Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Anggaran Pilkada Serentak 2018 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2018, hari ini, Selasa (13/03),  Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) tekankan kepada 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur untuk menindaklanjuti LHP BPK. Hadir dalam Rakor ini, perwakilan Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dari masing-masing KPU Kabupaten/ Kota. Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Soeharto dalam laporan kegiatannya menyampaikan jika maksud dan tujuan dari Rakor yakni, menindaklanjuti LHP BPK.  “Untuk tindaklanjut LHP BPK, Kita diberikan waktu sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, 2018. Dan hari ini Kita akan fokus pada tindaklanjut LHP BPK. Selain itu, pada kesempatan ini Kita juga akan membahas sejauhmana pengelolaan anggaran Pilgub Jatim Tahun 2018 di Kabupaten/ Kota,” tutur pria yang akrab disapa Totok ini (13/03/2018). Berikutnya Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito kembali mempertegas pentingnya tindaklanjut dari LHP BPK. “Setiap tahun KPU menerima hasil pemeriksaan dari BPK, sebagaimana tahun sebelumnya ada yang sudah clear, ada yang perlu perbaikan, dan ada pula yang perlu mengembalikan ke kas negara. LHP BPK tahun ini harus segera Kita tindaklanjuti kembali. Hal ini agar pengelolaan anggaran KPU ini berjalan lancar, tidak ada resiko dari temuan, dan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU,” tekan Ketua KPU Jatim saat memberikan sambutan. Tidak ketinggalan, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima kembali memberikan arahan agar KPU Kabupaten/ Kota menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK ini. “Ada beberapa catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Catatan ini sifatnya masih bisa diperbaiki. Catatan itu, ada yang sifatnya administratif dan non administratif. Dalam penyelesaian catatan BPK, kali ini KPU Kabupaten/ Kota akan didampingi langsung oleh Kasubag Keuangan KPU Jatim,” papar Wima. Usai pengarahan dari Sekretaris KPU Jatim, para peserta mendapatkan pengarahan pula dari Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Soeharto, serta Kabag Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Akhmad Sudjono. Selanjutnya tata cara penyelesaian LHP BPK  juga disampaikan oleh Kasubag Keuangan KPU Jatim, Yulyani Dewi. Di sesi berikutnya, Kasubag Program dan Data KPU Jatim, Nurita Paramita memandu mengenai perkembangan pengelolaan anggaran Pilgub Jatim Tahun 2018 di 38 KPU Kabupaten/ Kota. (AACS/Ft.Habib)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Kampus adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Sehingga, diharapkan nanti setelah menerima sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak berhenti sampai di situ, tapi mereka bisa menyebarluaskan lagi informasi itu melalui aktivitasnya di saluran-saluran penggunaan teknologi informasi. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, dalam acara KPU Goes To Campus, di Kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (12/03). KPU Goes To Campus merupakan rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU RI, di 17 provinsi yang ada di Indonesia. Alumnus Unair ini juga menjelaskan, sosialisasi termasuk Goes To Campus terus dilakukan oleh KPU RI dengan tujuan agar bisa menarik minat masyarakat, terutama di lingkungan kampus. Setidaknya, ikut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin dan menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018 nanti. “Sosialisasi seperti ini diharapkan agar mahasiswa tidak apatis terhadap Pemilu. Selebihnya, mahasiswa juga diharapkan ikut berpartisipasi untuk menghasilkan pemimpin terbaik untuk lima tahun kedepan,” ujar Arief. Mantan Komisioner KPU Jatim ini menambahkan, keberadaan anak-anak kampus yang juga masuk dalam generasi milenial itu paling dekat dengan teknologi. Setidaknya, dengan kedekatannya terhadap teknologi juga dapat ikut mensosialisasikan Pilkada serentak 2018 kepada masyarakat. “Sekarang anak-anak muda generasi milenial harus lebih peduli dengan pemilu, kenapa? Karena akses untuk tahu tentang pemilu oleh KPU sekarang jauh dibuat lebih mudah. Hampir setiap tahapan itu disediakan teknologi informasinya,” tambahnya. