Berita Terkini

Tulungagung, jatim.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam memenuhi undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) dalam acara Focus Group Discuccion “Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak tahun 2024”. Kegiatan berlangsung pada Jum’at, 15 Juli 2022, pukul 13.30 WIB sampai selesai, bertempat di UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Sudarsono menyampaikan bahwa FGD dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal (kajian pendahuluan) mengenai tantangan dan hambatan yang menjadi potensi kerawanan menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Hasil FGD harapannya memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Indonesia. Sehingga, masalah yang ditemui dapat dicarikan solusinya secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian kegiatan ini dapat memberikan pandangan terhadap model penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang ideal dalam mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia,” paparnya. Melanjutkan, Plt. Deputi Bidang Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas ini mengatakan tujuan kegiatan juga untuk melakukan analisis terhadap usulan dan penyempurnaan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 berdasarkan usulan semua pihak. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Jatim menjelaskan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Timur. “Misalnya, untuk persiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), kami telah melakukan pemetaan dan identifikasi data jaringan telekomunikasi pada 666 kecamatan dan 8.497 desa. Hasilnya saat ini 7.513 desa memiliki jaringan telekomunikasi yang kuat, 844 desa masih lemah dan 140 desa di Jawa Timur tidak ada akses. Sehingga KPU terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar desa-desa yang masih lemah dan tidak ada jaringan telekomunikasi ini segera diatasi,” jelas Anam. Kemudian guna meningkatkan hubungan antar lembaga, menurut Anam, KPU Jatim terus membangun kerja sama hubungan antar lembaga bersama sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. “Antara lain, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember,” ujarnya. Sedangkan untuk kesiapan anggaran Pemilihan Serentak 2024, sudah ditetapkan 845 milliar, dengan dasar regulasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/87/KPTS/013/2022. Anam selain memaparkan beberapa hal tersebut, ia memaparkan terkait jadwal dan tahapan Pemilu Serentak 2024, pemutakhiran daftar pemilih, proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu Serentak 2024, dan sebagainya. Semakin lengkap, kegiatan FGD dihadiri pula Deputi Administrasi KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat, Deputi Administrasi Bawaslu RI, Fredinand Eskol Tiar Sirait. Turut hadir dari KPU Jatim selain Ketua, ada Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Sekretaris, Nanik Karsini, serta Kabag Perencanaan; Data dan Informasi, Nurita Paramita. Tidak ketinggalan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Trenggalek, KPU Kota Kediri dan KPU Kabupaten Kediri juga mengikuti FGD.*** (AA/NP/Fto.KPUTA)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebanyak dua orang Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum (PNS KPU) di Jawa Timur mengikuti pelantikan Pejabat Fungsional Pranata Komputer. Dilantik secara langsung oleh Inspektur Utama KPU RI, acara digelar secara daring pada Jumat, 15 Juli 2022. Kedua PNS tersebut yaitu Nuning Sri Wahyuni dari Sekretariat KPU Kota Batu dan Prita Liana Purdianawati dari Sekretariat KPU Kota Madiun. Dimulai pada pukul 14.00 acara berlangsung selama kurang lebih satu jam. Keduanya mengikuti pelantikan di Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis No 1 Surabaya. Ikut hadir secara langsung dari KPU Jatim, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Popong Anjarseno, Pejabat Fungsional Analis Pengelola APBN Ahli Madya Edi Hartono, serta sejumlah Kasubbag di lingkungan Sekretariat KPU Jatim. Turut hadir mendampingi staf terlantik, Sekretaris KPU Kota Batu Rudi Gumilar. Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna melalui layar zoom mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional merupakan upaya bagi KPU untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan lebih baik. “Pengangkatan pejabat fungsional ini dilakukan guna memenuhi susunan organisasi dengan tujuan pengembangan karir. Selain itu juga sebagai peningkatan kinerja organisasi sehingga terlaksana Pemilu 2024 lebih baik,” terang Nanang. Untuk itu Ia berharap setiap pegawai yang dilantik memiliki resolusi untuk menjadikan KPU sebagai lembaga yang visioner. Pasalnya para peserta pelantikan merupakan pegawai yang tentu sudah memahami pola kerja KPU. “Saya berharap kepada seluruh peserta dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, mampu memetakan risiko yang akan datang dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi,” harap Nanang. Sebelum mengakhiri sambutannya, Inspektur Utama KPU RI tersebut menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang baru saja dilantik. “Selalu ambil sikap positif sehingga kita dapat menyelenggarakan pemilu dengan transparan, profesional, dan netral sehingga kinerja kita semua dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkas Nanang.*** (AFN/Fto.AA)

