Berita Terkini

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Peran badan adhoc ikut menentukan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian yang disampaikan Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam saat mewakili Ketua KPU Jatim memberikan sambutan dan membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PIlgub Jatim Tahun 2018 dan Talkshow Perbendaharaan di KPU Kabupaten Sidoarjo (5/4). Menurut Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, Badan adhoc di KPU seperti, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan badan yang dibentuk KPU untuk sementara waktu saja. Hanya beberapa bulan pada saat akan pelaksanaan pemilu dan pilkada. “Tentu kemudian, mereka ini minim kompetensi terkait penganggaran. Namun, juga memiliki peran penting dalam menentukan perolehan predikat WTP di KPU. Hal ini karena penilaian predikat WTP melihat proses penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik secara berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, bahkan sampai dengan PPK maupun PPS,” papar Anam. Maka, menjadi tugas yang sangat berat bagi KPU Kabupaten/ Kota untuk memberikan bimbingan dan pelatihan dalam hal proses penganggaran, proses pelaporan, serta pertanggungjawaban yang tertib, teliti dan terpenting akuntabel. Anam melanjutkan, upaya untuk memberikan bimbingan dan pelatihan ini semata-mata tidak menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten/ Kota saja. KPU Jatim dalam 2-3 tahun ini telah berkomitmen penuh untuk memberikan pelatihan, memberikan pembinaan, dan memberikan bimbingan sebaik mungkin kepada KPU Kabupaten/ Kota. “Kami sudah tidak hanya memberikan pelatihan, pembinaan, bimbingan pada Kawan-kawan KPU Kabupaten/ Kota. Tapi Kami di Provinsi semaksimal mungkin juga memberikan contoh. Dengan harapan penyimpangan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tidak terjadi di Jawa Timur,” tutup Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim ini. (AACS)

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pilgub Jatim Tahun 2018 dan Talkshow Perbendaharaan, siang ini (Kamis, 5/4). Mengingat pentingnya agenda, KPU Jatim mengundang sebanyak 170 orang pengelola keuangan yang berasal dari 38 KPU Kabupaten/ Kota yang ada di wilayahnya. Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan KPU Jatim, Yulyani Dewi saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakernis Penyampaian LRA dan Talkshow Perbendaharaan yakni, dalam rangka implementasi tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. "Khususnya terkait dengan hibah Pilgub Jatim serta Pilkada Serentak Kabupaten/ Kota di Jawa Timur," jelas perempuan yang akrab disapa Dewi ini (5/4/2018). Sebagai bentuk komitmen mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran hibah yang dapat dipertanggungjawaban, KPU Jatim mengundang sebanyak 170 orang pengelola keuangan dari KPU Kabupaten/ Kota dalam rapat dan talkshow kali ini. “Untuk 18 KPU Kabupaten/ Kota yang juga melaksanakan Pilbup/ Pilwali diundang 5 personil, yaitu terdiri dari Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilgub dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilbup/ Pilwali,” papar Dewi. Sedangkan untuk 20 KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pilgub saja, menurut Dewi diundang sebanyak 4 orang personil. Terdiri Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilbup/ Pilwali. Untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan Rakernis dan talkshow, peserta diminta pula membawa Daftar Inventaris Masalah Perbendaharaan dan LRA Pilgub Jatim bulan Januari sampai dengan Maret 2018. Rakernis dan talkshow dijadwalkan dihadiri narasumber dari KPU RI. Yaitu, Wakil Kepala Biro (Wakaro) Keuangan KPU RI, Susilo Hadi dan Kepala Bagian Perbendaharaan KPU RI, Yan Permana. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Guna memberikan pelayanan keamanan yang maksimal dalam debat publik pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Terbaru, melakukan koordinasi terbatas dengan Pengawal Pribadi (Walpri) yang kesehariannya bertugas melakukan pengamanan terhadap jajaran komisioner KPU Jatim. Rapat dipimpin langsung oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. “Kami tidak ingin kebobolan dalam pelaksanaan debat publik pertama nanti, sehingga butuh pengamanan ekstra yang nantinya juga akan melibatkan Walpri,” ujar Gogot. Dia berharap seluruh Walpri all out membantu kelancaran dan kesuksesan debat publik pertama, terutama dalam sisi pengamanan yang memang membutuhkan kerja ekstra, terutama di sekitar lokasi pelaksanaan di Dyandra Convention Center, jalan Basuki Rahmat Surabaya. Potensi kerawanan juga diharap bisa diantisipasi sedini mungkin, agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Setidaknya, ada lima titik kerawanan yang harus dijaga dalam pelaksanaan debat publik pertama. Beberapa di antaranya di pintu VVIP yang akan ditempati kedua pasangan calon (paslon), pintu masuk depan dan pintu masuk utama. Menurut Gogot, di lima titik rawan itu nantinya Walpri akan melakukan pengamanan tertutup dan bergabung dengan pihak pengaman lainnya, termasuk dari pengamanan internal Dyandra Convention Center. “Potensi kerawanan di lokasi perlu diantisipasi oleh Walpri nantinya, tanpa juga harus meninggalkan tugas utama,” terangnya. Sementara itu, salah satu Walpri, Brigadir Sonny Budiman menyarankan agar ada pembagian tugas dalam pengaman debat publik yang diberikan kepada seluruh Walpri. Usulannya, sebanyak tiga orang Walpri dari masing-masing komisioner dibagi menjadi satu orang melakukan pengamanan melekat, sisanya sebanyak dua orang membantu pengamanan luar yang berkoordinasi dengan staf KPU Jatim. “Jadi tugas Kami sama-sama bisa terlaksana, melakukan pengamanan terhadap komisioner dan membantu pengamanan acara debat publik,” ucapnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dan Sekretaris KPU Jatim menghadiri debat publik putaran pertama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangkalan. Debat publik dilaksanakan dan disiarkan secara langsung di Studio JTV Graha Pena Surabaya, Rabu malam (4/4). Debat publik putaran pertama Pilkada Bangkalan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, dengan diikuti tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Paslon urut nomor 1, Farid Alfauzi – Sudarmawan, paslon urut 2 Imam Bukhori – Mondir Rofii, dan paslon urut 3 Abdul Latif – Muhammad Mohni. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima menyampaikan jika kedatangannya bersama Komisioner KPU Jatim yang lain yakni untuk menghadiri undangan debat publik putaran pertama yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bangkalan. Sekaligus juga menjadi bagian untuk mendampingi, memonitoring dan memberi catatan terkait pelaksanaan tahapan debat publik tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Wima tersebut, secara garis besar pelaksanaan debat publik pertama Pilkada Bangkalan yang disiarkan langsung oleh JTV sudah sangat baik. Salah satunya pengamanan untuk masuk ke lokasi studio JTV berlapis, sehingga sudah steril sesuai dengan harapan KPU Kabupaten Bangkalan. “Materi yang diangkat dalam debat publik juga sudah sesuai. Cuma, yang menjadi setting tempat duduk yang belum memenuhi kenyamanan, terlalu sempit dan berdempetan,” ujar Wima saat diwawancarai usai acara debat publik Pilkada Bangkalan. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar dalam sambutannya menyatakan debat publik Pilkada Bangkalan nantinya akan digelar tiga kali. Dalam tiga kali putaran tersebut, akan mengangkat tema yang berbeda dan untuk debat publik putaran pertama yang disiarkan langsung oleh JTV, mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, selain memberikan kesempatan pada ketiga paslon untuk memaparkan visi dan misinya. Debat publik juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk melihat dan menilai visi dan misi, serta program yang dibawa dan akan dikampanyekan oleh ketiga paslon. “Menjadi penting, setidaknya masyarakat Bangkalan yang ada diseluruh pelosok bisa tahu dan paham akan visi misi dan ketiga pasangan calon,” pungkasnya. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id – Jelang debat publik pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim), Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) terus melakukan koordinasi aktif. Terkini, Rabu (4/4), KPU Jatim menggelar rapat internal bersama seluruh staf untuk melakukan persiapan debat publik pertama. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro saat memberikan arahan dalam rapat staf menyampaikan bahwa tahapan debat publik pertama tinggal dalam hitungan hari saja. “Dengan waktu yang cukup mepet ini, maka Kita perlu melakukan koordinasi agar hasil dari debat publik bisa maksimal,” ujarnya (4/4/2018). Gogot menjelaskan juga jika secara umum kerja panitia KPU Jatim tidaklah rumit, karena sudah banyak yang menunjang. Hanya saja panitia perlu lebih teliti mempersiapkan undangan serta selektif dalam menghadapi para tim pendukung dari pasangan calon (Paslon) yang hadir dalam debat publik pertama nanti. Sebab, pendukung dari masing-masing paslon akan dibatasi sebanyak 150 orang saja. Mereka yang dapat masuk ke dalam lokasi debat publik pertama ini akan mendapat identitas khusus yang harus dipakai. Dan bila tidak mengenakan identitas khusus yang telah disediakan panitia, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam lokasi debat publik. “Untuk menyeleksi pendukung yang diperbolehkan masuk ini, Kita akan dibantu oleh pihak Kepolisian. Kepolisian pun juga akan melakukan pengamanan berlapis dalam debat publik pertama nanti,” urai Gogot. Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengungkapkan rapat koordinasi ini sebagai gambaran umum. Secara lebih teknis dan mendetail akan dibahas pada tanggal 10 April sebelum acara berlangsung. “Untuk lebih detail dan matang, Kita pada tanggal 10 April 2018 pukul 10.00 WIB akan melakukan gladi kotor. Serta pada pukul 15.00 WIB akan mengadakan gladi bersih. Harapannya dengan ini, seluruh staf nantinya pada pelaksanaan debat dapat memahami dan menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing,” terang Wima. (MC – BIB/TRES/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kedua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, diharap mentaati seluruh aturan dan tata tertib dalam debat publik pertama yang digelar Selasa (10/4) mendatang. Salah satunya wajib datang ke lokasi debat tepat waktu. Demikian disampaikan Kabiro CNN Indonesia Jatim, Muhammad Walid, dalam rapat koordinasi bersama tim pendukung kedua paslon di ruang Media Center KPU Jatim hari ini (Selasa, 3/4). Menurut Walid, nantinya tidak akan adanya toleransi bagi kedua paslon atas keterlambatan hadir dalam acara debat publik. “Acara debat publik ini akan disiarkan secara langsung. Meskipun begitu, bilamana ada keterlambatan kedatangan dari paslon, penyelenggara tidak akan menyesuaikan dengan kedatangan paslon tersebut,” ujar Kabiro CNN Indonesia ini. Walid menjelaskan, rakor dengan paslon dan stakeholder menjadi penting bagi stasiun televise yang akan menyiarkan secara langsung. Setidaknya, ada pesan yang tersampaikan terkait dengan tata tertib dan aturan dalam debat publik pertama, termasuk mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Walid menyampaikan pula, dalam pelaksanaan debat publik para pendukung paslon yang hadir di Dyandra Convention Center tidak diperbolehkan membawa alat musik apapun. Hal ini agar tidak berpotensi mengganggu media televisi dalam. melakukan siaran langsung. “Kami menginginkan debat publik nanti berlangsung sesuai dengan konsep yang disepakati bersama. Dan harapannya tidak ada atribut yang mengganggu jalannya debat publik nanti,” katanya. Sementara itu, Subdit I Intelkam Polda Jawa Timur, AKBP Asmoro menyatakan pihaknya akan menerjunkan kekuatan penuh dalam mengawal debat publik pertama Pilgub Jatim 2018 nanti. Berapapun yang diminta untuk terkait keamanan akan diterjunkan, termasuk mengamankan lokasi dan obyek dari televisi yang live. “Untuk keamanan nanti akan diturunkan dari Polrestabes Surabaya, dengan kendali penuh dari Polda Jatim,” pungkasnya. (MC – TUNG/BAY)