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengatakan sosialisasi sudah dilaksanakan di seluruh daerah dan menyasar hampir semua kalangan. Menurutnya, selain ke mahasiswa, pihak KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berbagai segmentasi seperti nelayan, petani dan lain-lain. “Karena itu, kita optimis target 77,5 % pemilih itu akan tercapai. Saya pikir kawan-kawan mahasiswa juga mempunyai tugas untuk ikut meningkatkan partisipasi,” terangnya. Pengamat politik asal Unair, Dr. Suko Widodo mengatakan jika sosialisasi yang sudah banyak dilakukan oleh KPU dinilai masih kurang lengkap. Menurutnya, mahasiswa juga mengharap kehadiran partai politik atau kandidat pasangan calon dalam memberi pendidikan politik berupa program yang akan dilaksanakan nantinya. “Tidak cukup jika hanya KPU sendiri yang melakukan sosialisasi. Kami juga sangat rindu dengan parpol yang sudah tidak pernah datang lagi ke kampus, untuk memberikan pendidikan politik,” pungkasnya. (MC – BAY/ Humas KPU RI)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapat kunjungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Rabu (7/3). Dalam kunjungan kali ini, perwakilan dari Kemenkum HAM tersebut ditemui langsung oleh Divisi Teknis KPU Jatim, Muhammad Arbayanto. Beberapa pejabat dari Kemenkum HAM yang hadir berkunjung yakni, Ketua Desk Otsus Tanah Papua Kemenkum HAM Andrie Soetarno, yang sekaligus ketua rombongan dari empat orang lainnya. Adapun anggota yang hadir dalam kunjungan, Tedi Rufendi (Asdep 3/I Poldagri Kemenkum HAM), Bambang Sugeng (Asdep 4/V Kamtibnas Kemenkum HAM), Afkar Mulya ((Kabid 2.3/I Kemenkum HAM) dan Sunanto (Koordinator JPPR Kemenkum HAM). Koordinator rombongan Kemenkum HAM, Andri Soetarno, menyatakan bahwa kedatangan dan sekaligus kunjungan yang dilakukan, lebih pada tukar pendapat dan pandangan terkait permasalahan-permasalahan dalam Pilgub 2018. Terlebih juga untuk tahapan Pileg dan Pilpres 2019, yang saling berhimpitan. “Kedatangan kami selain untuk silaturahim, juga dalam rangka untuk sharing kondisi terkini yang berkaitan dengan Pilkada serentak,” ujarnya. Andri menjelaskan, di setiap tahapan Pilkada serentak termasuk Pilgub Jatim juga tidak menutup kemungkinan ada permasalahan yang muncul. Untuk itu, dia butuh masukan terkait permasalahan yang pernah dihadapi dan sekaligus solusi apa yang dipakai dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Butuh juga saling memberi masukan, dengan harapan untuk pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung secara maksimal,” terangnya. Sementara itu, Divisi Teknis KPU Jatim Muhammad Arbayanto menyambut baik adanya kunjungan dari Kemenkum HAM tersebut. Kedatangan yang disemangati untuk Sharing pendapat terkait tahapan Pilkada serentak, menurutnya juga menjadi ajang saling berbagi pandangan dan mendapat masukan. Terkait Pilgub Jatim, menurut pria yang akrab dipanggal Arba tersebut, ditegaskan bahwa seluruh tahapan sudah berjalan maksimal dan secara garis besar tidak ada persoalan. Mulai dari proses pendaftaran, penetapan calon, pengundian sampai kampanye, menurutnya berjalan meski terkadang ada dinamika. “Kalaupun ada kendala itu hanya bagian dari dinamika saja. Itupun tidak sampai pada menjadi masalah yang berat,” pungkasnya. (MC – TUNG/BAY)