Sampang, jatim.kpu.go.id- Maraton gelar sosialisasi dan pendidikan pemilih, usai berikan sosialisasi pada segmen pemilih pemula dan perempuan, kali ini Kamis, 14 Juli 2022, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan segmen disabilitas di daerah pelanggaran pemilu tinggi. Yakni di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini menurut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro merupakan bentuk komitmen KPU untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif. “Karena Bapak/Ibu sekalian memiliki hak yang sama dalam pemilu dan pemilihan sebagai warga negara. Penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus tidak ada bedanya dengan yang lain, baik hak untuk dipilih maupun untuk memilih. Disabilitas bukan halangan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Hanya saja kesetaraan hak ini belum dipahami secara baik,” tegas Gogot. Selanjutnya, Gogot mengungkapkan bahwa sering sekali keterbatasan aktivitas secara tidak langsung berdampak pada kesadaran berpolitik. Disabilitas yang aktif berpartisipasi biasanya jika sudah berorganisasi. Sementara yang tidak berorganisasi enggan untuk berpartisipasi, di sini dukungan keluarga terhadap keterlibatan aktif disabilitas sangat diperlukan. “Disisi lain kami merasa penting, meminta bantuan kawan-kawan disabilitas yang hadir pada kegiatan ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak 2024. Sehingga dapat memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut tergerak berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak 2024,” ujarnya. Komisioner KPU Jatim ini menerangkan saat ini partisipasi pemilih segmen disabilitas masih rendah. Perbandingan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Jawa Timur, yakni untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 39 persen, DPR 36 persen, DPD 36 persen, dan DPRD Provinsi 37 persen. Sedangkan perbandingan jumlah DPT dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2020 di Jawa Timur, laki-laki 38,34 persen dan perempuan 36,69 persen. Menyikapi partisipasi pemilih disabilitas yang masih rendah, narasumber yang juga merupakan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sampang, Munawi memberikan motivasi kepada seluruh peserta dari segmen disabilitas agar tidak menjadikan keterbatasan fisik menjadi keterbatasan untuk berkarya dan berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak 2024. “Mari kita berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak 2024. Tunjukkan disabilitas itu bisa mengambil haknya. Kita disabilitas memiliki hak sebagai pemilih, hak menjadi peserta Pemilu, hak menjadi penyelenggara, hak memberikan suara yang bersifat rahasia, hak atas akses yang aksesibel serta hak atas informasi pemilu,” kata Munawi dengan penuh penegasan. Sebelumnya pada kesempatan ini, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan; Hubungan; dan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) KPU Jatim, Popong Anjarseno dalam laporan kegiatannya mengatakan Kabupaten Sampang dipilih menjadi lokus sosialisasi dan pendidikan pemilih daerah rawan pelanggaran pemilu tinggi karena mulai tahun 2013, 2018 dan 2019 banyak persoalan pada pemilu dan pemilihan. “Walaupun belum tentu sepenuhnya KPU yang bersalah, bisa jadi adanya kontribusi dari pihak-pihak yang lain,” katanya. Selain Munawi, Komisioner KPU Kabupaten Sampang Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM, Taufik Risqon juga bertindak sebagai narasumber. Sedangkan moderator dipegang langsung Ketua KPU Kabupaten Sampang, Addy Imansyah. Peserta dalam kegiatan terdiri dari anggota PPDI, Dinas Pendidikan, Dispenduk Capil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aktivis peduli disabilitas. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih diantaranya Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Miftahur Rozaq, Sekretaris, Nanik Karsini dengan didampingi Kabag Tekmas, Popong Anjarseno dan staf subbagian Parmas. Acara ini berlangsung sekitar tiga jam, dimulai sekitar pukul 09.30 WIB sampai selesai.