkait penegakan kode etik," kata Wisnu. Wisnu menjelaskan, divisi SDM memiliki tugas dalam pembinaan SDM, pemilihan KPPS, serta pendidikan dan sosialisasi. Adapun divisi hukum merupakan eksekutor yang bertugas mengawasi dan melakukan penindakan. (FIT)

Magetan, jatim.kpu.go.id - Perjalanan Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk jalur 1 telah tiba di Kabupaten Magetan. Serah terima Kirab Maskot Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi kepada KPU Kabupaten Magetan dilaksanakan di Alun-Alun Magetan, Jalan Basuki Rahmat, Magetan, pada Selasa, 7 September 2024. Ketua KPU Kabupaten Magetan, Noviano Suyide mengingatkan, Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November mendatang bukan hanya momentum untuk mencoblos ataupun melihat daftar nama dan gambar pasangan calon saja. Tetapi merupakan langkah penting dalam pembangunan masa depan daerah. Pilkada, kata dia, adalah wujud nyata dari hak demokratis yang telah diperjuangkan.  "Coblosan besok bukan hanya menandai daftar nama atau gambar paslon, tapi berupa wujud nyata hak demokratis," ujar Noviano. Plh. Sekda Kabupaten Magetan, Benny Adrian menyampaikan, kurang lebih sekitar 80 hari lagi Pilkada serentak 2024 bakal digelar. Dimana nantinya akan dilangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada 27 November 2024. Ia pun menekankan, kesuksesan Pilkada serentak 2024 merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh masyarakat. "Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kesuksesan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya. Benny pun berharap, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Jatim dan KPU Magetan, dapat menjadi sarana integrasi keberagaman budaya, dan wahana sosialisasi yang menghibur. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pendidikan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. "Dengan adanya Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 diharapkan menjadi sarana integrasi keberagaman budaya," ucapnya. (AND)

Surabaya.jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar media gathering dengan tema 'Peran Media dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024.' Kegiatan dilaksanakan di Hotel Harris, Jalan Bangka nomor 8-18, Gubeng, Surabaya, pada Jumat, 6 September 2024. Anggota KPU Jatim, Nur Salam menekankan pentingnya peran seluruh stakeholder, termasuk media, dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2024. Apalagi, pihaknya menargetkan angka partisipasi masyarakat di Pilkada serentak bisa menyamai catatan yang diraih pada Pemilu 2024, yakni di angka 83 persen. "Berbagai metode kita lakukan untuk peningkatan partisipasi pemilih. Selain kirab kita juga melaksanakan sosialisasi tatap muka. Ada juga lomba foto dan karya tulis jurnalistik," kata Salam. Salam menjelaskan, secara keseluruhan ada 84 pasangan calon yang mendaftar pada Pilkada serentak 2024. Terdiri dari tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta 81 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota.  Dari 38 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Jatim, ada lima daerah yang hanya diikuti calon tunggal. Yakni Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Ngawi, Trenggalek, dan Gresik. Kesemua pasangan calon yang mendaftar, kata Salam, seluruhnya dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Seluruh pasangan calon tersebut juga dipastikan tidak terindikasi pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Salam melanjutkan, tahapan terdekat yang bakal dilalui KPU adalah penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Di tingkat KPU kabupaten/kota, jadwal penetapan DPT dilaksanakan antara 14-21 September 2024. Sementara di tingkat provinsi, penetapan DPT dilaksanakan antara 22-23 September 2024. "Penetapan DPT untuk kabupaten/k ota tanggal 14-21 September. Untuk provinsi tanggal 22-23 September," ujar Salam. Salam menambahkan, pada 22 September 2024 juga akan dilaksanakan penetapan, baik untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Selanjutnya pada 23 September 2024 akan dilaksanakan pengundian nomor urut, dan diikuti deklarasi kampanye damai 25 September 2024. "Tanggal 25 September 2024, serentak se-Jawa Timur akan dilaksanakan deklarasi kampanye damai. Karena mulai tanggal 25 berlaku dimulainya tahapan kampanye Paslon selama 60 hari ke depan," ucapnya. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Penyerahan dokumen dilangsungkan di Aula Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3, Surabaya, pada Kamis, 5 September 2024. Anggota KPU Jatim Choirul Umam menyatakan, proses pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya, ketiga pasangan calon dinyatakan mampu secara jasmani maupun rohani, serta tidak ada indikasi penyelahgunaan narkotika "Hari ini kami menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan calon. Mereka dinyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba," kata Umam. Umam melanjutkan, setelah pemeriksaan kesehatan, tahapan selanjutnya adalah perbaikan dokumen, yang akan dilaksanakan pada 6-8 September 2024. Itu pun jika mrmang diperlukan adanya perbaikan. "Kami berharap teman-teman LO sudah berkomunikasi intens dengan tim teknis terkait perbaikan dokumen," ujarnya. Umam mengungkapkan adanya beberapa dokumen yang memang perlu diperbaiki pasangan calon. Salah satunya adalah ijazah yang belum dilegalisir. Kekurangan tersebut perlu dilengkapi agar kesemua pasangan calon dapat memenuhi syarat calon, untuk kemudian ditetapkan. (FIT)