  Kediri, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), yang bekerjasama dengan Lembaga SuaR Kediri melakukan sosialisasi tatap muka di Kabupaten Kediri, Rabu (7/3). Dalam sosialisasi yang digelar di Warung Daun tersebut menyasar segmentasi pemilih dari disabilitas, masyarakat marginal, pengamen jalanan, dan komunitas peduli HIV-AIDS. Tiga narasumber hadir dihadapan ratusan peserta yakni Gogot Cahyo Baskoro (Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim), Taufik Al-Amien (Akademisi STAIN Kediri) dan Eka Rahmawati (aktifis perempuan). Acara dipandu oleh moderator M. Sanusi (Ketua SuaR Kediri). Sebelum acara sosialisasi dimulai, terlebih dulu diisi perform live musik dari pengamen jalanan. Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro, dalam paparannya menyatakan bahwa sudah waktunya peserta yang hadir, dampingan dari lembaga SuaR untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan diiming-iming sesuatu atau imbalan untuk memilih. “Jangan karena diiming-iming dapat uang misalnya, baru menggunakan hak pilih. Sekarang sudah waktunya menjadi pemilih cerdas, menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing,” ujarnya. Terkait dengan pemilih disabilitas, pria kelahiran Kabupaten Magetan ini menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberika pelayanan yang maksimal bagi para disabilitas. Sejak awal pencocokan dan penelitian (coklit), juga sudah tersedia kolom untuk pemilih yang menyandang disabilitas. Demikian juga dengan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS), menurutnya juga akan ramah dengan penyandang disabilitas. Tidak hanya pintu masuk TPS yang minihal harus cukup untuk kursi roda, tapi tempat dari TPS juga tidak boleh di gedung atau aula lantai dua untuk mempermudah penyadang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. “Juga ada aturan tempat TPS tidak boleh dilokasi yang berumput, agar kursi roda bisa berjalan dengan lancar,” terang Gogot. Pemateri berikutnya, akademisi STAIN Kediri Taufik Al-Amin mengupas materi terkait partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak. Dia menyebutkan bahwa target partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak dipatok 77,5 persen. Dengan target tersebut tentu butuh sosialisasi yang maksimal dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. “Kenapa harus berpartisipasi dalam Pilgub Jatim, ya karena untuk konteks kekinian Golput bukan bagian dari solusi. Gunakan hak pilih anda, karena menjadi penentu 5 tahun ke depan,” urainya. Sementara itu, pemateri yang berasal dari aktifis dan pemerhati perempuan Jatim, Eka Rahmawati menerangkan bahwa dalam momentum lima tahunan seperti Pilgub Jatim, seluruh segmen masyarakat marginal harus menjadi penentu. Caranya dengan apa, tentu datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Soal pilihan diberikan kepada siapa. Eka menegaskan itu adalah hak politik masing-masing pemilih, yang terpenting jangan sampai Golput. Dia juga meminta seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi tatap muka, juga ikut membantu KPU Jatim dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilgub Jatim yang akan digelar Rabu, 27 Juni 2018 mendatang. “Apa yang kita hadapi sehari-hari merupakan hasil dari keputusan politik, sehingga jangan sampai hak politik yang hadir di acara ini tidak digunakan dalam Pilgub Jatim nanti,” pungkasnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum dari dua Kabupaten yang ada di Jawa Timur, dilantik aula lantai II Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Selasa (6/3). Tidak hanya sebatas seremonial pelantikan saja, kedua komisioner hasil pergantian antar waktu tersebut juga diminta untuk menanda tangani pakta integritas. Kedua anggota komisioner tersebut yakni Hamdan Arfarina dari KPU Kabupaten Kediri. Pria yang akrab dipanggil Hamdan tersebut, dilantik setelah menggantikan komisioner sebelumnya, Sulkim yang telah berhalangan tetap karena meninggal dunia. Berikutnya yang dilantik adalah Anis Suhartini dari KPU Kabupaten Malang. Perempuan yang kerab dipanggil Anis ini, menggantikan Totok Hariyono, komisioner sebelumnya yang telah promosi naik jabatan