Berita Terkini

Banyuwangi, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya, Produksi dan Pengiriman Logistik tahap 1 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Rakor diselenggarakan di Kantor KPU Banyuwangi, Jalan K.H. Agus Salim nomor 18 a, Mojopanggung, Kabupaten Banyuwangi, pada 11-13 September 2024. Anggota KPU Jatim, Miftahur Rozaq menekankan, Rakor yang digelar sangat penting untuk menyamakan pemahaman terkait persiapan pengadaan logistik Pilkada serentak 2024. Dalam proses pengadaan logistik, Rozaq menekankan agar jajaran KPU kabupaten/ kota benar-benar berpatokan pada PKPU nomor 12 tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. "Rapat ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait pengadaan logistik Pilkada serentak 2024," kata Rozaq. Rozaq pun menekankan agar Ketua KPU di kabupaten/ kota agar mampu menguasai dan memahami terkait pengadaan logistik Pilkada serentak 2024 sesuai aturan yang ada. Baik dari sisi perencanaan anggaran, pengadaan, pendistribusian, hingga pemusnahan yang perlu dialkukan. "Saya ingin memberikan penegasan agar Ketua KPU selaku ketua divisi logistik harus mampu menguasai dan memahami terkait tahapan-tahapan logistik baik dari sisi perencanaan anggaran, pengadaan yang akan dilakukan, distribusi logistik, sampai pemusnahan," ujarnya. Rozaq meminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk mempersiapkan diri dengan matang dalam hal pengadaan logistik Pilkada serentak 2024. Apalagi, waktu yang tersisa menjelang coblosan pada 27 November 2024 sudah tidak banyak, hanya sekitar 75 hari saja. "Saya tidak ingin teman-teman ada kesalahan jumlah dan sebagainya. Persoalan kita banyak kalau tidak didukung administrasi yang cukup bisa jadi problem," ucapnya. Rozaq juga mengingatkan jajaran KPU kabupaten/ kota agar tidak bermain-main dalam proses pengadaan logistik Pilkada serentak 2024. KPU RI, kata Rozaq, telah memberi kemudahan dalam proses pengadaan logistik Pilkada dengan menyediakan E-katalog.*** (FIT)

Banyuwangi. jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 dari KPU Kabupaten Jember ke KPU Kabupaten Banyuwangi. Serah terima kirab maskot dilaksanakan di Djawatan Forrest, Purwosari, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, pada Rabu, 11 September 2024. Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemda dan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam upaya mensukseskan Pilkada serentak 2024. Rozaq pun mengharapkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat Banyuwangi untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak 2024. Rozaq juga mengapresiasi angka partisipasi masyarakat di Banyuwangi pada Pemilu 2024 yang mencapai 76,8 persen. Angka tersebut melebihi target nasional di angka 77,5 persen. Kirab maskot, kata Rozaq, merupakan salah satu upaya untuk lebih mendorong tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2024 agar lebih meningkat lagi. "Kirab maskot yang sedang kita laksanakan ini merupakan bagian daripada metode untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Pilkada serentak 2024," kata Rozaq. Rozaq menjelaskan, nantinya Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 akan melewati 25 kecamatan di Banyuwangi. Rozaq menegaskan, kirab maskot merupakan inisiasi dari KPU Jatim yang tidak ada di provinsi lainnya. "Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya," ujarnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani yang diwakili Staf Ahlinya, Edy Supriyono menyampaikan, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 di Banyuwangi akan dilangsungkan selama empat hari. Selain melintasi seluruh kecamatan di Banyuwangi, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 juga nantinya akan melewati sejumlah pondok pesantren. "Ini untuk mensosialisasikan bahwa Pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan penuh dengan kedamaian dan tidak ada gesekan, baik antar tetangga, keluarga, dan masyarakat sekalian," ujarnya. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Kerja (Raker) asistensi persiapan dan kesiapan tahapan Pilkada serentak 2024 oleh Tenaga Ahli Komisi II DPR RI. Rapat kerja dilangsungkan di Aula Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3 Surabaya, Rabu, 11 September 2024. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyambut hangat kunjungan dan asistensi dari Tenaga Ahli Komisi II DPR RI. Ia pun mengucapkan terima kasih lantaran Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dikunjungi, dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak 2024. "Kami mengucapkan selamat datang kepada tim Asistensi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI di KPU Provinsi Jatim," kata Nanik. Nanik melaporkan, dalam upaya mensukseskan Pilkada Serentak 2024, KPU Jatim menyelenggarakan Kirab Maskot yang dibagi dalam dua jalur. Jalur 1 dimulai dari Sumenep dan jalur 2 dari Pacitan. Kirab Maskot tersebut akan bertemu pada tanggal 12 Oktober dan berkumpul di Surabaya. Anggota KPU Jatim Choirul Umam mengatakan, seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur berjalan lancar. Ia pun memastikan, kendala-kendala yang dihadapi sejauh ini mampu teratasi dengan baik. KPU Jatim diakuinya terus berupaya melaksanakan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 dengan baik. Umam pun menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Tenaga Ahli Komisi II DPR RI terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Jatim. Ia menegaskan, KPU Jatim tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. "Mohon support dan dukungan panjenengan semua. Kita tidak bisa kerja sendiri. Terima kasih atas kehadirannya di Kantor KPU Jatim," ujarnya. Dalam paparannya, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir menjelaskan empat faktor penting penentu kesuksesan Pilkada serentak 2024. Yaitu regulasi Pilkada, penyelenggara, peserta, dan pemilih. Jika salah satu dari keempat faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka Pilkada tidak akan berhasil. "Di antara empat ini kalo salah satunya pincang, maka Pilkada tidak akan sukses," ucapnya. Abrar mengatakan, Jawa Timur termasuk dalam salah satu wilayah yang menjadi epicentrum politik Indonesia, selain DKI Jakarta dan Jawa Barat. Itu tak lain karena Jawa Timur memiliki luasan wilayah yang besar, jumlah DPT yang besar, dan pemberitaannya di media juga kerap menyita perhatian. "Dengan adanya tiga pasangan calon (gubernur dan wakil gubernur) ini menandakan demokrasi berjalan baik di Jawa Timur," ujarnya. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Rakor dilangsungkan di Media Center KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3 Surabaya, Selasa, 10 September 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam mengharapkan penyelenggaraan kampanye yang menekankan pada pendidikan politik. Dengan begitu, kampanye yang digelar dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024. Ia juga menekankan agar pelaksanaan kampanye didasarkan pada prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. "Kampanye ini merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih," kata Salam. Salam membeberkan, pada Pemilu 2024, angka partisipasi pemilih di Jawa Timur mencapai 83 persen. Ia berharap, pada gelaran Pilkada serentak 2024, angka partisipasi pemilih di Jatim bisa lebih tinggi dari catatan tersebut. "Kami berharap bisa menjaga angka (partisipasi pemilih) 83 persen, kalo bisa lebih," ujar Salam. Salam pun meminta tim pasangan calon agar bisa koordinasi secara intensif selama 60 hari penyelenggaraan kampanye. Sehingga, pelaksanaan kampanye seluruh pasangan calon bisa berjalan dengan lancar. Salam menambahkan, pada 22 September 2024 pihaknya akan melakukan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Adapun kampanye akan dilaksanakan tiga hari setelah penetapan Paslon, tepatnya pada 25 September 2024. Artinya, masih ada 15 hari untuk mempersiapkan kampanye. "Ada 15 hari kita persiapkan untuk kampanye yang  dimulai 25 september mendatang," ucapnya. (AND)

Surabaya. jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat Koordinasi (Rakor) terkait tahapan verifikasi dokumen syarat calon perbaikan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3, Surabaya, Selasa, 10 September 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam mengingatkan jajaran KPU kabupaten/ kota yang hadir bahwa pada 6-14 September 2024 dilangsungkan tahap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kepala daerah. Ia pun meminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk maksimalkan waktu tersisa untuk menyelesaikan tahapan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi intensif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui pada tahap tersebut. "Mumpung masih ada waktu tolong pastikan data-data yang masih ragu segera diklarifikasi," kata Umam. Umam meyakini, jajaran KPU kabupaten/ kota memiliki kemampuan untuk mengelola persoalan di daerahnya masing-masing. Ia pun menekankan setiap divisi di KPU kabupaten/ kota agar memiliki keberanian dalam mengambil sikap, tentunya dengan mengkomunikasikan dengan jajaran di KPU provinsi. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam pun menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara KPU di tingkat kabupaten/ kota dengan KPU di tingkat provinsi. Dengan komunikasi yang baik, kata dia, segala permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. "Di semua divisi agar tertib komunikasinya, termasuk dengan KPU provinsi," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana meminta seluruh divisi di KPU kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan peran dan momentum yang ada. Apalagi di tengah tahapan yang sangat padat, setiap divisi dimintanya untuk lebih memahami apa yang harus dilakukan. "Hari ini semua pasti sibuk dengan divisi masing-masing. Saling memahami, saling menguatkan. Sehingga masing-masing komisioner itu memahami apa yang harus dilakukan," ucapnya. Wisnu juga mengingatkan pentingnya menjaga data dan seluruh dokumen yang dimiliki KPU. Ia berharap jajarannya mampu menyajikan data dan dokumen sesuai dengan porsinya, dan menampilkan sesuai dengan waktunya.*** (ODS)

Malang, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Kerja (Raker) persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Raker yang dihadiri langsung Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos tersebut dilaksanakan di Harris Hotel and Conventions, Jalan Ahmad Yani Utara, Blimbing, Kota Malang, pada 6-7 September 2024. Betty mengatakan, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terbesar di Indonesia, Jawa Timur memerlukan perhatian khusus dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Dalam upaya memastikan kualitas data pemilih yang lebih baik, kata Betty, KPU pun setiap hari memantau sejauh mana data ganda telah ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/ kota. "Untuk memastikan kualitas data pemilih yang lebih baik, tiap hari kami pantau sejauh mana data ganda telah ditindaklanjuti," kata Betty. Betty berharap tidak muncul permasalahan-permasalahan terkait data pemilih. Meskipun setiap hari terdapat perubahan seperti kematian atau mutasi penduduk, menurutnya upaya perlu terus dilakukan agar data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Dalam proses penyandingan data ganda, Betty juga meminta agar KPU di daerah menyiapkan bukti otentik mengenai keberadaan pemilih di wilayah masing-masing, guna memastikan validitas dan verifikasi data yang diterima. Betty menambahkan, Kemendagri telah menghentikan data perpindahan penduduk per akhir Agustus 2024, agar KPU kabupaten/kota dapat menyelesaikan permasalahan data ganda yang tersisa. Artinya, kata Betty, jika pada September masih ditemukan data ganda, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh input pemilih baru yang ternyata terdaftar ganda antar kabupaten/ kota atau provinsi. "Data perpindahan penduduk dari Kemendagri telah kami cut off per akhir Agustus, dengan tujuan dapat segera menyelesaikan data ganda yang masih tersisa," ujarnya. Anggota KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, ada sekitar 8 hari tersisa sebelum penetapan DPT oleh KPU kabupaten/ kota. Penetapan DPT di tingkat KPU kabupaten/ kota dijadwalkan pada 14 - 21 September 2024. Ia mengingatkan, penting untuk memastikan semua pemilih yang memiliki hak suara agar terdaftar dalam DPT, serya menghapus yang tidak memenuhi syarat. KPU Jatim, lanjut Insan, berkomitmen untuk dapat menyelesaikan data ganda dengan sebaik-baiknya. Proses ini mencakup verifikasi dan validasi data dengan melibatkan berbagai pihak terkait. "Kami berkomitmen untuk dapat menyelesaikan data ganda dengan sebaik-baiknya," kata Insan. Insan melanjutkan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Dispendukcapil, Kepala Lapas, dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk menangani data ganda. Hasil rapat menunjukkan adanya pengurangan signifikan dalam jumlah data pemilih ganda. Dengan pemutakhiran data pemilih yang teliti dan koordinasi antara semua pihak terkait, diharapkan DPT yang dihasilkan akan lebih akurat dibandingkan Pemilu sebelumnya. "Kami berharap bahwa dengan pemutakhiran data pemilih yang teliti dapat menghasilkan DPT yang lebih akurat," ucapnya. (AND)