Berita Terkini

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 dari KPU Kabupaten Pasuruan ke KPU Kabupaten Sidoarjo. Serah terima kirab maskot dilaksanakan di Pasar Baru Porong, Juwet, Juwetkenongo,  Porong, Sidoarjo, Selasa, 8 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Choirul Umam menjelaskan, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 di Jatim dibagi dalam dua jalur. Meski memiliki rute yang berbeda, lanjut Umam, namun tujuannya sama, yakni mensosialisasikan Pilkada serentak 2024 kepada seluruh lapisan masyarakat di masing-masing daerah. "Terima kasih kepada Bawaslu, KPU kabupaten/ kota, dan semua pihak yang mendukung kirab ini. Serta masyarakat Sidoarjo yang antusias meskipun cuaca panas," kata Umam. Umam pun mengingatkan seluruh masyarakat Sidoarjo agar cermat dalam mencoblos pada Pilkada Serentak 2024. Ia menyampaikan, pada saat pencoblosan 27 November 2024, pemilih akan menerima dua surat suara. "Yaitu satu surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta satu surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo," ujarnya. Pjs Bupati Sidoarjo, Isa Anshori mengapresiasi Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 sebagai sarana sosialisasi yang efektif. Isa berharap Sidoarjo tetap menjadi wilayah yang damai dan tenteram, serta mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada yang aman dan jujur. "Kirab ini telah berkeliling selama satu bulan, membawa pesan pemilihan damai di seluruh Jawa Timur," ucapnya. (FIT)

Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Logistik Tahap 2 Pemilihan Serentak 2024 dan Capacity Building Pengelola Logistik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim. Rakor dilaksanakan di Hotel Ascent Premiere Pasuruan, Japan Jend. A. Yani nomor 45-47, Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada 8-10 Oktober 2024. Anggota KPU Yulianto Sudrajat menekankan, logistik menjadi salah satu bagian penting pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia pun mengapresiasi pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur yang disebutnya telah terencana dengan baik.  "Kami mengucapkan terima kasih karena logistik di Jatim terencana dengan baik, meskipun situasinya sangat mepet," kata Drajat dalam arahannya, Selasa, 8 Oktober 2024. Drajat mengingatkan, dalam pengelolaan logistik Pilkada, kunci suksesnya adalah koordinasi antara ketua divisi logistik dan kesekretariatan. Menurutnya, ketua, anggota, dan sekretariat adalah bagian dari satu kesatuan. Ia mengibaratkan seperti suami dan istri yang memiliki peran masing-masing dalam mengurus rumah tangga. "Karena pengadaan dan pendistribusian ada di kesekretariatan, maka berikutnya ketua, sekretariat, dan Kasubag harus clear koordinasinya," ujarnya. Drajat melanjutkan, untuk pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2, Oktober akan mulai proses produksi dan di akhir bulan harus sudah selesai. Ia berharap, pada awal November 2024, logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2 telah didistribusikan ke kabupaten/ kota. "Oktober harus sudah selesai. Saya harap November awal itu sudah masuk ke kabupaten/ kota. Saya khawatir yang geografisnya besar, itu harus benar-benar diukur," ucapnya. Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menjelaskan, Rakor pengelolaan logistik tahap 2 dimaksudkan agar terjadi keselarasan persepsi dan komunikasi lanjutan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengelolaan logistik yang sedang dan akan dijalankan ke depan. Dengan begitu, pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat biaya. Nanik melanjutkan, pada Pilkada serentak 2024, penyelenggara pemilihan dibatasi rentan waktu pengelolaan logistik yang lebih singkat dibanding Pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap Rakor yang digelar bisa menjadi momentum yang baik untuk merapatkan barisan dan mempererat komunikasi di jajaran penanggung jawab pengelolaan logistik. "Serta mendiskusikan beberapa hal terkait, seperti bagaimana pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, rakit, setting, dan packing, hingga nantinya logistik siap didistribusikan ke seluruh TPS. Termasuk pembahasan pengamanan cetak suara dan pola pengawasan pengiriman suara," ucapnya. Nanik mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak untuk pengadaan surat suara dan alat bantu tunanetra. Secara umum, siklus penataan logistik terdiri dari tahapan perencanaan dan pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa logistik, tahapan pengelolaan penyimpanan hingga distribusi ke seluruh TPS, dan diakhiri dengan tahap pemusnahan logistik. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi memastikan, jajaran KPU kabupaten/ kota di Jatim masih solid dan terkoordinasi dengan baik. Ia pun berharap, kendala-kendala yang muncul pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bisa terselesaikan dengan baik pula. "Kami mohon arahan sehingga kami punya pedoman dalam Pilkada serentak pertama di Jatim ini," kata Aang. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 dari KPU Kota Mojokerto ke KPU Kota Surabaya. Serah terima kirab maskot dilaksanakan di Taman Jayengrono, Jalan Rajawali, Surabaya, Selasa, 8 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, Surabaya menjadi kota terakhir dalam rangkaian Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 jalur 1. Kirab maskot, kata Wisnu, berfungsi sebagai sarana integrasi budaya, yang tidak hanya memberikan edukasi dan sosialisasi Pilkada serentak 2024, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. "Kirab tidak hanya memberikan edukasi dan sosialisasi tetapi juga mencerminkan keragaman budaya," kata Wisnu. Wisnu mengatakan, Kirab maskot merupakan bagian dari pesta demokrasi Pilkada serentak 2024, dengan puncak acara yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2024. Wisnu menekankan, Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya disambut dengan penuh suka cita, namun tetap memiliki target yang jelas. Kota Surabaya, lanjut Wisnu, pada Pilkada serentak 2024 ini menghadapi tantangan tersendiri karena hanya memiliki satu pasangan calon. Ia mengimbau agar masyarakat terus mengikuti kampanye sebagai sarana mengenal calon pemimpin serta menjaga situasi tetap aman dan damai. Wisnu juga berharap, Pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hati dan akal sehat dalam memilih pemimpin. "Jadilah pemilih yang cerdas karena pilihan kita akan menentukan masa depan Jawa Timur," ujarnya. Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani mengatakan, pihaknya terus berupaya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Pemerintah telah melakukan persiapan, dan diharapkan tidak ada yang terlewat karena ini adalah tanggung jawab bersama. Kesuksesan Pilkada, kata Restu, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. "Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kesuksesan Pilkada tergantung oleh partisipasi," katanya. Maka dari itu, Restu mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum Pilkada serentak dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang memiliki visi, misi, dedikasi, dan komitmen membangun Surabaya dan Jawa Timur menjadi lebih baik. Restu memastikan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak agar berlangsung damai, aman, dan sejahtera. "Kami akan mengawal Pilkada serentak dengan damai, aman, dan sejahtera," ucap Restu. (AND)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Kampanye Persiapan Debat Publik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. Rakor dilangsungkan di KPU Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A.A.K. Adinegoro nomor 1-2, Sooko, Mojokerto, pada Senin, 7 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengingatkan, pengelolaan debat Pilkada tidak mudah, sehingga diperlukan koordinasi dan saling memberikan masukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aang juga mengingatkan untuk melakukan mitigasi berbagai potensi gangguan, termasuk kemungkinan kericuhan yang terjadi saat debat publik dilangsungkan. "Pengelolaan debat kita bukan hal yang mudah, harus saling kasih masukan," kata Aang. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menjelaskan, upaya mitigasi potensi kerusuhan dalam debat publik perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti kepolisian dan dinas perhubungan. Selain itu, KPU kabupaten/ kota penting untuk saling mengonfirmasi mengenai stasiun televisi atau penyiaran yang akan digunakan secara legal. "Tolong saling konfirmasi terkait stasiun televisi/penyiaran yang digunakan," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Choirul Umam mengatakan, pihaknya masih menanti tindak lanjut dana kampanye, dikarenakan belum ada penunjuk teknis penentuan konsultan akuntan publik. Ia meyakini dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Umam pun mengingatkan untuk terus meningkatkan komunikasi, sehingga semua potensi bisa diantisipasi. "Saya mengingatkan untuk terus komunikasi, sehingga semua potensi bisa diantisipasi," jelasnya. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan, pada pelaksanaan debat publik, pengaturan frame di televisi harus diperhatikan secara detail. Misal soal penataan posisi kamera yang bisa menimbulkan protes. Ia pun mengingatkan, debat merupakan ajang unjuk kemampuan, sehingga penting bagi penyelenggara untuk memfasilitasi pasangan calon sebaik mungkin. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq berharap agar seluruh pihak dapat mengawal tahapan kampanye, khususnya debat publik. Debat dinilai penting karena merupakan hak pemilih untuk memahami visi, misi, dan program unggulan pasangan calon. "Debat adalah hak dari pemilih untuk memahami visi misi program unggulan paslon," kata dia. Anggota KPU Jatim, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam menjelaskan, debat publik merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi serta program kerja Paslon kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. "Kampanye juga bagian dari menyebarluaskan visi, misi, serta program kerja," ujarnya. (AND)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Mojokerto ke KPU  Kota Mojokerto. Serahterima kirab maskot dilaksanakan di Lapangan Surodinawan, Jalan Surodinawan nomor 74, Mergelo, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,  pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Eka Wisnu Wardhana mengatakan berharap, kirab maskot bisa menjadikan masyarakat Kota Mojokerto sebagai pemilih cerdas pada Pilkada serentak 2024. Pemilih cerdas, kata dia, adalah pemilih yang bersedia menggunakan hak pilihnya dengan menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak.  Dengan begitu, pada 27 November mendatang, masyarakat bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim maupun Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dengan tepat. "Saya mengharap masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilihnya," kata Wisnu. Wisnu menjelaskan, kirab maskot merupakan agenda resmi dari KPU Jatim sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia mengharapkan kirab maskot dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Mojokerto. Kirab maskot, kata dia, bukan hanya kegiatan keliling dengan membawa maskot, tetapi juga menampilkan unsur kebudayaan. "Kirab ini merupakan agenda resmi dari KPU jatim sebagai sarana kita untuk sosialisasi dan eduksi kepada masyarakat," ujarnya. Penjabat Walikota Mojokerto, Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, maskot yang dikirab bukan sekadar gambar, tetapi simbol harapan rakyat. Setiap Pilkada, masyarakat memiliki harapan besar agar Kota Mojokerto menjadi lebih baik, dengan pemimpin yang mampu menghasilkan gagasan dan kebijakan konkret serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. "Setiap Pilkada rakyat punya harapan besar, agar membawa Kota Mojokerto menjadi lebih baik," ucapnya. Ia berharap, pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat. Ia berpesan kepada pasangan calon, jangan sampai mencederai hati rakyat.  Ali mengatakan, saat ini, kondisi Kota Mojokerto dipersepsikan baik dan kondusif. Situasi ini, kata Ali, harus dijaga bersama selama tahapan Pilkada serentak 2024 berlangsung. Ali pun meyakini, nantinya akan lahir pemimpin hebat di Kota Mojokerto. (AND)

Magetan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Internal dalam Rangka Penegakan Etik Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 oleh KPU kabupaten/ kota se-Jawa Timur. Rakor dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Magetan, Jalan Karya Dharma nomor 70, Ringinagung, Magetan, pada 6-7 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih Parmas, Nur Salam mengingatkan, krusial dalam Pilkada serentak 2024 salah satunya adalah tahapan kampanye. Kehadiran penyelenggara dalam kegiatan kampanye, termasuk badan bisa menimbulkan tafsir politik. "Ini jadi tantangan untuk mengendalikan perilaku badan adhoc mengingat badan adhoc ini berasal dari berbagai profesi, sehingga ada kemungkinan badan adhoc terlibat atau hadir pada kegiatan yang dapat ditafsirkan secara politik," kata Salam. Salam berharap, selain penegakan etik, jajaran KPU kabupaten/ kota bisa memberikan contoh dan mengedukasi badan adhoc. Dengan begitu, badan adhoc bisa menjaga sikap dan perilaku sesuai kode etik penyelenggara. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana berharap, dalam penanganan kode etik badan adhoc agar divisi SDM juga dilibatkan. Sebab, kata dia, pembinaan badan adhoc merupakan wewenang Divisi Sumber Daya Manusia.  "Agar penanganan kode etik badan adhoc juga melibatkan Divisi SDM, karena pembinaan badan adhoc tugas fungsi kewenangan Divisi Sumber Daya Manusia. Sedangkan penegakan etik eksekutornya di Divisi Hukum dan Pengawasan," ujar Wisnu.  Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan pentingnya penanganan pelanggaran kode etik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada serentak 2024. Ia pun meminta jajarannya untuk memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/ atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.  "Nanti sesuai kasus, posisi, dan kemudian dievaluasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur," ujarnya. (FIT)