menjadi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur. Usai menjalani proses pelantikan, keduanya menandatangani pakta integritas yang terlebih dulu dibacakan. Ada sebanyak 9 item dalam pakta integritas tersebut, yang di antaranya melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, serta mencegaj dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. “Apabila melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas tersebut. Tentu akan dikenakan sangsi moral, administrasi dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, dalam sambutannya. Eko berharap, kedua komisioner yang baru dilantik tersebut untuk bisa segera menyesuaikan dengan komisioner yang lain. Terlebih dalam tahapan yang sudah berjalan, juga diminta untuk menyesuaikan diri secara cepat sehingga bisa menjalankan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. “Terlebih dengan tahapan yang berjalan saling berhimpitan, tentu harapan kami untuk bisa segera beradaptasi,” pungkasnya. Hadir dalam pelantikan anggota KPU Kabupaten Kediri dan Blitar tersebut, diantaranya Gogot Cahyo Baskoro (Divisi SDM dan Parmas), Muhammad Arbayanto (Divisi Teknis), HM Eberta Kawima (Sekretaris) dan seluruh jajaran Kabag dan Kasubag di lingkungan KPU Jatim. (MC – TUNG/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), menggelar debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Dalam debat publik tersebut, KPU Jatim akan menggandeng beberapa stasiun televisi nasional dan lokal. Demikian hasil rapat koordinasi (rakor) KPU Jatim dengan sejumlah Pimpinan Redaksi dan Kepala Biro stasiun televisi, di aula lantai 2 kantor KPU Jatim. Adapun dari hasil kesepakatan dalam rakor, untuk jadwal debat publik pertama akan digelar Selasa 10 April 2018 akan datang. Dalam rakor juga telah disepakati untuk debat publik pertama, akan disiarkan oleh Inews TV dan Trans Media (CNN, Trans TV dan Trans7). Selanjutnya, untuk jadwal kedua debat publik Pilgub Jatim 2018 akan dilaksanakan Selasa 8 Mei 2018. Debat kandidat akan disiarkan oleh stasiun Kompas TV dan Metro TV. Terakhir, dalam debat publik yang ketiga dilaksanakan Sabtu 23 Juni 2018. Debat publik menjelang akhir masa kampanye itu akan disiarkan TV One, JTV, BBS TV, TVRI dan TV9 (relay). “Dalam debat publik yang dilakukan selama tiga kali, nanti akan diselenggarakan di ibukota provinsi yakni di Kota Surabaya,” ujar Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, dalam rakor dengan pimpinan televisi, Selasa (6/3). Gogot menjelaskan, dalam debat publik nanti wajib diikuti oleh kedua pasangan calon. Bila ada halangan dari salah satu calon, tentu harus ada surat keterangan dari dokter kalau sakit. Pihaknya juga sudah menyiapkan sangsi bagi calon yang tidak mengikuti debat, termasuk di dalamnya sangsi diumumkan secara terbuka kalau calon tersebut tidak berkenan hadir dalam debat publik. “Terkait untuk urusan teknis penyiaran oleh stasiun televise, nanti akan dibahas lebih lanjut. Cuma yang pasti semua perwakilan telivisi yang hadir, sudah sepakat untuk menyiarkan acara debat publik,” terang Gogot. Perlu diketahui, dalam rakor debat publik Pilgub Jatim 2018 tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan pimpiran redaksi dan kepala biro televisi nasional maupun local. Dari perwakilan KPU Provinsi Jatim dihadiri oleh Eko Sasmito (Ketua), Gogot Cahyo Baskoro (Divisi SDM dan Parmas), Choirul Anam (Divisi Perencanaan dan Data) serta HM Eberta Kawima (Sekretaris). Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Eberta Kawima menyampaikan bahwa debat publik/debat terbuka merupakan amanah dari PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Kesepakatannya, akan dilakukan selama tiga kali dengan rincian sebelum puasa dan setelah lebaran akan datang. “Untuk debat harus disiapkan, anggaran sudah ada tapi terbatas sehingga kami berharap kerjasamanya dengan teman-teman media televisi,” pungkasnya. (MC – TUNG/BAY)