Surabaya.jatim.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Eka Wisnu Wardhana menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Intelkam dalam Pilkada serentak 2024. Rakernis dilangsungkan di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan nomor 12, Genteng, Surabaya, Kamis, 5 September 2024. Wisnu mengatakan, upaya menyukseskan Pilkada serentak 2024 bukan menjadi tugas KPU saja, melainkan tanggung jawab bersama termasuk kepolisian. Bahkan, kata dia, tanpa bantuan dari jajaran kepolisian, KPU tidak bisa berbuat banyak, terutama dalam hal pengamanan pengamanan Pilkada serentak 2024. "Pilkada serentak bukan hanya menjadi tugas KPU, tetapi merupakan tanggung jawab bersama," kata Wisnu. Wisnu mencontohkan penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU Jawa Timur merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya berkat dukungan penuh dari jajaran kepolisian. Iapun mengucapkan terima kasih kepada pihak intelijen yang terus mendampingi dalam setiap tahapan Pilkada maupun Pemilu 2024. "KPU Jawa Timur merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya berkat dukungan penuh dari Polda Jatim," ujarnya. Wisnu melanjutkan, untuk mencegah kerawanan pada Pilkada serentak 2024, KPU Jatim menerapkan komunikasi efektif dengan jajarannya di 38 kabupaten/ kota. Pihaknya juga terus berupaya meyosialisasikan Pilkada damai, peningkatan integritas, serta kewaspadaan kepada seluruh elemen masyarakat. KPU juga diakuinya telah berkolaborasi dengan jajaran intelijen dan pihak terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur. "KPU akan terus berkolaborasi dengan intelijen dan pihak terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada serentak 2024," ucap Wisnu. Wisnu menjelaskan, potensi kerawanan pada momen Pilkada mencakup persaingan tinggi, keterlibatan Ormas dalam mendukung calon, pelanggaran kode etik, provokasi kampanye hitam di media sosial, pengerahan massa, dinamika koalisi partai politik, isu SARA, dan politik uang. Wisnu menekankan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kabupaten/ kota juga bertanggung jawab untuk memastikan Pilkada serentak di daerah berjalan sesuai aturan. "Seluruh ASN di tingkat kab/kota bertanggungjawab untuk memastikan daerah mereka berjalan sesuai aturan," kata dia. (AND)

Blitar, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bersama 38 kabupaten/kota. Rapat koordinasi berlangsung di KPU Kabupaten Blitar, Jalan Raya Jurangmenjing, Garum Blitar pada 3-4 September 2024. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana meminta kabupaten/kota untuk lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian administrasi. Wisnu pun menekankan admin Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) agar menggunakan dengan bijak dan menyimpan akun dengan benar. Ia juga mengingatkan hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses dan menjaga kerahasiaan informasi, termasuk data pribadi dan dokumen yang diunggah. "Kabupaten/ kota diharapkan dapat lebih detail dan cermat dalam melaksanakan penelitian administrasi," kata Eka. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam mengingatkan, masa pencalonan dianggap sebagai periode sensitif. Dimana tindakan atau kelalaian dapat menimbulkan masalah bagi KPU. Oleh karena itu, ia mengimbau jajarannya untuk berhati-hati dalam bersikap dan memberikan pernyataan. Menurutnya, komunikasi internal harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat dihadapi secara bersama. "Masa pencalonan seperti ini adalah masa sensitif, karena hal-hal yang dilakukan atau yang tidak kita lakukan itu seringkali menjadi masalah bagi kita," ujar Umam. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menekankan agar divisi teknis memahami dengan baik tahapan pencalonan. Informasi yang valid dan tepat terkait pelaksanaan pemeriksaan, penelitian persyaratan administrasi, dan penentuan penelitian menurutnya adalah hal penting yang wajib dikuasai. "Teman-teman divisi teknis diharapkan dapat memahami seluruh proses tahapan," ucap Rozaq. (AND)