Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Maksimalisasi aplikasi Silog untuk membangun kepercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi penekanan Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, semalam. Aplikasi Silog atau Sistem Informasi Logistik adalah aplikasi logistik yang terintegrasi (sistem informasi yang terintegrasi). Artinya, menggabungkan semua proses yang berlaku pada mekanisme pengelolaan logistik pemilihan umum (pemilu) ke dalam sebuah sistem atau aplikasi berbasis komputer dan web. Dengan sistem terintegrasi pada Silog dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal dalam mengelola logistik keperluan pemilu. Aplikasi Silog juga sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu menurut Arief diperlukan input dan updating data oleh KPU Provinsi dan kabupaten/ kota, agar Silog dapat berfungsi secara maksimal. “Pada saat Pilpres yang lalu, hasil evaluasi menunjukkan masih ada 25 daerah yang tidak mengisi data dalam Silog. Mudah-mudahan di tahun 2017 bisa dilengkapi,” kata mantan Anggota KPU Jawa Timur ini (15/9). Arief melanjutkan, bahwa Silog merupakan warisan bagi anak cucu agar pemilu lebih berkualitas dan partisipasi tinggi. “Orang tidak mau berpartisipasi jika tidak ada kepercayaan publik terhadap KPU. Saat ini kepercayaan publik terhadap KPU meningkat pesat. Terlihat KPU RI menjadi inisiator dalam kesepakatan Bali pada pertemuan penyelenggara pemilu yang dihadiri 36 negara berasal dari Asia; Afrika; Amerika dan Jazirah Arab. Diikuti pula negara-negara yang belajar terkait kepemiluan ke KPU RI,” papar Arief. Ini harus dipertahankan, sehingga ketika suatu saat KPU membutuhkan sesuatu, masyarakat akan mendukung. Diimbuhkan pula bahwa Pilkada Serentak Tahun 2017 akan menjadi pertaruhan KPU sebelum menghadapi pemilu 2019. KPU di tahun 2017 sebagaimana disampaikan Komisioner KPU RI ini, harus meningkatkan kinerja. Logistik harus memenuhi prosedur dalam pengadaaannya. Hal ini dilakukan agar ada kepercayaan publik kepada KPU. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi materi tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk Politik Bersih dan Berintegritas. Materi ini disampaikan pada Rakornas Pengelolaan Logistik, untuk mengetahui dan memahami mengenai korupsi serta bagaimana korupsi dapat terjadi pada pengadaan barang/ jasa. Narasumber dari KPK Bidang Pendidikan Korupsi, Irawati,  mengungkapkan, pengadaan barang/ jasa pada tahun 2016 masih berada pada posisi terbanyak kedua jenis perkara korupsi yang ditemukan oleh KPK. “Sehingga harapannya, penyelenggara pemilu, utamanya yang membidangi pengadaan logistik tahu tindakan pengadaan logistik yang berpotensi korupsi dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berpotensi korupsi,” tutur Ira (15/9/2016). Dalam materinya, Ira juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan didapat ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, upaya penindakan dan pencegahan terintegrasi yang dilakukan oleh KPK, serta perlunya collective dan collaborative action KPK bersama lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, narasumber dari KPK ini mengapresiasi upaya KPU untuk menerapkan e-katalog dalam pengadaan logistik. “Senang sekali dengan adanya e-katalog yang segera diterapkan oleh KPU. Melalui e-katalog akan meningkatkan pemilu dan pilkada menjadi lebih berintegritas dan akuntabel,” ungkap Ira. Semakin berintegritas dan akuntabel penyelenggara pemilu, menurut Ira akan semakin menegakkan pilar demokrasi di Indonesia. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menerapkan kebijakan terkait inovasi e-katalog dalam pengadaan logistik di lingkungan KPU. Inovasi ini dilakukan mengingat pentingnya pengadaan logistik dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Sekaligus sebagai upaya KPU untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan efektivitas pemilu. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) engelolaan logistik, di Hotel Santika Surabaya, pagi tadi. E-katalog adalah sistem katalog elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah. Melalui e-katalog, transaksi pengadaan logistik akan dilakukan secara online seperti pada belanja online. Diterapkan inovasi e-katalog menurut Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim bukan tanpa alasan. “Dasar pertimbangan diterapkan e-katalog ialah adanya pemilihan serentak dan pemilu yang berlangsung secara berulang, perlengkapan penyelenggara pemilu/ pemilihan yang sama, penyedia dengan kualifikasi yang sama, memangkas supply chain sehingga lebih efisien, memangkas prosedur pengadaan sehingga lebih efektif,” papar Arif (15/9/2016). Harapannya dengan pengadaan logistik melalui e-katalog akan memberikan kemudahan dan mempercepat pengadaan, kualitas dan standar barang/ jasa terjamin, hemat SDM, mengurangi resiko pengadaan (dampak hukum), serta meminimalisir mark-up harga produksi. Sehingga dengan diterapkannya e-katalog di lingkungan KPU sebagaimana dinyatakan Arif dapat mewujudkan pemilu yang tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran/ lokasi, dan tepat waktu sebab penyelenggara pemilu akan lebih fokus pada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, e-katalog saat ini sedang dalam proses. “Kalau berjalan lancar, pada tanggal 1 Oktober 2016 sudah berjalan kontrak payungnya. Dan pertengahan Oktober 2016 sudah selesai,” ungkap Arif. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik, (14 s.d 16/9/2016) di Hotel Santika Premiere Surabaya, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola logistik yang baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Logistik KPU RI, Susilo Hadi pada laporan kegiatannya. “Harapannya dari rakornas ini pertama dapat mewujudkan komitmen satuan kerja untuk mengelola logistik secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua mewujudkan pemahaman yang sama untuk mengelola logistik, ketiga diperoleh data dan informasi progress pengelolaan logistik pilkada tahun 2017 baik pada tahapan perencanaan kebutuhan; pengadaan dan pendistribusian;  serta peniadaan dan inventarisasi. Kemudian keempat diperoleh data dan informasi logistik eks pemilu dan pemilihan, serta terwujudnya komitmen untuk mengelola eks logistik pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Susilo (14/9). Sebelumnya, tujuan rakornas ini untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan pengadaan barang dan jasa kebutuhan logistik pilkada serentak 2017. Untuk itu, peserta rakornas adalah 236 orang peserta berasal dari daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2017. Tujuh (7) satker (satuan kerja-red) provinsi penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 76 satker KPU kabupaten penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 27 satker KPU Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kabupaten/ kotanya di wilayahnya melaksanakan pemilihan, dan 18  satuan kerja  KPU Kota penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada rakornas ini akan diisi narasumber dari internal dan eksternal KPU. Internal diisi oleh Komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal, dan tim biro logistik. Sedangkan dari eksternal melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP),  dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pengelolaan logistik merupakan unsur penting karena bagian corebisnis dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Juri Ardiantoro dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, Rabu malam, tanggal 14 September 2016. Menurut Ketua KPU RI, ketika logistik sebagai corebisnis dapat dikelola dengan baik, berarti juga menyukseskan sebagian dari pemilu/ pilkada. “Jika tidak baik pengelolaan logistiknya akan berpengaruh terhadap kualitas dari pemilu/ pilkada. Apalagi masalah logistik tidak hanya sekedar sebagai corebisnis, tapi juga  menyangkut pertanggungjawaban pemilu/ pilkada,” kata Juri (14/9/2016). Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini, perlu adanya manajemen waktu didalam pengelolaan logistik. “Pengelolaan logistik harus tepat waktu. Karena agar tidak terjadi kepanikan-kepanikan,” tutur Ketua KPU RI. Meski demikian, menurut Juri, ketika KPU ingin cepat pelaksanaan pengelolaan logistiknya, tetap tidak dibenarkan pula mendahului waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pada pilkada tahun 2015 sudah ada KPU yang melakukan pengadaan logistik padahal belum saatnya melakukan pengadaan. “Jangan sampai tahapan belum dimulai, pemenang pengadaan logistik sudah ada,” seloroh pria kelahiran Brebes ini. Mengingat pentingnya pengelolaan logistik pada pemilu/ pilkada, maka harapan Ketua KPU RI, KPU kabupaten/ kota dan Provinsi dapat semaksimal mungkin dalam perencanaan pengelolaan logistik, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan kehormatan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  gelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, selama tiga hari ke depan (14 s.d 16 September 2016). Rakor yang dijadwalkan akan dibuka nanti malam oleh Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro ini diikuti oleh 94 KPU kabupaten/ kota dan 7 Provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak pada Februari 2017. Kota Batu menjadi satu-satunya KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur yang diundang dalam acara ini. Rakor Pengelolaan Logistik Tingkat Nasional ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait dengan pengelolaan logistik kepada KPU kabupaten/ kota dan provinsi penyelenggara pilkada serentak tahun 2017. “Logistik pemilu ini meliputi surat suara, kotak suara, perlengkapan TPS, dan lain sebagainya,” tutur Wima (14/9/2016). Oleh karena itu, dalam pertemuan 3 hari ini akan membahas beberapa hal. “Pertama mengenai pengadaan logistik, kedua pengelolaan, ketiga distribusi, keempat inventarisasi, dan kelima terkait dengan penghapusan logistik,” jelas Sekretaris KPU Jatim. (AACS)