*** (AA/ Fto.Sekti)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) berkomitmen terus mengoptimalkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Langkah ini guna mengantisipasi adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024. Demikian dijelaskan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam pada Rapat Koordinasi tentang Kesiapan Daerah Menjelang Pemilu Serentak 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukan RI) pada Rabu, 13 Juli 2022, bertempat di Quest Hotel Darmo, jalan Ronggolawe Nomor 27-29 Surabaya. Anam menyampaikan alur panjang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk menghasilkan data yang valid. “Pertama, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DPT Pemilu terakhir, lalu melakukan sinkronisasi, kemudian PDPB di tingkat Kabupaten/Kota, melakukan pengumuman DPB pada masyarakat, melaksanakan PDPB tingkat provinsi, mengadakan pengumuman DPB tingkat provinsi per tiga bulan, lalu PDPB tingkat pusat, laporan PDPB tingkat nasional, menghasilkan data PDPB per semester, dan berikutnya dihasilkan data hasil konsolidasi bersih per enam bulan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan,” paparnya. Kemudian untuk tahap pemutakhiran daftar pemilih, menurut Komisioner KPU Jatim asal Pasuruan ini diawali dengan KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DPT Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.   “Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama tiga bulan setelah diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).  Dan hasil pemutakhiran data pemilih ini selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara,” jelas Anam. Hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester I tahun 2022 di Jawa Timur menunjukkan ada sebanyak 30.710.067 pemilih yang telah terdaftar. Terdiri 15.597.812 pemilih perempuan dan  15.112.255 pemilih laki-laki. Ketua KPU Jatim juga mengungkapkan sejak awal tahun 2022 dengan berdasarkan data pemilih berkelanjutan telah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Artinya dari data pemilih sudah dikelompokkan per TPS. Masing-masing TPS berisi maksimal tiga ratus pemilih. Jumlah pemilih per TPS menyesuaikan Pemilu 2019 dengan dasar hukum Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” terangnya. Selain membahas terkait daftar pemilih, dalam laporan kesiapan KPU Jatim pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sejumlah bahasan lain seperti pendaftaran partai politik, sosialisasi pemilu, anggaran dan logistik pemilu beserta hambatan dan kendala persiapan disampaikan pula oleh Anam. Menanggapi paparan Ketua KPU Jatim, Asisten Deputi 3/1 Poldagri Kemenko Polhukam RI berpesan agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan KPU dengan valid. “Sehingga tidak ada permasalahan terkait DPT pada Pemilu Serentak 2024,” pesannya. Berkesempatan hadir sebagai narasumber yakni Ketua KPU Jatim, Choirul Anam bersama Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi dan Kepala Bakesbangpol Jatim, R. Heru Wahono Santoso. Sementara, dari Kemenko Polhukam RI nampak hadir  Asisten Deputi 3/1 Poldagri, Ahmad Rizal Ramdhani. Lalu, peserta berasal dari perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya,  Satpol PP, Bakesbangpol Jatim serta KPU Jatim. (AA/NP/Fto.RHS)

Gresik, jatim.kpu.go.id- Divisi Sosialisasi, Pendiidkan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Gogot Cahyo Baskoro menyebutkan, tingkat partisipasi masyarakat pada dua kali Pemilu terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikatakan Gogot dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk segmen pemilih perempuan pada daerah rawan bencana di Kafe Al Hambra Jl. Selatan Pasar Duduk Sampeyan, Gresik pada Rabu, 13 Juli 2022 pukul 09.30. “Ini merupakan potensi besar yang perlu dimanfaatkan dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 nanti,” kata Gogot di hadapan 40 perempuan dari berbagai unsur yang menjadi peserta sosialisasi. Berdasar data yang dimiliki oleh KPU Jatim menunjukkan jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2019 sebanyak 15.686.939 pemilih dari total pemilih 30.912.994. Selisih 2% lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Sedangkan tingkat partisipasi perempuan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 meningkat sebanyak 9,28% untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebanyak 6,61% untuk Pemilu DPR, sebanyak 6,66% untuk Pemilu DPD, sebanyak 6,52% untuk Pemilu DPRD Provinsi, dan sebanyak 6,51% untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Masih sama pada Pemilu 2019, jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki, parmas perempuan juga cenderung mengalami peningkatan pada setiap jenis pemilihan. “Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan kecenderungan punya kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” anggap Gogot. Namun demikian, potensi besar tersebut juga mempunyai sejumlah kekurangan. Gogot mengungkapkan, salah satu alasannya adalah perempuan rentan dimobilisasi, baik ketika maupun di luar Pemilu/Pemilihan. “Pemilih perempuan cenderung masih bisa diarahkan, masih mudah dipengaruhi,” katanya. Selain itu, keadaan kultural juga mempengaruhi cara pandang perempuan tehadap dunia politik. “Alasan tersebut berdampak pada belum banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis. Sehingga beberapa hal yang menyangkut kepentingannya sendiri terabaikan,” papar mantan Anggota KPU Jember ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi mengapa KPU Jatim memprioritaskan perempuan sebagai salah satu segmen sosialsiasi dan pendidikan pemilih. Alasan yang sama juga diungkap oleh Narasumber, Azifah dalam paparannya. Ia mengatakan jika perempuan telah mendapatkan perhatian dalam Pemilu melalui kebijakan affirmative action. “Dalam Undang-Undang telah disebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepungurusan partai politik tingkat pusat,” papar Azifah. Karenanya, akademisi STAIN Ihyaul Ulum Gresik tersebut mengajak para perempuan lebih meningkatkan perannya dengan terlibat langsung di berbagai posisi yang strategis.  Hal sama disampaikan Komisioner KPU Gresik, Makmun yang juga menjadi Narasumber. Makmun mengajak para perempuan menjadi pemilih yang cerdas. Turut hadir pada acara ini, Ketua KPU Gresik Akhmad Roni beserta Anggota. Hadir pula dari KPU Jatim Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Tekmas Popong Anjarseno, Kasubbag Parmas Prahastiwi, dan sejumlah staf parmas. Untuk diketahui, pada awal tahapan ini KPU Jatim baru memilih di 3 lokus sosialisasi dan pendidikan pemiliih. Sebelumnya pada Selasa, 12 Juli 2022 dilaksanakan di Kota Probolinggo dengan segmen pemilih pemula dan daerah rawan konflik. Berikutnya untuk segmen disabilitas di daerah pelanggaran Pemilu tinggi akan dilaksanakan di Sampang pada Kamis, 14 Juli 2022.*** (AFN/ Fto. Sekti)

Kota Probolinggo, jatim.kpu.go.id - Pemilih pemula dan muda, ternyata punya peran besar dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Utamanya menyangkut partisipasi masyarakat (parmas). Hal ini terungkap dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Selasa 12 Juli 2024. Menghadirkan 40 pemilih pemula dan muda, acara sosialisasi dilaksanakan di Depot dan Cafe (D&C), Kota Probolinggo pukul 09.00 WIB sampai selesai. Dalam sambutannya, Komisoner Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro memaparkan besarnya data pemilih pemula dan pemilih muda dalam pemilu 2019.  "Partisipasi pemilu tahun 2024 yang akan datang, akan dipengaruhi tingkat parmas para pemilih pemula dan muda," kata pria kelahiran Magetan ini. Pernyataan Gogot, bukan tanpa alasan. Dalam pemilu 2019, jumlah pemilih pemula di Jawa Timur mencapai 2.287.176 dari total 30.912.994 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan jumlah pemilih muda usia 21 hingga 30 tahun mencapai 6.061.778 atau 20 persen dari DPT. Untuk usia 31 sampai dengan 40 tahun sebesar 6.573.179 atau 21 persen. "Bila ditotal, jumlah pemilih pemula dan muda dalam pemilu 2019 mencapai sekitar 48 persen," ujar Gogot menerangkan. Berikutnya, Gogot mengungkapkan peran strategis pemilih pemula dan muda dalam pemilu. Diantaranya, pemlih pemula adalah pemilih yang idealis karena belum memiliki beban ekonomis. Selain itu, pemilih pemula adalah calon para pemimpin yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa ini. "Yang paling penting, pemilih pemula dan muda yang mau menggunakan hak pilih, memiliki kecenderungan terus berpartisipasi dalam pemilu berkutnya," papar Gogot mengakhiri sambutannya. Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri berharap dengan adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula ini bisa menambahkan pertama, bekal wawasan terkait kepemiluan dan demokrasi. “Kedua, tema sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula di daerah rawan konflik ini cukup menarik. Kita bukan dalam hal mengungkit konflik Pilwali tahun 2013, namun mengingatkan saja agar kondisi seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemula harapannya kedepan proses demokrasi di Kota Probolinggo semakin sehat dan menggerakkan teman-teman dari pemilih pemula untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemilu,” pungkas Hudri. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi. Bertindak sebagai narasumber yakni Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri serta Komisioner KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. Sedangkan moderator adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Probolinggo, Qori Kumara.*** (AA/ Fto.Sekti)